Tag: Bandar Lampung

  • Nunik : Memaknai Kartini Wanita Harus Berperan untuk Bangsa dalam Segala Bidang

    Nunik : Memaknai Kartini Wanita Harus Berperan untuk Bangsa dalam Segala Bidang

    Bandarlampung (SL) – Kartini zaman sekarang harus dapat masuk dalam ruang-ruang strategis pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Chusnunia dalam menanggapi makna Kartini Jumat, 20 April 2018.

    “Bicara Hari Kartini tentunya sebenarnya berarti tidak istimewa hari ini, memperingati hari kartini tentu suatu yang istimewa tapi diperingati tidak perlu berlebihan juga,” ucap calon wakil gubernur Lampung ini.

    Dengan perubahan zaman dan perkembangan tentu berbeda, sambungnya.

    “Dalam arti, misalkan dengan kaitannya akses pendidikan, misalkan hari ini sudah jauh lebih terbuka. Dimana perempuan punya akses yang sama dan punya hak sama, sudah terpenuhi lah (pendidikan, ed) aku rasa, hanya mungkin diaspek lain itu yang masih perlu diperjuangkan,” kata Nunik biasa dia disapa.

    Menurutnya, bagaimana perempuan-perempuan bisa berperan. “Dalam konteks yang saya jalani hari ini dalam hal pembangunan, perempuan belum banyak punya ruang yang setara dengan laki-laki dalam hal mengisi pembangunan di Indonesia di bangsa ini, dalam ruang-ruang strategis tentunya. Nah ini yang masih diperjuangkan,” bebernya.

    Keikutsertaan perempuan, kata Nunik, dalam politik sudah ada.

    “Afirmasi action perempuan dibidang politik sudah ada. Tapi itu masih harus betul-betul, belum maksimal, masih harus dimaksimalkan. Sebenarnya semuanya tergantung dari keniatan, butuh political will dari semua pihak, dari perempuannya sendiri maupun semua pihak,” paparnya.

    Dari bidang kesehatan, lanjut Nunik, akses perempuan terhadap layanan kesehatan hari ini tentu sudah bagus tetapi harus maksimal lagi. “Kematian ibu melahirkan dan balita menjadi ukuran yang jelas masih harus lebih bekerja keras. Tentu kita tidak menyalahkan siapapun tetapi ini menjadi PR, perjuangan Kartini untuk perempuan Indonesia masih menyisakan PR harus diperjuangkan,” tuturnya.

    Nunik menerangkan berbagai hak dasar manusia dalam hal ini HAM dan itu juga dimiliki perempuan.

    “Dan itu yang harus dimiliki, yang sama untuk perempuan Indonesia. Kita berharap perempuan Indonesia mampu disemua bidang di pengetahuan, semua ruang. Perempuan bisa berkarya disemua tempat dan jangan hanya menjadi yang dibelakang. Termasuk kita berharap perempuan semakin mengisi ruang-ruang strategis di pembangunan Indonesia. Baik pembangunannya secara fisik maupun ruang-ruang pembangunan nonfisiknya,” jelasnya.

    Bicara Kartini Lampung, Nunik menuturkan saat ini sudah banyak perempuan yang ikut berperan dalam pembangunan.

    “Bersyukur Lampung mulai ada pimpinan-pimpinan daerahnya perempuan. Saya bersyukur bisa mewujudkan adanya pemimpin daerah perempuan di Lampung sebagai kepala daerah. Ada juga Mba Winarti, DPR RI banyak perempuan. Dulu sedikit sekali sekarang sudah mulai banyak,” imbuhnya.

    Bupati Lampung Timur nonaktif ini menyampaikan bahwa tinggal bagaimana memaksimalkan dari fungsinya yang harus konkrit dan nyata terhadap pembelaan terhadap perempuan.

