Tag: Bandar Lampung

  • Lampung Launching Toko Tani Indonesia Center 

    Lampung Launching Toko Tani Indonesia Center 

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung melaunching Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang ditandai dengan pemotongan pita oleh Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat dan disaksikan langsung oleh Inspektur Jendral Kementerian Pertanian RI, Justan Riduan Siahaan, di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Rabu (25/4/2018).

    Acara launching bertepatan juga dengan apel siaga Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) tingkat Provinsi Lampung. “Provinsi Lampung mendukung keterjangkauan dan stabilitas komoditi strategis pangan di Jakarta, khususnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, dengan adanya TTIC diharapkan mampu mendukung ketersediaan dan keterjangkauan komoditi strategis pangan untuk masyarakat Lampung,” ujar Justan Riduan Siahaan dalam acara itu.

    Dalam launching TTIC ini,  terdapat kesepakatan bersama antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung dan PT. Indoguna Utama tentang kepastian distribusi pangan. Juga terdapat pengiriman beras organik ke TTIC Jabodetabek sebanyak 10 Ton.

    Menurut  Justan TTIC Lampung harus mampu menunjukkan dan meyakinkan bahwa Pemerintah hadir dan siap memastikan ketersediaan komoditi strategis seperti beras kepada masyarkat, khususnya masyarakat Lampung. “TTIC telah dimulai sejak tahun 2016, dan hingga kini telah tersebar di 19 Provinsi di Indonesia. Tahun lalu, TTIC telah terbukti berhasil meredam gejolak harga/instabilitas, dan tahun ini harus lebih baik lagi. Dan tahun ini TTIC berada di Provinsi Lampung,” ujarnya.

    Justan Riduan menjelaskan Provinsi Lampung telah menyangga dan mendukung stabilitas komoditi pangan di Jakarta. “Beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung seperti Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan dan Lampung Utara menjadi kabupaten penyangga komoditas strategis di Jakarta, khususnya pada saat HBKN,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Lampung merupakan daerah surplus beras yang secara terus menerus mengirim ke Jabodetabek. “Lampung memiliki beras yang cukup, bahkan surplus beras. Dan juga terdapat peraturan Gubernur yang mengatur agar padi tidak keluar dalam bentuk gabah. Bukan hanya beras, Lampung juga mendukung komoditi strategis lainnya,” ujar Justan Riduan.

    Oleh sebab itu, Justan berharap Peresmian TTIC mampu menjadi momentum untuk mempersiapkan dan merencanakan dalam menyediakan bahan pokok strategis dengan harga terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Lampung, khususnya pada HBKN pada bulan ramadhan dan Idul Fitri.

    Dalam kesempatan itu, Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat menjelaskan Lampung merupakan produsen dari beberapa komoditi pangan seperti beras, jagung, gula, bawang, singkong, dan daging. “Tidak salah jika Lampung ditetapkan sebagai lumbung pangan Nasional, karena sekitar 35% kebutuhan pangan di Jakarta tersebut disuplai dari Lampung,” jelas Taufik.

    Ia menjelaskan berbagai komoditi tersebut akan diutamakan terlebih dahulu untuk Lampung. Kalau sudah tercukupi, baru akan mensuplai keluar Lampung. “Bukan hanya ketersedian saja, tetapi juga keterjangkauan bagi masyarakat Lampung lebih diutamakan. Untuk itu, kita akan mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kita memiliki TTIC dengan harga terjangkau dan kualitasnya baik,” jelasnya

    Pengembangan TTIC di Provinsi Lampung berperan dalam upaya stabilisasi harga pangan dan peningkatan akses pangan di kabupaten/kota. Apel Siaga Persiapan HBKN merupakan langkah konkret dalam menyediakan pangan murah dan berkualitas bagi masyarakat Lampung dalam menghadapi HBKN 2018.

    Kegiatan ini, ujar Taufik Hidayat, sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak. “Melalui TTIC dan Apel Siaga HBKN diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak, terutama untuk terlaksananya keterjangkauan dan ketersediaan komoditi strategis pangan untuk masyarkat Lampung,” harap Taufik.

