Sinarlampung

Tag: Bandar Lampung

  • Damar Lampung Ajak Pilih Pemimpin Yang Peduli Hak Perempuan

    Damar Lampung Ajak Pilih Pemimpin Yang Peduli Hak Perempuan

    Bandarlampung (SL) – Pilgub Lampung 27 Juni 2018 tinggal menghitung hari, tanggal tersebut merupakan tanggal dimana masyarakat, khususya perempuan, untuk menentukan pemimpin untuk 5 tahun kedepan.

    Provinsi Lampung sendiri akan melakukan pilkada di tingkat Propinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus serta Kabupaten Lampung Utara.

    Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR sebagai salah satu dari 8 anggota Konsorsium Permampu (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung) mendesak kepada kandidat pasangan calon, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati, agar mensegerakan untuk pemajuan perempuan di Lampung dengan pemenuhan hak dasar perempuan.

    Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan Republik Indoesia pada Desember 2017, Lampung menjadi salah satu dari 10 daerah prioritas stunting di Indonesia dan hal ini menunjukan bahwa Lampung rawan persoalan gizi.

    Dari data hasil penelitian Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR yang menjadi masalah utamanya adalah:

    1. Rendahnya pengetahuan tentang makanan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA); Pengetahuan yang rendah tersebut  tercermin dalam pola prilaku anak perempuan dan perempuan muda yang gemar makan cemilan (snack) dan jajanan daripada makan makanan pokok yang mengandung gizi seimbang makan yang tidak sehat.

    2. Kemiskinan dan beban kerja perempuan yang sangat berat; Rendahnya pendapatan keluarga miskin menyebabkan mereka tidak mampu membeli pangan bergizi.

    Sedangkan beban kerja yang sangat berat merupakan akibat dari  pembagian kerja yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Konsekwensinya, perempuan tidak  dapat mempersiapkan makanan bergizi karena sudah kelelahan dan tidak ada waktu.

    3. Persoalan ketidakadilan gender kerap menimpa perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD); Berbagai prasangka dan stigma negatif dilekatkan kepada perempuan KTD sehingga   mereka “malu” memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas.

    Sedangkan akui bahwa stigma negatif tersebut tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari pemberi layanan, sebagaimana terungkap dalam penelitian. Realitas ini tentu sangat  membahayakan kesehatan dan gizi, ibu dan anak yang di kandungnya.

    Penyebab utamanya adalah minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai seksualitas, serta otonomi perempuan terhadap tubuhnya; Ketidaktahuan mengenai tubuh, seksualitas dan berbagai hal yang berhubungan dengan itu, sangat umum terjadi. Sementara pendidikan di sekolah tidak menjawab masalah tersebut. Dengan demikian Pendidikan Seks menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan.

    Berbagai pihak harus dibangun kesadarannya mengenai seksualitas dan kesehatan reporoduksi.

    Maka gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati terpilih harus memiliki komitmen mengatasi masalah  gizi perempuan dan stunting dengan melahirkan Kebijakan dan anggaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemenuhan gizi perempuan dan perempuan muda.

    Selain itu, masyarakat, khususnya perempuan, juga harus melakukan pengawasan terhadap program yang disampaikan ada saat kampanye. (Rls)

  • BNNP Jadwalkan Pemeriksaan Kakanwil Kemenkum HAM Bambang Haryono

    BNNP Jadwalkan Pemeriksaan Kakanwil Kemenkum HAM Bambang Haryono

    Bandarlampung (SL) – Badan narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP) menjadwalkan pemeriksaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ka Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi Lampung, Bambang Haryono, Rabu (30/5).

    Pemeriksaan tersebut sebagai tindak lanjut BNNP tehadap penangkapan petugas lapas dan penahanan Kalapas Kalinda non aktif Muchlis Adjie. “Ya besok pemeriksaan kakanwil, ” kata Plh Bidang Pemberantasan BNNP Lampung Richard PL Tobing kepada wartawan, Selasa (29/5), dilangasir fajarsumatera.co.id

    Richard berharap Kakanwil dapat hadir dalam agenda pemeriksaan terhadap dirinya. “Kami berhadap Kakanwil hadir memberikan keterangan,” harapnya.

