Bandarlampung (SL) – Kembali terjadi sikap arogan perawat Rumah Sakit Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung, perawat melakukan pemukulan terhadap pasien yang hendak berobat, korban bernama Yansori (50) dan Istri Hayati (47) tinggal di Kopri Bandarlampung,
Kronologisnya berawal pada pukul 12.00 WIB, Selasa (27/3/2018) Yansori ingin mengantar berobat istrinya, saat di UGD pasien ditanya surat rujukan oleh perawat yang menjaga di kasir UGD, pasien mengatakan tidak ada rujukan mas, saya langsung membawa istri saya kesini, namun pihak rumah sakit meminta harus ada rujukan dari Pukesmas, “kata Yansori kepada rilislampung.id saat ditemui di Mapolresta Bandarlampung, Selasa (27/3/2018)
Yansori menjelaskan kedatangan saya kesini untuk berobat mas, tolong ditangani istri saya, namun tetap saja perawat Rumah sakit mengabaikan pasien, dengan kesal Yansori membentak perawat, perawat Rumah sakit juga membentak mau Bapak apa?, terjadilah keributan semua perawat mengeroyok pasien, Baju Yansori ditarik dan di cakram oleh perawat, melihat Bapaknya ribut, anak Yansori bernama Peprima (16) Wanita yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA menghampiri untuk melerai, tapi Peprima kenah pukulan. “saat ini Peprima dipisum di Rumah Sakit Bumi Waras, sedangkan istri berobat ke Rumah Sakit Adven.
Yansori melaporkan kejadian ini kekapolresta Bandarlampung. Sementara Humas RSUDAM Akmad Sapri membenarkan adanya keributan di ruang UGD RSUDAM, antara pasien dan perawat kami yang bernama Ferry,
Sapri mengatakan kejadian tersebut berawal karena pasien marah-marah dengan perawat kita (Ferry) dirumah sakit, padahal pasien sudah mau kita rawat dan akan dimasukin diruang UGD, tapi tiba-tiba pasien marah-marah, saya tidak tau penyebab pasien marah-marah.
Lanjut Sapri, saat ini kejadian ini kita bawa ke jalur hukum, karena perawat kami Ferry merasa tidak terima dengan kejadian ini, “iya kita tunggu saja keputusan dari pihak kepolisian,” tutur Sapri
Direktur Program SMRC Sirojudin Abas Dalam Konfrensi Pers di Hotel Emersia, Minggu, (25/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pasangan Calon Gubernur Lampung dan Calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research Consultant (SMRC) mengalami kenaikan signifikan dibanding calon lainnya.
Hal ini terungkap dalam Direktur Program SMRC Sirojudin Abas dalam konfrensi pers di Hotel Emersia, Minggu, 25 Maret 2018.
Menurutnya, kenaikan pasangan calon yang drastis terjadi pada pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia 6,5 – 9,2 persen. “Dari hasil survei dari bulan Oktober 2017 hingga 6-8 Maret 2018 tidak terjadi perubahan terhadap M Ridho Ficardo dan Herman HN. Arinal Djunaidi yang mengalami peningkatan tertinggi hingga 6,5-9,2 persen. Sementara dukungan Mustafa menurun,” bebernya.
Masih kata dia, semua kemungkinan masih dapat berubah karena terdapat 32 persen pemilih yang kemungkinan bisa beralih dukungan. “Survei dilakukan dengan 820 responden dan tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error 3,5 persen. Terjadi juga penurunan ketidakpuasan kinerja petahana dari 72 persen dari Oktober 2017 menjadi 66 persen sampai 8 Maret 2018,” imbuhnya.
Trend pilihan juga terjadi penurunan terhadap petahana, Herman HN, dan Mustafa. Dari hasil survei SMRC, tren pilihan terhadap Ridho turun 1,2 persen dari Oktober 2017 sampai 8 Maret 2018, Herman HN turun 0,5 persen, dan Mustafa turun 9,7 persen. Sementara Arinal Djunaidi mengalami kenaikan paling tinggi 9,2 persen atau dari awal 4 persen hingga 13,2 persen terjadi kenaikan 230 persen.
Kemudian, kesukaan terhadap calon juga pasangan Arinal Djunaidi melalui calon Wakil Gubernur Lampung Chusnunia dengan 79 persen. Nunik biasa dia disapa hanya berselisih 5 persen terhadap Herman HN yang kesukaan pemilih terhadap calonnya paling besar.
