Sinarlampung

Tag: Arinal Djunaidi

  • Ketua DPRD Sebut Lampung Banyak Berhasil dalam Pembangunan 

    Ketua DPRD Sebut Lampung Banyak Berhasil dalam Pembangunan 

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-60 Provinsi Lampung di ruang rapat DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. Seperti biasa rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.

    Dalam momen ini Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menyebut Provinsi Lampung telah banyak keberhasilan dalam pembangunan. Sehingga hal ini menjadi suatu yang membanggakan.

    Di samping itu, Mingrum juga  mengatakan, peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung merupakan milik seluruh masyarakat Lampung. “Ini sebagai wujud kebersamaan dan gotong royong,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi semua pihak atas kerjasama terhadap berbagai pembangunan di Lampung sehingga menjadi Provinsi yang semakin maju dan menorehkan banyak prestasi.

    Menurut Arinal, kerjasama itu menjadikan Provinsi Lampung terus melakukan lompatan-lompatan dalam pembangunan. Bahkan sejak tahun 2020 hingga saat ini, Provinsi Lampung telah menorehkan banyak prestasi dengan diraihnya 142 penghargaan.

    Banyaknya torehan prestasi tersebut menurut Arinal merupakan hasil kerja keras dan upaya bersama termasuk para pejabat pendahulu, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maupun Instansi vertikal, dunia usaha serta seluruh lapisan masyarakat.

    “Sehingga pada usia Provinsi Lampung ke-60 saat ini dapat menorehkan banyak prestasi,” ujar Arinal.

    Lebih jauh Arinal menjelaskan, Sumber Daya Manusia (SDM) di Lampung semakin baik. Hal ini karena didukung dengan keberadaan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta.

    “Perguruan Tinggi ini menjadi tujuan menimba ilmu bagi para calon mahasiswa dari luar Provinsi Lampung, serta mampu bersaing dengan Universitas lain di Pulau Jawa. Hal ini terbukti dengan jumlah pendaftar mencapai 35 persen dari luar daerah,” katanya.

    Arinal menjelaskan berbagai capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah selama Tahun 2023 diantaranya seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 yang bergerak naik.

    “Tumbuh positif 4,55% lebih baik dibanding Tahun 2022 yang mencapai 4,28% dengan PDRB per kapita sebesar Rp48,2 juta,” ujarnya.

    Ia menyebut kondisi perekonomian tersebut berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 4,23%. “Ini lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,52%,” katanya.

    Selanjutnya, perkembangan Tingkat Kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan. “Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung per Maret  2023 sebesar 11,11% atau turun dari 11,57% pada tahun 2022,” ujarnya.

    Arinal mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung juga saat ini telah berada pada status tinggi yaitu sebesar 72,48.

    “Lalu, Nilai Tukar Petani meningkat sangat baik dari Tahun 2022 sebesar 104,3% menjadi 109,36% pada Tahun 2023 serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung meraih angka kinerja 73,3 pada Tahun 2023,” katanya. (Red/Adpim)

  • Lampung Semakin Maju Gubernur Arinal Apresiasi Semua Pihak

    Lampung Semakin Maju Gubernur Arinal Apresiasi Semua Pihak

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi semua pihak atas kerjasama terhadap berbagai pembangunan, sehingga membuat Provinsi Lampung semakin maju dan mendulang banyak prestasi.

    Kerjasama itu, kata Arinal, membuat Lampung terus melakukan lompatan-lompatan dalam pembangunan. Bahkan sejak 2020 hingga 2024 Lampung telah memboyong 142 penghargaan.

    Itu semua menurut Arinal merupakan hasil kerja keras dan upaya bersama termasuk para pejabat pendahulu, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maupun Instansi vertikal, dunia usaha serta seluruh lapisan masyarakat.

    “Sehingga pada usia Provinsi Lampung ke-60 saat ini dapat menorehkan banyak prestasi,” ujar Arinal saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Hari Jadi Provinsi Lampung ke-60 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin, 18 Maret 2024.

