Sinarlampung

Tag: Anies Baswedan

  • Gubernur Anies Baswedan Terima Anugerah Moeslim Choice Award 2018

    Gubernur Anies Baswedan Terima Anugerah Moeslim Choice Award 2018

    Jakarta (SL) – Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan Anugerah Moeslim Choice Award 2018 dalam rangka 1st Anniversary Moeslim Choice Media, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu malam (12/12/2018).

    Penghargaan diberikan kepada Anies atas kepemimpinannya di Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan roda pemerintahan dan berbagai kebijakan yang diterapkan; antara lain penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta, dan memilih Jakarta Propertindo yang merupakan BUMD untuk mengelola lahan reklamasi menjadi lahan prasarana publik.

    Gubernur menyampaikan apresiasinya, bahwa ini semua merupakan kerja bersama Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta. “Terima kasih telah menitipkan amanat ini. Saya menerima ini mewakili begitu banyak orang yang bekerja di belakang layar. Insya Allah kehormatan ini kita tunaikan hingga tuntas untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga di ibu kota,” kata Anies.

    Selain itu, Gubernur dianugerahi Moeslim Choice Government Award 2018 juga karena keberhasilan memimpin ibu kota negara dengan mengedepankan good goverment, yakni unsur transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas.

    Tata kelola di bawah pemerintahannya juga menghasilkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BKP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2017 untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Beliau juga dinilai selalu santun bergaul dengan bawahan. “Merekalah yang membuat ini semua terjadi, saya di depan mewakili semuanya. Nanti saya akan teruskan kepada seluruh jajaran yang bekerja keras dan Insya Allah ini menjadi tambahan amanat bagi kita semua, bahwa yang dititipkan bagi kita bukan beban, tapi sebuah kehormatan,” kata Anies.

    Dalam acara yang mengusung tema “Inspirasi Islam untuk Negeri” ini turut dihadiri oleh Menteri Kominfo RI Rudiantara, Cawapres RI Sandiaga Salahuddin Uno, Roma Irama, Yusril Izha Mahendra, Fahira Idris dan Walikota Palembang Harno Joyo.

    Penghargaan Moeslim Choice Award 2018 diberikan kepada sejumlah tokoh pemerintahan dan masyarakat yang memiliki kontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Gubernur Anies selain mendapatkan penghargaan juga turut meresmikan Moeslim Choice bersama sejumlah tokoh. (inilahonline)

  • Prabowo Minta Gubernur Anies Baswedan Audit Kebijakan di Era Kepemimpinan Djarot

    Prabowo Minta Gubernur Anies Baswedan Audit Kebijakan di Era Kepemimpinan Djarot

    Jakarta (SL) – Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengaudit  Keputusan Gubernur Nomor 1323 Tahun 2017. Pasalnya,  kebijakan era Djarot Saiful Hidajat itu dinilainya sangat merugikan warga Kampung Baru, Pulo Mas, Pulogadung, Jakarta. “Akses warga tertutup, sehingga menghambat aktivitas mereka,” ujar Prabowo. Terlebih bila terjadi sulit aksesnya.

    Kepgub 1323/2017 yang diteken oleh Syaiful Djarot  itu mengatur tentang penyerahan dan pelepasan hak atas tanah Jalan MHT seluas 541meter persegi di Pulomas, Jakarta Timur kepada Nurdin Tampubolon selaku pemilik PT Nurdin Tampubolon Farm (PT NTF). Anies sendiri berjanji akan mengaudit Pergub tersebut saat menemui warga RT 07/RW 07, Kampung Baru, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, pada Rabu (22/11). Namun sampai saat ini  belum ada tindaklanjut dari Pemprov DKI melakukan audit.

    Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman  umenyatakan, pasca Anies menemui warga RT 07/RW 07, Kampung Baru, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, pada Rabu (12/11), belum ada tindaklanjut dari Pemprov DKI melakukan audit. Prabowo mengaku sebagai pendukung Anies saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 punya kewajiban, mengingatkan Anies agar tuntaskan janjinya. “Jangan kecewakan warga. Saya akan tagih terus audit yang dijanjikan. Apalagi. Anies sudah lihat langsung,” tegasnya.

