Sinarlampung

Tag: #Apdesi Lampung Selatan

  • Terus Bergerak, Pemdes Banjarsari Bantu Lansia dan Warga Kekurangan

    Terus Bergerak, Pemdes Banjarsari Bantu Lansia dan Warga Kekurangan

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarsari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), terus bergerak memberikan bantuan kepada warga, Selasa (18/2/2025).

    Bantuan berupa bahan sembako kali ini menyasar enam warga yang masuk dalam katagori lanjut usia (Lansia), dan kurang mampu.

    Kades Banjarsari Abdul Kholik, berharap dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat yang sangat membutuhkan.

    Menurutnya, kegiatan seperti ini telah di laksanakan semenjak dirinya menjabat di Pemdes Banjarsari, dan dilakukan setiap bulan.

    Abdul Kholik juga memaparkan, bahwa program tersebut berjalan dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun (Kadus) lingkup Pemdes Banjarsari untuk mendata seluruhnya warga yang masuk dalam golongan lansia, sakit menahun, dan kurang mampu.

    “Saya benar-benar terharu, hingga ada masyarakat yang menangis dan memeluk saya, mereka sangat senang serta bangga atas perhatian yang didapatkannya,” paparnya.

    “Dan bagi masyarakat yang belum menerima agar dapat lebih bersabar, inshaa Allah saya tidak akan membeda-bedakan,” tegasnya.

    Senada, yang diucapkan Kasma (70) warga yang menerima bantuan serta perhatian dari Pemerintah Desa Banjarsari, dirinya sangat bersyukur atas apa yang di dapatkannya.

    “Alhamdulillah pak Kades mau berkunjung kerumah saya dan memberi bantuan kepada saya, mudah-mudahan semua bisa menjadi amal ibadah dan Desa Banjarsari bisa lebih maju, aman, dan damai,” tutupnya dengan mata berkaca-kaca lalu melakukan sujud sukur. (Red/Waluyo)

  • Lapor Pak Bupati Lamsel ! Warga Sidosari Keluhkan Jalan dan Jembatan Rusak

    Lapor Pak Bupati Lamsel ! Warga Sidosari Keluhkan Jalan dan Jembatan Rusak

    Lampung Selatan, (SL) – Warga Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), mengeluhkan kondisi jalan rusak dan jembatan yang hampir ambruk di daerah mereka.

    Warga juga resah, lantaran pemerintah Kabupaten setempat tak kunjung memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Lamsel, Kecamatan Natar dan Kota Bandar Lampung, tepatnya, di Rajabasa Jaya tersebut.

    Salah seorang warga Kelurahan Simbaringin, Desa Sidosari, Ghandi mengatakan, kondisi jalan rusak dan jembatan yang nyaris roboh itu pun sudah dirasakan sejak lama.

    Namun, belum ada perbaikan dari Pemerintah Daerah setempat. Dikatakannya juga, jalan dan jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Natar menuju Kota Bandar Lampung.

    “Ya lewat sini kebanyakan kalau mau keluar ( Menuju Bandar Lampung-Red),” ujar Gandhi, Rabu (25/7).

    Keresahan yang sama pun diungkap oleh salah seorang pengendara yang sering melalui jalan dan jembatan tersebut.

    Dikatakannya, kondisi jembatan yang hampir ambruk ini diyakini sangat membahayakan pengendara.

    Pasalnya, badan jembatan tersebut sudah nampak bolong dan besi-besi jembatan sudah banyak yang terbuka.

    “Bahayalah itu mas, apalagi kalau pakai mobil, bisa jeblos Bannya,” katanya, saat diwawancarai di lokasi jembatan.

    Tak hanya jembatan, lanjutnya, jalan di daerah Desa Sidosari pun, menurutnya sudah layak untuk diperbaiki oleh pemerintah daerah.

    “Kurang nyaman mas, kondisi jalan seperti ini. Ngerusak kendaraan juga, kalau sering lewat sini.” Ujarnya.

    Iya berharap, pemerintah setempat segera memperbaiki jalan dan jembatan tersebut. Agar masyarakat sekitar dan pengguna jalan dapat lebih mudah dan nyaman melewatinya. “Semoga cepat diperbaiki ya, biar enak juga lewatnya.” Harapnya.

    Sementara, hingga berita ini dimuat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai penjelasan.

    Awak media, mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel melalui Sekertaris Daerah setempat, Thamrin mengatakan bahwa Tahun 2023 ini jembatan tersebut akan segera diperbaiki.

    “Sudah saya kirim ke Pak Bupati, Insyaallah Tahun ini diperbaiki.” Pungkasnya melalui saluran telepon. (Red)

  • Bupati Lampung Selatan Pangkas Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Ancam Mogok Pelayanan

    Bupati Lampung Selatan Pangkas Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Ancam Mogok Pelayanan

    Bandar Lampung (SL)-Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Kalianda protes terkait pemangkasan tunjangan Kades dan Perangkat Desa di Lampung Selatan. Mereka mengancam melakukan mogok pelayanan, saat mengadu ke DPRD Lampung Selatan, Senin, 22 Februari 2021.

    Ketua Apdesi Kecamatan Kalianda Muklis, menyampaikan hal tersebut agara DPRD Lampung Selatan dapat membantu mencarikan solusi agar tunjangan Kades dan Perangkat Desa tidak dipangkas terlalu besar. “Jika, permintaan kami tidak di setujui Pemkab Lamsel. Maka, kami akan mogok kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami minta Komisi A dapat membantu mencarikan solusinya,” katanya dihadapan Ketua Komisi A DPRD Lampung Selatan Bambang Irawan.

    Kades Babulang, Kecamatan Kalianda, Iskandar mengatakan tunjangan kades dan perangkat desa dipangkas berdasarkan peraturan Bupati Lampung Selatan. “Masalah pemangkasan tunjangan Kades dan perangkat desa ini, dapat berdampak pada hajat hidup orang banyak. Maka, kami berharap Komisi A DPRD Lampung Selatan bisa mencarikan solusinya,” ujar Iskandar.

    Menanggapi tuntutan para Kades itu, Ketua Komisi A DPRD Lampung Selatan Bambang Irawan, menyatakan pihaknya segera mencarikan solusi terkait persoalan tunjangan Kades dan Perangkat Desa bersama pihak eksekutif. “Kami dari pihak DPRD Lampung Selatan akan membela Kepala Desa. Sebab, kami juga dipilih oleh rakyat sama hal dengan para Kades,” kta Irawan.

    Kepala Desa Hara Banjar Manis, Zulkifli, mengatakan tahun 2020 pihaknya masih memiliki hutang. Karena, Alokasi Dana Desa (ADD) berkurang. Apalagi, tahun ini ADD dipangkas cukup besar. Dimana tunjangan Kades dan perangkat desa bersumber dari ADD.

    “Tetapi, kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika kami sepakat mogok kerja, maka, pelayanan masyarakat akan terganggu. Untuk saat ini kami tunggu bagaimana solusi dari Pemkab Lampung Selatan,” katanya. (Red)