    SDM di Lampung Membaik

    Lebih jauh Arinal menjelaskan, Sumber Daya Manusia (SDM) di Lampung yang semakin baik, didukung dengan keberadaan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta.

    “Perguruan Tinggi ini menjadi tujuan menimba ilmu bagi para calon mahasiswa dari luar Provinsi Lampung, serta mampu bersaing dengan Universitas lain di Pulau Jawa. Hal ini terbukti dengan jumlah pendaftar mencapai 35 persen dari luar daerah,” katanya.

    Arinal menjelaskan berbagai capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah selama Tahun 2023 diantaranya seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 yang bergerak naik.

    “Tumbuh positif 4,55% lebih baik dibanding Tahun 2022 yang mencapai 4,28% dengan PDRB per kapita sebesar Rp48,2 juta,” ujarnya.

    Ia menyebut kondisi perekonomian tersebut berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 4,23%. “Ini lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,52%,” katanya.

    Selanjutnya, perkembangan Tingkat Kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan. “Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung per Maret  2023 sebesar 11,11% atau turun dari 11,57% pada tahun 2022,” ujarnya.

    Arinal mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung juga saat ini telah berada pada status tinggi yaitu sebesar 72,48.

    “Lalu, Nilai Tukar Petani meningkat sangat baik dari Tahun 2022 sebesar 104,3% menjadi 109,36% pada Tahun 2023 serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung meraih angka kinerja 73,3 pada Tahun 2023,” katanya.

    Arinal mengucapkan selamat Dirgahayu dan ungkapan bahagia atas lahirnya Provinsi Lampung kepada seluruh masyarakat Lampung. “Satukan tekad jalin kerjasama, wujudkan Lampung Maju Berjaya. Dirgahayu Provinsi Lampung tercinta semoga berjaya damai sentosa,” katanya.

    Hadir pada paripurna ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung serta para anggota Forkopimda Provinsi Lampung. (Red/Adpim)

  • Pantau Sejumlah Jalan dan jembatan di Mesuji, Gubernur Arinal Mengaku Sudah Jalankan Program Sesuai Visi Misi

    Pantau Sejumlah Jalan dan jembatan di Mesuji, Gubernur Arinal Mengaku Sudah Jalankan Program Sesuai Visi Misi

    Mesuji, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memantau sejumlah jalan dan jembatan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mesuji, Jumat, 2 Februari 2024. Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut intruksi Presiden (Inpres) tentang jalan Daerah (IJD).

    Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan capaian pembangunan Infrastruktur Jalan kepada masyarakat, di Jembatan Way Kanal Wiralaga, Kecamatan Wiralaga, Kabupaten Mesuji. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan unggulan yang sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur, Rakyat Lampung Berjaya, khususnya misi ke-4 yaitu mengembangkan infrastruktur guna Meningkatkan Efesiensi Produk dan Konektivitas Wilayah.

    “Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Tahun 2023, telah melaksanakan program dan kegiatan unggulan yang berkonstribusi langsung dalam pencapaian sasaran tersebut”, ujar Arinal.

    Selain meninjau lokasi jembatan yang direkonstruksi, Gubernur Arinal juga meninjau perbaikan Jalan Simpang Selamat Datang hingga ruas jalan Desa Muara Tenang, Kabupaten Mesuji. Gubernur Arinal berharap dengan telah diperbaiki nya jalan yang rusak dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

    “Semoga jalan ini dapat membantu mobilitas warga. Saya berharap untuk warga dapat bersama-sama menjaga kondisi baik jalan yang telah diperbaiki,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Melalui rekonstruksi jalan itu, Pemprov Lampung telah berhasil meningkatkan struktur jalan Provinsi yang sebelumnya rusak berat sepanjang 60,68 km.

    “Selain itu, rehabilitasi jalan juga telah dilakukan pada ruas jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 43,3 km,” tambah Arinal.

    Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyalurkan anggaran pemeliharaan rutin jalan Simpang Pematang – Brabasan sepanjang 11 km, serta untuk pemeliharaan rutin ruas Brabasan-Wiralaga sepanjang 29 km. Anggaran tersebut juga telah termasuk untuk pemeliharaan 2 (dua) jembatan yaitu Way Sidomulyo dan Kanal Wiralaga.