    Terkait materi pemeriksaan,  Richad belum merinci. “Besok saja kita kabarin lebih lanjutnya,  yang jelas besok kita akan periksa,” ungkapnya.

    Terpisah, Kepala Sub Bagian Umum dan Humas Kanwil Kemenkum HAM Lampung Erwin Setiawan mengungkapkan Kakanwil akan hadir. “Sepertinya saya sudah pernah sampaikan, bahwa beliau sebagai warga negara yang baik akan siap selalu diminta keterangan sebagai saksi,” ujarnya.

    Sipir Hapus Rekaman CCTV

    Sebelumnya BNNP Lampung juga mengungkap keterangan Rechal Oksa Haris, anggota sipir, dalam disebut melakukan upaya menghilangkan bukti. Rechal Oksa Haris memformat rekaman CCTV Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalianda.

    “Ia mengakui kalau dia yang memformat. Tanpa perintah orang lain. Dia ditemani oleh 2 tamping yang ahli komputer. Muchlis itu setelah kami periksa datanya, ternyata dia itu ngambil cuti hari Senin (07/05/2018), berarti hari Minggu dia masih masuk kantor, dan kunci masih dia yang pegang,” kata Plt Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, Richard Lumban Tobing.

    Rechal memformat CCTV, Minggu (06/05/2018) pukul 12.30 WIB. Ruang kontrol CCTV berada di Kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kalianda Muchlis Adjie.

    Pada saat itu, posisi Kalapas Muchlis Adjie masih bertugas. Baru pada keesokan harinya, Muchlis cuti. “Namun Rechal dengan mudahnya memformat data CCTV. Dan lagi, decoder CCTV itu kami lihat sudah dibongkar. Baut-bautnya sudah dibuka. Hard disknya bukan hard disk bawaan,” ujar Tobing.

    Tobing mengaku, adanya percobaan untuk menghilangkan barang bukti yang dilakukan oknum sipir tersebut, tidak membuat BNNP kehabisan cara. BNNP telah mengupayakan tindakan recovery database. “Ini bukan masalah bagi kami. Walaupun memang, harapan besar kami ada di CCTV itu. Namun tidak menjadi kendala bagi kami untuk maju. Karena kami masih punya bukti-bukti lain. CCTV pun telah kami usahakan untuk direcovery (pemulihan data),” katanya. (fs/nt/jun)

  • Bawaslu Lampung Diduga Tak Transparan Soal Politik Uang, Ini Kata Amir Faisal

    Bawaslu Lampung Diduga Tak Transparan Soal Politik Uang, Ini Kata Amir Faisal

    Bandarlampung (SL) – Mantan aktivis mahasiswa Lampung, Amir Faisal Sanjaya menyayangkan sikap Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah yang menuding pelaporan Zaidi Kordinator Saksi Paslon nomor 2, Herman HN – Sutono ke Polda Lampung sebagai bentuk intimidasi terhadap lembaga pengawasan pemilu itu.

    Menurut mantan Presiden Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, bahwa pelaporan Zaidi ke Polda Lampung untuk mencari keadilan. Karena Zaidi sebagai korban merasa terintimidasi dan merasa malu karena terkesan melakukan money politik yang dilarang Undang undang.

    “Yang terjadi di lapangan, Panwascam Ngambur atas nama Hipzon melakukan perampasan amplop yang dipegang Zaidi dari belakang. Sehingga korban (Zaidi) tersungkur dan hampir jatuh,” kata Amir, Selasa (29/5/2018).

    Amir Faisal melanjutkan, bahwa tindakan Anggota Panwascam Ngambur, Hipzon dengan melakukan perampasan merupakan tindakan yang kurang elok dilakukan oleh lembaga Panwaslu.