    Adapun komoditi strategis yang tersedia di TTIC Provinsi Lampung diantaranya beras premium (Rp8.800/kg), beras organik (Rp18.000/Kg), beras ‘SJ’ (Rp12.800/kg), beras srikandi (Rp12.000/kg), beras ‘dua koki’ (Rp12.800/kg), beras siger tiwul (Rp15.000/kg), Beras merah (Rp 25.000/bks), minyak goreng (Rp10.500/kg), Gula pasir (Rp12.000/Kg), Bawang Merah (Rp26.000/kg), Bawang Putih (Rp20.000/kg), Cabe Merah (Rp21.000/kg), madu manis besar (Rp110.000/kg), madu manis kecil (Rp50.000/kg), madu pahit besar (Rp120.000/kg), madu pahit kecil (Rp50.000/kg), Kopi Arabica (Rp40.000/kg), Kopi Blend (Rp30.000/bks), dan Jambu (Rp15.000/kg). (Humas Prov)

  • Sarmada Nahkodai UKM IKM Nusantara Provinsi Lampung

    Sarmada Nahkodai UKM IKM Nusantara Provinsi Lampung

    Bandarlampung (SL) – Perhimpunan UKM IKM Nusantara Provinsi Lampung segera dikukuhkan, dan siap memperkuat pelaku usaha di pedesaan terutama kalangan usaha kecil menengah (UKM) maupun industri kecil menengah (IKM), yang ada di Lampung.

    Ketua UKM IKM Nusantara Provinsi Lampung Sarmada mengatakan Sebuah organisasi yang peduli terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM) hadir di Indonesia bernama UKM IKM Nusantara. Lampung bagian dari itu, dan sedang mempersiapkan pengukuhan. Organisasi ini fokus pada program penguatan UKM dan IKM, termasuk di pedesaan.

    “Dipedesaan bisa dilakukan bisa juga melalui dana desa yang saat ini tengah digulirkan pemerintah. Kita ingin menyukseskan program pemerintah yakni penguatan ekonomi kecil di daerah melalui UKM dan IKM yang mampu merespon perubahan zaman,” kata Sarmada, usai rapat pengurus UKM IKM Lampung, di dampingi Wakil Ketua Safuan, Sekertaris Juniardi, Bendahara Trisa Diana, di Bandarlampung, Rabu (25/4).

    Dana desa yang digulirkan pemerintah, tambahnya, jika tiga tahun pertama diarahkan kepada pembangunan infrastruktur, kali ini diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan tersebut, akan merespon dengan sejumlah program yang dapat mempercepat realisasi kebijakan pemerintah itu. “Momentum saat ini sangat baik untuk kemajuan dan penambahan jumlah UKM dan IKM terutama Lampung yang sedang bergeliat,” katanya.

    Sementera itu sejumlah program UKM IKM Nusantara Lampung sedang disusun, sehingga target pelaksanaan tujuan mulia organisasi dapat tercapai dengan terukur. “Dipusat telah bekerja sama dengan berbagai Kementerian, dan BUMN, serta perusahaan e-commerce, semua untuk mempertkuat UKM IKM, bagaimana UKM IKM memiliki pasar, dan meningkatkan penjualan dan pangsa pasar pelaku UKM-IKM,” katanya

    Menurut Sarmada, program terdekat adalaj pelantikan kepengurusan, yang kemudian melanjutkan agenda dimana sedikitnya akan ada 1.000 UKM IKM  dari berbagai pelosok Tanah Air akan menghadirkan produk mereka di pusat perbelanjaan Ibu Kota Jakarta, yang digagas UKM IKM Pusat. Produk-produk mereka antara lain akan dipasarkan di Thamrin City, salah satu mal terbesar di Jakarta.