    Pemeliharaan rutin ini dilaksanakan untuk menjaga kondisi kemantapan jalan. Dan yang tak kalah penting, Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) telah dilaksanakan pada lima ruas Jalan Provinsi Lampung sepanjang 51,343 Km.

    “Saya percaya bahwa program-program ini akan memiliki dampak positif yang signifikan pada kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung secara menyeluruh,” ujar Arinal.

    Dia berharap dengan pembangunan infrastruktur ini, dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan di wilayah Mesuji.

    Kunjungan kerja dilanjutkan dengan pemantauan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan yang terdapat di Kecamatan Wiralaga dan pemantauan Ruas Jalan Simpang Segi Tuga Emas-Muara Tenang, Margojadi. Dalam kunjungan ini Gubernur didampingi Kepala BPJN Susan dan Pj. Bupati Kabupaten Mesuji Sulpakar. (*)

  • Petani Lampung ‘Hepi’, Nilai Tukarnnya pada Januari 2024 Terpantau Naik 1,90%

    Petani Lampung ‘Hepi’, Nilai Tukarnnya pada Januari 2024 Terpantau Naik 1,90%

    Bandar Lampung – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada bulan pertama 2024 kembali menunjukkan angka positif sebesar 119,35 atau naik 1,90%, melampaui angka NTP Desember 2023 sebesar 117,13.

    Kenaikan NTP Januari 2024 itu menambah panjang garis kurva kenaikan NTP Lampung yang terus mengalami kenaikan sejak 2023 lalu.

    Peningkatan NTP Lampung pada Januari 2024, bahkan menghasilkan garis kurva kenaikan yang lebih tajam sehingga makin menegaskan bahwa Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang digagas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berhasil meningkatkan pendapatan para petani.

    Sebagai catatan, kenaikan NTP dalam poin yang signifikan juga terjadi pada Desember 2023 sebesar 117,13 atau naik 1,50 persen dibanding NTP November sebesar 115,40.

    Lebih dari itu, NTP pada Januari 2024 sebesar 119,35 jauh melampaui NTP agregat 2023 yang mantap pada angka 109,316.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan, NTP Lampung 2023 naik secara simultan dari bulan ke bulan dan selalu di atas titik impas (100).

    Peningkatan NTP Januari 2024 didorong Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 1,91 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik sebesar 0,02 persen.

    NTP Provinsi Lampung Januari 2024 untuk masing-masing subsektor tercatat Subsektor Padi & Palawija (NTPP) (113,08), Hortikultura (NTPH) (128,49), Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPPr) (132,93), Peternakan (NTPPt) (96,09), Perikanan Tangkap (110,76), dan Perikanan Budidaya (98,05).

    Dipicu Kenaikan Harga Gabah

    BPS Lampung mencatat harga gabah di tingkat petani kualitas GKG pada Januari 2024 naik rata-rata di tingkat petani sebesar 6,64 persen dari Rp7.437,50 per kg menjadi Rp7.931,48 per kg.

    Sementara itu, dengan kelompok kualitas yang sama, harga gabah di tingkat penggilingan naik sebesar 6,59 persen dari Rp7.564,79 per kg menjadi Rp8.062,96 per kg.

    Rata-rata harga beras di penggilingan kualitas Premium mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen. Sementara itu harga beras tingkat penggilingan kualitas Medium mengalami kenaikan sebesar 4,52 persen.

    Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

    Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani
    dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian.

    Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kemampuan tukar petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya.(IWA)

     

     

  • Lampung Berjaya Petani Sejahtera: Rekor NTP Tertinggi di Era Gubernur Arinal

    Lampung Berjaya Petani Sejahtera: Rekor NTP Tertinggi di Era Gubernur Arinal

    NILAI Tukar Petani (NTP) Lampung mencatat sejarah baru sejak konsep NTP mulai diperkenalkan sebagai indikator kesejahteraan petani pada tahun 1080-an.

