Tag: Anies Baswedan

  • Prabowo Gibran Ditetapkan KPU Presiden & Wakil Presiden 2024 – 2029

    Prabowo Gibran Ditetapkan KPU Presiden & Wakil Presiden 2024 – 2029

    Jakarta, sinarlampung.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo Gibran) sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih periode 2024-2029 hari ini, Rabu (24/4/2024).

    Hal tersebut adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.

    Sejumlah pakar politik meyakini koalisi atau konsolidasi partai politik baru akan terbentuk dengan masuknya PKB dan Nasdem dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sementara PDI Perjuangan dan PKS diyakini bakal tetap menjadi oposisi atau kekuatan penyeimbang di parlemen.

    Akan tetapi politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, keputusan soal itu akan dibahas dalam Rakernas pada Mei nanti.

    Yang pasti, kata Hendrawan, menjadi oposisi atau koalisi sama-sama terhormat. (Red)

  • Aulia Tersangka Penistaan Agama, TKD AMIN Pastikan Tak Beri Bantuan Hukum

    Aulia Tersangka Penistaan Agama, TKD AMIN Pastikan Tak Beri Bantuan Hukum

    BANDAR LAMPUNG, (SL) – Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Lampung Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar (Amin) menegaskan sudah menggelar rapat internal tim terkait dugaan penistaan agama oleh Komika Aulia Rakhman (AR) yang viral.

    Ketua Tim Pelaksana Daerah (TPD) Pasangan Capres Amin Noverisman Subing membenarkan TKD sudah menggelar rapat dan menghasilkan beberapa kesepakatan pada Senin sore (11 Desember 2023)

    “Kita sudah menggelar rapat mengenai permasalahan tersebut, ada beberapa point hasil rapat yang telah dihasilkan,” katanya.

    Pada bagian lain, Noverisman Subing yang disampinggi Rahmad Husen dan Agus Kurniawan mengatakan apa yang disampaikan Komika AR, di luar kesepakatan dengan panitia.

    “Pertama apa yang disampaikan Komika AR dalam rangkaian kunjungan Capres Anies ke Lampung di Café Bento di luar kesepakatan dengan panitia acara. Jadi apa yang disampaikan Komika AR, di luar kesepakatan dengan TKD, sudah ada briefing, dan materi itu melanggar apa yang disampaikan TKD. Paling penting adalah TKD Lampung sangat kecewa dengan apa yang menjadi materi dalam stand up tersebut,” jelasnya.

    Karena itu, menurutnya dari rapat TKD disimpulkan Timnas/TKD/panitia tidak ada keterkaitan dengan materi yang disampaikan berkaitan dengan pasal penodaan agama tersebut.

    “Kami sangat kecewa dengan materi yang disampikan, dan itu murni kesalahan Komika AR,” tegasnya.

    Mengenai pendampingan hukum, Legislator PKB ini mengatakan, tim Hukum AMIN hanya memberikan pendampingan yang bersifat keanggotaan Timnas maupun TKD.

    “Tim advokasi hukum kemungkinan akan memberikan pendampingan dengan panitia, seperti pihak panitia yang menghubungi dan melakukan briefieng kepada komika AR untuk tidak menggunakan kata-kata Sara dan melanggar hukum lainnya, panitia sebelumnya sudah melakukan briefing and warning kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.

    Adapun berkaitan pernyataan jubir Timnas atas mama Billy David yang sempat menyebut akan memberi bantuan hukum, yang dimaksud adalah bantuan hukum kepada panitia bukan kepada AR.

    “Kalau Timnas tidak akan mendampingi AR, kalau ada yang menyebut TImnas akan mendampingi AR, itu bukan pernyataan resmi TImnas, mungkin secara pribadi, dan itu akan disampaikan untuk diralat, karena jelas Tim Hukum Timnas bertugas mendampingi keanggotaan TImnas dan TKD saja,” pungkasnya.

    //Berencana Laporkan Polisi

    Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi DPW Nasdem Lampung, Rakhmat Husen, membenarkan rapat TKD AMIN ini di Lampung.

    “TKD sudah menggelar rapat dan menghasilkan beberapa poin, intinya penegasan bahwa materi yang disampaikan Komika AR dalam acara tersebut di luar kesepakatan dengan Panitia dan TKD,” ujarnya.

    Bahkan, kata dia TKD sendiri sangat kecewa dengan materi yang disampaikan Komika tersebut.
    “Paling penting adalah TKD Lampung sangat kecewa dengan apa yang menjadi materi dalam stand up tersebut,” tegasnya.

