Bandar Lampung (SL)-Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Provinsi Lampung prihatin dengan kurangnya perhatian Pemerintah Kota Bandarlampung terhadap pengelolaan pasar tradisional di kota ini. Keprihatinan itu sudah disampaikan Pandu Herlambang, Sekretaris APPSINDO Lampung yang datang bersama beberapa pengurus lainnya ke Ruang Fraksi PKS di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (9/12) lalu.
Saat itu, dihadapan Ketua Fraksi, Agus Djumadi, dan Sekretaris Yuni Karnelis, APPSINDO memaparkan sejumlah fakta tentang keberadaan 31 pasar tradisional yang tidak mampu mendongkrak Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) daerah. Bahkan, setelah melihat data BPS 2018 PDB di Kota Bandarlampung justru PDB Bandarlampung mengalami penurunan, yaitu dari 5,67 persen di tahun 2014, menjadi 0,27 persen (2015), 3,60 persen (2016) dan terakhir di angka 3,59 (2017).
Padahal, masih dalam paparannya, pasar tradisional sebagai ikon ekonomi kerakyatan merupakan lokasi organik jual beli konsumsi rumah tangga yang menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi sekaligus penyumbang PDB terbesar. Menurut Pandu Herlambang, hal ini mengindikasikan tata kelola pasar tradisional yang buruk. “Belum lagi bila melihat langsung fakta di lapangan, khususnya di area Pasar Bambu Kuning, Pasar SMEP dan Pasir Gintung, yang nampak kumuh dan menimbulkan kemacetan”, ucapnya.
Ditambahkan oleh Wendy Aprianto selaku Ketua Bidang Ekonomi APPSINDO, Pemerintah Kota Bandarlampung selama ini masih memainkan peran sebagai tuan tanah di pasar tradisional yang hanya sekadar mengambil keuntungan dari sewa lapak dan retribusi kebersihan.
Padahal, potensi PAD dari pengelolaan pasar tradisional sangat besar bila pemerintah kota terpanggil untuk berinovasi meningkatkan transaksi jual beli para pedagang, baik di masa perekonomian yang sedang bagus atau lesu seperti saat ini.
Dalam pertemuan selama lebih kurang satu jam tersebut, Fraksi PKS melalui Agus Djumadi berjanji untuk membahas persoalan pasar tradisional ke rapat Komisi II DPRD Kota Bandarlampung, dan mengagendakan pertemuan antara anggota dewan, organisasi perangkat daerah terkait pasar, dan APPSINDO, untuk mengulas dan menindaklanjuti persoalan pasar lebih mendalam.(red)