    Dia meminta Anies tidak perlu ragu melakukan audit Kepgub 1323/2017 tersebut, karena kebijakan Djarot itu merugikan warga. ” Jika tidak laksanakan sama saja Anies ingkar janji. Saya minta Anies tegur inspektorat, agar segera menjalankan perintahnya. Perintah Anies jelas. Agar inspektorat untuk melakukan audit proses atas pengambilan keputusan. Jangan sampai warga turun lagi demo,” tambah Prabowo. (Mitranews)

  • Proses Pengusutun Penemuan 1706 e-KTP di Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

    Proses Pengusutun Penemuan 1706 e-KTP di Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

    Jakarta (SL) – Proses pengusutan penemuan 1.706 e-KTP di Duren Sawit dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Sebelumnya, penemuan e-KTP ini ditangani Polsek Duren Sawit. “Dilimpahkan ke Polres Jaktim, tapi akan diselidiki,” kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlingungan Sutasuhut di kantornya, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018).

    e-KTP tersebut ditemukan anak-anak yang sedang bermain bola di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, pada Sabtu (8/12) siang. Tanda identitas kependudukan tunggal itu ditemukan tercecer di area persawahan dan juga di sebuah karung. Sutasuhut mengatakan kebanyakan e-KTP itu sudah melewati masa aktif (expired). Dia menduga e-KTP tersebut dikumpulkan pihak Kelurahan Pondok Kopi karena pemilik sudah mempunyai e-KTP baru. “Masih dalam penyelidikan, karena KTP-nya sudah banyak yang expired. Mungkin kalau di kelurahan KTP yang sudah diganti yang baru, yang lama diambil, dikumpulin, di situlah mungkin awalnya. Tapi kenapa bisa sampai ditemukan masyarakat di persawahan seperti itu, masih dalam penyelidikan,” ucap Sutasuhut.

    Dia mengatakan pelimpahan kasus ini ke Polres Jaktim agar penanganan kasus lebih komprehensif. Meski demikian, personel Polsek Duren Sawit masih ikut dalam proses pengusutan. Sutasuhut mengatakan karena masa berlaku yang sudah habis, tak ada kemungkinan e-KTP ini disalahgunnakan. Setelah dicek, diketahui pemilik e-KTP ini berdomisili Pondok Kopi. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan datang ke Polsek Duren Sawit.

    Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta aparat mengusut penemuan e-KTP ini. Selain itu, Anies mengatakan pihaknya akan lakukan evaluasi internal jika e-KTP yang ditemukan ternyata milik warga DKI. “Dari sisi kami akan review bila itu ada dokumen-dokumen Jakarta nanti akan kita review internal kita,” ucap Anies di Lippo Mal Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12). (red)

  • Gubernur Anies Baswedan Minta Usut Pelaku Pembuangan 1706 e-KTP di Duren Sawit

    Gubernur Anies Baswedan Minta Usut Pelaku Pembuangan 1706 e-KTP di Duren Sawit

    Jakarta (SL) – Sebanyak 1.706 e-KTP ditemukan terbuang di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Pihak yang membuang e-KTP tersebut sedang diusut pihak kepolisian, seperti yang diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies meminta kasus ini diserahkan ke pihak berwenang agar langsung ditindaklanjuti. Bukan tanpa sebab Anies meminta kasus ini segera ditindaklanjuti. “Ya laporkan saja kepada aparat penegak hukum karena ini problemnya sudah masuk pada wilayah ranah hukum. Jadi ini semua sudah menjadi perhatian,” kata Anies di Lippo Mal Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

    Masalah e-KTP menjadi sorotan karena dikaitkan dengan Pemilu 2019. Penemuan e-KTP yang tercecer selalu dikaitkan dengan upaya melakukan perbuatan melawan hukum. Dan temuan e-KTP tercecer di Jaktim bukan peristiwa yang terjadi. Terkait peristiwa penemuan e-KTP ini, sedari awal, masyarakat langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian. Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlindungan Sutasuhut mengatakan awalnya e-KTP ini ditemukan anak-anak yang sedang bermain bola.

    Temuan itu membuat warga di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, heboh. Temuan dilaporkan ke Ketua Rukun Warga (RW) 11 yang kemudian dilanjutkan ke pihak kepolisian. “Jadi sekitar pukul 13.30 WIB, anak-anak kecil lagi main bola, lalu nemuin karung. Namanya anak-anak, pas dikeluarin isinya, ternyata e-KTP tapi sudah pada expired, sudah habis masa berlakunya. Ada yang berlaku tapi tinggal 1-2 bulan lagi,” kata Sutasuhut saat ditemui di kantornya, Sabtu (8/12).

    Setelah diperiksa, diketahui pemilik e-KTP tersebut berdomisili di Pondok Kopi. Pihak kepolisian langsung menghubungi Kecamatan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Kopi. Namun, kedua pihak ini belum bisa ditemui. Hasil negatif membuat polisi mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Gayung bersambut, Disdukcapil langsung mendatangi Polsek Duren Sawit.

    Misteri soal siapa yang membuang e-KTP di Duren Sawit belum terjawab. Peristiwa penemuan e-KTP ini kemudian dilimpahkan ke Polres Jaktim. Dilimpahkan ke Polres Jaktim, tapi akan diselidiki,” kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlingungan Sutasuhut di kantornya, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018).

