Tag: Bandar Lampung

Sejumlah Jabatan Tak Bertuan Pemprov Lampung Gelar Lelang Jabatan

Bandarlampung (SL) – Pj.s Gubernur, Didik Suprayitno mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung akan segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi pejabat yang kosong.

Diketahui, ada sejumlah jabatan di Pemprov Lampung yang masih tak bertuan. Salah satunya, adalah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang kosong usai pejabat sebelumnya, Adeham meninggal dunia.

Masih ada juga sejumlah jabatan lain seperti, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala BKD, Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, epala Biro Administrasi Pembangunan, dan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman. Jabatan tersebut, hingga kini diisi oleh Plt.

“Kami sudah rapat bersama dengan Sekda Provinsi Hamartoni Ahadis dan juga Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna membahas pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemprov Lampung,” katanya di Balai Keratun, Senin (16/4).

Untuk pengisian jabatan eselon II, sebagai Pj, Didik harus memperoleh persetujuan dari Kemendagri sebelum melantik. Kendati demikan, untuk pos pejabat eselon III dan IV bila dilakukan langsung oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Lampung

“Harus minta izin dulu kepada menteri. Nanti bersurat dulu, setelah dapat jawaban baru dilakukan. Kalau untuk eselon II dan IV itu cukup dengan baperjakat. Eselon II itu akan kami gelar lelang jabatan,” katanya.

17 April 2018
Tujuh Bulan 333 Bocah Nikah Muda Di Sulsel Pengamat Sebut Pemerintah “Lalai”

Jakarta (SL) – Berita menghebohkan terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni pernikahan anak di bawah umur yakni 15 dan 14 tahun. Dalam 7 bulan di Sulsel telah terjadi 333 pernikahan dini anak dibawah umur.

Menurut peneliti kebijakan publik Indonesian Public Institute (IPI) Dr Jerry Massie Ph.D ini tentu saja melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 bahkan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan.

Belum lagi ujarnya, dari aspek kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Sejauh ini kata Jerry, pernikahan dini menurut riset UGM tahun 2016 yakni 26 persen.

Jerry menambahkan dampak nikah dini yakni rentan perceraian, belum bisa menafkahi, tidak bisa bekerja harus di atas 17 tahun, rentan kena kanker rahim, belum dewasa, belum bisa beradaptasi di lingkungan. Saat ini Indonesia menempati peringkat 37 di dunia terkait pernikahan dini. “Pemerintah jangan diam kan sudah diputuskan MK tentang pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan,” tutur dia.

Untuk itu tegas Jerry, pemerintah mengambil langkah tegas khususnya Departemen Agama. Jangan hanya melihat satu Undang-undang maupun regulasi, tapi secara keseluruhan.

Lanjut kata dia, mau jadi apa generasi kita ke depan kalau pemerintah lemah soal pernikahan dini. “Presiden harus tegas dan jika menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam skandal pernikahan dini jangan-jangan segan-segan menghukum. Fiat justitia fuat coelum (hukum harus ditegakan sekalipun langit runtuh),” ujar dia.

Bagaimana menikah muda dirinya saja belum bisa dipenuhi sandang, pangan dan papan ini mau anak orang lain. Negeri kita suka melabrak dan menubruk undang-undang. UU seakan mandul dan tak bertaji. Sampai pernikahan pun dipolitisasi.

Parahnya lagi katanya, pernikahan dini Indonesia berada di peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Bahkan menurut survei 5 provinsi berada dibatas 30 persen. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.

“Diperkirakan tahun 2030 jumlah itu diperkirakan bisa naik menjadi tiga juta orang,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Sementara bagi perempuan menikah di usia 16 tahun kata dia, berpotensi melanggar atau tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan UU 23 Tahun 2002, dan hasil revisi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (rls)

17 April 2018
Pjs Gubernur Targetkan Pemprov Lampung Raih WTP Ke 4 Kali

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 (empat) kali berturut-turut. Hal itu disampaikan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat menerima audiensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Kerja Gubernur Lampung, Senin (16/4/2018).