    Rakhmad Husen sendiri, mengatakan pasca viral video stand up dugaan SARA Komika AR, ia sempat ingin membuat laporan ke pihak kepolisian.

    “Dari malam Sabtu (pasca acara tersebut) itu saya sendiri yang mau melaporkan, tapi waktu itu Bang Nover (Politisi PKB) menelepon ketua TKD dan katanya jangan dulu, kita koordinasi dulu dengan TKN, karena walaupun laporan secara pribadi saya terikat sebagai anggota TKD juga,” ungkapnya.

    Husen mengatakan ada beberapa hal yang membuat dia tersinnggung dari materi KOmika AR.

    “Pertama saya muslim dia menghina nabi, kedua saya pribadi pendukung Anies, saya tersinggung dia menyebutkan Anies belum hadir karena mampir ke PMD (Eks Lokalisasi Pemandangan di Bandar Lampung), Ketiga saya sebagai kader Nasdem, Ketua saya diejek, padahal anak ketua saya (Rahmawati) terlibat di acara itu,” pungkasnya.

    Berikut poin-poin hasil rapat TKD AMIN Lampung :

    1. TKD Amin menghormati Proses Hukum yang saat ini sedang berjalan di Polda Lampung

    2. TKD Amin sangat menyesalkan terjadinya Dugaan Penistaan Agama yang dilakukan Komika Aulia Rahman pada Acara “Desak Anies” karena tidak mencerminkan nilai nilai yang selama ini di kampanyekan oleh Pasangan Anies Muhaimin

    3. Bahwa Komika Aulia Rahman bukanlah bagian dari TKD Amin, Pelaksana Kampanye Amin, Jurkam Amin ataupun Orang yang di tunjuk untuk melakukan Kampanye amin melainkan hanya bertindak sebagai profesional yang di tunjuk oleh komunitas yang diminta mengisi acara hiburan pra acara “Desak Anies”

    4. Bahwa Konten yang disampaikan oleh Komika Aulia Rahman bukanlah Konten yang diminta oleh TKD AMIN melainkan atas Inisiatif sendiri dan sebelum nya TKD Amin melalui panitia telah menyampaikan hal hal yang tidak boleh disampaikan kaitan nya dengan Isu isu SARA

    (Red)

  • Anies Baswedan: Kereta Double Track Bakauheni-Palembang 17 Agustus 2025

    Anies Baswedan: Kereta Double Track Bakauheni-Palembang 17 Agustus 2025

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Anies Baswedan menyampaikan orasinya, kita akan siapkan kereta Doble Track rute Bakauheni-Bandar Lampung-Kertapati (Palembang), sudah tertera tiketnya dengan nama Anies Muhaimin tanggal keberangkatan 17 Agustus 2025. Antar kota tersambung dengan efisien, hemat BBM, dan hemat biaya.

    Anies melanjutkan, “kami merencanakan di Bandar Lampung kita bangun transportasi umum yang menjangkau seluruh wilayah Bandar Lampung, supaya warga bisa pergi kemana saja menggunakan kendaraan umum dengan harga yang murah,” hal ini dikatakannya pada acara Dialog Kebangsaan Mahasiswa Universitas Malahayati Bersama Anies Baswedan, dengan tema “Tantangan Generasi Milenial Dalam Menjemput Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045″ di Graha Bintang. Kamis, 7 Desember 2023.

    “Yang paling penting, naik kereta api membuat kita berbagi ruang, dalam gerbong kereta api boleh kaya boleh miskin duduknya sama setara, perasaan persatuan di bangun dalam kereta api”, ujar Capres nomor urut satu.

    Kalau naik kendaraan yang bisa pakai tol hanya yang punya mobil. “Pernahkan di jalan tol berbagi dengan orang yang tidak mempunyai kesejahteraan?” tanya Anies pada audiens. “Tidak”, jawab serentak ribuan mahasiswa. “Tanpa kita sadari kita bangun tempat yang terseleksi pemakainya. Jika kita bangun kereta api maka siapa saja bisa naik kereta api dan itu adalah kendaran rakyat yang mempersatukan”, tegas mantan Gubernur DKI Jakarta.

    Tak hanya itu, Anies Baswedan melanjutkan, peningkatan fasilitas, kami membayangkan masa depan, transfortasi dalam kota dan antar kota yang lebih baik. Tahun 2009, pertama kali Indonesia punya penduduk lebih banyak di kota daripada di desa. Tahun ini (2023, red) 56 persen penduduk Indonesia tinggal di kota, bila kota-kota tidak membangun transportasi umum maka akan mengalami kepadatan lalu lintas yang luar biasa, papar Anies.