    “Harusnya tindakan yang dilakukan menggunakan cara cara yang santun. Terlebih Anggota Panwascam mengetahui kegiatan tersebut adalah pelatihan dan pembekalan saksi sesuai dengan STTP yang dikeluarkan oleh Polda Lampung yang salah satu lampirannya untuk Bawaslu Lampung,” terang Amir.

    Oleh karena itu, Amir Faisal mendesak Polda Lampung untuk mengusut secara tuntas agar terang benderang.

    “Mendesak Polda Lampung untuk mengusut secara tuntas pelaporan Zaidi agar persoalan tersebut terang benderang,” ucapnya.

    Disisi lain, Amir Faisal juga mendukung langkah Bawaslu Lampung untuk mengusut seluruh dugaan money politik yang dilakukan para pasangan calon gubernur. Sehingga tidak terkesan mengada ada.

    “Bawaslu jangan latah, untuk merilis berita berita yang masih berstatus dugaan dan sumir. Sebelum memiliki data data yang akurat di lapangan sehingga hal itu tidak merusak dan merugikan pasangan calon tertentu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menyayangkan atas tindakan dari pelaporan Zaidi selaku Koordinator Saksi paslon nomor 2, Herman HN-Sutono terhadap Panwascam Ngambur, Hipzon ke Polda Lampung.

    Menurut Khoir, sapaan Fatikhatul Khoiriyah, dalam proses pelaksanaan pengawasan pemilihan ini ada dinamika. Tidak hanya satu dua kali proses penanganan dugaan pelanggaran.

    Saat ini lanjut dia, dugaan money politic tim paslon nomor 2 di Pesisir Barat sedang dalam proses, sehingga belum bisa dikatakan itu melanggar atau tidak melanggar. (Rls)

  • Tim 10 Herman – Sutono Lima Kabupaten Alihkan Dukungan Ke Ridho – Bakhtiar

    Tim 10 Herman – Sutono Lima Kabupaten Alihkan Dukungan Ke Ridho – Bakhtiar

    Bandarlampung (SL) – Tim 10 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pasangan Herman HN-Sutono mengalihkan dukungan ke pasangan Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri.

    Tim 10 bentukan Herman HN-Sutono yang beranggota 10 orang setiap desa ini membelot ke pasangan Ridho-Bachtiar karena menganggap ada kesamaan visi dan misi.

    Tim 10 yang menyatakan mengalihkan dukungan ini berasal dari Tim 10 Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Waykanan dan Lampung Utara. Pengalihan dukungan dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani masing-masing Ketua Tim 10 yakni Ketua Tim 10 Tanggamus Amunudin, Ketua Tim 10 Pesisir Barat Ishar, Ketua Tim 10 Lampung Barat Santo, Ketua Tim 10 Waykanan Ismail, dan Ketua Tim 10 Lampung Utara Dodi Saputra.

    “Melihat perkembangan situasi politik saat ini maka kami Tim 10 Herman HN- Sutono mengalihkan dukungan ke pasangan Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri,” demikian bunyi surat pernyataan itu.

    Ketua Tim 10 Lampung Barat, Santo, mengatakan, saat ini pasangan Ridho-Bachtiar yang benar-benar mampu membangun Lampung ke arah yang lebih baik. “Kami punya tanggungjawab moral untuk menghadirkan pemimpin yang benar-benar bisa membangun Lampung dengan baik. Dan dari perkembangan situasi belakangan ini hanya Ridho-Bachtiar yang bisa menjadi pemimpin yang ideal bagi Lampung,” ungkapnya usai menandatangani surat pernyataan itu, Selasa (29/5).