    Sejarah itu berhasil dicapai pada era kepemimpinan Gubernur Arinal, justru pada akhir tahun 2023 yang sempat diramaikan sebagai akhir tahun masa jabatannya. Namun berkat jalan Tuhan, demikian Arinal menyebutnya, masa jabatannya dilanjutkan hingga tuntas lima tahun sampai Juni 2024.

    Jalan Tuhan itu ditimpali pula oleh kenaikan NTP Lampung pada Desember 2023 yang memuncak hingga 117,13 atau naik 1,50 persen dibanding NTP November sebesar 115,40.

    Lebih dari itu, kenaikan NTP pada Desember 2023 semakin menegaskan keberhasilan Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang digagas Gubernur Lampung Arinal sejak dirinya menjabat.

    Secara agregat, nilai NTP Lampung di sepanjang tahun 2023 mantap pada angka 109,316. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan, NTP Lampung 2023 naik secara simultan dari bulan ke bulan dan selalu di atas titik impas (100).

    Diawali angka NTP pada Januari sebesar 103,29. Lalu naik naik 2 poin 7 pada Mei sebesar 105,99 hingga meroket tajam pada September sebesar 113,45, Oktober 114,45, November 115,4 dan puncaknya pada Desember sebesar 117,13.

    Peningkatan NTP Lampung pada Desember 2023 didorong kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,63 persen dan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,14 persen.

    BPS Lampung menyebutkan peningkatan Ib disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi serta penambahan barang modal masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,12 persen.

    Peningkatan NTP Desember 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian unggulan, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,68 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 4,64 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,22 persen, dan subsektor perikanan budidaya yang naik 0,83 persen.

    Sementara NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor peternakan sebesar 0,09 persen dan subsektor perikanan tangkap sebesar 0,31 persen.

    Sebagai perbandingan, NTP Lampung pada awal kepemimpinan Arinal tahun 2019 masih fluktuatif dan berada pada angka rata-rata 102,51 atau turun 3,15 persen dibanding tahun 2018 sebesar 105,84.

    Kemudian, NTP pada 2020-2022 secara berturut-turut mengalami kenaikan masing-masing 97,73 (2020) 101,23 (2021) dan 104,30 (2022).

    Bila ditarik kebelakang, rata-rata NTP Provinsi Lampung periode 2014 sampai 2016 tercatat masing-masing 2014 sebesar 104,17, turun menjadi 103,17 pada 2015. Pada 2016 naik menjadi 103,90 dan kembali naik pada 2017 menjadi 105,16.

    Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

    Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani
    dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian.

    Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kemampuan tukar petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya.(IWA)

  • Arinal Djunaidi Janjikan Umroh Peserta UKW PWI Terbaik

    Arinal Djunaidi Janjikan Umroh Peserta UKW PWI Terbaik

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara resmi membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia di Hotel Emersia Bandar Lampung, Rabu (10/1/2024).

    UKW ini digelar oleh PWI Pusat bekerjasama dengan Kementerian BUMN. Pesertanya sebanyak 36 wartawan yang terdiri dari 4 kelas wartawan muda dan 2 kelas wartawan madya.

    Untuk memacu semangat peserta UKW, Gubernur Arinal berjanji akan memberikan hadiah umroh bagi wartawan yang berhasil meraih nilai terbaik.

    “UKW ini sebagai wadah pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas jurnalistik. Maka saya siapkan hadiah juara 1 berangkat umroh untuk lebih terdorong (meraih prestasi),” kata Arinal dalam sambutannya.

    Arinal juga menyarankan agar PWI Provinsi Lampung membuat penilaian wartawan teladan untuk diberikan hadiah oleh Pemprov Lampung. Nantinya penilaian akan dilakukan bersama dengan Dinas Kominfotik Lampung

    “Bila perlu PWI didampingi Kominfo untuk memberikan penghargaan bagi wartawan terbaik di Lampung. Nanti dinilai bersama-sama dengan Kominfo. Kadis Kominfo tolong nanti ingatkan saya,” kata dia.