    Sutasuhut mengatakan kebanyakan e-KTP itu sudah melewati masa aktif (expired). Dia menduga e-KTP tersebut dikumpulkan pihak Kelurahan Pondok Kopi karena pemilik sudah mempunyai e-KTP baru. Dia mengatakan pelimpahan kasus ini ke Polres Jaktim agar penanganan kasus lebih komprehensif. Meski demikian, personel Polsek Duren Sawit masih ikut dalam proses pengusutan.

    Sutasuhut mengatakan karena masa berlaku yang sudah habis, tak ada kemungkinan e-KTP ini disalahgunakan. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan datang ke Polsek Duren Sawit. (red)

  • Anies Baswedan Perintahkan Inspektorat Audit Kepgub Penyerahan Lahan Era Djarot

    Anies Baswedan Perintahkan Inspektorat Audit Kepgub Penyerahan Lahan Era Djarot

    Jakarta (SL) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan audit atas proses pembentukan Keputusan Gubernur Nomor 1323 Tahun 2017. Kepgub tersebut diteken Gubernur DKI sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat. Kepgub 1323/2017 tersebut mengatur tentang penyerahan dan pelepasan hak atas tanah Jalan MHT seluas 541meter persegi di Pulomas, Jakarta Timur kepada Nurdin Tampubolon selaku pemilik PT Nurdin Tampubolon Farm (PT NTF).

    Audit itu dilakukan Anies karena ada desakan dari warga Kampung Baru Pulomas untuk mencabut Kepgub tersebut. Alasannya, penyerahan lahan tersebut berakibat pada penutupan akses jalan oleh warga. “Saya menugaskan kepada inspektorat untuk melakukan audit proses atas pengambilan keputusan,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/11) malam.

    Sebelum datang ke sana, sejumlah warga Kampung Baru pada Rabu (21/11) siang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI. “Mendengar pengalaman warga terkait dengan penutupan jalan MHT atau gang yang sehari-hari digunakan oleh warga dari kampungnya ke bypass,” ujar Anies menceritakan alasan dirinya datang ke Kampung Baru pada malam hari tersebut.

    Dari penjelasan warga itulah, Anies kemudian membuat kesimpulan perlu dilakukan audit terhadap Kepgub 1323/2017 tersebut.

    Menurut Anies, pengambilan sebuah keputusan oleh pemerintah seharusnya dilakukan atas pertimbangan berbagai hal, tidak hanya soal aspek legalitasnya semata. “Membangun di Jakarta itu harus memikirkan kepentingan lebih luas daripada kepentingan korporasi,” ucap Anies.

    Anies menegaskan persoalan yang terjadi di Kampung Baru tersebut akan menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI dalam melakukan pembangunan serta pengambilan keputusan. Harapannya, sambung Anies, tak ada lagi pembangunan ataupun pengambilan keputusan yang justru merugikan warga Jakarta. “Pemprov ingin berpijak kepada keadilan, memberikan manfaat bagi semua,” katanya. (djitonews)

  • Siapa yang Ancam Anies Baswedan Pasca Pembatalan Reklamasi?

    Siapa yang Ancam Anies Baswedan Pasca Pembatalan Reklamasi?

    Jakarta (SL) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan blak-blakan soal adanya aktor besar terlibat proyek pulau reklamasi. Dia mengatakan para para pihak yang terlibat di proyek itu punya jaringan dan uang yang kuat.

    “Memang secara skala magnitude, aktor ini yang dihadapi adalah raksasa dan memiliki kekuatan untuk menelepon siapa saja, kapan saja, dimana saja, dan ukurannya besar,” kata Anies dalam wawacara eksklusif dengan Trans Media Group: CNNTV, CNNIndonesia.com dan Detik yang tayang Rabu, (17/10).

    Dia mencontohkan soal kewajiban salah satu perusahaan pengembang reklamasi ke Pemprov DKI yang mencapai Rp 500 miliar dalam bentuk bangunan. Anies mengatakan besarnya kewajiban itu menunjukkan lebih besarnya keuntungan dari proyek tersebut.

    “Saya beri ilustrasi saja, ada satu perusahaan sudah memberikan kewajiban kepada kita setoran Rp 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Kalau memberikan saja Rp 500 miliar, kira-kira skala bisnis dan keuntungannya seberapa besar? Raksasa,” ucapnya.

    Meski ada aktor-aktor besar terlibat proyek reklamasi, Anies mengaku tetap berani menepati janjinya menghentikan megaproyek tersebut. Alasannya, dia ingin menegakkan aturan. Kini, izin 13 pulau reklamasi telah dicabut olehnya.

    “Perlindungan bagi pengambil keputusan itu datang dari ketaatan pada prosedur dan aturan, itu perlindungannya. Kalau kita mengikuti prosedur dan ketentuan, tamengnya ada, prosedurnya tidak bermasalah,” ujar Anies.