    Menurutnya, tidak ada paksaan ataupun dorongan dari siapapun dalam pengalihan dukungan itu.”Ini atas dasar kesadaran kami sendiri, tidak ada paksaan. Atas kehendak kami Tim 10 Lambar, Pesisir Barat, Tanggamus, Waykanan, Lampura. Karena kami merasa punya tanggungjawab moral untuk mendukung calon pemimpin yang benar-benar ingin membangun Lampung, bukan calon pemimpin yang haus kekuasaan semata,” pungkasnya. (Rls/mrf)

  • Dua Oknum PNS Kejari Bandar Lampung Ditangkap Sat Narkoba Polresta

    Dua Oknum PNS Kejari Bandar Lampung Ditangkap Sat Narkoba Polresta

    Bandar Lampung (SL) – Diduga terlibat penyimpangan narkoba, dua oknum pegawai Kejari Kota Bandar Lampung ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung. Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian barang bukti dan tata usaha Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung kini mendekam di srl Polresta Bandarlampung.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun sinarlampung.com dua oknum PNS itu ditangkap sejak pekan lalu itu di bilangan Way Halim. Keduanya yang diamankan yakni berinisial B dan A. Belum diketahui jumlah barang bukti narkoba yang diamankan dan juga belum diketahui kedua oknum tersebut merupakan pengedar, bandar atau pemakai.

    Dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen, mengaku, tidak ada penangkapan dua oknum PNS tersebut di Direktoratnya. “Nggak ada kalau di kami penangkapan itu (Oknum PNS). Mungkin Polresta Bandar Lampung kali ya,” kata Shobarmen, Selasa (29/5).

    Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Murbani Budi Pitono, membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Ya ada (penangkapan Oknum PNS kejaksaan), tapi bukan Jaksa. Sepertinya sudah lama itu (penangkapan),” kata Murbani.

    Namun, Murbani belum bisa menjelaskan secara detail kronologis penangkapan tersebut. “Coba langsung tanyakan ke Kasatnya (Narkoba),” saran Murbani.

    Menanggapi itu, Kasi Penkum Kejati Lampung, Irfan Nata Kusuma, mengaku tidak mengetahui adanya penangkapan dua oknum PNS di Kejaksaan di Lampung. “Kapan itu? Kalau setahu saya, tidak ada di Kejati,” singkat Irfan saat dikonfirmasi.

    Berdasarkan sumber di Kejaksaan, kedua oknum tersebut merupakan PNS di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung. (jun)

  • Yusuf Kohar : DBH Bandarlampung Cair Sebelum Jabatan Pj Habis

    Yusuf Kohar : DBH Bandarlampung Cair Sebelum Jabatan Pj Habis

    Bandarlampung (SL) – Plt Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar, mengatakan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bandar Lampung tahun 2016 dan 2017 yang tertahan akan segeta terealisasi. waktunya sebelum masa jabatan Pj Gubernur Lampung habis. Yusuf Kohar mengklaim hal itu berkat menggunakan cara komunikasi efektif ke pihak pemerintah provinsi (Pemprov).

    “Masalah DBH kan bisa dibicarakan dari hati ke hati yang paling dalam. Dengan begitu Pemprov Lampung serius untuk membantu. Insya Allah, sebelum masa jabatan Plt ini habis semua sudah selesai,” kata Yusuf Kohar.

    Pihaknya pun berjanji akan terus melakukan komunikasi ke Pemprov Lampung agar mentransfer DBH triwulan I tahun 2017 sebesar Rp18 miliar. “Segala sesuatu harus ada pendekatan. Kalau mau ngajak kawin saja harus ada pendekatan, kapan menentukan hari. Dan Alhamdulillah, DBH sudah dibayar sebagian,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Pemprov Lampung telah mentransfer DBH triwulan III dan IV tahun 2016 senilai Rp37 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

    Kendati sudah dibayarkan, dana miliaran rupiah tersebut habis untuk membayar hutang pembangunan, dan sebagian dibayarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung.