    Diperkirakan, tahun 2045 penduduk Indonesia di perkotaan sebanyak 75 persen. “Bayangkan kalau setiap orang menggunakan kendaran pribadi maka ongkosnya mahal, kemacetan tinggi, waktu dan uang yang terbuang karena kemacetan akan sangat besar”, ujar mantan rektor Universitas Paramadina.

    Anies Baswedan menceritakan, di seluruh Indonesia, baru Jakarta yang memiliki transportasi umum, pergi kemana saja dari mana saja cukup dengan 10 ribu rupiah, ujar Anies bangga.

    Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

    Kita adalah bagian dari Indonesia dan teman-teman pemuda pemilik masa depan, anda lebih banyak besok dari pada kemarin. Kita sedang menuju Indonesia yang lebih adil. Ketika republik ini merdeka, tujuannya bukan sekedar kesejahteraan tetapi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata mantan Mendikbud.

    “Pancasila disebut mencapai puncaknya, bila terjadi keadilan sosial maka muncul persatuan. Bila tidak ada keadilan sulit adanya persatuan. Contoh, negara mana yang bersatu dalam ketimpangan, gak ada. Kampung mana guyub dalam ketimpangan, ga ada juga. Semua yang menginginkan persatuan pasti ada keadilan”, Anies menegaskan.

    Itulah sebabnya, kami sedang berjuang sekarang membawa gagasan untuk membuat Indonesia lebih berkeadilan. Artinya, pembangunan yang dikerjakan di Indonesia tidak boleh hanya di satu tempat saja tapi harus di seluruh wilayah Indonesia”, imbuh Anies.

    Lapangan Pekerjaan Sektor Padat Karya

    Tak berhenti sampai disitu, Anies Baswedan melanjutkan, di Lampung yang dibutuhkan lapangan pekerjaan. Disisi lain, dalam 9 tahun terakhir ini investasi Indonesia mengalami kenaikan yang luar biasa, sekitar 400 triliun pertahun, pada tahun 2022 menjadi 1200 triliun pertahun naik empat kali lipat tetapi penyerapan tenaga kerja malah turun.

    “Apa yang terjadi, investasinya naik tetapi penyerapan tenaga kerja per triliun investasi turun karena investasi yang didorong bukan investasi padat karya tapi investasi padat modal sehingga penerapan tenaga kerja kecil”, jelas Anies.

    Karena itu, situasi ini, kami merasa perlu dirubah, ke depan kita harus dorong investasi pada sektor-sektor padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti sektor pertanian, perkebunan, manufaktur, kata Anies penuh optimis.

    Tetapi yang didorong pertambangan, uangnya banyak investasi besar tetapi penyerapan tenaga kerjanya kecil bahkan tenaga kerja asing. Ini akan kita kerjakan bersama-sama, orientasinya dirubah, ungkap Anies penuh semangat.

    Pendidikan Didukung Pemerintah

    Anies Baswedan juga bernostalgia, saya beberapa kali ke Lampung tepatnya Tulang Bawang Barat dengan program Indonesia Mengajar mengirimkan secara rutin sarjana-sarjana terbaik ke daerah yang kekurangan guru untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di pelosok Indonesia.

    Masih kata Anies, hal penting lainnya adalah pendidikan, kita harus bersyukur teman-teman di ruangan ini mengenyam pendidikan tinggi, banyak teman-teman kita yang tidak pernah menginjakkan kaki ke kampus, mereka hanya mendengar dan membayangkan, hari ini mereka merasa frustasi kenapa saya tidak punya kesempatan untuk kuliah, kenapa biaya kuliah semakin hari semakin mahal. Efeknya, banyak warga yang tak sanggup mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi.

    “Kami ingin sama-sama merubah bahwa pemerintah membantu bukan hanya perguruan tinggi negeri tetapi perguruan tinggi swasta supaya mendapatkan kesempatan yang sama, minimal pemerintah tidak membebani perguruan tinggi swasta. Kalau tidak ada perguruan tinggi swasta siapa yang akan mendidik anak-anak kita yang tak tertampung di perguruan tinggi negeri”, tutur Anies.

    Jika tidak ada sekolah-sekolah swasta, kata Anies melanjutkan, siapa yang akan mendidik anak-anak kita yang tak tertampung di sekolah negeri. Oleh karena itu berhentilah melakukan diskriminasi terhadap sekolah dan perguruan tinggi swasta,

    Hal yang harus dilakukan pemerintah, menyiapkan lahan, pemerintah mengurangi beban. Misalnya, pajak bumi dan bangunan perguruan pendidikan swasta harus di nol-kan sehingga tidak punya beban PBB, saran Anies.

