Timses Pemenangan Arinal-Nunik, Riana Sari Saat Menyerukan Ajakan Untuk Dukung Paslon No Urut 3 di Kampung Jambu Permai, Sukajawa Baru, Tanjungkarang Barat, Jumat, (23/3/18)
Bandarlampung (SL) – Warga Tanjungkarang Barat berharap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia tak lupa dengan janjinya ketika terpilih.
Ida (39) warga Kampung Jambu Permai, Sukajawa Baru, Tanjungkarang Barat mengatakan bahwa Arinal Djunaidi dan Chusnunia jangan sampai lupa dengan apa yang disampaikan saat kampanye. “Harapannya mah kalau jadi jangan lupakan janjinya kepada masyarakat. Jangan lupa saja,” pintanya.
Warga lainnya, Sawiyan (48) mengakui wawasan dan pengalaman Arinal Djunaidi yang matang dibirokrat dan Chusnunia juga dalam pemerintahan. “Wawasannya sudah luas dan pengalamannya sudah luas. Matang lah,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat Kampung Jambu Permai banyak yang menjadi penggemarnya Nunik, biasa Chusnunia disapa. “Banyak masyarakatnya yang senang dengan Ibu Nunik,” ujarnya.
Riana Sari mengatakan seorang pemimpin harus tahu apa yang diinginkan rakyat dan mau dikritik. “Insyaallah dengan pengalaman Pak Arinal dibirokrat, Pak Arinal akan memperbaiki semuanya,” ucap istri dari Arinal Djunaidi ini dalam kampanye dialogis di Kampung Jambu Permai, Sukajawa Baru, Tanjungkarang Barat, Jumat, 23 Maret 2018.
Ada sembilan program utama Arinal – Nunik biasa pasangan ini disapa. Pertama yaitu Kartu Petani Berjaya, peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan pemeliharaannya, jaminan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau, peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian perlindungan anak dan pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemudahan layanan administrasi pemerintah bagi seluruh masyarakat.
“Salah satunya juga mempermudah dalam administrasi kependudukan. Kami juga akan merangkul semua majelis taklim yang ada di Provinsi Lampung. Tidak membuat majelis taklim yang baru karena berangkat dari niat yang pak Arinal tulus ingin melayani rakyat,” terangnya.
Riana mengajak kepada warga untuk memilih Arinal – Nunik pada 27 Juni 2018. “Jangan lihat kiri kanan lagi, cari aja sing ayu dewe (yang cantik sendiri, bahasa jawa), pakai jilbab hijau. Coblos nomor 3. Mantep ya buk, coblos nomor 3,” serunya. (rel)
Bandarlampung (SL) – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung kembali merombak sejumlah pejabat Polda Lampung hingga Polres dan Polsek. Mutasi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Lampung nomor ST/276/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Lampung yang ditandatangani oleh Karo SDM, Kombes Syahriful Taufik.
Nama-nama pejabat yang dirombak yaitu, AKBP R. Fidelis Purna Timoranto Kasubdit II Diteskrimsus Polda Lampung dimutasikan sebagai Pamen Ditreskrimsus Polda Lampung. Posisinya akan diisi oleh Kompol Ketut Suryana, Wakapolres Lampung Selatan sebagai PS Kasubdit II Ditkrimsus Polda Lampung.
Sedangkan posisi Ketut akan ditempati oleh Kompol Indra Novianto yang sebelumnya menjabat Kasubbagmutjab Bagbinkar RO SDM Polda Lampung. Sedangkan pengganti Indra akan diisi oleh Feria Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kanit I Subdit III Ditkrimsus Polda Lampung.
Lalu, Kompol Wahda, Kasikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Lampung akan menempati posisi sebagai Kanit I Subdit III Ditkrimusus Polda Lampung. Posisi yang ditinggalkan Wahda akan diisi oleh AKP Ery Hafri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Mataram Baru Polres Lampung Timur.
Untuk diketahui, dalam Surat Telegram Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana tersebut, terdapat 14 perwira menengah (pamen) dan perwira pertama (pama), diantaranya 1 berpangkat AKBP, 4 berpangkat Kompol, 7 berpangkat AKP, dan 2 berpangkat Iptu.