Sirojudin menerangkan hasil survei SMRC merupakan kerjasama dengan DPD Demokrat Provinsi Lampung. “Ya kalau yang biayain kan memang ada. Gimana kalau survei tidak ada yang biayain. Kita dari 2014 memang Demokrat yang biayain,” ucap pria berkacamata tersebut.
Koordinator Media Center Tim Pemenangan Arinal – Nunik, Ali Imron mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menilai hasil survei tersebut. “Kita tidak punya kapasitas untuk menilai pekerjaan dari lembaga survei tersebut. Tapi dari hasil kerja lembaga survei itu kita jadi tahu bahwa Tim Arinal – Nunik kerjanya di lapangan bagus. Buktinya dari hasil tersebut hasilnya naik paling tinggi diantara yang lain yakni 230 persen,” ujarnya.
Masih kata dia, elektabilitas Arinal – Nunik melejit dari hasil survei bulan Desember 2017 sampai Maret 2018. “Kedepan kerja-kerja tim juga akan lebih keras lagi dalam pemenangan calon,” tuturnya.
Gerakan Masyarakat Peduli Lampung (GMPL) Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran, yang datang langsung ke Posko Tim Kerja Pemenangan Arinal-Nunik di jalan Gatot Subroto No.7 Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, Senin (26/3)
Bandarlampung (SL) – Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia terus mendapatkan dukunganya jelang Pemilihan Gubernur Lampung 27 Juni 2018 mendatang.
Pasangan nomor urut 3 ini tak henti-hentinya terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik Organisasi, Komunitas, maupun Kelompok Masyarakat yang menyatakan komitmennya untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi-Chusnunia untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2019-2024 mendatang.
Dukungan kali ini datang dari Gerakan Masyarakat Peduli Lampung (GMPL) Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran, yang datang langsung ke Posko Tim Kerja Pemenangan Arinal-Nunik di jalan Gatot Subroto No.7 Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, Senin (26/3).
Kedatangan GMPL tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua Tim Kerja Pemenangan Heri Wardoyo di dampingi Politisi Partai Amanat Nasional yang juga Tim Media Center Firman Seponada, Kepala Sekretariat Tim Kerja Pemenangan Bambang Purwanto, Yusro Hendra Perbasya dan Yudha Sukarya.
Ketua GMPL Pringsewu Ustad Davit Abrory mengatakan, pihaknya telah sepakat mendukung dan siap memenangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal-Nunik dalam kontestasi Pilgub 2018.
“Kedatangan kami kesini ingin memberikan bentuk dukungan yang nyata, dan kami telah bersepakat mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga yakni Arinal Djunaidi dan Chusnunia untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung kedepan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Ustad Abrory yang datang dengan beberapa pengurus GMPL itu juga meminta arahan guna memenangkan pasangan Arinal-Nunik di daerah mereka masing-masing.
Sementara Wakil Ketua Tim Kerja Pemenangan Heri Wardoyo memberikan apresiasi setinggi tingginya karena GMPL yang sudah membulatkan tekadnya untuk mendukung dan mengambil bagian dalam memenangkan Arinal-Nunik.
“Alhamdulillah sudah ada puluhan Organisasi, Komunitas dan Kelompok Masyarakat yang datang bersilaturahmi dan menyatakan sikap siap mendukung serta memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal-Chusnunia, dan dengan adanya dukungan GMPL secara langsung, tentunya dukungan ini akan menambah kekuatan pasangan Arinal-Nunik untuk meraih kemenangan dan memimpin Provinsi Lampung kedepan,” pungkasnya. (rel)
Bandarlampung (SL) – Informasi jadwal manggung artis Via Vallen di Sai Bumi Ruwa Jurai rupanya sudah terdengar oleh fansnya, Vyanisty Lampung.
Menurut Ketua Vyanisty Lampung Rian Perdana mengaku mendapat kabar penyanyi idolanya itu akan konser pada bulan April 2018 di Lampung Selatan.
Ia berharap, hal itu bukan kabar burung karena dia dan ratusan penggemar lainnya sangat menantikan hal itu di Lampung.
“Semoga informasi yang kami terima benar, bukan hoax. Kami sangat mendambakan kehadiran mbak Via di Lampung,” ujarnya.