    “Melanjutkan Kartini, perempuan Indonesia sebagai keluarga memegang peranan penting.Perempuan sebagai keluarga mendidik anak dan bisa menjadi harapan bangsa ini. Itu merupakan luar biasa.
    Artinya ada dipundak perempuan-perempuan seluruh Lampung. Bagaimana di keluarga menyiapkan generasi penerus,” tandasnya. (rel)

  • Bappeda Adakan FGD Kelompok Kerja 4 Pilar Bulan Mei 2018

    Bappeda Adakan FGD Kelompok Kerja 4 Pilar Bulan Mei 2018

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan Focus Group Dicsussion (FGD) yang bakal diikuti kelompok kerja (Pokja) 4 pilar dari Program TPB/SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goals) pada bulan Mei 2018 mendatang. Hal itu terungkap dalam rapat optimalisasi dan percepatan TPB/SDGs Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Jum’at (20/4/2018).

    “Rapat ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat dan mengoptimalisasi TPB/SDGs di Provinsi Lampung hingga 2019. Untuk itu, kita harus memprioritaskan dari 17 tujuan yang ada sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah kita,” jelas Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat membuka rapat tersebut.

    Taufik Hidayat menjelaskan implementasi agenda TPB/SDGs di tingkat nasional telah diadaptasi melalui peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 tujuan 92 target dan 209 indikator, yang merupakan hasil penyesuaian agenda SDGs/TPB dengan indikator pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019.

    “Tahapan implementasi TPB/SDGs di Provinsi Lampung sudah dimulai tahun 2017, tepatnya setelah diterbitkannya Perpres 59/2017. Lampung telah membentuk tim koordinasi daerah TPB tahun 2017-2019,” jelasnya. Selain membahas perumusan prioritas tujuan (goals) TPB/SDGs 2017-2019, jelas Taufik, rapat juga membahas persiapan FGD kelompok kerja (Pokja) 4 pilar TPB dan rencana penetapan kawasan pilot project TPB.

    Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampun Fitrianita Damhuri menjelaskan persiapan FGD kelompok kerja (Pokja) 4 pilar TPB dan rencana penetapan kawasan pilot project TPB. Empat pilar yang dimaksud: Pemerintah, Perguruan Tinggi, Kalangan Dunia Usaha dan Filantropi serta media massa dan organisasi kemasyarakatan.
    “Terdapat 12 tujuan pembangunan yang diprioritaskan dari 17 pembangunan pada empat pilar pembangunan di Provinsi Lampung. Ke-17 tujuan tersebut tetap dilaksanakan. Namun ada yang diprioritaskan karena itu kebutuhan Provinsi Lampung saat ini,” jelas Fitriani.

    Terkait persiapan FGD Pokja 4 pilar TPB, jelas Fitriani, akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2018 dengan metode pembahasan masing-masing pilar. Mereka akan melakukan pengisian matrik Form I (penetapan tujuan, target, dan indikator TPB Daerah). “Hasil F VCR pokja akan ditindaklanjuti dengan penyebaran dan pengisian matrik form II dan form III,” ujarnya.

    Ia menjelaskan rencana penetapan kawasan pilot project TPB merupakan kawasan/desa sasaran percepatan pembangunan yang bentuk intervensi program/kegiatannya mencerminkan koordinasi 4 (empat) pilar TPB, yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan tatakelola. (Humas Prov)

  • Parabola Dimeriahkan Atribut Budaya Lampung

    Parabola Dimeriahkan Atribut Budaya Lampung

    Bandarlampung (SL) – Parade budaya dalam rangka menyongsong pemilihan umum serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandarlampung dimeriahkan atribut budaya Lampung

    Parade Budaya Orang Lampung (Parabola) di Kantor KPU Bandaralampung, Sabtu (21/4) itu dihadiri Plt Walikota Bandar Lampung, Yusuf Kohar.

    Parade budaya tersebut, melibatkan 16 partai peserta pemilu, penyelenggara pemilu, organisasi kepemudaan,dan organisasi masyarakat.

    Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri, menyatakan Parabola yang diselenggarakan pihaknya merupakan intruksi dari KPU pusat. “Kegiatan ini merupakan instruksi KPU pusat. KPU se-Indonesia diminta mengadakan kegiatan budaya yang menyajikan budaya yang ada di daerah setempat. Kegiatan ini untuk menyongong satu tahun pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 nanti” jelas Fauzi Heri.

    Denga .engenakan aneka pakaian adat, para peserta Parabola tampak gembira mengikuti kegiatan langka ini. Peserta pawai budaya berjalan dari halaman kantor PU menuju kantor KPU kota Bandarlampung. Parade budaya ini dimulai dengan tampilnya atraksi silat oleh perguruan silat Tapak Suci dari UKM Silat UIN Raden Intan.

    Hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas (Plt) Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar diplot untuk membuka secara resmi parabola. Pembukaan itu ditandai dengan disibaknya kain putih oleh Yusuf Kohar.

    Selanjutnya, rombongan pawai budaya mulai berjalan. Dimulai oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disusul partai Gerindra dan partai–partai lainnya sesuai nomor urut partai peserta pemilu.

    Para peserta pawai budaya diberi kesempatan untuk melakukan yel–yel atau menyanyikan mars partai mereka di depan panggung kehormatan.

    Ikut dalam pula dalam acara pawai budaya para PPK dan PPS atau penyelenggara ad hock dari enam daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kota Bandarlampung.

  • Diduga Peras Kepala SMK Ketua LSM Pendidikan di OTT

    Diduga Peras Kepala SMK Ketua LSM Pendidikan di OTT

    Bandarlampung (SL) – Ketua LSM Peduli Pendidikan dan Pembangunan, Denny Fitriawan (49), terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polresta Bandar Lampung, karena memeras kepala SMK Negeri 1 Kota Bandar Lampung. Sabtu (21/4),

    Deni ditangkap dengan barang bukti uang tunai RP12 juta, separuh dari kesepakan yang di minta pelaku kepada Kepala SMK, yang dituduh melakukan korupsi dana Bos. Deni kini mendekam disel Polresta Bandarlampung.

    Informasi di Polresta Bandar Lampung menyebutkan. Deni  ditangkap aparat Polresta Bandar Lampung di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Antasari, pukul 12.30 WIB.

    Saat melakukan transaksi bersama Mohammad Edy Harjito, Kepala SMK Negeri 1 Bandar Lampung, yang berjanji menyerahkan dana Rp12 juta dari total Rp24 juta yang dijanjikan.

    Kepada wartawan Edy menceritakan permintaan uang itu bermula dari ancaman Deni yang ingin membongkar kasus penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

    “Saya mau didemo dan dituduh koruptor. Insha Allah saya amanah, karena saya sudah rapatkan semua penggunaan dana dengan orang tua murid melalui Komite Sekolah,” kata Edy Harjito, dilangsir Lampungpro.com.

    Informasi dugaan pemerasan itu terdengar salah satu anggota Komite Sekolah, yang kemudian melapor ke Polresta Bandar Lampung. Siasat pun diatur. Polisi meminta Edy menuruti permintaan tersebut dan membuntutinya. Tak lama setelah keduanya bertemu dan Edy menyerahkan dana Rp12 juta. Setelah uang diterima, TIM Buser Polresta Bandar Lampung, meringkus Deni dan barang bukti. Deni tak berkutik lalu digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung, untuk pemeriksaan.

    “Proses berita acara pemeriksaan, selesai pukul 18.30 tadi, semua saksi juga sudah diperiksa,” kata Edy Harjito yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Bandar Lampung. (pro/nt/jun)

  • Konsolidasi Sahabat Herman HN : Masyarakat Tanggamus Ingin Berobat dan Sekolah Gratis

    Konsolidasi Sahabat Herman HN : Masyarakat Tanggamus Ingin Berobat dan Sekolah Gratis

    Tanggamus (SL) – Tim relawan Sahabat Herman HN terus berkeliling Lampung mensosialisasikan pasangan calon (paslon) Gubernur Lampung nomor urut 2. Siang tadi (21/4), Sahabat Herman HN berkonsolidasi di Cukuh Balak, Tanggamus.

    Dalam konsolidasi, Rakhmat Husein DC, juru bicara (jubir) Herman HN, mengatakan paslon Gubernur yang diusungnya berkomitmen untuk memberikan sekolah dan berobat gratis hingga ke pelosok desa di Tanggamus. Ia menambahkan, tak hanya berobat dan sekolah gratis yang akan diberikan kepada masyarakat sama dengan yang ada di Bandar Lampung.

    “Anak-anak bapak-ibu akan sekolah gratis di sekolah negeri terdekat tanpa tes. Berobat gratis, cukup tunjukan KK dan KTP di seluruh rumah sakit.” tegas Rakhmat Husein DC.