    Hal lain, banyak sekolah yang akan dibangun tapi kesulitan mendapatkan lahan karena harga tanah mahal, kalau dia harus beli tanah maka harga tanah itu nanti di bebankan pada SPP yang bayar orang tua sehingga biaya jadi mahal, imbuh Anies.

    Bila pemerintah menggunakan tanah negara yang begitu banyak untuk kegiatan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa maka kampus dan sekolah swasta tidak harus membebani orang tua dengan biaya yang besar karena mereka dapat tanah dari negara, tegas Anies.

    “Bonus demografi hanya menjadi manfaat kalau mereka sehat, terdidik, kompeten, berakhlak dan berketerampilan bila tidak, hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi investasi. Maka kita tidak khawatir mengeluarkan biaya karena kita tahu akan mendapatkan hasil dikemudian hari. Jadi, Jangan pandang pengeluaran di bidang pendidikan sebagai biaya”, Anies menegaskan.

    Perhatian Pemerintah pada Pendapatan Guru

    Pada saat sesi tanya jawab, Agung mahasiswa akutansi Universitas Malahayati, menyampaikan, saya mempunyai cita-cita menjadi guru Bahasa Lampung, tetapi cita-cita itu berubah dikarenakan status guru di masyarakat kecil gajinya. Kendala pendidikan di Indonesia, diantaranya infrastruktur dan kurikulum yang berganti-ganti. “Bagaimana solusi untuk meningkatkan gaji guru honorer?”, kata Agung bertanya pada Anies.

    Anies Baswedan menjawab, kita akan melakukan reformasi tentang pengangkatan guru-guru. Banyak sekali guru yang sudah mengabdi tidak pernah mendapatkan imbalan yang setara. Kita rekrutmen secara bertahap agar semua memiliki kepastian sehingga tidak ada lagi guru yang berpendapatan rendah.

    “Kita semua mengakui bahwa pendidikan itu mahal, tetapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Jadi, jika kita ingin guru-guru konsentrasi mendidik anak maka guru harus tenang hidupnya. Disisi lain, guru harus mau dinilai kinerjanya dan harus terus menerus meningkat. Guru itu pembelajar guru terus menerus harus belajar”, Anies menjelaskan.

    Pembangunan yang Mendukung Ekonomi dan Ekologi

    Pada kesempatan yang sama, Rani prodi manajemen, menanyakan, pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan dampak negatif seperti perubahan lahan pertanian, konflik agraria dan krisis lingkungan. “Apa solusi agar pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan?” tanya Rani pada Anies.

    Anies mengatakan, sebelum melakukan pembangunan ada Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) harus dijalankan dengan benar, yang sering menjadi masalah adalah proyeknya dikerjakan dan sudah selesai, Amdalnya belum pernah ada, Ekonomi dan ekologi harus jalan bersama. “Dulu orientasinya pertumbuhan, besok orientasinya pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan”, pungkas Anies. (Heny/Red)

  • 350 Organ Relawan Bersatu, Ganjar Pranowo: Komando Ada di Saya

    350 Organ Relawan Bersatu, Ganjar Pranowo: Komando Ada di Saya

    Jakarta, (SL) – Sebanyak 350 kelompok/ organ relawan Ganjar Pranowo menyatakan bergabung dan melebur menjadi satu bernama Relawan Pendukung Ganjar Pranowo.

    Penyatuan kelompok relawan dilakukan dalam acara Silaturahmi 1 Muharram di Wisma Serba Guna Gelora Bung Karno, Rabu (19/7/2023). Hadir dalam acara itu, bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo dan sejumlah elit relawan dan elit partai lainnya.

    “Hari ini kumpul 350 ketua, sekretaris dan bendahara relawan Ganjar Pranowo. Semua berkumpul untuk bersatu dalam Relawan Pendukung Ganjar,” kata Ketua SC Silaturahmi Relawan, Bambang J Pramono.

    Baca Juga: Kejagung Akan Periksa Airlangga Hartarto Perkara Ekspor CPO

    Bambang menerangkan, 350 relawan yang bergabung, merupakan beberapa kelompok relawan Ganjar dan relawan Jokowi. Mereka sepakat bersatu dan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024.

    “Kenapa kami bersatu dan berjuang memenangkan Pak Ganjar, karena kami yakin hanya Pak Ganjar yang mampu melanjutkan prestasi yang dicapai Pak Jokowi. Di tangan Pak Ganjar, Indonesia akan semakin cepat dan lebih hebat lagi di dunia internasional,” tegasnya.