    Selain itu, Pemkot juga dituntut membayar hutang ke Puskesmas, Biling, dan rumah sakit swasta yang ada di Kota Tapis Berseri ini. (nt/rls)

  • Pjs. Gubernur Didik Ajak Masyarakat Jaga Ukhuwah Islamiyah Dalam Safari Ramadhan di Tegineneng

    Pjs. Gubernur Didik Ajak Masyarakat Jaga Ukhuwah Islamiyah Dalam Safari Ramadhan di Tegineneng

    Pesawaran (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno melakukan Safari Ramadhan ke Kabupaten Pesawaran Selasa (29/5/2018), tepatnya di Masjid Nurul Iman, Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng. Pada kesempatan itu, Didik mengajak masyarakat Pesawaran menjaga ukhuwah Islamiyah dan mendukung pembangunan Provinsi Lampung. “Acarra ini kita jadikan momentum untuk saling menjaga ukhuwah islamiyah serta menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, rasa saling percaya terhadap saudara seakidah dan meningkatkan kuahtas keimanan, ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujar Didik.
    Didik meminta masyarakat di Provinsi Lampung terus mendukung pembangunan. Menurutnya, terdapat beberapa indikator makro bahwa pembangunan Provinsi Lampung mengalami perbaikan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. “Telah banyak pembangunan di Lampung yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai aspek kehidupan, baik dari pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur,” katanya.
    Pembangunan tersebut diantaranya yakni Program Gerbang Desa, yang ditargetkan 380 desa dapat terangkat dari status tertinggal pada 2018, dan Program Lampung Kompeten menargetkan sertifikasi kompetensi bagi 196.850 profesi selama 2016-2019.
    Lalu, Program Listrik Desa, di mana di 2017 bakal mengaliri 26 desa, di 2018 sebanyak 38 desa dan 2019 sebanyak 34 desa yang pada akhirnya mewujudkan Lampung Terang 2019, serta melakukan sertifikasi terhadap 64 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di seluruh Lampung dan ditargetkan 290 puskesmas yang ada di seluruh Lampung meraih akreditasi pada 2018.
    Selain itu, pembangunan yang juga terus berjalan yakni Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang segera dioperasikan pada 2018 mendatang. Juga pembangunan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh dan Bandara Internasional. Pembangunan lainnya, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), dengan target menjadi Rumah Sakit T ipe A pada 2019. “Insyallah sebagian dari jalur jalan tol dapat digunakan untuk jalur mudik lebaran. Lampung akan terus semakin maju dengan dilakukannya terus pembangunan-pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
    Pembangunan Pemprov Lampung di Kabupaten Pesawaran sendiri, juga telah menunjukkan peningkatan dan hasil yang cukup memuaskan diberbagai bidang, terutama bidang infrastruktur.
    Di antaranya menargetkan kondisi jalan mantap 80 persen sepanjang 1304,49 Km untuk mendukung konektivitas serta akses pariwisata. Provinsi Lampung tetap memperioritaskan ruas jalan Padang Cermin Teluk Kiluan, Way Umbar dan Sp. Umbar-Putih Doh di Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus. “Saya mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran dan segenap masyarakat, untuk saling bahu membahu mendukung pelaksanaan program pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun Provinsi Lampung,” katanya.
    Pada bagian lain, Didik menyinggung masalah pencegahan terorisme yang sedang melanda di beberapa tempat di Indonesia. Pjs. Gubernur mengajak masyarakat selalu waspada serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. “Bila ada yang mencurigakan segera laporkan kepada aparat keamanan,” ujarnya.
    Sementara itu, ucapan selamat datang disampaikan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona atas kehadiran Pjs. Gubernur Lampung beserta jajaran Pemprov Lampung. “Atas nama masyarakat, saya ucapakan selamat datang kepada pak pjs beserta rombongan di Kabupaten Pesawaran tepatnya di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng,” katanya.
    Dendi mengatakan Kecamatan Tegineneng merupakan salah satu daerah yang dilalui jalan tol. Dia berharap hal tersebut akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. “Insyallah atas pembangunan jalan tol ini bisa bermanfaat nantinya oleh masyarakat, khususnya Pesawaran umumnya masyarakat Lampung. Dengan adanya pembangunan jalan tol akan ada kawasan ekonomi baru tumbuh, yang fungsinya bagaimana mencari peluang usaha baru, tenaga kerja baru, bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Tegineneng,” ujarnya.
    Pada Safari Ramadhan ini dilakukan  penyerahan bantuan dari Pemprov Lampung berupa 100 paket sembako untuk kaum duafa.
    Selain itu, ada juga penyerahan bantuan dari Pemkab Pesawaran berupa hibah untuk masjid sebesar Rp5 Juta dan ambal sebanyak dua gulung. Lalu, bantuan bedah rumah layak sehat sebesar Rp16 Juta untuk dua rumah dari Baznas Kabupaten Pesawaran dan Program Sedekah (Beras Sedekah) sebanyak 100 paket untuk kaum duafa serta santunan untuk anak yatim. (Humas Prov)
  • Tonny: Tak Ada Larangan Simpan Bahan Kampanye di Gudang