“Sebelumnya Pemprov Lampung sudah meraih WTP tiga kali berturut-turut yakni pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk itu, Pemprov Lampung akan berupaya untuk meraih predikat WTP untuk keempat kalinya,” kata Didik.
Untuk meraih predikat WTP kembali, jelas Didik, berbagai hal tentu harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan laporan yang berhubungan dengan aset. “Aset merupakan hal yang harus diperhatikan. Aset juga harus terdapat berita acara serah terima dan pencatatan. Jangan sampai ada suatu pencatatan yang berbeda,” jelas Didik.

Selain itu, Didik juga menyampaikan terimakasih untuk sosialisasi masalah tunjangan penghasilan yang berhubungan dengan finger print. “Untuk pertama kalinya tentu terdapat suatu permasalahan, namun kita terus berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki ke depannya. Kalau ada bukti ketidakhadiran, maka itu dapat ditoleransi. Untuk itu, perlu pertimbangan dan penertiban antara finger print dan kinerja,” jelasnya.

Didik berharap bimbingan dari BPK agar Provinsi Lampung mampu memperoleh WTP kembali. “Kalau pun ada suatu kekurangan, mohon untuk disampaikan,” harap Didik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Sunarto menjelaskan pemeriksaan ini merupakan hal rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. “Pemeriksaan ini dilaksanakan sejak hari Selasa kemarin, dan akan dilaksanakan selama 35 hari. Kami berharap pemeriksaaan ini dapat selesai sepekan sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri,” jelas Sunarto.

Ia menyampaikan ucapan syukur, karena Pemprov Lampung mampu meraih Predikat WTP 3 kali berturut-turut. “Alhamdulillah Pemprov Lampung meraih Predikat WTP 3 kali berturut-turut. Dan saya berharap Lampung mampu meraihnya untuk keempat kalinya dan tentunya tidak mengalami penurunan,” harap Sunarto. Ia menjelaskan salah satu hal yang mampu menurunkan WTP di antaranya adalah masalah terkait aset.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terkait tunjangan penghasilan yang berhubungan dengan tingkat kehadiran. “Kalau ada bukti ketidakhadiran seperti izin, maka itu bukan masalah. Namun kalau tidak ada bukti, maka itu akan dilakukan pemotongan,” jelasnya.

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Syaiful Darmawan menjelaskan Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk memperbaiki finger print ke depannya. “Semua pihak terus berupaya untuk memperbaiki hal ini. Selain itu, kami juga sedang mengolah Pergub terkait tunjangan kinerja yang berhubungan dengan finger print dan kinerja,” tutur Syaiful. (Humas Prov).

17 April 2018
Sutono Hadiri Pelatihan Tim IT dan Sosmed PDI Perjuangan

Bandarlampung (SL) – Calon wakil Gubernur (cawagub) nomor urut 2, Sutono terus menghimpun dukungan dan relawan. Pagi tadi (17/4), cawagub Herman HN ini menghadiri pelatihan tim teknologi informaai (IT) dan sosial media (sosmed) partai pengusungnya PDI Perjuangan.

Dalam pelatihan di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung itu, Sutono mengatakan, era digital dan internet saat ini dapat dijadikan kekuatan kampanye. Selain itu, menurutnya, IT dan sosmed dapat meningkatkan jangkauan dan sebaran kampanye secara masif dan murah.

“Tim IT dan sosmed PDI Perjuangan itu mumpuni. Beragam hoax dan ujaran kebencian telah berhasil dituntaskan secara hukum.” kata Sutono.

Terpisah, Herman HN menilai, langkah DPD PDI Perjuangan Lampung menyiapkan tim IT dan sosmed adalah tepat. Menurutnya, internet dan sosial media sangat efektif untuk memperoleh dukungan.

“Hari ini semua sudah pegang HP, ada internetnya dan ada sosmednya. Kampanye ke masyarakat jadi lebih mudah dan murah.” kata Herman HN.