    Arinal mengatakan wartawan dan media punya peranan penting dalam memberitakan berbagai aktivitas Pembangunan. Wartawan juga punya peranan untuk kontrol sosial dan menyampaikan kritik yang membangun.

    Maka ia berharap wartawan harus dibekali ilmu agar mampu menjalankan profesinya dengan baik dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

    “Saya berharap para peserta Uji Kompetensi Wartawan dapat menjadikan acara ini sebagai wadah pembelajaran dan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas karya jurnalistik. Terus belajar beradaptasi dan berinovasi. Sehingga informasi yang disajikan tidak hanya akurat tapi juga mampu memberikan wawasan yang bernilai tambah,” kata Arinal.

    Terlebih menjelang Pemilu 2024, Arinal berpesan agar wartawan dapat menjalankan perannya untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Selain itu, informasi yang disajikan juga harus benar-benar sudah teruji sehingga tidak menyesatkan masyarakat pembaca.

    “Media sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berkualitas. Apalagi sekarang ini menjelang pemilihan baik Pilpres, Legislatif maupun Gubernur, semua masyarakat khususnya Lampung sedang mencari informasi. Jadi jangan sampai informasinya keliru,” harap Arinal.

    Arinal juga mengapresiasi dedikasi dan semangat para peserta UKW dalam meningkatkan dan mengasah kemampuannya sebagai wartawan.

    Di akhir sambutannya, Arinal mengimbau semua wartawan di Lampung agar tidak berhenti berinovasi dan beradaptasi dengan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

    “Berinovasi dan beradaptasi itu penting. Saya ucapkan selamat mengikuti UKW semoga para peserta dapat lulus dan meriah nilai terbaik,” tandasnya.

    Untuk diketahui, UKW ini digelar secara gratis oleh PWI Pusat bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Dalam acara ini, didukung oleh dua perusahaan milik negara, yaitu PT Telkom Indonesia dan PT Pupuk Sriwijaya.

    Dalam acara pembukaan ini turut hadir Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, Direktur UKW PWI Dr Firdaus Komar, Sekretari PWI Lampung Andi Panjaitan, VP Komunikasi Korporat Pupuk Sriwijaya Palembang Rustam Efendi, Kadiskominfotik Lampung Achmad Saefullah, dan beberapa tamu narasumber UKW. (Red)

  • Arinal Desember Nompitu

    Arinal Desember Nompitu

    Arinal Desember Nompitu adalah nama depan dan nama belakang dua pejabat yang mengalami dua pengalaman yang sangat kontras pada Desember 2023 ini.

    Arinal, lengkapnya, Arinal Djunaidi adalah Gubernur Lampung. Ia baru saja dikirimkan ‘surat cinta’ oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    ‘Surat cinta’ tersebut telah memberi jalan bagi dirinya untuk melanjutkan tugas hingga masa jabatannya berakhir pada Juni 2024.

    Arinal benar, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat norma hukum baru terkait masa jabatan kepala daerah adalah Jalan Tuhan yang merakmati dirinya.

    Rahmat itu terjadi di bulan Desember, persis pada saat isu penungguan pelantikan penjabat gubernur yang akan menggantikan dirinya di penghujung tahun.

    Alhasil, tiga calon Penjabat Gubernur Lampung rontok di kementerian. Seleksi terhadap ketiganya dihentikan. Arinal lanjut jalan. Selamat menikmati setengah tahun anggaran.

    Sebaliknya, masih di bulan Desember, Nompitu, lengkapnya Agus Nompitu (AN) menemui takdirnya yang sama sekali tidak menyenangkan.

    AN yang biasanya mudah dihubungi oleh pers, mendadak jadi pendiam. Sangat mungkin prilaku tak biasa itu akibat ia tertekan hingga enggan menjawab pesan wartawan dan membiarkan WhatsApp-nya berdering siang dan malam.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakartrans) Provinsi Lampung itu ramai disebut-sebut telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KONI Lampung. Ia menjadi menjadi tersangka bersama Frans Nurseto (FN), kolega AN saat menjadi pengurus inti KONI Lampung pada periode 2019-2023. Kasus keduanya ditangani Kejati Lampung.