Kabid Humas Polda Lampung, membenarkan ada mutasi dan rolling dalam TR Kapolda itu.
Taruna Siaga Bencana (Tagana) Yang Tergabung Dalam Ekspedisi Gunung Anak Krakatau (GAK), Rabu (21/3/18)
Bandarlampung (SL) – Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni melepas 50 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang tergabung dalam ekspedisi Gunung Anak Krakatau (GAK), pada Rabu (21/3/2018) di Halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Rencananya Tim ekspedisi Tagana itu akan masuk ke GAK selama 3 hari. Tim akan merenungkan kembali kedasyatan bencana alam akibat erupsi Gunung Krakatau belasan abad silam. “Pada usianya yang masih relatih muda yaitu 14 tahun, Tagana Provinsi Lampung diharapkan memberikan kiprah nyata dalam penanggulangan korban bencana. Mereka bersama masyarakat selalu berada di garda terdepan baik pada saat bencana, tanggap darurat maupun disaat pasca bencana. Maka renungkanlah kekuatan bencana itu dari ekspedisi ini,” ujar Sumarju Saeni saat melepas Tagana tersebut.
Menurut Sumarju, di samping keterlibatan dalam penanggulangan korban bencana tingkat lokal (tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi). Tagana Lampung harus terlibat dalam penanggulangan bencana nasional seperti bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Bantul, Yogyakarta, erupsi Gunung Merapi di Sleman Yogyakarta, dan bencana lainnya. “Keberadaan dan eksistensi Tagana harus dapat menjawab keraguan sebagian pihak dan kini sudah menjadi front liner atau garis depan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial,” kata Sumarju.
Melalui Peraturan Menteri Sosial RI/Nomor : 28 tahun 2012/ tentang Pedoman Umum Tagana. Keberadaan Tagana, lanjut Kadis Sosial ini, kini lebih jelas eksistensi maupun pembinaan serta pengembangan tugas. Tugas pokok Tagana adalah di bidang logistik, shelter, dapur umum, pendampingan psikososial dan bahkan advokasi sosial korban bencana. “Provinsi Lampung merupakan daerah yang rawan baik bencana alam maupun bencana sosial,” tambah Sumarjiu.
Keberadaan Tagana Lampung sejak 24 Maret 2004 hingga 24 Maret 2018. Sejak itu, Tagana selalu hadir ditengah tengah korban bencana. Kini personil Tagana aktif di Provinsi Lampung sebanyak 508 orang. Untuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di lokasi rawan bencana dimana Tagana sebagai fasilitatornya telah menambah jangkauan dalam mengembangkan pendekatan Community Based Disaster Management (CBDM). KSB di Provinsi Lampung pada tahun 2017 sebanyak 17 Kampung/Desa dengan personil yang telah dilatih pada masing masing Kampung/Desa sebanyak 60 orang, sehingga keseluruhannya sebanyak 1.020 orang.
Aktivitas Tagana Lampung tidak hanya itu. Mereka bekerja sama dengan Kwarda Gerakan Pramuka dan Vertical Rescue secara membuat jembatan darurat. Hal tersebut sebagai salah satu upaya memecahkan permasalahan masyarakat terhadap akses menuju tempat sekolah maupun layanan kesehatan. “Anak anak tidak bisa masuk sekolah karena sungainya banjir. Ibu hamil menunda memeriksakan kandungannya karena sungainya banjir. Dengan dibangunnya jembatan darurat (jembatan gantung) anak anak akan rajin sekolah, masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terganggu oleh banjir,” ujar Sumarju. Pada tahun 2017 telah terbangun 8 unit jembatan sedangkan pada tahun 2018 akan terbangun sebanyak 6 unit.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Maria Tamtina mengatakan bahwa dalam rangka Ultahnya yang ke 14 Tagana Lampung menggelar beberapa kegiatan diantaranya Donor Darah yang diikuti oleh 20 orang, pemeriksaan kesehatan anggota Tagana bekerjasama dengan Yayasan Generasi Muda Peduli Lampung; Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang dan Exspedisi Gunung Anak Krakatau.