17 April 2018
Japri Laporkan Rakata Ke KPU

Bandarlampung (SL) – Jaringan Aspirasi Pemuda Republik Indonesia (JAPRI) Lampung melaporkan Rakata Institute ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil survey yang dinilai tidak netral dan menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) gubernur – wakil gubernur pada Kamis (12/4) lalu.

“Kita menilai, rilis hasil survei lembaga ini menggiring opini masyarakat, menguntungkan salah satu pasangan calon,” kata Koordinator Presidium Japri Lampung Hermawan di KPU, Senin (16/4).

Dalam pelaporan itu, ia menyatakan ada beberapa poin penting yang disampaikan, pertama bahwa Rakata Institute telah menggiring opini public dengan merilis hasil survey yang menguntungkan salah satu paslon.

Kedua, Rakata Institute disinyalir tidak menggunakan metode ilmiah sehingga pihaknya meragukan data di lapangan terkait apakah benar-benar melakukan wawancara dan bagaimana proses data yang dilakukan.

Ketiga, Hasil survey Rakata Institute diindikasi telah menguntungkan dan merugikan salah satu paslon. Keempat, Hasil survey itu telah membuat keresahan dan kegaduhan di masyarakat dan merusak citra pemilihan gubernur Lampung yang aman, tertib dan demokratis.

”Kami menduga survey yang dimaksud dibiayai oleh salah satu paslon dan disinyalir didukung oleh Koorporasi besar di Lampung,”ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU membentuk dewan etik untuk memeriksa lembaga survei tersebut. Sebab Rakata Institut dindikasi belum terdaftar sebagai lembaga survey di KPU.

“Kita mendesak KPU membentuk dewan etik untuk melakukan klarifikasi dan investigasi. Sebab, seperti pernyataan ketua KPU beberapa waktu lalu, Rakata belum terdaftar di KPU,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono akan memplenokan pelaporan itu terkait adanya dorongan dari Japri Lampung mengenai pembentukan Dewan Etik etik guna memeriksa lembaga survei tersebut.

“Insya Allah besok akan kita plenokan terkait pembentukan dewan etik yang seperti apa untuk mengklarifikasi lembaga survey itu mulai dari sumber pembiayaan dan lainnya,”ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berencana mengajak lima orang yang berasal dari berbagai lembaga hingga masyarakat untuk membentuk dewan etik tersebut.”Dari Perguruan Tinggi, Akademisi, Ahli Statistik hingga tokoh masyarakat yang pernah melakukan survey atau Quick Count,” katanya. (rls/nt)

17 April 2018
Bos Rakata Juga di Laporkan ke Bawaslu

Bandarlampung (SL) – Setelah melaporkan Rakata Institute ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jaringan Aspirasi Pemuda Republik Indonesia (JAPRI) Lampung kembali melaporkan Eko Kuswanto direktur lembaga survei ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berstatus Aparatur Sipil Negara.

Ketua JAPRI Lampung Hermawan menyampaikan bahwa pelaporan ini merupakan buntut dari hasil survei direktur Rakata Institut di Wiseman Cafe Pahoman, Bandar Lampung Kamis (12/4/2018). Alasannya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Eko Kuswanto diduga terlibat dalam politik, dengan merilis survei yang diindikasi menguntungkan salah satu paslon.

“Dalam Undang-undang no 5 Tahun 2014, tentang ASN dilarang keras terlibat dalam kegiatan politik. Sedangkan hasil rilis survei Rakata beberapa waktu lalu, kita nilai memihak kepada salah satu paslon,” kata pria yang akrab disapa Qiyai, Senin (16/4).

Hermawan yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Islam (APSI) itu menjelaskan, keterlibatan dosen Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan terlihat dari hasil survei rakata institute yang dianggap menggiring opini public dengan menempatkan elektabilitas Paslon Arinal-Nunik di nomor satu.

Selain itu, pilgub yang digelar pada 27 Juni 2018 ini diikuti oleh empat pasang calon yang telah ditetapkan oleh KPU beberapa waktu lalu. Namun dalam survey itu juga seolah hanya diikuti dua kandidat saja sedangkan lainnya dianggap tidak ada.