    Kehadiran mereka di Lt 3A Thamrin City itu difasilitasi oleh lembaga pegiat ekonomi kecil menengah, UKM IKM Nusantara. “UKM IKM Pusat  memfasilitasi kehadiran pelaku UKM dan IKM se-Indonesia untuk memasarkan produk mereka di Thamrin City. Tujuannya agar produk mereka lebih dikenal luas masyarakat sekaligus membuka ruang interaksi antara konsumen dan pelaku UKM-IKM,” kata Sarmada.

    Produk UKM dan IKM Nusantara itu, kata Sarmada terdiri atas aneka jenis produk yang berasal dari berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perdagangan, manufaktur, kerajinan, jasa, dan lain-lain. “Kita di undang untuk hadir di Thamrin City secara gratis. Mereka hanya dibebani biaya perawatan kios yang sangat terjangkau. Ini merupakan peluang berharga bagi UKM dan IKM se-Indonesia untuk memasuki pasar yang lebih luas,” katanya.

    Berkaitan dengan perhimpunan UKM IKM Nusantara, lanjut Sarmada, bahwa lembaga nirlaba ini dibentuk dan didirikan secara mandiri sebagai perwujudan keinginan para pelaku UKM dan IKM di Indonesia yang membutuhkan wadah untuk kepentingan usaha mereka. Saat ini, terdapat banyak pelaku usaha kecil yang bermitra dengan UKM IKM Nusantara berlatar belakang jenis usaha beragam. “Kita punya batik, kripik, dan banyak kerajina lain, ternak, pembibitan, hingga Kopi, lada,” katanya. (nik/*)

  • PWI Waykanan Konferensi Pilih Ketua Baru

    PWI Waykanan Konferensi Pilih Ketua Baru

    Bandarlampung (SL) – Puluhan insan pers dari berbagai media sekabupaten Way Kanan hari ini Rabu (25/4/2018) melakukan pemilihan pemimpin organisasi kewartawanan yang tergabung dalam PWI untuk periode tahun 2018 hingga 2021 mendatang.

    Pelaksanaan kegiatan konferensi cabang tersebut berlangsung di gedung Balai wartawan Solfian ahmad Provinsi Lampung .

    Ketua PWI Lampung Supriadi Alfian mengatakan mereka yang berprofesi sebagai wartawan agar terus meningkatkan etika serta profesionalisme saat menjalankan tugas sehari hari.

    Terkait pemilihan ketua wilayah untuk PWI kabupaten Way Kanan, Supriyadi mengatakan bahwa dalam berorganisasi hendaklah memilih pemimpin yang berkwalitas sehingga dapat membawa nama besar persatuan wartawan ini benar benar lebih baik dan terus baik kedepan.

    Pada pelaksanaan koferkab ke IV PWI Way Kanan di ketahui terdata 19 anggota yang telah mempunyai hak suara, “Pada hari ini sedianya akan menggunakan hak nya guna memilih ketua organisasi kewartawanan untuk masa tiga tahun kedepan yakni periode 2018-2021,” katanya. (rel)

  • Revan Raih 5th Best Speaker Dan 1st Best Reply Speaker Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional Universitas Indonesia

    Revan Raih 5th Best Speaker Dan 1st Best Reply Speaker Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional Universitas Indonesia

    Bandarlampung (SL) – Verlantra Arivandy Mahardika Subing atau yang biasa di sapa Revan siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung kembali mengukir prestasi yang membanggakan karena berhasil keluar sebagai 5th Best Speaker (pembicara terbaik ke lima) dan 1st Best Reply Speaker (peringkat pertama pembicara pengulang terbaik) dalam lomba debat bahasa inggris tingkat nasional tahun 2018.

    Prestasi membangakan ini menjadi sejarah tersendiri bagi Lampung karena pada tahun ini ada siswanya mampu meraih dua prestasi sekaligus dalam ajang debat Asean Law Students Association – Universitas Indonesia (ALSA – UI) yang dilaksanakan dikampus itu beberapa hari yang lalu.