Jika hal itu terwujud, Vyanisty Lampung tentu sangat senang dan siap meramaikan konsernya dimanapun loaksinya. “Asalkan masih di Lampung kami pasti datang untuk meramaikan konsernya,” ujar Rian.
Menurut Rian, kabar mengenai kedatangan pelantun lagu “Sayang” itu didapat dari manajemen artis kelahiran Surabaya Jawa Timur itu beberapa waktu lalu.
“Dapat kabar dari menajemenya sih gitu mas, tapi belum pasti. Harapan kami ya benar mau konser di Lampung,” ungkapnya dikonfirmasi melalui WhatsApp, Minggu (25/3/18).
“Pokoknya kami siap meramaikan konser Via Vallen. Pengen dengar langsung lagu Sayang, Bojo Galak, Kimcil Kepolen dibawain sama mbak Via,” ujar Rian. (red)
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), Senin (26/3/18)
Bandarlampung (SL) – Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III yang diikuti sedikitnya 34 Pejabat Administrator (eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung, Senin (26/3/2018).
Dalam sambutannya, Hery mengatakan harapannya agar Diklatpim dapat menghasilkan pemimpin yang mampu mengayomi, membimbing dan mengarahkan stafnya untuk berkeinginan sama dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga lahirlah para Pemimpin yang ekspert (ahli) dan profesional.
“Sebagaimana diketahui, Diklatpim sangat penting bagi calon pejabat atau yang telah menduduki jabatan, mengingat seorang pemimpin harus memiliki bekal ilmu kepemimpinan. Bekal ilmu kepemimpinan dimaksud, diperoleh tidak hanya dibangku kuliah namun juga melalui diklat baik diklat teknis maupun diklat fungsional,” ujar Hery.
Diklatpim ini diselenggarakan mulai tanggal 26 Maret hingga 13 Juli 2018 atau selama 98 hari kerja, terdiri dari 254 jam pembelajaran atau 31 hari kerja untuk pembelajaran klasikal dan 603 Jam Pembelajaran atau 67 hari kerja untuk Pembelajaran non-klasikal.
Hery mengatakan Diklatpim merupakan salah satu instrumen pembinaan bagi aparatur dalam sebuah bingkai manajemen kepegawaian untuk meningkatkan kompetensinya.
“Diklatpim ini dilakukan sehingga menghasilkan pemimpin perubahan di instansinya agar dapat memberikan pelayanan terbaik serta dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance terutama aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi,” katanya.
Hery juga mengatakan menilik urgensi dan pentingnya sasaran diklat, maka diklat harus dipahami dan dilihat dari perspektif sebuah sistem kediklatan. Begitu juga dengan evaluasi peserta, kualitas penyelenggaraan dan kompetensi tenaga pengajar harus perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan.
“Sistem kediklatan sangat tergantung dari kualitas sarana dan prasarana, Widyaiswara/ Tenaga Pengajar yang berkualitas, penyelenggara diklat yang berorientasi pada pelayanan, kemampuan peserta diklat yang terseleksi dengan baik, IT yang menunjang dan dukungan pendanaan yang memadai,” ucapnya.
Hal tersebut bila terlaksana dengan baik maka di masa mendatang BPSDMD Provinsi Lampung akan mampu memiliki daya saing dalam konstelasi regional maupun nasional.
“Disamping itu juga mampu menghasilkan peserta diklat yang profesional yang mampu melakukan inovasi dan mengimplementasikan Proyek Perubahan Instansi. Terlebih, peserta Diklatpim Tingkat III ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan 34 peserta yang mengikuti Diklatpim tersebut berasal dari Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kesehatan.
Selanjutnya RSUD Abdoel Moeloek, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Biro Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, serta
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Fahrizal menyampaikan tujuan Diklatpim Tingkat III tersebut yakni untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan Pejabat Administrator yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepemerintahan di instansi masing-masing.
“Untuk mompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat III adalah kompetensi kepemimpinan visioner yaitu kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis, dan memimpin peningkatan kerja instansinya melalui penetapan visi dan arah kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Sedangkan kurikulum yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran Diklatpim Tingkat III, ucap Fahrizal mencakup lima tahap pembelajaran, yaitu Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi, Membangun Komitmen Bersama, Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim, Tahap Laboratorium Kepemimpinan, dan Tahap Evaluasi.