“Padahal dua lembaga survei sebelumnya, kita tahu bahwa elektabilitas paslon Arinal-nunik menempati posisi ke 3 jauh tertinggal di bawah paslon Herman-Sutono di urutan ke dua. Ini indikasi sebagai ASN Eko Kuswanto memihak paslon no 3,” katanya.

“Jadi kita juga meminta Bawaslu agar memperjelas metode apa yang digunakan dan siapa pembiayaanya. Karena, atas kondisi ini, kita menduga bahwa ini ada indikasi mendukung salah satu paslon,” pungkasnya

Sebelumnya komisioner Bawaslu Iskardo P Panggar menegaskan, bedasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan pilgub Lampung seluruh ASN harus bersikap netral. Tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon.

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas pria yang akrab disapa Iskardo ini.

Selain UU, kata Iskardo, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas kata dia.

Terkait keterlibatan Eko Kuswanto dalam pilgub dengan melakukan tidakan yang menguntungkan salah satu paslon. Bila ada aduan terkait dugaan keterlibatan ASN bawaslu siap proses, jika terbukti yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pemberhentian dari ASN.

“Pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi prosesnya tidak panjang seperti PP Nomor 53 tahun 2010. Lisan dulu, tertulis dua kali, ya kepanjangan. Jika ASN terbukti melanggar netralitas, sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara,” tegas Iskardo.

Sementara itu ketika dihubungi Eko Kuswanto, mengakui statusnya sebagai ASN yang ditugaskan untuk mengajar di kampus UIN Raden Intan Lampung. ia pun tidak mempermasalkan statusnya sebagai ASN melakukan riset elektabilitas paslon gubernur Lampung.

“Boleh seorang dosen melakukan riset, asalkan tidak bertentangan dengan rambu-rambu,” katanya. (rls/nt)

17 April 2018
Jahit NKRI Ala Perawat Sepeda Motor Sejarah

Tulangbawang Barat (SL) – Dua sepeda motor tua 50 cc dari Solo membelah padatnya Pulau Jawa hingga berlenggak-lenggok menghindari jalan berlubang kawasan perkebunan menuju Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung, akhir pekan lalu (14/4/2018).

Mbah Gampang dan Agustinus Candra telah merawat kendaraan buatan Eropa tahun ’60-an hingga masih mumpuni di zaman now. Mini market dan pom bensin kerap jadi tempat favorit istirahat. Mereka selalu ceria sepanjang perjalanannya.

Perjalanan yang begitu jauh dinikmati bersama suka dan dukanya. Sepeda motor rusak dalam perjalanan menjadi kenangan indah. Mereka punya teman sesama penggemar sepeda motor tua di tiap daerah. Ada yang menyempatkan silaturahmi ke sesama penggemar sepeda motor klasik.

Mereka merawat kuda besi tuanya bukan untuk gagah-gagahan tapi menghargai jejak sejarah dan persaudaraan sesama penggemar motor tua. Kedua anggota Iron Buffalo itu ditemani Dede Hardito dengan motor tua juga dan Ipung dengan Vespa lawasnya.

Bukan cuma mereka, masih ratusan lagi bikers yang datang menggendarai sepeda motor klasik berbagai merk dan cc buatan Eropa dan Amerika sebelum dan sesudah kemerdekaan RI ke acara penggemar sepeda motor klasik “Tubablaarrr” di Tulangbawang Barat.

Para penggemar sepeda motor tua itu mengendarai langsung kendaraan-kendaraan yang diantaranya warisan dari para serdadu VOC dan Sekutu. Mereka yang waktunya mepet tetap ada yang berusaha bertemu saudaranya meski terpaksa naik pesawat atau mobil.

