Sinarlampung

Tag: Aksi Guru Honorer

  • Ribuan Honorer Yang Tegambuy Bakal Demo Walikota, Penerimaan PPPK Diduga Pesanan Pejabat

    Ribuan Honorer Yang Tegambuy Bakal Demo Walikota, Penerimaan PPPK Diduga Pesanan Pejabat

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Akibat ulah petinggi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang mengeluarkan kebijakan berupa persyaratan dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024, yang dinilai tidak masuk akal memicu protes keras ribuan tenaga honor yang telah mengabdi bertahun-tahun.

    Pasalnya, nasib ribuan honorer tersebut bakal ‘tegambuy’ (terbuang sia-sia) akibat dari ketentuan yang dibuat guna mengkondisikan dan memuluskan pendaftar titipan dari oknum pejabat di lingkungan Pemkot setempat.

    Dalam pertemuan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, pada Jumat (04/10/2024), para honorer menentang kebijakan yang mewajibkan pada seleksi Pengamanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) pada satuan Satpol PP dengan kualifikasi Pendidikan lulusan Diploma III Analisis Kimia, Teknologi Lingkungan, dan Perpajakan.

    Hendris, salah satu honorer mengungkapkan bahwa persyaratan tersebut jelas ditujukan kepada honorer yang memiliki hubungan dekat dengan Kasat Pol PP dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

    “Percuma kita ikut seleksi karena sudah jelas tidak akan lolos. Untuk itu kita semua sepakat tidak akan ikut seleksi” ujar Hendris dalam pertemuan tersebut.

    Menurutnya beberapa honorer yang sudah dikondisikan masa kerjanya baru 2 tahun. “Sedangkan ribuan tenaga honor disini ada yang sudah 10 tahun lebih terancam tidak memiliki kesempatan untuk menjadi PPPK” katanya.

    Dalam pertemuan perwakilan pegawai honor tersebut, selain sepakat tidak ikut seleksi, mereka juga berencana akan mogok kerja dan menggelar aksi demo di kantor Walikota Bandar Lampung.

    Ditempat terpisah, tokoh pengusaha muda di Kota Bandar Lampung, Ari Berlian, menyesalkan kebijakan dalam seleksi tersebut. Sebagai pengusaha dirinya mengaku dalam menjalankan usahanya membutuhkan aparatur pemerintah dalam hal pelayanan di lapangan.

    “Jika aparatur tidak didukung dengan integritas dan motivasi yang jelas alias masih honor, pasti berdampak pada semangat pelayanan. Sangat disayangkan jika ada pejabat yang bertindak tidak adil semacam itu” tutur Ari Berlian.

    Untuk itu ia berharap pemangku kebijakan di Kota Bandar Lampung untuk memberikan solusi dan merevisi ketentuan seleksi PPPK. “Buat ketentuan yang bersifat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada aparat yang masih honor” tuturnya. (Red)

  • Guru Honorer K2 : Pak Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres?

    Guru Honorer K2 : Pak Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres?

    Jakarta (SL) – Forum guru honorer mengancam tak akan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang akan maju kembali pada Pemilihan Presiden 2019. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya kecewa karena aksi unjuk rasa di depan Istana yang dilakukan sejak Selasa (30/10/2018) diabaikan oleh Presiden Jokowi.

    “Pak Jokowi mau nyalon nih, ada massa begitu banyak, berarti kan enggak butuh suara (guru honorer). Ya sudah kalau enggak butuh suara,” kata Titi kepada, Kamis (1/11/2018). Padahal, kata dia, para guru honorer sampai menginap di jalanan sekitar Istana untuk menunggu jawaban dari Presiden.

    Namun, hingga Rabu (31/10/2018) sore, Presiden serta menteri terkait tak ada yang menerima perwakilan guru honorer. Perwakilan guru honorer hanya diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Pihak KSP juga tak menjanjikan apa pun mengenai nasib guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

    “Kalau begini terus caranya, Presiden Jokowi bisa kehilangan suara guru honorer di Pilpres 2019 nanti,” kata dia. Titi mengatakan, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia cukup besar, yakni mencapai 438.000. Angka ini belum termasuk para keluarga mereka hingga orang-orang yang ikut bersimpati terhadap nasib guru honorer.

    “Kemarin saja teman-teman mahasiswa ikut berdemonstrasi karena simpatik dengan nasib guru honorer,” kata Titi. Menurut Titi, saat ini memang forum guru honorer yang ia pimpin belum menentukan sikap politik terkait pilihan di Pilpres 2019.

    Namun, jika sampai Desember pemerintah belum juga mengangkat guru honorer sebagai PNS, ia akan segera menyatakan sikap politiknya. “Kita pada dasarnya tidak melihat Jokowi atau Prabowo. Siapa pun presiden mau mendengarkan aspirasi kita, dituangkan dalam hitam diatas putih, itu pasti kita dukung,” kata Titi.

    Tagih janji Menurut Titi, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah. Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.

    Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer. “Katanya ‘Iya akan diselesaikan’. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak,” kata Titi.

    Nyatanya, menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu. “Kami hanya menagih janji, tidak ada yang salah,” kata dia. (kompas.com)