    Keberhasilan Revan dan kawan-kawannya kembali akan dicoba pada pelaksanaan National School Debating Championship (Lomba Debat Bahasa Inggris Nasional) yang diselenggarakan Kementrian Pendidikan Nasional bulan Agustus tahun ini juga di Bengkulu. “Alhamdulilah team kami mampu menjadi 5th Best Speaker dan saya bisa menjadi 1st Best Reply Speaker, bahkan sepulang dari UI kami akan berlatih lebih keras untuk berlaga di tanah Raflesia Bengkulu.” ujar Revan.

    Tahun ini ajang bergensi itu diikuti 42 sekolah dari berbagai provinsi serta beberapa sekolah internasional. Sedangkan Lampung yang diwakili SMA Negeri 2 Bandar Lampung mengirimkan dua team yakni Team A terdiri dari Verlantra Arivandy Mahardika Subing (Revan), M Daffa dan Meuthia sedangkan Team B terdiri dari Chantika, Rumaisha serta Fadil. Untuk pelatih dipercayakan pada Chasogi, Caca dan Tim Debat Teknokrat

    Dari dua team yang diterjunkan, team SMA Negeri 2 Bandar Lampung A dibabak awal mampu mengalahkan sekolah-sekolah favorit dan diunggulkan untuk menang. Dihari pertama serta Ronde pertama mampung mengalahkan SMA Negeri Samarinda, keesokan harinya pada Ronde ke dua para peserta terlihat cukup menegangkan karena lawan yang dihadapi merupakan salah satu sekolah favorif yakni SMA Negeri 70 Jakarta, namun berkat ketenangan dan percaya diri alhamdulilah Revan, Dafa dan Meutia mampu mengalahkannya.

    Lagi-lagi ketegangan kembali terlihat diraut ketiga siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung itu manakala harus berhadapan dengan SMA favorit dari dua tim Sma Denpasar Bali , yakni Sman 1 Denpasar A dan Sman 4 Denpsar A baik di ronde ke tiga maupun ronde ke empat. Akan tetapi berkat latihan yang serius selama satu bulan terakhir serta kepiawaian dalam mengolah kata dan tak kalah penting memiliki perbendaharaan ilmu pengetahuan yang mumpuni akhirnya dua SMA dari Denpasar itu mampu mereka taklukan. Apalagi mengingat semua mosi dalam lomba bahasa inggris ini adalah All Impromptu (hanya diberi waktu 30 menit untuk mempersiapkan smuanya dan siswa tidak tahu sebelum hari H) ditambah pada ronde 4 Team Revan berhasil menaklukan 4 Denpasar A pada motion EU dan Israel.

    Memasuki ronde ke lima nampaknya “dewi fortuna” belum berpihak pada Lampung dan mereka harus mengakui keunggulan SMA Negeri 2 Tanggerang Selatan A. Meskipun kalah di ronde ke lima, prestasi tetap saja menjadi catatan sejarah tersendiri karena baru tahun ini Debaters Lampung berhasil menunjukan giginya di ajak yang digelar sejak 22 tahun lalu atau sejak pertama kali diadakan tahun 1996.

    Saat pengumuman Breaking Announcment, SMA N 2 Bandar Lampung A berhasil meraih Breaking #3, dan siswa yang bernama Verlantra Arivandy Mahardika Subing atau yang kerap disapa Revan mampu meraih 5th Best Speker dan 1st Best Reply Speaker.

    Revan akan kembali berlomba pada NSDC Nasional yang akan dihelat pada Agustus di Bengkulu, semoga Revan dapat terus mempertahankan pencapaiannya serta dapat berkembang lebih baik lagi.

  • BNM RI Segera Memiliki Ambulance Untuk Masyarakat

    BNM RI Segera Memiliki Ambulance Untuk Masyarakat

    Bandarlampung (SL) – Ambulance ini tujuannya untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah namun karena lingkungan sehingga terlibat narkoba, serta kemungkinan datang ke BNM RI meminta untuk diantar ke tempat rehabilitasi narkoba di Kalianda.

    Saat ini Kalianda terbesar nomor dua di Indonesia setelah di Bogor.