Exspedisis Gunung Anak Krakatau diikuti 50 orang anggota Tagana selama 3 hari dimaksudkan untuk merenungkan kembali kedasyatan bencana alam akubat erupsi Gunung Krakatau. “Berdasarkan data kolonial Hindia Belanda, ledakan krakatau tahun 1883 mengakibatkan hancurnya 165 desa dan 132 desa lainnya rusak berat. Awan panas dan tsunami mengakibatkan tewasnya 36.417 jiwa. Sumber lainnya menyatakan bahwa jumlah kematian bahkan mencapai 120.000 jiwa,” kata Maria (Humas Prov)
Bandarlampung (SL) – Kehadiran waria yang mengisi pentas Media Gathering Aninversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung pada Selasa (20/03/2018), atas fasilitasi Managemen Hotel Horison. Ironisnya aksi kelompok lesbian gay byseksual dan transgender (LGBT) di Lampung saat malam itu juga disaksikan banyak anak anak, yang dibawa pra undangan.
“Tiga waria itu diundang Hotel Horison,” kata Ri, salah satu wartawan yang juga tamu yang hadir, Jumat (23/03/2018).
Menurut Ri menuturkan, tiga waria itu menari dan bernyanyi di hadapan ratusan tamu undangan yang hadir, karena banyak tamu yang hadir membawa keluarganya. “Anak-anak juga banyak yang liat,” ucapnya.
Hj. Farida (48) warga Teluk Betung, yang mendengar kabar itu juga sangat menyayangkan managemen Hotel Horison yang mempertontonkan tiga waria yang mengenakan Lingerie (pakaian wanita seksi yang memikat) di kegiatan tersebut, terlebih kata dia, aksi erotis itu dipertontonkan di hadapan anak-anak. “Enggak bener Hotel Horison itu. Itu bisa merusak mental anak-anak,” katanya.
Ibu tiga anak ini mengatakan, anak-anak lebih cepat mengingat dan meniru apa yang mereka dilihat dan didengar. “Kenapa harus waria yang diundang. Kan banyak yang lebih pantas,” ujarnya.
Wanita paruh baya ini berpesan pada Hotel Horison khususnya, agar lebih bijak dalam memberikan pertunjukan atau tontonan di Bandarlampung. “Ada baiknya Hotel Horison mengundang penyanyi atau penari yang lebih sopan. Jangan waria,” ujarnya.
Diketahui, ratusan undangan yang hadir pada acara Media Gathering perayaan Anniversary ke-3 Hotel Horison Lampung, dikejutkan dengan kemunculan tiga Waria (wanita pria) yang meliuk-meliuk mengikuti irama lagu Mahadewi “Wanita Paling Seksi”.
Setelah beberapa saat menghibur undangan dari atas panggung, ketiga Waria itupun turun menghampiri sejumlah undangan dan mengundang gelak tawa.
Managemen Hotel Horizon yang dikompirmasi hal itu enggan merespon. Bahkan banyak wartawan yang mencoba mengkonfirmasi melalaui pesan WA justru di blokir. (nik/ren/nt)
Persatuan Seni Budaya Bela Diri Kuntau (PSBDK) Kabupaten Tanggamus Siap Menangkan Paslon No Urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia, Jumat, 23 Maret 2018
Bandarlampung (SL) – Persatuan Seni Budaya Bela Diri Kuntau (PSBDK) Kabupaten Tanggamus menyatakan sikap untuk memenangkan pasangan nomor tiga calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia Jumat, (23/3/18).
Koordinator Persatuan Seni Budaya Bela Diri Kuntau Tanggamus Kasbulah mengatakan maksud tujuannya datang ke posko pemenangan untuk memberikan dukungan kepada Arinal – Nunik biasa pasangan ini disapa. “Saya memberikan dukungan siap menyukseskan, siap memenangkan Arinal Djunaidi – Chusnunia,” ungkapnya.