    Dalam dialog, Rasmin (32), warga Cukuh Balak, menanyakan bentuk program berobat gratis bagi masyarakat Tanggamus yang berada di pelosok, jauh dari kota.

    “Saya berharap Pak Herman HN juga memberikan berobat gratis hingga ke pelosok desa”, harap Rasmin.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Kusno Hendratno, Koordinator Sahabat Herman HN, menjelaskan, paslon Gubernur nomor urut 2 akan menyiapkan bus rumahsakit keliling. Rumahsakit keliling ini juga akan melayani masyarakat Cukuh Balak, Tanggamus.

    “Ada 25 bus rumahsakit keliling yang disiapkan Herman HN – Sutono, dilengkapi dengan satu dokter, dua bidan dan empat perawat. Maka, bapak-ibu jangan ragu lagi untuk coblos nomor 2 pada 27 juni 2018 nanti.” ujar Kusno.

  • Plt. Walikota Apresiasi kegiatan Parabola

    Plt. Walikota Apresiasi kegiatan Parabola

    Bandarlampung (SL) – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Pawai Budaya Orang Lampung (Parabola) yang diselenggarakan oleh KPU Bandarlampung, Sabtu pagi (21/4/2018).

    Menurutnya, kegiatan ini bisa kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya budaya dan menjadi orang yang bebudaya.

    “Saya senang dengan acara parade budaya ini, sebab orang yang berbudaya pastinya akan beritingkah laku dan ngomongnya juga baik,” kata Yusuf Kohar.

    Yusuf Kohar  juga mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya masing – masing sesuai dengan aturan.

    “Supaya pemilu tahun depan berjalan dengan baik, saya minta kepada KPU untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan. Kemudian kepada Bawaslu jadilah wasit yang adil,” ujar Yusuf Kohar.

    Sementara itu Ketua KPU Kota Bandarlampung, Fauzi Heri, mengajak peserta pemilu untuk menolak politik uang.

    “Yang jadi musuh utama pemilu adalah politik uang (money politic). Dikesempatan ini saya mengajak pimpinan partai dan kadernya untuk mendeklarasikan tolak money poltik” ajak Fauzi Heri.

    Menurut Heri,Parabola bertujuan mengajak calon – calon legislatif yang nantinya duduk di kursi dewan untuk lebih peduli dengan budaya Lampung.

    “Kebudayaan yang menjadi jati diri kita itu harus dilestarikan.Kami mengajak paa caleg peduli terhadap kebudayaan,” katanya.

  • Kecam Rakata Institut, Wartawan Lampung Bersatu akan Gelar Demo

    Kecam Rakata Institut, Wartawan Lampung Bersatu akan Gelar Demo

    Bandarlampung (SL) – Ratusan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Lampung Peduli Demokrasi berencana akan menggelar aksi demontrasi pada Senin (23/4/2018) mendatang.

    Aksi demo tersebut bertujuan untuk menuntut Direktur Rakata Institut Eko Kuswanto mencabut pernyataannya karena telah melakukan pelecehan terhadap profesi wartawan melalui media sosial (facebook).

    Koordinator Lapangan, Bowo mengatakan, rencana demonstrasi ini merupakan buntut dari rilis hasil survei yang dilakukan Rakata Institut beberapa waktu lalu.

    “Rencana Senin (23/4) kami (wartawan) akan demo besar besaran mengecam pernyataan Direktur Rakata Institut Eko Kuswanto,” ujar Bowo, Jumat (20/4/2018).

    Rencananya, lanjut Bowo, aksi demonstrasi itu akan digelar dengan titik kumpul di Bundaran Gajah dan menuju Polda Lampung.

    “Tuntutan kami (wartawan) memdesak Polda Lampung untuk memproses secara hukum berdasarkan UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Pers yang dilakukan oleh Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto karena telah melakukan penghinaan, pelecehan, dan merendahkan martabat media massa dan wartawan melalui media sosial (Facebook),” terangnya.

    Untuk itu, tambah Bowo, seluruh wartawan di Lampung agar merapatkan barisan dan bersatu supaya tidak ada lagi pelecehan profesi wartawan.

    “Apa yang disampaikan Direktur Rakata ini sudah keterlaluan. Karena sudah menuduh wartawan dan media di Lampung tidak berintegritas,” ungkapnya.