    “Ide ini berawal sejak kami (BNM RI) berdiri, banyak sekali orang tua yang datang ke kantor kita untuk meminta dan menyerahkan anaknya untuk direhab, itulah dasar kami menyediakan kendaraan,” kata Ketum BNM RI, Fauzi Malanda, Rabu 25 April 2018, malam.

    Fauzi berujar, untuk jumlahnya Ambulancenya satu unit, rencananya bulan depan (Mei) mobil itu sudah mulai beroperasi. Kemudian kata dia, kendaraan ini juga akan digunakan untuk kegiatan baksos pada masyarakat, seperti sosialisasi bahaya narkoba dengan gratis para masyarakat sebagai bentuk bakti sosial.

    “Untuk tenaga medis kita tidak sulit. Kebetulan sekjen dan wasekjen kita adalah dokter. dr. Adi Napanggala dan dr. Padli Hendar,” imbuhnya.

    Lantas dari mana dana pembelian Ambulance?.

    “Kami himpun dana dari pengurus dan donatur. Kamipun masih menerima donatur yang ingin menyumbangkan dana untuk kepentingan umat. Yang tujuannya tidak lain untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba,” ujar Fauzi.

    Fauzi mengaku, sebagai pengurus BNM RI tidak lelah untuk berbuat menyelamatkan generasi muda dari narkoba. Iapun menghimbau pada pengelola tempat hiburan agar tidak melampaui jam operasional yang ditetapkan pemerintah.

    “Ini perlu pengawasan instansi terkait seperti pariwisata dan perizinan. Dapat kita bayangkan jika waktunya panjang tanpa ada batasan, ini memberikan peluang para pengedar menjual barang haram (narkoba) itu,” paparnya.

    Selain dari itu kata Fauzi, baiknya pemerintah mengawasi salon yang diduga menjadi ajang prostitusi, salon plus yang diduga banyak beredar di Bandarlampung menyediakan kamar karaoke dan pijat.

    “Yang jadi pertanyaan, itu izinnya kamar karaoke atau salon. (temuan) ini berdasarkan penelusuran kami di lapangan,” ucapnya.

    Untuk itu, pihaknya mwminta pemerintah mengawasi hal itu.

    “Jangan lelah mengawasi peredaran narkoba dan salon yang diduga tempat maksiat. Instansi terkait sebagai perpanjanganan tangan pemerintah harus tegas mengawasi dan menindak narkoba dan maksiat. Jika tidak maka akan terkena azab,” ujarnya. (Red)

  • Herman HN : Pilgub Lampung Akan Damai dan Demokratis Tanpa Politik Uang

    Herman HN : Pilgub Lampung Akan Damai dan Demokratis Tanpa Politik Uang

    Bandarlampung (SL) – Politik uang merupakan pelanggaran serius dalam gelaran Pilkada serentak Indonesia. Praktek bagi-bagi uang dan sembako dalam Pilkada merupakan kecurangan.

    Hal tersebut disampaikan oleh calon Gubernur (cagub) Lampung nomor urut 2, Herman HN, dalam obrolan santai yang dilaksanakan Polda Lampung. Menurutnya, jika praktek curang politik uang dibiarkan, konflik antar pendukung cagub sulit diredam.

    “Saya mendapat banyak laporan dari relawan, banyak praktek bagi-bagi uang di desa-desa. Bagi-bagi sembako juga terjadi.” ungkap Herman HN.

    Cagub nomor urut 2 ini mengatakan, peran Polri dan Bawaslu sangat besar dalam mencegah dan menindak praktek curang bagi-bagi sembako dan uang dalam Pilgub Lampung 2018. Menurutnya, Polri dan Bawaslu harus pro aktif menindaklajuti laporan masyarakat tentang politik uang.

    “Saya berharap Bawaslu tegas memberi sanksi pada praktek bagi-bagi uang dan sembako. Kita juga meminta Polda Lampung memproses hukum pelaku kecurangan Pilgub Lampung tersebut.” kata Herman HN.