Menurutnya terdapat ribuan anggota PSBDK yang siap berjuang menjadikan Arinal – Nunik memimpin Provinsi Lampung. “Tanggal 15 Maret 2018 kemarin kita sudah bersepakat, sudah berikrar, dan sudah bersumpah kita satu kiblat dengan Pak Arinal dan Ibu Nunik. Mudah-mudahan kawan-kawan kita ini sudah mengambil langkah yang tepat,” tegasnya.
Sementara Ketua Tim Pemenangan Arinal – Nunik, Tony Eka Candra menyambut baik dukungan yang diberikan. “Ini membuktikan pasangan Arinal – Nunik banyak diinginkan masyarakat untuk memimpin Lampung,” ucapnya.
Dukungan PSBDK Tanggamus, lanjut dia, menjadikan kekuatan tambahan Arinal – Nunik bertarung dalam Pilgub 27 Juni 2018.”Saya berharap dukungan teman-teman sebagai perjuangan bersama untuk menjadikan Lampung Berjaya,” ujarnya.
Nunik yang menerima langsung dukungan tersebut menyambut baik dan akan menjaga amanah tersebut. “Terima kasih atas dukungannya. Ingin Lampung lebih baik. Mari kita berjuang bersama-sama,” ujarnya. (rel)
Penyerahan Penghargaan Kepada Polda Lampung Dalam Lomba ILM, Rabu (21/3/18)
Bandarlampung (SL) -Polda Lampung mendapatkan penghargaan sebagai juara Ke-2 dalam Lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM) seluruh Polda di Indobesia, dari Kakorlantas Polri.
Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Grand Ballroom Hotel Discovery Kartika Plaza Bali, Rabu (21/3/18), pukul 07.00 WITA s/d selesai.
Selain Polda Lampung, Polda di seluruh daerah di Indonesiapun mendapatkan penghargaan terkait Lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dari Kakorlantas Polri.
Acara yang juga pelaksanaan Rakernis Fungsi Lantas dan Lounching Road Safety dibuka oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Turut Hadir disana sebagai petugas pelaksana: Dirlantas Polda Lampung : KOMBES POL Kemas Ahmad Yamin, S.IK, M.Si, Kabag Ops Ditlantas, Kasubdit dikyasa Ditlantas, Kasubdit regident Ditlantas dan Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas. (Nik)
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Tahun 2018 Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung, Kamis (22/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) tahun 2018 Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung pada Kamis pagi (22/3/2018). Pada kesempatan itu, Didik menyampaikan pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.
Didik juga menyoroti berbagai persoalan di Bandar Lampung. Salah satunya masalah pengangguran. “Meskipun mengalami penurunan dari 8,51 persen pada tahun 2016 menjadi 8,1 tahun 2017, pengangguran masih merupakan yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung disamping upaya untuk terus menekan angka kemiskinan yang sebesar 9,94 persen. Untuk itu saya berpesan agar penyusunan RKPD tahun 2019 benar-benar memperhatikan kondisi dan data makro serta memformulasikan program yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat untuk menopang laju pembangunan, kata Didik.
Musrenbang berlangsung cukup meriah dengan mengusung tema Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Guna Mendukung Investasi Dan Pemerataan. Didik mengatakan Gubernur Lampung selaku wakil pemerintah pusat di daerah, wajib senantiasa mengingatkan dan memantapkan kembali cara pandang atau mindset dan pola tindak bersama. Harus dipahami, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk di dalamnya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi dari Pemerintah Kota/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan.
Didik mengharapkan koordinasi, sinergi, partisipasi dan kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dia menjelaskan berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung dan beberapa indikatornya. “Kota Bandar Lampung berhasil menorehkan capaian yang membanggakan antara lain Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,43 persen pada tahun 2016 yang merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung., IPM Kota Bandar Lampung sebesar 75,34 merupakan tertinggi tertinggi kedua setelah Kota Metro. Hal lainnya 1 Desa/Kelurahan yang sebelumnya berstatus Tertinggal pada tahun 2014 naik menjadi Berkembang, sehingga tidak ada lagi Desa/Kelurahan Tertinggal Hal ini patut diapresiasi sebagai gambaran keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan,
ujarnya.
