Sinarlampung

Tag: Bandar Lampung

  • Pemprov Lampung Kembangkan Agrowisata Kopi, Lada dan Kakao

    Pemprov Lampung Kembangkan Agrowisata Kopi, Lada dan Kakao

    Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan dan Peternakan Membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Peternakan (Musrenbangbunnak) Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Arinas, Selasa (20/03/18)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan mengembangkan agrowisata berbasis kopi di Kabupaten Lampung Barat, agrowisata berbasis lada di Kabupaten Lampung Timur, dan agrowisata kakao di Kabupaten Pesawaran. “Untuk itu diharapkan dukungan dari Kabupaten sentra untuk dapat mewujudkan pengembangan kawasan agrowisata tersebut,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hery Suliyanto saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Peternakan (Musrenbangbunnak) Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Arinas, Selasa (20/03/2018).

    Asisten Hery juga mengatakan Perkebunan dan Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dessy Desmaniar Romas dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan perkebunan dan peternakan sercara komprehensif dan terpadu dengan mensinergikan semua sumberdaya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. “Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan melalui penerapan sistem agribisnis berkelanjutan serta derajat kesehatan hewan/ternak untuk kesejahteraan pekebun dan peternak,” terang Dessy.

    Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai sasaran di antaranya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan, serta pemenuhan pangan asal hewan/ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. “Oleh sebab itu dipandang perlu adanya aspek penguatan koordinasi, pendampingan dan pembinaan pembangunan perkebunan dan peternakan yang sifatnya partisipatif baik di pusat maupun daerah. Salah satunya melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung ini”, lanjut Dessy.

    Musrenbang bunnak ini diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari Dinas yang membidangi Perkebunan dan Peternakan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, jajaran Dinas Lingkup Pertanian Provinsi Lampung, Instansi Vertikal Lingkup Pertanian Wilayah Lampung, TP4K Provinsi Lampung, Bappeda, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta Asosiasi Bidang Perkebunan dan Peternakan. (Humas Prov)

  • Ketum BNM-RI Sayangkan Pihak Hotel Horison Tampilkan Aksi Erotis Waria Di Acara Gathering Aniversary

    Ketum BNM-RI Sayangkan Pihak Hotel Horison Tampilkan Aksi Erotis Waria Di Acara Gathering Aniversary

    Aksi Erotis Tiga Waria Yang Tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung, Selasa (19/03/2018)

    Bandarlampung (SL) – Ketua Umum erantas Narkoba dan Maksiat (BNM RI) Fauzi Malanda menyayangkan aksi erotis tiga waria yang tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung pada Selasa (19/03/2018) malam.

    Fauzi berujar, dengan dipertontonkan tiga waria yang menyanyi dan menari itu sama hal mendukung adanya lesbian gay byseksual dan transgender (LGBT).

    “Sama saja dengan mendukung LGBT,” ucap Fauzi. Fauzi mendesak management Horison Hotel untuk tidak mempertontonkan aksi serupa di Lampung.

    “Kalo di luar Lampung silahkan,” tegasnya. Lampung kata Fauzi masih kental dengan budaya Timur. Pun amat menjaga norma-norma kehidupan dan agama. “Management Hotel Horison sama saja pelaku LGBT,” kata Fauzi.

    Fauzi menuturkan, jika hal ini masih terulang, pihaknya akan mensikapi masalah ini dengan serius, dengan meminta pemangku kebijakan di Bandarlampung untuk menutup Hotel Horison. “Apalagi sejak awal keberadaan Hotel Horison bermasalah,” imbuhnya.

    Fauzi berujar, waria adalah laki-laki normal, namun karena perilaku yang gemah gemulai bukan karena dibuat-buat, karena bawaan dari lahir (gen).

    Untuk itu kata Fauzi, waria bukan untuk dipertontonkan namun harus disadarkan. “Kalo dipertontonkan, sama saja mendukung LGBT,” tandasnya.

    Fauzi menghimbau, ada baiknya pihak Hotel Horison memberikan hiburan atau tontonan yang mendidik. “Kan banyak penyanyi atau penari yang baik. Enggak harus waria,” ujarnya.