Mereka yang berkumpul pada Tubablaarrr ada yang dari Makasar, Banjarmasin, Bali (HMT), Surabaya (Pemudis), Semarang, Djogjakarta, Solo (Iron Buffalo), Blitar, Cirebon, Bogor, Pekalongan, Cikarang, Tanggerang, Jakarta, Tangerang, Medan, Jambi, Bangka, dan daerah lainnya.

Dari MACI Depok, dipimpin ketuanya, Juli Rahardjo (Ajo), setelah mampir di Tubablaarr, rombongan melanjutkan perjalanan hingga 0 Km, Nanggroe Aceh Darusalam. Dalam perjalanan, mereka menjahit NKRI dengan saudara-saudara sesama penggemar motor tua di setiap provinsi.

Mereka terhimpun dalam Motor Antique Club Indonesia (MACI) yang lahir sejak 24 tahun lalu. Klub sepeda motor yang bersemangat merawat sepeda motor bersejarah. Lewat kegemaran yang sama, mereka menjahit NKRI tanpa membedakan suku, agama, dan ras (SARA).

Koko Ko, suaminya artis multitalenta So Imah, ikut menikmati sensasinya bermotor tua menyeberangi Selat Sunda bersama keluarga besar MACI. Lewat facebooknya, Koko Ko mengekspresikan kebahagiaan bersama teman-temannya menjahit NKRI bersama “besi tuanya.”

“Enom-tuwo, dadi siji, ora mbedakke pangkat derajat lan profesi. Senior-yunior ora dibedani. Lawas-anyar ora peduli, kumpul dadi siji, guyub rukun tansah diantepi. Ono ing keluarga besar MACI,” tulis Koko Ko di facebooknya.

Dia bersama Omes, Isa Bajay, Fery Maryadi, dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Motor Baik, klub sepeda motor klasik yang bermisi menyebarkan virus kebaikan berkendaraan sekaligus merajut NKRI dengan Merah Putih dan sepeda motor lawasnya.

MACI Lampung yang merayakan 25 tahun kelahirannya bersamaan dengan perayaan HUT ke-9 Tulangbawang Barat menggelar acara “Tubablaarrr” untuk para penggemar sepeda motor klasik di kawasan Islamic Centre, Panaragan.

Tak hanya untuk keluarga besar MACI seluruh Indonesia, Tubablaarrr juga mengajak guyup penggemar mobil klasik, (Chevrolet, Jeep Willys, VW, sepeda motor modifikasi, scooter, dan sepeda motor tua bermacam merk dan cc buatan Jepang, hingga Harley Davidson baru dari Amerika.

Empat ribuan bikers dan sepeda motor “tumplek blek” pada malam puncak Tubablaarrr, Sabtu (14/4/2018). Berbagai perlombaan, kontes sepeda motor klasik, Tari Nenemo, musik Lampung, pameran benda pusaka, safety riding, hingga door price sepeda motor Kawasaki W-175.

Di balik hobi merawat sepeda motor tua, para penggemar sepeda motor dan mobil bersejarah tanpa berkoar-koar punya cara sendiri menjahit NKRI jelang hinggar binggar politik, mulai dari Pilgub 2018, Pilpres dan Pemilihan Legislatif 2019.

Hidup para perawat sepeda motor dan mobil tua, hidup para penggemar klasikan, hidup NKRI, hidup MACI. Mari kita terus jahit Bendera Merah Putih lewat kuda besi karat dan tua dari Sabang sampai Marauke. Merdeka!

(*) Sekretaris MACI Lampung.

17 April 2018
Lampung Akan Jadi Lumbung Udang Nasional

Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung ditarget menjadi lumbung udang nasional menyusul diadakannya Proyek Strategi Lumbung Udang Nasional yang dipusatkan di Lampung. Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Industri Maritim dan Peternakan (IPMP) Muhammad Nadjikh pada Rakor Budidaya Udang Nasional tahun 2018 dengan pembahasan Pengembangan Infrastruktur dan Kepastian Hukum, Komite Ekonomi dan Industri (KEIN).

