Bandar Lampung (SL)-Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung memilih bungkam terkait desakan aksi massa yang meminta yang meminta Chusnunia Chalim alias Nunik di copot dari Ketua DPW PKB Lampung, Selasa 09 Maret 2021.
Wartawan yang mencoba menghubungi beberapa pengurus DPW PKB Lampung, terkait aksi tersebut tidak bersedia memberi tanggapan. “Jangan saya lah, silahkan minta komentar pengurus yang lain saja,” kata Soni Stiawan, anggota dewan yang juga pengurus DPW PKB Lampung,
Tidak hanya Soni, Sekretaris DPW PKB Lampung, Seh Ajeman pun enggan berkomentar, dia hanya menyatakan No Comment. “No Comment,” singkat Seh Ajeman melalui pesan Whatsapp kepada wartawan.
Termasuk Nunik sendiri, wartawan yang menghubungi nomornya tidak mendapat tanggapan. Bahkan saat wawancara door stop oleh wartawan, Nunik hanya diam dan langsung bergegas meninggalkan wartawan. Nunik selalu memilih diam dan menghidari wartawan setiap di wawancara terkait kasus, termasuk saat di periksa KPK, dan disidang pengadilan.
Tersiar kabar bahwa Pimpinan DPW PKB Lampung mengintruksikan agar seluruh pengurus DPW PKB Lampung tidak memberikan komentar apa pun ke media. Hal itu juga diakui Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, H Juanda.
“Saya yakin betul ini pasti diperintah untuk diam. Ya, itu lah bukti arogansi Nunik. Jangankan diberi kebebasan dalam mengambil langkah strategis demi kemajuan partai, untuk bicara saja pengurus DPW PKB itu diatur,” kata Juanda, Rabu 10 Maret 2021.
Sebelumnya, sejumlah kader PKB Lampung yang tergabung dalam Forum Penyelamat Partai Kebangkitan Bangsa (FPPKB) Lampung, meminta agar Ketua DPP PKB memberhentikan atau paling tidak menonaktifkan Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) dari jabatannya.
Koordinarot Aksi FPPKB, Yuridis Mahendra mengatakan aksi protes yang silakukan pihaknya, lantaran Nunik dinilai telah memdzolimi kader dengan tidak menjalankan mekanisme partai dalam menentukan Ketua DPC PKB se Lampung.
“Mau diapakan partai ini jika ketuanya saja tidak menjalankan AD/ART. Sudah menjadi rahasia umum jika seluruh Ketua DPC yang ditetapkan dalam Muscab tidak satu pun yang dihasilkan dari usulan DPAC, tapi ditentukan Nunik sebagai ketua DPW atas dasar suka dan tidak suka,” kata Yuridis di halaman kantor DPW PKB Lampung, Selasa 09 Maret 2021.
Dalam keterangan tertulisnya, massa aksi juga meminta agar Nunik fokus terhadap perkara hukum Mustafa yang mengaitkan dirinya sebagai salah satu penerima aliran dana. “Ya, persoalan dibantah oleh Nunik dan statusnya masih sebagai saksi itu perkara lain. Diakui atau tidak opini terkait hal tersebut berefek buruk bagi partai kedepan,” kata Juanda. (red)