    Mereka juga menilai Ganjar sebagai sosok yang sangat ideologis. Hanya Ganjar yang mampu mempertahankan ideologi Pancasila di tengah gempuran gempuran ideologi transnasional dari negara lain yang mencoba merangsek di negeri ini.

    “Karena sampai hari ini, hanya Pak Ganjar yang tidak membawa politik identitas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ganjar mengatakan, suasana politik semakin hari semakin menarik. Sudah saatnya, seluruh kekuatan bersatu dan berjuang dalam rampak barisan yang sama.

    “Banyak agenda besar yang mesti kita selesaikan. Indonesia mesti jadi negara maju. Pak Jokowi sudah menunjukkan sangat bagus, tugas kita melanjutkan dan mempercepat,” tegasnya.

    Kekuatan relawan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam pesta demokrasi di Indonesia, relawan menjadi kekuatan besar selain kekuatan partai politik.

    “Jadi mulai saat ini kita harus menggalang kekuatan dan bekerja dengan taktis. Mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun, untuk acara deklarasi, cukup untuk hari ini. Kita harus naik kelas dan bekerja lebih taktis lagi,” jelasnya.

    Ganjar meminta semua relawan mulai merapikan barisan. Semua anggota harus terdata dan benar-benar melakukan tugas terjun ke masyarakat. Gerakan microtargeting dan nanotargeting harus menjadi prioritas.

    “Apakah teman-teman relawan siap saya komando. Siap? Mulai Minggu depan kita bergerak secara masif ke titik yang sudah kita tentukan. Mari kita membaca, mengatur strategi dengan data science yang ada dan kita gerak bersama,” tegasnya.

    Ganjar juga tak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh relawan untuk berpolitik secara baik. Seluruh pendukung Ganjar dilarang membuat hoaks, memfitnah dan menyebar kebencian. (Red)

  • Siap Sambut Kunjungan Anies di Lampung, Nasdem dan JARNIES Gelar Rakor

    Siap Sambut Kunjungan Anies di Lampung, Nasdem dan JARNIES Gelar Rakor

    Bandar Lampung (SL)-Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem bersama Relawan Jaringan Relawan Anies (JARNIES) Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka menyambut kunjungan Anies Baswedan ke Provinsi Lampung. Rapat digelar di kantor DPW Nasdem, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, Kamis, 9 Februari 2023.

    Rapat dihadiri Ketua DPW Nasdem Lampung, Herman HN dan Sekretaris Fauzan Sibron. Pada kesempatan ini Juga JARNIES dihadiri oleh Advokat Hukum Thony Syahril. Ketua Devisi Agama, Sosial dan Budaya Arsiya Heni Puspita. Ketua DPD JARNIES Bandar Lampung Isbat Usman serta Melanni.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPW Nasdem Lampung, Herman HN mengatakan, kunjungan Anies Rasyid Baswedan calon Presiden 2024 itu ke Provinsi Lampung dijadwalkan pada tanggal 24-25 Februari 2023 mendatang.

    “Selama dua hari akan melakukan kunjungan di dua kabupaten/Kota, yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Utara. InsyaAllah kunjungan ini aman dan tentram,” kata Herman.

    Di kesempatan yang sama, Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Lampung Fauzan Sibron menambahkan, tanggal dan jadwal kunjungan Anies ke Lampung sudah ditetapkan. “Tanggal kunjungan Anies sampai saat ini fix, bila ada perubahan akan kami infokan secepatnya,” tuntas Fauzan.

    Sementara itu, Ketua DPW JARNIES Lampung Wagiman menyebutkan, pihaknya siap mensukseskan kunjungan Capres Anies Rasyid Baswedan ke Provinsi Lampung.

    Disambung Ketua DPD JASNIES Bandar Lampung Isbat Usman, agenda dalam rangka menyambut kunjungan Anies telah dipersiapkan dengan matang. “Bahwa perencanaan kunjungan Presiden Anies Rasyid Baswedan sudah bagus dan kami yakin acara ini sukses,” tandasnya. (Heny)

  • Komitmen Anies Untuk Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

    Komitmen Anies Untuk Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

    Bandar Lampung (SL) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi tergugat memastikan pihaknya tak akan mengajukan permohonan banding. Pernyataan ini disampaikan Anies melalui akun twitter-nya, @aniesbaswedan.

    “Langit biru di Jakarta hari ini. Hari ini juga, PN Jakpus mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Pemprov DKI Jakarta memutuskan TIDAK banding,” tulis Anies di twitter-nya @aniesbaswedan yang dilihat, Kamis, 16 September 2021.