    Senada, calon wakil Gubernur (cagub) Lampung, Sutono, mengatakan, tim Herman HN – Sutono akan terus mencegah terjadinya praktek bagi-bagi uang dan sembako dalam Pilgub Lampung 2018. Ia menambahkan, masyarakat butuh pembangunan dan kesejahteraan, bukan politik uang.

    “Herman HN – Sutono yakin menang tanpa main curang dengan politik uang”, tegas Sutono.

  • Pemprov Lampung dan Pemkot Metro Jalin MoU Kembangkan Terminal Mulyojati

    Pemprov Lampung dan Pemkot Metro Jalin MoU Kembangkan Terminal Mulyojati

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Metro melakukan penandatangan kesepakatan bersama (memorandum of understanding) tentang operasional fungsi pelayanan Terminal Mulyojati Kota Metro. Penandatangan kesepakatan dilakukan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dan Sekretaris Daerah Kota Metro, A. Nasir  di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Selasa (24/4/2018).
    “Dengan adanya kesepakatan bersama ini, ke depannya kita harus saling bersinergi dan saling membahu dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi operasional terminal Mulyojati,” ujar Hamartoni.
    Menurut Hamartoni kalau membicarakan aset, tentu akan membicarakan P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen, red) guna memaksimalkan fungsi operasional terminal Mulyojati. “Tentunya proses pelimpahan kewenangan P3D Terminal Tipe B Mulyojati Kota Metro harus segera diselesaikan dengan baik,” ujar Hamartoni.
    Untuk menghindari terganggunya fungsi operasional terminal Mulyojati, jelas Hamartoni, maka dilakukanlah kesepakatan bersama ini. Untuk itu, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung harus segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional Terminal Mulyojati Kota Metro sesuai dengan kewenangannya.
    “Kadis Perhubungan Provinsi Lampung dan Kadis Perhubungan Kota Metro harus melakukan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan di Terminal Mulyojati Kota Metro sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” Jelasnya.
    Hamartoni berharap Pemerintah Kota Metro mampu bersinergi dengan baik guna mengembalikan dan meningkatkan pengelolaan operasional terminal mulyojati Kota Metro.
    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, A. Nasir, menjelaskan operasional Terminal Mulyojati harus terus ditingkatkan. “Untuk menunjang hal tersebut, tentunya dibutuhkan peran dan sinergi semua pihak, salah satunya dengan mengarahkan angkutan ke dalam terminal Mulyojati,” ujarnya.
    Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qudrotul Ikhwan, menjelaskan proses pengalihan Terminal Mulyojati ke Provinsi Lampung masih dalam proses pelengkapan dokumen. “Dalam memaksimalkan Terminal Mulyojati tersebut, dilakukanlah kesepakatan bersama ini. Tentunya, hal ini harus ditangani bersama dengan meningkatkan sinergitas dan melaksanakan tugasnya masing-masing,” kata Qudrotul Ikhwan. (Humas Prov)
  • Polda Lampung Tolak Laporan Aliansi Wartawan

    Polda Lampung Tolak Laporan Aliansi Wartawan

    Bandarlampung (SL) – Polda Lampung menolak laporan dugaan pelecehan profesi Jurnalis yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto. Polda beralasan penolakan laporan yang diajukan oleh Aliansi pers Lampung Peduli Demokrasi. Petugas Polda Lampung menyebutkan laporan tidak memenuhi unsur pelecehan sesuai dengan materi pengaduan.

    Pelaporan disampaikan oleh Aliansi pers Lampung Peduli Demokrasi, Erlan wartawan dari biinar.com, Ketua Iwo Lampung Wawan Sumarwan, Pimred Lampung Center Sempta Herain Palga, Kordinator aksi, Bowo Laksono (suarapedia,com) bersama pululuhan wartawan di Lampung, Senin (23/4/2018).