“Untuk Narasumber dan Pengajar yang akan menyampaikan materi berasal dari Lembaga Administrasi Negara RI Jakarta, Widyaiswara/Tenaga Pengajar yang te|ah mengikuti Training of Facilitators (TOF) Diklat Kepemimpinan Pola Baru, dan Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.
Pada saat Pembelajaran Klasikal Peserta wajib bermalam di Asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani dan mental sebanyak 14 Jam pembelajaran.
Pada bagian lain, Fahrizal mengatakan BPSDMD Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan-pembenahan mulai dari sarana prasarana, hingga dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta program kerja yang akan dilakukan.
“Kita terus lakukan pembedahan-pembedahan terkait infrastruktur dan sarana prasarana kita lengkapi meskipun bertahap, manajemen juga kita perbaiki, begitu juga dengan kebersihan dan juga keindahan. Menjadi tekad kita untuk selalu meningkatkan kondisi menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik dari pada hari ini,” katanya.(Humas Prov)
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
Apresiasi itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3/2018).
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Dewan terhormat atas telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Hamartoni.
Hamartoni Ahadis menjelaskan pinjaman pemerintah daerah kepada PT. SMI sebesar Rp600 miliar, ditujukan untuk membiayai pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung. “Yang terpenting adalah telah disetujuinya Perda tentang Pinjaman Daerah tersebut. Terkait pencairan dana, di pihak internal PT. SMI tentunya memiliki aturan tersendiri terkait mekanisme pencairan dana,” jelas Hamartoni.
Adapun keenam ruas jalan yang dianggarkan tersebut yakni ruas Simpang Korpri-Sukadamai sebesar Rp60 miliar, ruas Padang Cermin-Kedondong sebesar Rp160 miliar, ruas Bangunrejo-Wates Rp110 miliar, ruas Pringsewu-Pardasuka Rp50 miliar, ruas Simpang Pematang-Brabasan sebesar Rp80 miliar, dan ruas Brabasan-Wiralaga sebesar 140 miliar.
Lebih lanjut, Hamartoni menjelaskan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan ketersedian infrastruktur jalan yang handal maka kelancaran pergerakan arus transportasi darat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. “Diharapkan dengan adanya penanganan jalan Provinsi ini, pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus meningkat serta turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Untuk itu, dengan disetujuinya Raperda tersebut sebagai Perda, jelas Hamartoni, maka dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut perda tersebut, Kepala OPD pelaksana perda terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah yang diperlukan yakni melaksanakan pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung. Selain itu, melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Mendagri dan Menteri Keuangan RI setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
Pada Rapat Paripurna ini, terdapat juga laporan hasil pembahasan pantia khusus DPRD Provinsi Lampung tentang laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Pemerintah Provinsi Lampung. “Ada beberapa masukan dari hasil pembahasan tersebut. Karena itu forum ini dijadikan sebagai barometer untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan, untuk memberikan pelayanan mudahan bisnis dan investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di Lampung,” ujar Hamartoni. (Humas Prov)
Lampung Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Ta 2018 di Lapangan Apel Mako Yonif-9 Marinir, Batu Menyan, Teluk Pandan Pesawaran, Senin (26/03)
Bandarlampung (Sl) – Lampung melaksanakan Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pilkada serentak Ta 2018 di lapangan apel Mako Yonif-9 Marinir, Batu Menyan, Teluk Pandan Pesawaran, Senin (26/03).
Apel yang diambil oleh Wadan Brigif-3 Mar Letkol Marinir Sulistyo Tri Yuliarto yang mewakili Komandan Brigif-3 Mar Kolonel Mar Agung Trisnanto menyampaiakan bahwa perintah ini sudah jelas dari Dankormar kepada Brigif-3 Marinir untuk menyiapkan 1 ssy (satuan setingkat batalyon) yang terdiri dari pasukan dari Yonif-7 Mar dan yonif-9 Mar untuk melaksanakan apel gelar di lingkungn Brigif-3 mar dan di laksanakan di lapangan apel Mako Batalyon Infanteri-9 Mar.