    Penetapan tersangka kedua eks Wakil Ketua Umum KONI Lampung itu membuat kaget khalayak di Lampung, lantaran disampaikan pada saat publik mulai lupa dengan kasus yang mulai diusut sejak 2021 lalu.

    Selain mengagetkan, pengumuman itu juga membuat bingung pers, lantaran Kejati hanya menyebutkan inisial saja untuk dua tersangka tersebut, yakni FN dan AN.

    Akibatnya, pers terpaksa pakai jurus menduga-duga, siapa FN dan AN dimaksud? Bahkan, Sekdaprov Fahrizal Darminto pun tidak percaya. Bagi Fahrizal, inisial AN masih teka-teki.

    Terkait teka-teki, penetapan AN dan FN sebagai tersangka hakikatnya juga adalah jawaban dari teka-teki yang bertahun-tahun menggantung di kejaksaan sejak kasus ini mulai diungkap pada 2021 lalu.

    Penetapan tersangka AN dan FN memberi tanda, bahwa Kejati Lampung telah memperoleh mensrea atau alat bukti yang kuat terkait keterlibatan keduanya dalam perkara dugaan korupsi KONI.

    Alat bukti (mensrea) tersebut sesungguhnya sudah tersaji saat uang kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar dikembalikan ke kas negara pada tahun lalu.

    Faktanya, pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar tersebut tidak jelas apakah ikut diserahkan oleh AN dan FN.

    Kejaksaan hanya menyebut pengembalian uang negara itu dilakukan secara kologial, bersama-sama dan atas nama lembaga.

    Pertanyaanya: jika atas nama lembaga, mengapa cuma ada dua tersangka? Sehebat itukah dua eks Waketum KONI Lampung itu hingga bisa menilep dana hibah KONI?

    Pertanyaan lainnya adalah dari mana asal-usul uang Rp2,5 miliar yang yang diserahkan ke kas negara tersebut. Inilah teka-teki besar sesungguhnya, dan kejaksaan harus mengungkap hal ini sebelum terkuak di persidangan nanti! (*)

  • Terimbas Putusan MK No 143/PUU-XXI/2023, Masa Jabatan Gubernur Arinal Lanjut Hingga 2024

    Terimbas Putusan MK No 143/PUU-XXI/2023, Masa Jabatan Gubernur Arinal Lanjut Hingga 2024

    Bandar Lampung – Kabar baik untuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Meski tidak ikut menjadi salah satu dari tujuh pemohon kepala daerah yang mempersoalkan Pasal 201 Ayat (5) UU No 10/2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Arinal dapat melanjutkan masa jabatannya hingga selesai pada 2024.

    Kabar baik itu didasari telah dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengharuskan kepala daerah hasil pemilihan 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti akhir tahun ini.

    Diketahui, sebanyak 48 kepala dan wakil kepala daerah terimbas putusan ini. Dengan ada keputusan MK ini ereka bisa menjabat hingga lima tahun atau maksimal sampai satu bulan menjelang hari-H pemungutan suara Pilkada 2024.

    Putusan MK tersebut dibacakan pada Kamis (21/12/2023), yang pada intinya MK mengabulkan permohonan tujuh kepala daerah yang mempersoalkan Pasal 201 Ayat (5) UU No 10/2016 tentang Pilkada. Pasal 201 Ayat (5) UU Pilkada mengatur ”Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”.

    Ketujuh kepala daerah tersebut adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul. Mereka didampingi oleh Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz dari kantor Visi Office.

    Para kepala daerah tersebut mempersoalkan Pasal 201 Ayat (5) UU No 10/2016 tentang Pilkada yang menimbulkan dua dampak berbeda terhadap 171 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan 2018. Bagi mereka yang dilantik pada 2018, pasal tersebut tidak menimbulkan persoalan akhir masa jabatan karena masa jabatan mereka utuh selama lima tahun atau hingga 2023.