    Erlan didampingi puluhan wartawan menceritakan, awalnya dirinya bersama puluhan wartawan lain mendatangi SPK Polda Lampung. Namun, selang tiga puluh menit di SPK, perwakilan jurnalis diarahkan ke Kasubdit II Cyber Crime Polda Lampung. “Disana mereka bertemu dengan tiga orang staf Kasubdit II Dirkrimsus. Disana mereka disuruh menunggu kembali selama satu jam, sebab Kanit II Subdit Cyber Crime Kompol Arif Rachman Hakim Rambe sedang di luar,” katanya.

    Setelah Kanit II Subdit Cyber Crime datang, baru diputuskan barang bukti laporan yang diajukan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran UU ITE. “Sempat ada perdebatan juga didalam sana. Kenapa polda berkesimpulan laporan ini mentah, alasannya barang bukti belum memenuhi unsur,” ujarnya.

    Sementara Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung, Wawan Sumarwan menyayangkan Polda Lampung menolak laporan yang disampaikan wartawan atas dugaan pelecehan profesi wartawan. “Sangat disayangkan sekali, tadi laporan rekan kita Erlan dari media Biinar.com ditolak oleh Kasubdit II Dirkrimsus Polda Lampung,” kata Wawan, Senin (23/4/2018).

    Pemilik media online lingkarindonesia.com ini menjelaskan, mestinya setiap laporan dari warga negera yang mencari keadilan diterima terlebih dahulu oleh Polda Lampung. Bukan malah langsung memberikan kesimpulan.

    “Seharusnya setiap laporan dugaan pelanggaran hukum yang masuk ke Polda diterima dahulu, kemudian baru dipelajari apakah laporan tersebut dapat ditindak lanjuti atau tidak. Tentunya dengan mendengarkan pendapat saksi ahli dan saksi terlapor,” ujarnya.

    Bowo Laksono kordinator aksi Aliansi Pers Lampung mengatakan dirinya dan rekan-rekan wartawan yang melaporkan Eko Kuswanto sangat kecewa atas ditolaknya laporan tersebut. “Saya dan puluhan wartawan yang datang ke Mapolda Lampung tentu kecewa. Niat kami datang ini untuk menuntut keadilan karena profesi kami telah dilecehkan. Apakah tidak ada lagi keadilan di Lampung ini? Kemana lagi kami harus mengadu?,” kata Bowo yang juga wartawan suarapedia.com dengan wajah kecewa.

    Sebelumnya, puluhan wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam Aliansi Pers Peduli Demokrasi menggelar aksi Tugu Adipura Bandar Lampung. Senin (23/4/2018).

    Aksi yang digelar sebagai respon atas dugaan pelecehan kepada pers yang dilakukan oleh Direktur Lembaga Survei Rakata Istitute, Eko Kuswanto pada saat mempublikasikan hasil survei Pilkada Lampung 2018 beberapa minggu lalu.

    Juniardi Ketua Forum Wartawan Online (Fortaline) Lampung menuntut pihak kepolisian menangkap Eko, karena dianggap telah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pers. “Eko diduga telah melecehkan, melakukan penghinaan, serta merendahkan martabat media massa di media sosial (Facebook),” kata Juniardi dalam orasinya.

    Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Lampung Peduli Demokrasi juga menyambangi Kantor Bawaslu Provinsi Lampung di Jalan Pulau Morotai, Bandar Lampung, Senin (23/4/2018). Aksi tersebut menuntut agar Bawaslu bekerja profesional, dan tegas menyelesaikan kasus Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto.

    Kedatangan rombongan wartawan tersebut langsung diterima oleh Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah dan Komisioner Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Adek Arsyari. Perwakilan Aliansi Wartawan Lampung Peduli Demokrasi tersebut menyampaikan aspirasinya dan tuntutan secara tegas. “Kami menuntut agar Bawaslu menindak tegas Eko Kuswanto, Bawaslu bekerja profesional dan tidak masuk angin,” kata Koordinator Lapangan, Bowo Laksono didampingi Eka Setiawan, Wawan Sumarwan, Septa, Edwin dan awak media lainnya.