Rakor diadakan di Ruang Pearl, Sheraton Hotel Lampung pada Selasa (17/4/2018). Nadjikh menyampaikan bahwa rakor dilakukan oleh Pokja IPMP KEIN sebagai upaya menindaklanjuti perintah Presiden untuk meningkatkan devisa negara melalui peningkatan ekspor nasional dari komoditas khusus udang.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung lampung sebagai Lumbung Nasional dalam rangka mengingkatkan ekspor perikanan Indonesia dan merumuskan formulasi model kebijakan yang terintegrasi dalam mengatasi permasalhan infrastruktur dan kepastian hukum serta perijinan usaha,” ujarnya.

Sebelumnya Indonesia menempati peringkat kedua “Top Five Shrimp Exporters”. Namun kini menjadi peringkat ke empat di bawah India, Vietnam, dan Ecuador. Hal ini mendorong Pemerintah kembali menjadikan Indonesia sebagai pengekspor udang.

Besarnya potensi dan pengaruh kontribusi ekspor udang terhadap perekonomian nasional, disikapi sangat serius oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melalui kelompok kerja industri perikanan, maritim, dan peternakan (IPMP). Untuk itu, Pokja IPMP melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung sebagai representasi wilayah budidaya udang nasional. Lampung dinilai memberikan kontribusi besar terhadap suply udang nasional.

“Provinsi Lampung sudah lama dikenal sebagai salah satu sentra produksi udang indonesia. Dua perusahaan raksasa dalam budidaya udang, yakni PT Dipasena Citra Darmaja (16000 Ha) dan PT Central Proteina Prima (17.400 Ha) berdiri dan beroperasi di daerah Tulang Bawang, Lampung Timur. Sementara itu ratusan pengusaha tambak intensif prestasi di wilayah pesisir Lampung Selatan, Lampung Barat bahkan sampai di Perbatasan Provinsi Bengkulu. Ribuan petambak semi intensif prestasi dan tradisional berbudidaya tambak udang di sepanjang pesisir Lampung Timur dan Lampung Selatan,” katanya.

Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung yang diwakili Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan optimistis bahwa Lampung akan kembali mengangkat sektror Kelautan dan Perikanan Khususnya Budidaya Udang. Adapun Zona yang di tetapkan sebagai budidaya Laut yaitu Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Bandar Lampung dan Lampung Timur. “Diskusi hari ini diharapkan bisa mengatasi kendala-kendala yang terjadi di kawasan produksi udang di Provinsi Lampung. Ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita Masyarakat Provinsi Lampung. Pemprov akan terus mendorong produksi udang Lampung agar mampu menyumbang 40 persen dari produksi nasional,” jelasnya. (Humas Prov)

17 April 2018
Pj. Sekdaprov Hamartoni: Pemprov Siap Jamin Ketersediaan Pangan Bulan Puasa dan Lebaran

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung siap menjamin ketersediaan pangan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 ini. Hal itu diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Selasa (17/4/2018). “Masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersedian bahan pangan di Provinsi Lampung pada kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung yang merayakan Puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri,” ungkap Hamartoni.

Pj. Sekdaprov ini mengatakan adapun upaya yang akan dilakukan untuk menjaga ketersedian pangan dan stabilitas harga tersebut adalah dengan melakukan pemantauan kesiapan pangan di seluruh kabupaten/kota, menyelenggarakan operasi pasar dan pasar murah, memastikan penyaluran beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kualias terjaga, menjaga jangkauan harga secara konsisten, mengawasi kelancaran dan keamanan distribusi pangan antar daerah serta mencegah penurunan komoditas pangan.

“Kita juga memastikan peredaran BBM (bahan bakar minyak) dan LPG (liquefied petroleum gas) yang dilepas sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menetapkan dan menghimbau penetapan tarif angkutan mudik lebaran secara wajar,” ujar Hamartoni.

Ia juga mengatakan jika seluruh TPID kabupaten/kota mampu melakukan upaya konkrit guna menjaga inflasi tetap rendah dan terjaga termasuk harga pangan selama bulan puasa. “Pemerintah melalui Bulog dapat melakukan intervensi kapanpun dan di manapun. Pemerintah selalu siap untuk melakukan stabilasi harga,” katanya.