“Tugas anda adalah melaksanakan pengamanan, saat pelaksanaan pilkada nanti tentu saja pasukan kita bukan di garda terdepan tetapi kita membantu Kepolisian dari belakang, meskipun begitu kita tetap harus persiapkan segala perlengkapan kita dengan baik. Pahami tugas kalian, bila sudah ada tugas maka akan ada perintah, perintah yang utama adalah netralitas kita, jangan sekali-kali dan mencoba-coba untuk tidak netral, tugas apapun itu nantinya yang diberikan kepada kita harus dianalisa karena kita nanti akan di BKO kan, sehingga perintah perintah tersebut harus kita analisa dulu jangan mentah-mentah kita telan, jangan sampai tugas tersebut menjerumuskan kita, kalau perintah tersebut sudah sesuai prosedur kita tidak usah takut dan kita laksanakan sesuai dengan prosedur tersebut. Tugas di atas segala dan tugas itu harus berhasil, untuk berhasil itu bagaimana, ya harus disiapkan secara baik-baik, dilatihkan dengan baik-baik peralatan maupun pribadi disiapkan baik-baik, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Turut hadir dalam apel gelar pasukan dalam rangaka pengamanan Pilkada serentak Ta. 2018 Pas Ops Brigif-3 Mar, Danyonif-7 Mar dan Danyonif-9 Mar. (red)
Rapat Bersama Pimpinan DPRD Bandar Lampung, Senin (26/3/18) (Foto/Dok/Tribunlampung)
Bandarlampung (SL)– Rencana pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan peraturan daerah tentang baca tulis Alquran terancam batal. Pasalnya pemerintah Provinsi Lampung menolak raperda dengan alasan mengancam kebhinekaan.
Asisten I Bidang Pemerintahaan Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengatakan penolakaan raperda diketahui pemerintah Kota Bandar Lampung melalui surat dari pemerintah Provinsi Lampung.
“Dari surat yang kami terima dari biro hukum pemrov, alasan penolakan karna perda ini melanggar kebhinekaan.
Tentunya pemkot akan mempertanyakan lebih detail tentang penolakan ini melalui surat resmi ke pemrov,” kata Sukarma Wijaya, dalam rapat bersama pimpinan DPRD Bandar Lampung, Senin (26/3/2018).
Sukarma menilai penolakan yang dilakukan pemrov lebih kepada ketidakcermatan dari biro hukum dalam mengkaji isi perda.
Karena di dalam perda tersebut sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan kebhinekaan.
Apalagi lanjut dia, saat pembahasaan raperda tersebut sudah melalui mekanisme dan aturan, baik konsultasi dengan kemendagri, mengundang pakar hukum, akademisi termasuk tokoh agama, dan masyarakat.
“Kalau saya lihat ini karena ketidakcermatan biro hukum mengkaji perda. Mereka harusnya melihat detail isi perda. Di dalam perda tidak ada yang melanggar Bhineka Tunggal Ika,
Contohnya di pasal itu dinyatakan bahwa peserta didik yang wajib mengikuti baca tulis quran mereka yang beragama islam, sedangkan non muslim tidak wajib,” tegas Sukarma. (*)
Kabag Kebijakan Daerah Provinsi Lampung Sulistiyowati, Senin (26/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memahami 6 bidang yang menjadi urusan absolut Pemerintah Pusat. Enam bidang tersebut adalah Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama.
“Di dalam UU No.23 2014 disebutkan dengan tegas bahwa segala aturan yang ada kaitanya dengan agama merupakan urusan absolute (mutlak), kewenangannya tidak diberikan kepada daerah,” kata Kabag Kebijakan Daerah Provinsi Lampung Sulistiyowati menanggapi pernyataan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, yang menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menolak Peraturan Daerah (Perda) baca tulis Al Quran.
Adalah salah alamat jika melempar persoalan penolakan ke Pemprov Lampung karena sudah jelas hal tersebut merupakan wewenang Pusat. Sulistiyowati menegaskan bahwa Pemprov Lampung tidak menolak Perda baca tulis Al Quran yang diajukan oleh Pemkot.
Ketidakpahaman Pemkot terhadap peraturan perundang-undangan terlihat dari urutan logis pemahaman hukum. Dalam UUD 1945 Amandeman Pasal 28 J ayat 2 disebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tunutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pada kalimat “tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”, maka selayaknya Peraturan Daerah (Perda) yang menyangkut 6 urusan absolut tersebut mematuhi UU yang berlaku, yakni UU No.23 Tahun 2014.