    Tonny: Tak Ada Larangan Simpan Bahan Kampanye di Gudang

    Bandarlampung (SL) – Ketua Bidang Legal dan Advokasi Tim Kerja Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D (Arinal-Nunik), H. Anshori Bangsaradin, SH mengaku heran dengan langkah Panwaslu Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu yang terkesan mengada-ada.

    Menurutnya, langkah yang diambil oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki dasar hukum yang kuat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Pemilu, bahkan menimbulkan kegaduhan politik di Provinsi Lampung.

    “Kami berharap sahabat dan teman-teman kami yang saat ini menjadi penyelenggara dibidang pengawasan, khususnya Panwaslu Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu, sehingga tindakan yang diambil tidak menimbulkan kegaduhan politik, hingga menciptakan opini yang tidak berimbang bahkan merugikan Peserta Pilkada (Pasangan Calon)” ujarnya, Minggu (27/5) malam.

    Kemudian Anshori yang juga mantan Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang ini geram, dengan adanya surat pemanggilan Panwaslu Lampung Utara Nomor: 078/K.LA-05/PM.05.02/V/2018, kepada pengurus Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Lampung Utara, Ruslan Efendi untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpanan logistik bahan kampanye pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik.

    “Gudang untuk menyimpan bahan kampanye itu Legal dan tidak dilarang oleh undang undang, memang tidak boleh menyimpan logistik kampanye?” tanyanya.

    Padahal lanjut Anshori, Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui penyebaran bahan kampanye kepada umum.

    Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, bahwa partai politik/gabungan  partai politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye.

    Wakil Ketua Bidang Hukum DPD I Golkar Lampung ini menekankan agar penyelenggara dan pengawas pemilu tidak dapat diarahkan oleh pihak manapun, karena penyelenggara juga diawasi langsung oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Ini bisa jadi preseden buruk bila sala langkah, konsekuensinya kepada penyelenggara Pemilu yang bekerja diluar ketentuan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu, segera kita laporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat penegak hukum, karena melakukan tindakan tidak menyenangkan (Pidana Murni) dan bekerja terkesan mengada-ada tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” tegasnya.

    Sementara itu Ketua Tim Kerja Pemenangan Pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik, H. Tony Eka Candra menjelaskan, telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur Lampung secara demokratis, sejuk, tertib, aman, dan damai.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menerangkan, didalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggara juga diawasi oleh DKPP sebagai kontrol.

    “Kita harus sama-sama menjaga pemilihan Gubernur Lampung ini dengan sejuk, tertib, aman, damai dan demokratis, agar produk yang dihasilkan dalam Pilgub Lampung ini terpilih pemimpin yang amanah, berkualitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat Lampung, dan ini juga sesuai dengan arahan pasangan calon nomor tiga Arinal – Nunik yang selalu mementingkan dan peduli kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” jelasnya.

    Wakil ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid Pemenangan Pemilu ini yakin dan percaya, Masyarakat Provinsi Lampung sudah cerdas dalam memilih siapa yang layak menjadi pemimpin, karna pemilu bagi masyarakat Lampung sudah tidak asing lagi.