    Sementara itu Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan akan menuntut tuntas persoalan Rakata Institute. “Sedang kita proses, kita juga menyayangkan saksi yang kita panggil tidak hadir,” katanya. Komisioner Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Adek Arsyari menambahkan bahwa Selasa (24/4) besok, pihaknya akan mengeluarkan keputusan untuk Eko Kuswanto.

    Ia juga menunggu sanksi dari Dewan Etik yang dibentuk oleh KPU Lampung.  “Kalau dari Bawaslu rekomendasi berupa netralitas Eko Sebagai ASN memenuhi unsur atau tidak. Kemudian hasil dari Dewan Etik juga bisa dijadikan temuan dan bisa diproses lagi oleh Bawaslu,” katanya. (Tim)

  • Pjs. Gubernur Didik Lantik 4 Pejabat Fungsional RSUD Abdul Moeloek

    Pjs. Gubernur Didik Lantik 4 Pejabat Fungsional RSUD Abdul Moeloek

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/4/2018). Keempat pejabat fungsional yang dilantik tersebut: dr. Etty Ning Laksmi Hendrayanti, dr. Saut Hutagalung, Sp.U, dan dr. Hasudungan Sibuea, Sp.Jp, ketiganya sebagai Dokter Ahli Utama pada RDUD Abdul Moeloek, serta drg. Rita Kustari Ariswati sebagai Dokter Gigi Ahli Utama pada RSUD Abdul Moeloek.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18/M Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama yang ditetapkan di Jakarta pada 15 Maret 2018 lalu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
    Dalam kesempatan ini, Pjs. Didik Suprayitno mengingatkan kembali tentang cita-cita nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Menurutnya hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. “Sebagaimana Nawacita Presiden Jokowi yaitu mengedepankan unsur-unsur pelayanan publik. Oleh karena itu saya berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk senantiasa memberikan pelayanan publik sesuai SOP-nya,” ujar Didik.
    Didik juga menambahkan agar para pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, tanggap, terampil dan dapat menjadi kebanggaan keluarga dan daerahnya. “Selamat bekerja dan jadilah kebangaan keluarga dan Provinsi Lampung,” kata Didik. (Humas Prov)
  • DPRD Provinsi Lampung Tindak Lanjuti Aspirasi Para Guru Swasta

    DPRD Provinsi Lampung Tindak Lanjuti Aspirasi Para Guru Swasta

    Bandarlampung (SL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung telah menindak lanjuti aspirasi para guru swasta yang berasal dari Provinsi Lampung.

    Aspirasi tersebut berasal dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mengenai peningkatan guru honorer menjadi ASN yang sedang dalam revisi oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah RI terkait dengan Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Inilah sebagai bentuk aspirasi yang kami dengar dan sebagai kelanjutan serta komunikasi kami dengan Komisi II DPR RI dan aksi guru-guru swasta pada tanggal 02 Maret 2018 lalu,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal saat menerima audensi PGSI di ruang kerjanya, Selasa (23/04/2018).

    Menurutnya, audensi itu sebagai bentuk silaturahmi dalam menjalin hubungan kerjasama bersama jajaran  PGSI asal wilayah Lampung.

    “Mereka berasal dari rekan-rekan para guru swasta asal wilayah Lampung tergabung dalam PGSI dengan maksud memohon  dukungan dan masukannya dari DPRD,” kata dia.

    Meski demikian, dikatakan Dedi, berharap para guru-guru swasta itu harus  terakomodir dalam UU ASN,  agar negara tidak mengkhianati tujuan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.

    “Yangmana terdapat juga didalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2 juga menyebutkan Pendidikan adalah tanggung  jawab Negara,” ucapnya.

    Yang sebelumnya tambah Dedi, mereka (PGSI, red) merencanakan pertemuan dalam bentuk silaturahmi akbar para guru swasta se-Provinsi Lampung dengan direncanakan pada tanggal 30 April 2018 mendatang.

    “Untuk waktu dan tempat mengikuti agenda yang akan disesuaikan dengan kegiatan DPRD Provinsi Lampung,” tutupnya.  (hr/din/red