Sesuai RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan Tahun 2019 bertajuk “Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas Berdaya Saing dan Berkeadilan Untuk mendorong pencapaian pembangunan pada tahun 2019, serta menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah. Lima program itu: Memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah, Meningkatkan kualitas pembangunan untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, Memperkuat tata kelola pemerintahan dan untuk mendukung kamtibmas stabilitas investasi, Meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan serta, serta Meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM.
Forum Musrenbang ini tentunya akan dibahas penajaman dan penyelarasannya dalam program-program pembangunan daerah. Program/kegiatan yang perlu diintegrasikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, dapat dibahas lebih dalam forum Musrenbang Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 mendatang, tutupnya.
Sementara Plt. Walikota Bandar Lampung M. Yusuf Kohar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mengharapkan output akhir perencanaan pembangunan tahunan, berupa RAPBD tahun anggaran 2019 yang akan datang. Diharapkan RAPBD itu benar benar aspiratif, partisipatif dan akomodatif sebagaimana harapan seluruh masyarakat kota Bandar Lampung.
“Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan RKPD serta sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan yang baik,” ujarnya.
Menurut Yusur Kohar, perencanaan pembangunan yang berkualitas transparan dan akuntabel menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik. Perencanaan pembangunan yang tidak akuntabel akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah. “Di sinilah hakekat dan arti penting dari musrenbang, ujarnya.
Kohar melanjutkan, paradigma perencanaan pembangunan, sebagaimana arahan dari bapak presiden, agar “mindset money
function” harus diubah menjadi money follow program” yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah dan Nasional,
Plt. Walikota ini berharap melalui penyelenggaraan Musrenbang Kota Bandar Lampung tahun 2018 dapat dicapai tujuan yang diharapkan bersama. Program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang selanjutnya akan menjadi bahan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Musrenbang Provinsi Lampung dan Musrenbang Nasional mendatang.
Sekda Kota Bandar Lampung Badri Tamam mengatakan peserta Musrenbang Kota Bandar Lampung di ikuti oleh 126 kelurahan dan 20 kecamatan. Tema yang diangkat, menurutnya, selaras dengan visi dan misi Kota Bandar Lampung yang menitikberatkan pada pemantapan kualitas pembangunan di segala bidang. Hal ini juga selaras dengan sektor terbesar yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi kota bandar lampung yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa.
Musrenbang ini diharapkan mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi indikatif OPD, mendapatkan rincian rencana kerja anggaran (RKA) OPD khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan dan mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang berhubungan dengan program pembangunan, ujarnya. (Humas Prov)
FKPK Menggelar Demo di Depan Kantor Kejati Lampung, Kamis, (22/3/18)
Bandar Lampung (SL) – Kejaksaan Tinggi Lampung akan mengecek Sprindik Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016 terhadap pengurus inti KONI Lampung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Irfan Natakusuma kepada awak media saat menerima pendemo Forum Komunikasi Pemberantasan Korupsi (FKPK) Kamis, 22 Maret 2018.
“Saya gak bisa bilang itu nomornya pasti salah atau pasti benar, kalau dalam proses legal yang harus dilaksanakan itu tidak boleh diketahui oleh masyarakat karena
nomor Sprindik akan diumumkan. Diumumkan waktu adanya tersangka. Media juga harus tahu dan mengerti bukan perkara di kejaksaan saja tapi di KPK dan penyidik kepolisian juga tidak boleh diketahui masyarakat,” ungkapnya.
Sprindik itu boleh diumumkan nanti diumumkan Pak Kajati atau Pak Asipidsus atau perwakilan Penkum. “Karena kan kalau nomor itu tak menarik apalah arti nomor-nomor itu kan lebih tertarik tersangkanya dan apa muaranya. Jangan karena nomor itu belum tentu benar jadi berpolemik,” ujarnya.