    Komitmen Anies untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta sudah ditunjukkan jauh sebelum keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sikap Pemprov DKI Jakarta untuk tidak banding atas putusan PN Jakarta Pusat adalah salah bukti komitmen Anies untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta.

    Sebelumnya, pada tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuat tujuh inisiatif untuk meningkatkan kualitas udara di ibu kota. Ketujuh langkah tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara.

    “Karena itu kita perlu melakukan langkah-langkah korektif untuk bisa membuat kualitas udara kita menjadi lebih baik,” ujar Anies di balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Langkah pertama yang dilakukan Anies, memperketat uji emisi kendaraan bermotor. Untuk kendaraan umum yang di atas 10 tahun tidak bisa beroperasi pada 2020 mendatang. Sedangkan, kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun akan diterapkan pada 2025.

    Kedua, Anies mencanangkan perluasan rute ganjil-genap untuk kendaraan bermotor. Rute tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Ketiga, Anies berencana mendorong warga Jakarta menggunakan transportasi umum dan meningkatkan fasilitas untuk pejalan kaki. Kebijakan ini telah dimulai sejak awal beliau menjabat dengan mencanangkan sistem transportasi umum yang terintegrasi melalui Jak Lingko dan dengan merevitalisasi trotoar agar para pejalan kaki lebih nyaman.

    Keempat adalah meningkatkan tarif parkir kendaraan. Kelima, Anies akan membuat aturan ketat terhadap pabrik. Setiap proses industri dia mewajibkan perusahaan untuk memasang alat pemantau kualitas asap. Keenam, melakukan penghijauan di sarana publik serta mendorong penerapan bangunan ramah lingkungan atau green building. Langkah terakhir yang dilakukan anies adalah merintis peralihan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Langkah tersebut dilakukan dengan cara memasang solar panel di gedung pemerintah dan sekolah. (red)

  • Anies: Pemuda Muhammadiyah sebagai Pembawa Pembaruan

    Anies: Pemuda Muhammadiyah sebagai Pembawa Pembaruan

    Tegal (SL) – Dalam rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Wilayah 1 (Rapimwil 1) Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemuda Muhammadiyah harus bisa menjadi pembawa perubahan. Hal itu beliau katakan dalam sesi bertajuk “Standing Ovation Politik Ekologi Bersama Anis Baswedan”, Sabtu (5/6/2021) melalui virtual.

    Melihat tema pada Rapimwil ini berkaitan dengan lingkungan, yaitu “Dakwah Kolaborasi Memakmurkan Bumi”. Anies pun memberikan apresiasi kepada Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah.

    “Ini satu terobosan yang luar biasa. Jarang saya hadir acara pertemuan pemuda yang temannya lingkungan hidup. Lagi-lagi muhammadiyah masuk sebagai penerobos, Pemuda Muhammadiyah masuk sebagai pembawa pembaruan”, Ujar Anies Baswedan.

    Menurutnya, Muhammadiyah ini adalah sebuah persyarikatan yang mempunyai tradisi terobosan dan lompatan. “Muhammadiyah selalu mengambil langkah prespektif yang melampaui zaman. Ambil langkah yang pada zamannya mungkin tidak terpikir setelah lewat beberapa periode yang lain baru terpikirkan”, ujar Anies kepada peserta Rapimwil.

    Selanjutnya, menurut Anies Baswedan sebagai manusia yang hidup di muka bumi setiap harinya memproduksi sampah. Beliau mencontohkan satu barang yang saat ini cukup banyak digunakan, yaitu hand sanitizer.

    “Ini ada hand sanitizer, yang kita bicarakan adalah cairan yang di dalamnya bukan pada bungkusnya. Cairannya kita pakai bungkusnya kita apakan?” tanya Anies pada peserta.

    Oleh karena itu, ia berharap semoga Pemuda Muhammadiyah dalam menanggapi isu lingkungan bisa menggunakan pendekatan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle.

    Diakhir diskusi, Anies Baswedan berharap Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dapat mengambil peran strategis dalam mengatasi residu atau biasa disebut sampah. Walau semua residu bukanlah sampah. Residu adalah sisa.

  • Pemerintah Memerlukan Tekanan Pers dengan Tema-tema Mendasar

    Pemerintah Memerlukan Tekanan Pers dengan Tema-tema Mendasar

    Jakarta (SL) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku, untuk mengambil suatu keputusan, pihaknya masih tetap berpegang, antara lain pada informasi dari media massa nasional terbitan Jakarta, dari pada media sosial. Percakapan riuh rendah di media sosial, dinilai seringkali remeh temeh, dan bukan yang dipikirkan okeh masyarakat Jakarta sehari-hari, yaitu air bersih, transportasi, harga kebutuhan pokok (beras, telor, ayam, daging, dll) dan lapangan pekerjaan.