Dalam penjabaran pemahaman tentang hal ini, enam bidang tersebut merupakan pengecualian dari otonomi seluas-luasnya dari otonomi daerah. Dengan kata lain, enam bidang tersebut tidak menjadi urusan otonom sehingga Perda yang merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah tidak diperkenankan memuat materi keagamaan. (Humas Prov)
2 Aktor Muda Yang Asah Kemampuan Akting Lewat Campro Lampung
Bandarlampung (SL) – Kasus pembegalan yang kerap terjadi di beberapa daerah rawan di Provinsi Lampung, memang menjadi momok tersendiri bagi para pengguna jalan. Terutama mereka yang melakukan rutinitas dengan mengendarai sepeda motor atau mobil, baik siang maupun malam hari.
Dengan berbagai kejadian dari kasus pembegalan yang sempat meresahkan warga. CamPro_Lampung (CamProductions) telah merillis adegan pembegalan dengan modus dan trik yang berbeda dari para pelaku begal sebenarnya.
Percobaan pembegalan hingga penjambretan dalam film ‘GENERASI KE 7’ (De’ Beghal’s Humor) produksi tahun 2018 ini, rencananya akan diperagakan oleh M. Wijaya Paripurna (21), pemuda kelahiran Palembang, 22 Oktober 1996, Mahasiswa IAIN Metro, dengan melibatkan beberapa talent CamPro lainnya.
Cowok kece yang akrab dengan sebutan Vijay itu, berperan sebagai Bian (gembong begal) yang juga merupakan otak dari percobaan kriminal dibantu oleh Raka (pelaksana lapangan), dan Dandi sebagai pemantau. Sementara, dua rekan wanitanya bernama Seli dan Ria bertugas menjadi umpan, untuk menarik perhatian korban yang akan di begal.
Dalam adegan The Movie ‘GENERASI KE 7’ kasus pembegalan tersebut tidak mempertontonkan prilaku sadis dan arogan pada calon korban. Karena dalam cerita ini, pihak CamPro melalui buah pemiikiran kreatif Sutradara Jeffry Noviansyah, mengemas cerita sedemikian rupa.
Dengan merubah ‘image’ perbuatan jahat merugikan orang lain, menjadi kesan dan pesan moril yang dapat menghibur dalam film karya anak Lampung, sehingga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik usia tua maupun muda.
Dilain pihak, Vijay yang merupakan aktor gembong begal di film ‘GENERASI KE 7’ itu mengatakan, ia hanya menikmati step by step dari prosesnya. Karena, awalnya karakter Bian adalah orang berwatak pelupa dengan keadaan ekonomi yang cukup. Tapi, dengan adanya perubahan dalam naskah, Abian menjadi dalang dari sebuah pembegalan.
“Ya, mau gak mau apa yang dituntut dalam naskah, kita harus mendalami. Kalau dibilang cocok atau enggaknya dengan sifat pribadi, ini masih menyesuaikan. Jalani aja sesuai prosesnya, karena aku suka proses,” tukasnya.
Lain halnya dengan kehadiran Marzuki Alfian (17) cowok kelahiran Baradatu, 24 Oktober 2000, pendatang baru yang akrab disebut Zuki itu, merupakan suplay amunisi di kubu CamPro, yang berhasil mencuri perhatian sutradara untuk dijadikan aktor tambahan, berperan sebagai Gesa (sosok anak manja) dalam adegan film karya anak Lampung.
Putra keempat dari empat bersaudara, hasil buah cinta pasangan Warsudi dan Lilis Suryani, mengaku sempat merasa malu awal gabung bersama CamPro_Lampung, karena belum terbiasa dengan keadaan dan suasana baru.
“Pertama gabung di CamPro sih masih rada malu, tapi setelah tau talent serta krunya ramah dan humoris, jadi asik rasanya bisa gabung di CamPro, nambah teman, saudara dan bisa nambah pengetahuan,” ungkap si bungsu ini.
Lanjutnya, sebagai motivasi dan keinginan bergabung di CamPro_Lampung, karena ingin dikenal banyak orang, terutama masyarakat Lampung.
“Saya berharap, kedepan CamPro_Lampung terus berinovasi dalam menjaring generasi muda Lampung yang memiliki talenta dibidangnya. Sehingga, anak-anak Lampung bisa terus berkarya di dunia akting, dan mampu bersaing di kancah nasional.” Tukas Mahasiswa UIN Jurusan PGMI semester 2 ini. (*)