Masih kata dia, Kejati Lampung masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
“Diselidiki tapi jadi tersangka atau tidak itu tidak disampaikan. Saya tahu pun tidak boleh disampaikan. Yang apa kita kerjakan tapi tidak boleh diketahui masyarakat,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pengurus KONI yang diketuai oleh M Ridho Ficardo. Pemanggilan beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga terkait anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat.
Anggaran senilai Rp55 miliar yang digunakan oleh KONI Lampung untuk bertarung dalam PON XIX 2016 di Jawa Barat pengadaan transportasi hingga konsumsi serta peralatan atlet tidak sesuai. “Iya itu transportasi dan pengadaan peralatan PON XIX 2016 tidak sesuai dengan anggarannya. Ada nama I dan J yang bertanggung jawab,” ucap sumber yang enggan namanya ditulis.
Kajati Lampung yang baru Susilo Yustinus mendapatkan tantangan untuk menuntaskan dugaan korupsi senilai Rp55 miliar. Tantangan ini juga menjadi tugas Asintel yang baru Raja Sakti Harahap yang baru saja menggantikan Asintel lama Leonard Eben Ezerd Simanjuntak. (rel)
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto Saat Membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Bukit Randu Hotel, Kamis (22/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemprov Lampung terus mengakselerasikan program kehutanan di daerah dengan program kehutanan Pemerintah Pusat menyusul ditetapkannya RPJM Nasional dan Daerah tahun 2015-2019.
“Dengan telah ditetapkannya RPJM Nasional 2015-2019 melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 dan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan Perda No.6 tahun 2014, maka pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung akan semakin terarah dan tepat sasaran dalam mencari solusi persoalan-persoalan kehutanan yang berkembang di Provinsi yang kita cintai ini,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Lampung tahun 2018, di Bukit Randu Hotel, Kamis (22/3/2018).
Hery mengatakan searah dengan agenda prioritas pembangunan nasional (nawacita), maka bidang kehutanan dituntut untuk dapat berperan serta, tidak hanya dalam upaya-upaya pelestarian ekosistem hutan dan Sumber daya Alam Hutan, tetapi juga harus mampu mendukung sektor lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Ke depan, kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung harus benar-benar mampu mewujudkan manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat, berkontribusi pada pengembangan industri pariwisata di Provinsi Lampung, dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permalahan kawasan hutan,” katanya.
Apalagi, menurutnya, saat ini dunia menghadapi perkembangan zaman dan tantangan persaingan global yang semakin berat serta semakin kritisnya masyarakat internasional atas rusaknya hutan dan lingkungan hidup. Pemanasan Global dan Perdagangan Karbon telah menjadi pembicaraan masyarakat dunia.
Akibatnya, terjadi fenomena perubahan iklim yang Iebih dirasakan seperti naiknya suhu udara, pergeseran musim, banjir, dan kekeringan yang seringkali menyebabkan terjadinya kegagalan panen pada sektor pertanian.
“Menghadapi kondisi demikian, tentunya kita perlu melakukan upaya-upaya untuk pemulihan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan,” katanya.
Terkait kompleksnya permasalahan kehutanan di Provinsi Lampung, Hery menyampaikan dibutuhkannya peran yang bukan hanya dari aparatur kehutanan tetapi juga masyarakat termasuk di dalamnya para pengusaha. “Mari kita bangun semangat kebersamaan dalam pengelolaan hutan di Lampung,” ujarnya.
Sampai dengan saat ini, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Rimbawan di Provinsi Lampung bersama masyarakat, baik yang didanai Pusat, Daerah dan sumber dana lainnya. Anggaran terebut ditungkan dalam bentuk program-program, antara lain pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan sosial, Pembangunan Kebun Bibit Rakyat dan Persemaian permanen dalam rangka pemenuhan kebutuhan bibit tanaman.
“Telah pula dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan, Pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas dan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman,” katanya.
Penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan juga, lanjut Hery, telah dilakukan melalui Program Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) yang diharapkan dapat menjadi upaya percepatan dalam mewujudkan Lampung yang hijau dan asri. “Saya memberikan apresiasi terhadap segala upaya yang telah dilakukan tersebut,” ujarnya.