    Sebaliknya di Bogor, Wali Kota Bima Arya Sugiarto dalam melakukan tugas dan mengambil keputusan sehari-hari justru lebih banyak mendengar suara media sosial, dari pada media massa lokal.

    Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengakui bahwa media pers kini sedang memasuki ambang transisi akibat kemajuan teknologi digital. Untuk menjawab tantangan teknologi itu, menuntut tersedianya para wartawan profesional yang memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multi platform. Karena itu program peningkatan profesionalitas melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan menjadi penting.

    Setiap media dituntut mengembangkan visi misi futuristik yang bisa melampaui jaman. Di era transisi menuju Teknologi 4.0. pers harus bertransformasi dari penadah iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini masih ada banyak media didirikan hanya untuk menarik jatah dana APBD dari pemda-pemda.

    Ketiga tokoh ini berbicara dalam seminar di Jakarta, 22 Januari 2019, dengan tema “Peranan Pers pada Era Digital dan Mendukung Pembangunan Daerah”. Pilihan tema ini, menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, agar bisa melihat peran pers dalam pembangunan daerah. Seminar ini sebagai puncak Rapat Kerja PWI masa bakti 2018-2019. Sekaligus menyongsong peringatan Hari Pers Nasional Indonesia (HPN) 6-9 Februari 2019 di Surabaya, Jawa Timur.

    Justru Memerlukan Tekanan Pers

    Menurut Anies, Jakarta sebagai daerah, media-medianya mempunyai irisan dengan media-media nasional. Itu sebabnya, ada hal remeh, misalnya, tiba-tiba bisa menjadi isu nasional. Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menjadikan informasi sebagai propaganda tentang capaian-capaian pembangunan, untuk mengonfirmasi kebenaran tanyanya ke media massa. Saat ini kondisinya terbalik. Dengan adanya tsunami informasi (baca membanjirnya informasi) termasuk berita bohong (hoax),pemerintah memegang otoritas verifikasi.

    Anies mengakui, dalam memimpin Jakarta selama satu tahun lebih ini, mengakui tidak sepi dari berbagai kritik. Lalu kritik-kritik itu di data, diteliti dan dipelajari. Kesimpulan itu tadi, bahwa yang ramai di media sosial, bukan yang menjadi kepentingan mendasar masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, ia minta media massa dan media sosial, menemani dirinya dalam membangun Jakarta dan menjadikan warga jakarta sebagai co-creator yang menjadi sumber solusi, Anies juga meminta “Pemerintah (DKI Jakarta-red) perlu mendapat tekanan dari media massa maupun media sosial, dengan tema-tema yang penting dan mendasar.”

    Bagi Wali Kota Bogor, media-media sosial yang lucu, konyol, kasar, ngawur, bohong, tapi kadang juga ada benarnya, dapat ia jadikan wahanan untuk mendeteksi realitas yang terjadi di lapangan. Sementara itu ia juga menggunakan media sosial (instragram, facebook, website, whatsapp dll) untuk berkomunikasi dengan para warga Bogor. Sehingga bisa mewujudkn Bogor seperti hari ini.

  • Bawaslu Nyatakan Pose Dua Jari Anies Baswedan Tak Melanggar Pidana Pemilu

    Bawaslu Nyatakan Pose Dua Jari Anies Baswedan Tak Melanggar Pidana Pemilu

    Jawa Barat (SL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor memutuskan pose dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, tak memenuhi unsur pidana.

    Anies sebelumnya dilaporkan Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) ke Bawaslu Kabupaten Bogor lantaran aksi mengacungkan jempol dan jari telunjuknya usai berpidato dalam acara Partai Gerindra tersebut. “Sentra gakumdu memutuskan terhadap apa yang dilakukan sodara ABW terkait dugaan pidana Pemilu sulit untuk dibuktikan,” kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor Abdul Haris dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Jumat (11/1).

    Keputusan itu setelah sentra gakumdu memeriksa pelapor, sanksi hingga terlapor Anies Baswedan. Menurut dia, dari pemeriksaan itu diketahui acara dilakukan Partai Gerindra tersebut rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka konsolidasi partai.

    Sementara itu, lanjut Abdul Haris, dalam pemeriksaannya Anies mengaku pose dua jari dilakukannya bukan dimaksudkan mendukung salah satu paslon dalam Pilpres. Anies mengaku pose dua jari itu merupakan salam kemenangan tim sepok bola Persija dan salam lestari gemar membaca dengan simbol kemenangan vertikal dan horizontal. “Terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang kami telusuri tidak menemui unsur ketentuan pidana dan tidak dilanjutkan proses selanjutnya,” kata dia.