    Namun, bagi kepala daerah yang dilantik pada 2019, masa jabatan mereka terpotong dengan variasi yang beragam karena harus berakhir pada 2023.

    Dari 171 kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada 2018, ada 48 kepala daerah yang pelantikannya dilakukan 2019. Adapun rinciannya, 4 kepala daerah tingkat provinsi, 8 wali kota/wakil wali kota, dan 36 bupati/wakil bupati.

    MK menilai, kondisi tersebut menyebabkan perlakuan yang berbeda dalam hal pelantikan sehingga pada akhirnya menyebabkan perbedaan lamanya masa jabatan yang diperoleh setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Padahal, 171 kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut dipilih pada pemilihan yang sama, yaitu pada 2018.

    ”Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.

    MK menyatakan, Pasal 201 Ayat (5) UU Pilkada telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan memberikan perlakuan berbeda di hadapan hukum.

    Oleh karena itu, MK menyatakan pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati satu bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.

    Sejauh ini belum ada tanggapan pemerintah terkait putusan MK ini.

    Berikut link salinan putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023. (RED)

     

     

  • Raperda Perubahan APBD Lampung TA 2023 Ditandatangani 

    Raperda Perubahan APBD Lampung TA 2023 Ditandatangani 

    Bandar Lampung (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menandatangani Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

    Penandatanganan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Bersama Terkait Rancangan Perubahan Anggaran Daerah APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, di ruang Sidang Paripurna, Senin (18/9/2023).

    Penandatanganan Raperda dilakukan Gubernur Arinal bersama Wakil Ketua I Elly Wahyuni, Wakil Ketua II Ririn Kusumaeati, dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Lampung Tina Malinda, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang hadir, serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

     

    Dalam acara itu, juga dibacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Mikdar ilyas dari Fraksi Gerindra.

    Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Badan Anggaran yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mulai dari pembahasan di Badan Anggaran maupun Komisi DPRD Provinsi Lampung.

    “Terhadap rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat, akan menjadi perhatian bersama sesuai dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung”, tambah Arinal.

    Gubernur Arinal menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna ini lebih diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan publik seperti pendidikan, infrastruktur jalan, peningkatan kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

    Pemerintah Provinsi Lampung juga secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan mencapai 22,85 persen dari Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan juga telah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai 13,19 persen dari total Belanja Daerah di luar gaji.

    Dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 29,05 persen dari Belanja Daerah dan diharapkan secara bertahap dalam waktu 5 Tahun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dapat mencapai 40 persen dari Belanja Daerah.

    Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan bagi Kepala Daerah Serentak Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan Badan Pengawas Pemilu.

    Gubernur Arinal juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan belanja pegawai mencapai 22,74 persen, masih di bawah 30 persen dari total Belanja Daerah di luar tunjangan guru sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

    “Terhadap belanja pegawai ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2022 sebanyak 586 orang yang telah menerima Surat Keputusan pada waktu yang lalu,” tambah Arinal.

    Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengalokasikan pengangkatan Formasi PPPK Tahun 2023 sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 7.836 orang.

    Terakhir, Pemerintah Provinsi Lamlung juga telah mengalokasikan Belanja Transfer untuk pembayaran dana bagi hasil (DBH) Pajak Daerah dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kotasebesar 20% dari total Belanja Daerah.

    Gubernur Arinal mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

    “Semoga kerja keras yang kita lakukan dalam membangun Provinsi Lampung mendapatkan balasan dan limpahan berkah dari Allah SWT,” ujarnya.

    Rapat Paripurna ini dihadiri pula Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala BPK Perwakilan Lampung, Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris Dewan, Para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Biro, Kantor pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Rektor Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Rekan-rekan Pers, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, Seluruh Pemangku Kepentingan Pembangunan. (*)

  • Arinal Berencana Hadiri Pembukaan Mabar Adventure Merah Putih II

    Arinal Berencana Hadiri Pembukaan Mabar Adventure Merah Putih II

    Bandar Lampung (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berencana menghadiri pembukaan Mabar Adventure Merah Putih II yang diselenggarakan Pengurus Daerah Suzuki Katana Jimny Indonesia (Pangda SKIn) Lampung.