    “Dan ketika itu dilakukan ada yang mau menyalahkan, nggak bisa,” sambung Anies.

    Saat ditanya apakah ada pihak yang mengancam atas kebijakannya mencabut izin 13 pulau reklamasi itu, Anies tak menjawab lugas. Namun, dia juga tak membantah ada pihak yang memberi ancaman.

    “Kalau pun ada masa saya cerita,” tuturnya.

    Lalu, siapa sebenarnya yang mengancam Anies pasca izin reklamasi dicabut? (eramuslim)

  • Satu Tahun Kepemimpinan : Anies Komitmen Penuhi Janji Membangun Jakarta Yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya

    Satu Tahun Kepemimpinan : Anies Komitmen Penuhi Janji Membangun Jakarta Yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya

    Jakarta (SL) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memasuki setahun memimpin Ibukota DKI Jakarta. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Laode Basir mengungkapkan, hingga kini Anies masih on the track dalam mewujudkan janji kampanyenya dengan slogan ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’.

    “Secara garis besar, program pembangunan yang diusung Anies berorientasi pada kemajuan kota secara fisik dan membuat bahagia warga dalam pengertian fokus pada pembangunan manusianya,” ujar Laode ketika berbincang dengan Reporter di Mesjid Sunda Kelapa, Menteng Jakarta Pusat selesai sholat Isya’, Senin (15/10/2018).

    Laode yang asal Buton Sultra ini juga Caleg DPRD DKI Dapil 2 Jakarta Utara membeberkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan Anies sejak dilantik 1 tahun lalu. “Kita bisa lihat dan rasakan pembangunan di wilayah Ubukota. Pedestrian dibenahi, PKL ditata, kali-kali dan sungai dinormalisasi, perkampungan direvitalisai, UMKM bergeliat serta pembangunan rumah sederhana DP Rp.0 %,” ujarnya.

    Mantan Pengurus Forum Wacana Mahasiswa (Forwaca) Pascasarjana UNJ itu juga mengatakan, dalam membahagiakan warganya, Gubernur Anies Baswedan melakukan gebrakan, di antaranya, menutup tempat hiburan Alexis, KJP plus, memberikan kado terbaik penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, di mana sejak 4 tahun sebelumnya DKI Jakarta tidak mendapatkan prestasi tersebut.

    “Belum lagi bagaimana keberpihakan Anies pada masyarakat banyak semisal penghentian reklamasi, bergairahnya kegiatan keagamaan, program revolusi putih bagi siswa sekolah di Jakarta, kemudian kebijakan hari pertama orangtua wajib mengantar anaknya ke sekolah. Semua itu dalam rangka membahagiakan warganya,” ungkap Laode.

    Hal lain yang juga menjadi bukti keberhasilan Anies adalah sukses sebagai tuan rumah Asian Games 2018. “Anies punya andil yang patut diapresiasi dalam perhelatan level ini,” pungkas Laode. (fri)

  • Pompa Air Rusak Penyebab Banjir Ibu Kota

    Pompa Air Rusak Penyebab Banjir Ibu Kota

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meninjau langsung lokasi banjir akibat tanggul jebol di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 11 Desember 2017. (Foto/dok/Tempo/Tim Anies-Sandi)

    Jakarta (SL)-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan penyebab munculnya banjir yang terlihat di sejumlah jalan protokol di ibu kota, kemarin. Diantaranya di underpass Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Menurut Anies genangan air terjadi karena hanya dua dari enam pompa yang masih berfungsi normal. Sedangkan empat pompa sudah rusak sejak dua bulan lalu.

    Karena hanya dua pompa yang bisa dioperasikan, kata Anies, maka waktu yang dibutuhkan untuk menguras air menjadi lebih lama. “Seharusnya ini enggak terjadi. Nah kami akan koreksi,” katanya.

    Sementara genangan air yang cukup tinggi di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Rasuna Said disebabkan oleh tali air yang tersumbat akibat adanya pembangunan proyek mass rapid transit dan light rail transit. Dinas Sumber Daya, kata Anies, sudah beberapa kali mengingatkan penanggungjawab proyek agar memperhatikan tali air. “Dan kejadian tadi malam membuat kami akan pastikan lagi,” ujarnya. “Kami akan tegas bahwa jangan menyepelekan soal saluran air.”

    Pengerjaan proyek, kata Anies Baswedan harus tetap jalan namun kelancaran saluran air juga harus diperhatikan. Sebab, jika saluran air terhambat bakal merepotkan warga DKI, khususnya yang berada di jalan-jalan protokol. “Jadi dari kejadian kemarin, kami akan panggil semuanya, kami akan instruksikan untuk bersihkan semua saliran air yang menghambat,” ucapnya. (tmp/nt/jun)