    Sebelumnya, Anies menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pada Senin 17 Desember 2018. Usai berpidato, dari atas mimbar Anies bergaya salam dua jari, mengacungkan jempol dan jari telunjuknya. Tindakan Anies itu berujung laporan ke Bawaslu. Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) melalui juru bicaranya, Agung Wibowo, menilai Anies melakukan kampanye dengan menunjukkan tangan jempol telunjuk.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar mengenai pelaporan dirinya ke Bawaslu Bogor. Dia menyebut proses Pemilu seharusnya fokus pada hal yang lebih substantif yakni perjalanan bangsa saja daripada pelaporan ke Bawaslu.

    Anies juga menyebut pelaporan tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat di berbagai media sosial. “Bukan hal-hal yang minor-minor seperti ini. Yang lebih substantif karena ini menentukan arah perjalanan bangsa,” kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1). Kendati begitu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengaku belum mengatakan hasil putusan dari Bawaslu. “Nanti kita lihat hasilnya gimana, dari situ nanti disimpulkan,” jelasnya. (merdeka)

  • Anies Baswedan Geber Program Sholat Subuh Berjamaah dan Magrib Mengaji untuk Kurangi Kenakalan Remaja

    Anies Baswedan Geber Program Sholat Subuh Berjamaah dan Magrib Mengaji untuk Kurangi Kenakalan Remaja

    Jakarta (aksaranews.id) –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan lurah-lurah di seluruh Jakarta menggeber program salat subuh berjemaah dan magrib mengaji. Program tersebut ditujukan untuk menekan kenakalan remaja, seperti tawuran atau konsumsi narkotik.

    Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengatakan program tersebut mulai direalisasikan tahun ini. Targetnya, menjadikan masjid sebagai safe houseatau tempat aman bagi remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan. “Sekarang ini banyak sekali, terutama anak-anak muda, melakukan tawuran dan (mengkonsumsi) narkoba,” katanya, kemarin.

    Marullah menjelaskan, program subuh berjemaah dan magrib mengaji juga ditujukan untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat. Program ini akan direalisasikan di semua kelurahan di Jakarta, terutama yang rawan kerusuhan serta kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba.

    Di Jakarta Selatan, pemerintah DKI telah menganggarkan sekitar Rp 1,43 miliar untuk pembiayaan program tersebut di semua masjid di 65 kelurahan. Setiap kali kegiatan, anggarannya Rp 500 ribu. Setiap masjid mendapat jatah melaksanakan empat kali kegiatan dalam sebulan hingga 11 bulan.

    Menurut Marullah, sejumlah kelurahan di wilayahnya telah memulai aktivitas program subuh berjemaah dan magrib mengaji pada pekan pertama awal tahun. “Ada beberapa sudah memulai dari pekan lalu,”ujamya.

    Nofia Enita, Sekretaris Lurah Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan masih membahas waktu pelaksanaan program magrib mengaji tersebut. Sebab, selama ini, sebagian masjid di kelurahan tersebut sudah menyelenggarakan pengajian rutin untuk anak-anak dan remaja. “Biasanya anak-anak sore sudah ngaji. Kan tidak mungkin magrib ada lagi. Pasti capek itu,” ucapnya.

    Nofia berupaya menggandeng pengurus karang taruna untuk menjangkau remaja di Kelurahan Rawa Barat agar bersedia ikut program mengaji. Dia berharap program tersebut bisa mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran yang kerap terjadi di Rawa Barat. Nofia menambahkan, kelurahan akan memakai dana dari pemerintah DKI guna membayar guru mengaji atau ustad yang berceramah untuk para remaja.

    Tahun lalu, Pemerintah Kota Tangerang juga menggalakkan program magrib mengaji mulai pukul 18.00 hingga 19.30. Pada jam itu, orang tua diimbau mematikan televisi dan meminta anaknya berangkat mengaji atau belajar bagi yang tidak ke surau.

    Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, kala itu mengatakan program magrib mengaji diraneang agar pada jam-jam tersebut anak-anak dan remaja tidak berkeliaran di luar rumah. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang, Felix Mulyawan, mengatakan program magrib mengaji dan belajar itu dipantau 1.325 kader posyandu, guru mengaji, pengurus rukun tetangga, dan rukun warga setempat. Menurut Felix, program itu cukup efektif mengurangi anak-anak yang bermain di luar rumah pada jam-jam tersebut. (aksaranews)