    Dilanjutkannya, nantinya dalam aksi demontrasi itu, akan dihadiri para pimpinan organisasi profesi, para pemimpin redaksi media cetak, elektronik dan media online.

    “Estimasi massa wartawan yang akan turun demo, 250-+ massa. Seluruh pimpinan wartawan akan mengawal aksi tersebut,” ucapnya. (*)

  • Makna Hari Kartini Menurut Cawagub Nomor Urut Tiga

    Makna Hari Kartini Menurut Cawagub Nomor Urut Tiga

    Bandarlampung (SL) – Kartini zaman sekarang harus dapat masuk dalam ruang-ruang strategis pembangunan bangsa

    Hal ini disampaikan oleh Chusnunia dalam menanggapi makna Kartini Jumat, 20 April 2018.

    “Bicara Hari Kartini tentunya sebenarnya berarti tidak istimewa hari ini, memperingati hari kartini tentu suatu yang istimewa tapi diperingati tidak perlu berlebihan juga,” ucap calon wakil gubernur Lampung ini.

    Dengan perubahan zaman dan perkembangan tentu berbeda, sambungnya.

    “Dalam arti, misalkan dengan kaitannya akses pendidikan, misalkan hari ini sudah jauh lebih terbuka. Dimana perempuan punya akses yang sama dan punya hak sama, sudah terpenuhi lah (pendidikan, ed) aku rasa, hanya mungkin diaspek lain itu yang masih perlu diperjuangkan,” kata Nunik biasa dia disapa.

    Menurutnya, bagaimana perempuan-perempuan bisa berperan. “Dalam konteks yang saya jalani hari ini dalam hal pembangunan, perempuan belum banyak punya ruang yang setara dengan laki-laki dalam hal mengisi pembangunan di Indonesia di bangsa ini, dalam ruang-ruang strategis tentunya. Nah ini yang masih diperjuangkan,” bebernya.

    Keikutsertaan perempuan, kata Nunik, dalam politik sudah ada.

    “Afirmasi action perempuan dibidang politik sudah ada. Tapi itu masih harus betul-betul, belum maksimal, masih harus dimaksimalkan. Sebenarnya semuanya tergantung dari keniatan, butuh political will dari semua pihak, dari perempuannya sendiri maupun semua pihak,” paparnya.

    Dari bidang kesehatan, lanjut Nunik, akses perempuan terhadap layanan kesehatan hari ini tentu sudah bagus tetapi harus maksimal lagi.

    “Kematian ibu melahirkan dan balita menjadi ukuran yang jelas masih harus lebih bekerja keras. Tentu kita tidak menyalahkan siapapun tetapi ini menjadi PR, perjuangan Kartini untuk perempuan Indonesia masih menyisakan PR harus diperjuangkan,” tuturnya.

    Nunik menerangkan berbagai hak dasar manusia dalam hal ini HAM dan itu juga dimiliki perempuan.

    “Dan itu yang harus dimiliki, yang sama untuk perempuan Indonesia. Kita berharap perempuan Indonesia mampu disemua bidang di pengetahuan, semua ruang. Perempuan bisa berkarya disemua tempat dan jangan hanya menjadi yang dibelakang. Termasuk kita berharap perempuan semakin mengisi ruang-ruang strategis di pembangunan Indonesia. Baik pembangunannya secara fisik maupun ruang-ruang pembangunan nonfisiknya,” jelasnya.

    Bicara Kartini Lampung, Nunik menuturkan saat ini sudah banyak perempuan yang ikut berperan dalam pembangunan.

    “Bersyukur Lampung mulai ada pimpinan-pimpinan daerahnya perempuan. Saya bersyukur bisa mewujudkan adanya pemimpin daerah perempuan di Lampung sebagai kepala daerah. Ada juga Mba Winarti, DPR RI banyak perempuan. Dulu sedikit sekali sekarang sudah mulai banyak,” imbuhnya.

    Bupati Lampung Timur nonaktif ini menyampaikan bahwa tinggal bagaimana memaksimalkan dari fungsinya yang harus konkrit dan nyata terhadap pembelaan terhadap perempuan.