Dalam hal kelembagaan pengelolaan hutan pun, di Provinsi Lampung telah dibentuk 15 dan sedang dipersiapkan menjadi 17 unit Kelembagaan Pengelolaan Hutan. “Diharapkan dengan lengkapnya kelembagaan pengelolaan hutan di lapangan, maka pengelolaan hutan di Provinsi Lampung akan jauh lebih baik,” katanya.
Lalu, dalam hal penganggaran, ada banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan. “Kita bisa memanfaatkan APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dan sumber pendanaan Iainnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus diperhatikan rambu-rambu yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, dalam prioritas pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung tahun 2019, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri mengatakan akan melakukan peningkatan peran perhutanan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan menurunkan kerusakan hutan serta meningkatkan hasil hutan kayu, non kayu, dan peningkatan fungsi produksi kawasan hutan.
“Akan kita lakukan juga peningkatan tutupan lahan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan sumberdaya hutan melalui pengamanan dan perlindungan hutan serta konservasi sumberdaya alam dan ekosistem,” katanya.
Untuk program dan kegiatan pembangunan kehutanan 2018 itu, kata Syaiful pihaknya akan memanfaatkan potensi sumber daya hutan, program perencanaan dan pengembangan hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan serta program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
“Dalam tahapan program pemanfaatan potensi sumber daya hutan akan melakukan kegiatan pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman, peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata alam di Tahura Wan Abdul Rachman dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan hutan,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Syaifil, pihaknya akan membina Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan (HK), Pembinaan Hutan Kemasyarakatan, pendampingan pelaksanaan perhutanan sosial dan peningkatan promosi dan penyuluhan kehutanan.
“Untuk program perencanaan dan pengembangan hutan, akan dilakukan kegiatan pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, percepatan penetapan kawasan hutan, pengelolaan data spasial kawasan hutan dan pemantapan perencanaan, pengelolaan data informasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan,” katanya. (Humas Prov)
Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bersilaturahmi bersama Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis (22/03/18)
Bandarlampung (SL) – Alumni Univesitas Al Azhar Mesir yang berada di Lampung siap menjadi mitra Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan pembangunan, khususnya pembinaan umat dan kemasyarakatan. Semua itu akan disesuaikan dengan konsep keislaman moderat yang menghadirkan kemaslahatan umat, jauh dari sikap ekstremisme, akan menghimpun semua kebaikan dari semua pihak untuk kemaslahatan masyarakat Lampung.
Hal itu diungkapkan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia yang juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bersilaturahmi bersama Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis (22/03/2018).TGB juga memuji keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung yangkembali meraih penghargaan terbaik pertama atas penanganan konflik sosial tingkat Nasional.
Masyarakat Lampungyang multi kultural dengan berbagai potensikekayaan alam, menjadi modalpembangunan dan juga sebagai potensi konflik, namum Pemerintah Provinsi Lampung mampu menjaga kondusifitas dan keharmonisan masyarakat Lampung, kata TGB. Lebih lanjut TGB menitipkan para Alumni Al Azhar Mesir yang berada di Lampung kepada Pjs. Didik Suprayitno untuk bersinergi dan membangun Lampung.
Sementara itu, dalam sambutannya Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan dukungannya terhadap keberadaanOIAA Indonesia dan Provinsi Lampung.Semoga ke depannya di Provinsi Lampung semakin banyak AlumniAl-Azhar yang berkiprah dalam memajukan daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya, kata Pjs. Gubernur.
Dijelaskannya keberhasilan Provinsi Lampung dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan harmonis sekalipun dalam perbedaaan kayakinan dan budaya tidak terlepas dari peranOrganisasi keagamaan, masyarakat dan Pemerintah secara bersama-sama dengan berkomitmen dalam menyikapi perbedaantanpa melihat latar belakang agama, etnik dan golongan yang dianutnyasehingga antar umat beragama berkembang sikap toleransi dan saling menghormati, kata Didik.
Dalamkesempatan tersebut turut hadir para pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Ketua OIAA Provinsi Lampung Ust. Ahmad Ghozali Asegaf, beserta anggota OIAA. (Humas Prov)