    “Insyaallah saya akan menghadiri Acara Pembukaan Mabar Adventure Merah Putih II. Selama itu tidak ada Perintah dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima audiensi dari SKIn Pengda Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat, 18 Agustus 2023.

    Arinal berpesan agar SKIn Pengda Lampung menjadi organisasi yang bermanfaat dan berkontribusi dalam pembangunan Lampung Berjaya.

    “Jangan sampai organisasi SKIn ini diduduki oleh kepentingan-kepentingan lain,” ujar Gubernur Arinal.

    Ketua SKIn Pengda Lampung Wawan Sah menjelaskan, SKIn Pengda Lampung bekerja sama dengan Pemprov Lampung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-78, akan menyelenggarakan Mabar Adventure Merah Putih II dengan tema Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Bersama SKIN Lampung Bangkitkan Gairah Olahraga Otomotif di Bumi Ruwa Jurai.

    Adapun bentuk kegiatan Mabar Adventure Merah Putih II, jelas Om Wawan yaitu Rolling Thunder, Fun Adventure, Bhakti Sosial. Kegiatan ini berpusat di Halaman Parkir Stadion Sumpah Pemuda (PKOR) Way Halim.

    Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari. Pada hari Sabtu (19 Agustus 2023) akan dilaksanakan Registrasi Pendaftaran, scrutinering di sekretariat Stadion Sumpah Pemuda (PKOR) Way Halim. Lalu, kegiatan Bakti sosial ( Pembagian Sembako Kepada Warga Setempat ) City Tour, Tour wisata, Kuliner, dan Technical meeting.

    Sedangkan Pembukaan Mabar Adventure Merah Putih II akan berlangsung pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 dengan sejumlah kegiatan yaitu Pembukaan Acara, Pelepasan Rolling Thunder, Fun Adventure; Game dan Pesta Kemerdekaan, dan ditutup dengan Pembagian Hadiah.

    Guna kesuksesan dan kelancaran acara tersebut, Om Wawan Sah berharap kesediaan bapak Gubernur Lampung untuk memberikan sambutan sekaligus melepas peserta Mabar Adventure Merah Putih II.

    “Kami berharap kesediaan bapak Gubernur Lampung untuk dapat memberikan sambutan sekaligus melepas peserta Mabar Adventure Merah Putih II,” harap Wawan.

    Adapun peserta Mabar Adventure Merah Putih II berasal dari komunitas pecinta Mobil yang berasal dari seluruh Indonesia, dengan target utama peserta dari Provinsi Lampung dengan estimasi jumlah peserta berjumlah 120 Kendaraan yang telah lulus seleksi IOF/Panitia.

    Sementara itu, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Mabar Adventure Merah Putih II yaitu diantaranya Memeriahkan Hut Republik Indonesia Ke-78, Ikut serta mewujudkan Visi Rakyat Lampung Berjaya, Memperkenalkan keindahan Provinsi Lampung kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pecinta komunitas otomotif pada khususnya, Ajang Silaturahmi dari bebagai daerah, dan menyalurkan hobi olahraga otomotif.

    Kemudian, menyediakan wadah dan sarana yang positif bagi para penggemar olah raga otomotif, meningkatkan kedisiplinan, keterampilan dan rasa percaya diri bagi para pembalap, memupuk persatuan dan kebersamaan sesama dan komunitas otomotif, membantu pemulihan ekonomi para pelaku UMKM, memberikan/menyajikan hiburan bagi masyarakat Provinsi Lampung, dan menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, guna pengembangan kegiatan olahraga Otomotif Tingkat Nasional.

    Dalam kesempatan ini, turut hadir jajaran SKIn Pengda Lampung diantaranya Yudi Hermanto, Ramadhan, Elif, Bolang, Andi Zul, Farouk, Chriswin, Falent, Risqi Kechap SKIn Bandar Lampung, Fiter Rahmawan, dan Aan Novalindo. (*)