    Kamipun yakin dan percaya masyarakat Lampung akan memilih pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik dalam Pilgub 27 Juni 2018 untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 mendatang, karena masyarakat Lampung ingin perubahan yang lebih baik,” pungkasnya. (rel)

  • Pemprov Dukung Peran Marinir Ikut Membangun Lampung 

    Pemprov Dukung Peran Marinir Ikut Membangun Lampung 

    Pesawaran (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung peranan Marinir dalam pembangunan dan kemajuan Lampung. Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat menghadiri Upacara Serah terima jabatan (Seritjab) Komandan Brigade Infanteri (Brigif) -3 Marinir, dari Kolonel (Mar) Agung Trisnanto kepada Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno, di Lapangan Mako Yonif-7, Ketapang, Teluk Pandan, Pesawaran, baru-baru ini.
    “Keberadaan Marinir sangat mendukung pembangunan, Kemajuan dan Keamanan Provinsi Lampung. Hal ini terbukti dari tidak adanya gangguan maupun ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan perairan di Provinsi Lampung. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperbaiki infrastruktur jalan menuju markas komando Pemerintah Provinsi Lampng terus berusaha selalu memperbaiki ruas jalan yang ada menuju mako, untuk memudahkan hubungan pasukan menuju daerah lain,” kata Taufik.
    Taufik juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno. “Dengan komandan yang baru ini mudah mudahan brigif lebih baik lagi ke depannya,” ujar Taufik. Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno, yang kini menjabat sebagai Komandan Brigif – 3 Marinir sebelumnya mengemban jabatan sebagai Danpuslatmar Kodiklatal di Surabaya.
    Sedangkan, Kolonel (Mar) Agung Trisnanto yang sebelumnya Komandan Brigif-3 Marinir, Melanjutkan pendidikan lemhanas di Jakarta. Dalam acara sertijab itu, inspektur upacara dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen (Mar) Bambang Suswantono.
    Turut hadir sejumlah anggota Forkopimda Provinsi Lampung. Brigif 3 mempunyai tugas membina satuan dalam menyiapkan kekuatan dan operasional sebagai satuan pendarat amfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai dan tugas tempur lainnya.
    Maka, keberadaan Brigif  3 Marinir  sangat strategis dimana merupakan kekuatan militer terbesar di Lampung, juga berhadapan langsung dengan Selat Sunda sebagai jalur jalur pelayaran internasional. (Humas Prov)
  • Kompak Lapak Bagikan Takjil untuk Penjaga Perlintasan Kereta Api

    Kompak Lapak Bagikan Takjil untuk Penjaga Perlintasan Kereta Api

    Bandarlampung (SL) – Selama bulan suci Ramadan ibu-ibu yang tergabung dalam Komunitas Kompak Lapak Lampung membagikan takjil kepada penjaga pintu perlintasan kereta

    Menurut Koordinator Komunitas Kompak Lapak Sarlita Sari, pihaknya membagikan takjil sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang bekerja dan berjasa kepada yang lainnya. “Ini wujud terima kasih kami kepada mereka yang telah banyak berjasa dalam menyelamatkan orang banyak,” kata Sarlita Sari pada Senin (28/5/2018)

    Selain memberikan takjil pada penjaga perlintasan kereta, komunitas ini juga memberikan takjil kepada pekerja penyapu jalan. Ada dua lokasi yang menjadi bidikan Kompak Lapak yakni Bandarlampung dan Merbau Mataram, Lampung Selatan.

    Menjelang perayaan Idul Fitri, mereka akan membagikan baju baru pada duafa, takmir (penjaga masjid) dan juga lansia yang secara rutin hadir tadarus dan solat berjamaah ke masjid. “Produk tersebut kami himpun dari para donatur dan juga badan amil zakat seperti Lazdai,” tutupnya. (rls)