Jakarta (SL) – Tidak seperti biasanya, pemerintah mulai realistis menghadapi kenyataan dengan menetapkan nilai tukar rupiah pada asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp15.000. Walaupun masih di bawah realisasi 2018, asumsi rupiah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi mulai menyerah dengan keadaan.
Hal ini ditandai dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang (UU) APBN 2019 (UU APBN 2019), dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Dalam rapat paripurna, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019 salah satunya nilai tukar disepakati Rp15.000
Menkeu Sri Mulyani Indrawati berpendapat bahwa pemerintah mengikuti perkembangan terkini besaran nilai tukar rupiah. Diakui Menkeu, pemerintah semula mengajukan asumsi nilai tukar rupiah Rp14.400 dalam RAPBN 2019, dan kemudian disepakati menjadi Rp14.500 dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi.
Namun, berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, serta dengan memperhatikan usulan Bank Indonesia (BI) terkait kisaran pergerakan rupiah tahun 2018, yang bergerak dalam range Rp14.800 hingga Rp15.200, maka pemerintah mengajukan usulan besaran rata-rata asumsi nilai tukar rupiah pada Rp15.000 per dolar AS.
Menkeu menjelaskan usulan tersebut didasari oleh perkembangan terkini besaran nilai tukar rupiah, serta sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyusun APBN yang realistis dan kredibel.
Menurut Menkeu, perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Amerika Serikat dengan normalisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ekspansif ditambah ketidakpastian global sehingga mendorong pergerakan arus modal kembali ke negara maju. Kondisi ini tentu berdampak pada kinerja perekonomian domestik, khususnya nilai tukar rupiah.
Namun Menkeu meyakinkan, pemerintah bersama BI akan terus melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memperkuat cadangan devisa sehingga nilai tukar rupiah tidak akan melemah terlalu dalam.
Investasi dan ekspor gagal
Tak bisa dipungkiri, kegagalan pemerintah mempertahankan asumsi nilai tukar rupiah tak lepas dari kegagalan kinerja investasi dan ekspor. Realisasi investasi masih jauh di bawah target, sementara kinerja ekspor masih di bawah kinerja impor, hal inilah yang membuat rupiah tertekan hingga ke level Rp15.240.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan kunci menghadapi merosotnya nilai tukar rupiah yakni dengan meningkatkan investasi dan ekspor.
“Kuncinya memang hanya ada dua, di investasi yang harus terus meningkat dan ekspor yang juga harus meningkat sehingga bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Jokowi juga mengingatkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar US tidak hanya dialami Indonesia. Ini adalah faktor eksternal yang bertubi-tubi, baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, yang berhubungan dengan perang dagang AS–China, maupun yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina.
Yang paling penting, tegas Presiden, kita harus waspada dan hati-hati dengan selalu melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, dan dengan pelaku-pelaku usaha, karena koordinasi yang kuat akan menjadi kunci sehingga jalannya segaris semuanya.
Badan Koordinasi Penanaan Modal (BKPM) diketahui merevisi target investasi tahun ini menjadi hanya Rp730 triliun. Angka itu 4,57% lebih rendah dari target semula yang mencapai Rp765 triliun.
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaporkan revisi tersebut. Revisi ini dilakukan seiring penurunan realisasi investasi sepanjang tahun ini.
Dalam rilis terbaru BKPM mengenai jumlah investasi kuartal III 2018 atau Juli-September tercatat menurun 1,6% menjadi hanya Rp173,8 triliun. Sementara itu, total investasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp176,6 triliun.
“Kami sudah surati Kementerian Keuangan bahwa tidak mungkin investasi bisa mencapai Rp765 triliun dengan kebijakan yang ada,” demikian pengakuan Lembong.
Bila revisi target ini tercapai, maka nilai investasi sepanjang 2018 hanya tumbuh 5,49% dari jumlah investasi PMDN dan PMA sepanjang 2017 sebesar Rp692 triliun. Namun, bila mengacu pada target investasi awal BKPM maka jumlah investasi bisa meningkat sampai 10,54%.
Melihat kondisi yang tidak mengenakkan tahun ini, Lembong berharap jumlah investasi tahun depan bisa melonjak sebagai ganti perlambatan investasi 2018. Oleh sebab itu, ia mengharapkan ada terobosan baru untuk menarik investor dalam negeri dan asing untuk menanamkan dananya di Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan defisit transaksi berjalan (perdagangan barang dan jasa) pada kuartal III 2018 lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penyebabnya, tingginya defisit perdagangan migas pada Juli dan Agustus.
“Perkiraan kami, defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2018 tidak akan lebih dari 3,5%,” kata Perry.
Namun, Perry meyakini defisit transaksi berjalan mengecil di kuartal IV sehingga untuk keseluruhan 2018 defisitnya kurang dari 3% terhadap PDB. Defisit diperkirakan mereda menjadi 2,5% terhadap PDB pada 2019 mendatang.
Khusus defisit neraca perdagangan Gubernur BI memprediksi hingga akhir tahun bisa mencapai US$25 milair, level tertinggi sepanjang sejarah.
Hal-hal tersebut di ataslah yang membuat Menteri Keuangan dan DPR RI sepakat untuk menetapkan asumsi makro ekonomi, khususnya asumsi nilai tukar rupiah dinaikkan dari Rp14.400 menjadi Rp15.000 per dolar AS. Hal ini disebabkan sepanjang tahun 2018 rupiah terdepresiasi mencapai 13,43%.
Itu sebabnya Presiden Jokowi mulai realistis, bahkan kalau tidak berlebihan mulai mengalah dengan realitas rupiah yang terus melemah. Dan itu diterjemahkan dalam asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2019. (Nusantaranews)