    “Melanjutkan Kartini, perempuan Indonesia sebagai keluarga memegang peranan penting. Perempuan sebagai keluarga mendidik anak dan bisa menjadi harapan bangsa ini. Itu merupakan luar biasa. Artinya ada dipundak perempuan-perempuan seluruh Lampung. Bagaimana di keluarga menyiapkan generasi penerus,” tandasnya. (rel)

  • Direktur Rakata Institute Di Periksa Bawaslu Lampung

    Direktur Rakata Institute Di Periksa Bawaslu Lampung

    Bandarlampung (SL) – Direktur Rakata Institute, Eko Kuswanto, menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung selama 1 jam dengan dicecar sekitar 20 pertanyaan.

    Dalam pemanggilan itu, Bawaslu menanyakan beberapa point terhadap pihak terlapor dalam hal ini Rakata institute terkait adanya laporan dari Jaringan Aspirasi Pemuda Republik Indonesia (JAPRI) beberapa waktu lalu.

    Misalnya saja, terkait status Eko Kuswanto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

    “Eko mengakui bahwa dirinya berstatus ASN di UIN,” kata Komisioner Bawaslu Lampung, Adek Asyari, Jumat (20/4)

    Kemudian, pihaknya juga menanyakan perihal metodologi yang digunakan Rakata hingga asal sumber dana dalam melakukan survei untuk paslon Gubernur – Wakil Gubernur Lampung periode 2019 -2024.

    “Apakah yang bersangkutan menerima dari paslon sehingga diindikasi adanya ketidaknetralan. Apa metodologinya melenceng sehingga menguntungkan salah satu paslon,” kata Adek.

    Namun, lanjut Adek, Bawaslu masih membutuhkan informasi atau keterangan dari pihak lain termaksud dari pelapor maupun saksi untuk menambah informasi ini sehingga dalam jangka waktu tiga plus dua bisa diputuskan.

    “Insya Allah dalam waktu 3 plus 2 hari hasil kajian ini sudah bisa diputuskan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Direktur Rakata Institute, Eko Kuswanto memenuhi pemanggilan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung pukul 16.45 WIB, Jumat (20/4) dan baru bisa diwawancarai media sekitar pukul 18.10 WIB.

    Pada kesempatan itu Eko mengenakan baju batik bermotif dengan celana dasar hitam dan sepatu pantopel.

    Dosen UIN Lampung ini datang bersama dua orang rekan mengendarai kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi BE 2425 YT

  • Ratusan Masa FSBKU-KSN Unjukrasa di Kantor Gubernur Lampung

    Ratusan Masa FSBKU-KSN Unjukrasa di Kantor Gubernur Lampung

    Bandar Lampung (SL) – Seratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU-KSN) wilayah Lampung mendatangi Kantor Gubernur, Jumat (20/4). Mereka berunjuk rasa dan berorasi terkait buruh yang masih mengalami penindasan oleh perushaan maupun instansi yang memperkerjakanya.

    Korlap aksi Sapri, mengatakan bahwa hak buruh tidak terbatas pada kebutuhan normatif dalan bentuk upah, namun hak sebagai warga negara dalam jaminan terpenuhi pendidikan dan kesehatan.

    “Untuk menuju Mayday 2018,  kami yang tergabung dalam aksi Pra Mayday, baik buruh, mahasiswa dan masyarakat yang menjadi korban penindasan sistem imperealis-kapitalis di bawah rezim Jokowi-JK menyatakan sikap untuk Bagun Persatuan Gerakan Buruh, Lawan Sistem Imperealisme-Kapitalisme di Bawah Rezim Jokowi-JK, Wujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera,” kata Sapri saat berorasi.

    Ratusan massa ini juga menuntut agar mencabut PP. No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan UU No 02 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Selain itu, mereka menuntut untuk menghapuskan sistem kerja kontrak dan outshourching, melawan politik upah murah, menolak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan TPP (Trans Pacific Partnership), serta mewujudkan reformasi Agraria Sejati.

    Massa membentangkan spanduk dan poster, juga atas nama masyarakat di beberapa daerah di Lampung. Rombangan aksi berorasi dan dikawal petugas kepoliaian dan sat Pol PP Provinsi Lampung. Perwakilan unjukrasa diterima pejabat pemprov Lampung untuk didengar aspurasinya. (nik/*)