Hamartoni mengimbau masyarakat menyambut bulan Ramadhan dan Lebaran menghindari perilaku konsumtif karena hal ini akan berdampak stabilitas harga pangan. “Momentum bulan puasa hendaknya disikapi secara bijak, dalam berbelanja hendakanya sesuai kebutuhan, tidak berperilaku konsumtif dan mampu menahan diri,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan dalam paparannya mengatakan komoditas penyumbang inflasi komponen bergejolak (Volatile Food) periode Ramadhan terbesar dalam tiga tahun terkahir di antaranya adalah bawang putih, telur ayam ras, cabai merah dan cabai rawit.

Untuk itu, prioritas pengendalian inflasi fokus di dua periode yakni pada saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) dan pada akhir tahun. “Untuk Volatile Food harus menjadi prioritas dijaga agar selalu stabil sehingga tidak memberikan dampak lanjutan pada inflasi inti,” katanya. Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi dan pembangian kewenangan yang jelas pada seluruh anggota TPID.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Lukmansyah mengatakan akan terfokus pada 4 (empat) hal yakni pengendalian inflasi ketersedian pasokan, pengendalian inflasi pada keterjangkauan harga, pengendalian inflasi pada kelancaran distribusi dan pengendalian inflasi pada komunikasi ekspektasi.

Dalam rakor ini, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan menandatangan Program Kerja TPID Provinisi Lampung Tahun 2018 di depan seluruh peserta rakor yang berasal dari seluruh anggota TPID se Provinsi Lampung. (Humas Prov)

17 April 2018
Harlah ke-58 PMII Momentum Membangun Persatuan Bangsa

Bandarlampung (SL) – Tepat pada tanggal 17 April 2018 mendatang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah berusia 58 tahun. Organisasi yang berdiri sejak 17 April 1960 ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional maupun lokal yang turut mewarnai pembangunan bangsa. “Usia ke-58 tahun ini bukti bahwa PMII tetap eksis hingga saat ini,” kata Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Lampung Perial Darma.

Pada peringatan Hari Lahir ke-58 PMII di Tugu Adipura, Minggu (15/4/2018) malam ini, Perial menuturkan, kader PMII harus menjadi garda terdepan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “PMII sudah terbukti selama 58 tahun,” kata pria yang kerap disapa Al ini.

Bertajuk ‘Doa Bersama untuk Keutuhan Bangsa’, Al ingin PMII berperan aktif memajukan bangsa Indonesia. Ketua PKC PMII Lampung asal Kotabumi ini berharap, PMII menjadi pemimpin bagi mahasiswa dan masyarakat untuk bahu-membahu memajukan bumi Nusantara. “Pioner-pioner perubahan harus lahir dari PMII,” kata Al dihadapan ribuan kader PMII se-Lampung.

Sementara, Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Lampung Noverisman Subing berharap seluruh kader PMII mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun politik seperti ini, Noverisman ingin kader PMII mengajak masyarakat untuk tidak abstain dalam pencoblosan. “Soal pilihan, sesuai hati nurani saja,” kata anggota DPRD Lampung ini.

Pada momen ini, Noverisman juga berharap doa bersama seluruh kader PMII se-Lampung mampu membawa kedamaian pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, serta Pemilihan Presiden. Kader PMII se-Lampung, kata Noverisman, harus menjadi penerus generasi bangsa yang baik. “Kader PMII sampai saat ini selalu membawa perubahan lebih baik terhadap bangsa,” kata dia.

Pada acara ini, dihadiri perwakilan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Pjs Gubernur Lampung, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih, Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, dan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Murbani Budi Pitono. Selain itu, tampak hadir Rektor Universitas Malahayati Dr. Muhammad Kadafi, PWNU Lampung, mantan Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, anggota DPRD Lampung Lazuardi Alwi, dan Forkopimda Lampung serta tamu undangan.

16 April 2018