    Diketahui, ratusan undangan yang hadir pada acara Media Gathering perayaan Anniversary ke-3 Hotel Horison Lampung, dikejutkan dengan kemunculan tiga Waria (wanita pria) yang meliuk-meliuk mengikuti irama lagu Mahadewi “Wanita Paling Seksi”.

    Setelah beberapa saat menghibur undangan dari atas panggung, ketiga Waria itupun turun menghampiri sejumlah undangan dan mengundang gelak tawa.

    Sebagian undangan, juga seakan tidak ingin kehilangan momen dan mengabadikan tingkah abnormal dari ketiga Waria tersebut.

    Meskipun penampilan ketiganya telah usai, para undangan masih riuh mengulasnya sambil tertawa lepas merasa geli, sepertinya terhibur sekali. (red)

  • DPRD Kota Bandarlampung Sayangkan Kinerja Dinas PU Dan PPTK

    DPRD Kota Bandarlampung Sayangkan Kinerja Dinas PU Dan PPTK

    Hearing DPRD Kota Bandarlampung Membahas Pembangunan Flyover di Jalan Pramuka-Indrabangsawan

    Bandarlampung (SL) – DPRD Kota Bandarlampung, menyayangkan akan keretakan yang terjadi pada pembangunan flyover di Jalan Pramuka-Indrabangsawan. Dan hal ini juga lantaran kecerobohan dari pengawasan yang dilakukan Dinas PU terutama PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sehingga terjadinya kelalaian.

    Demikian, terungkap dalam hearing yang digelar Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, bersama Dinas PU, kontraktor PT Dewanto Cipta Karya, LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Ahli teknis kontruksi UBL IB Ilham Malik dan juga Ketua DPRD Wiyadi, Ketua Komisi III Wahyu Lesmono, Sekretaris A. Riza, serta segenap anggota, Wiwik Anggraini, Yuhadi, Dedi Yuginta, Jauhari, Erika Novalia Sani, Agusman Arif.

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi yang mengaku sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, menyatakan sangat kecewa atas masalah yang sempat viral di media massa ini. “Saya sering mendapatkan aduan dari masyarakat atas kondisi flyover itu. Kalau begini kan bikin kecewa. DPRD dalam hal ini sudah pasang badan, tapi mengapa malah kesannya tidak baik. Pemerintah Kota Bandarlampung ini tidak punya uang, tapi untuk mengentaskan masalah kemacetan yang diinginkan masyarakat, makanya kami memperjuangkan hal ini. Tapi kalau begini kan, kami yang sering kena tembak, apalagi ngebangunnya itu memakai uang pinjaman,” ujar Wiyadi, dalam hearing Selasa (20/3).

    Atas masalah itu terus Politisi PDIP ini, dirinya meminta agar Komisi III melakukan pengawasan sampai permasalahan tersebut benar-benar tuntas. “Saya minta kepada Komisi III DPRD Bandarlampung untuk mengawasi hal ini sampai clear, apalagi beban ini cukup berat bagi DPRD, lantaran pembangunan itu memakai uang pinjaman,” tegasnya.

    Wiyadi menilai, pembangunan proyek jalan layang (flyover) yang berada di ruas Jalan Pramuka-Indra Bangsawan dirasa dikerjakan asalan dan penuh keteledoran. “Kami DPRD yang mengesahkan anggaran, artinya dalam hal teknis kepercayaan yang diberikan kepada Dinas PU kepada kontraktor tidak diamanahkan dengan baik, dengan adanya keretakan ini tentu ini sangat ceroboh sekali, apalagi keretakan terjadi sebelumnya, dan belum ada perbaikan, kalau kami gak pantau pasti tidak ada perbaikan, kami minta pertanggung jawaban dari pelaksana teknis kegiatan,” jelasnya.

    Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung, Wahyu Lesmono juga menilai bahwa kontraktor bekerja sembrono. “Kita ini mengutamakan keselamatan masyarakat, kalau estetika ngapain kita kemarin anggarkan pembangunan itu. Kalau kerjaannya begini, kan jadi menimbun kesan yang tidak baik,” tegasnya.

    Senada Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung, Ahmad Riza menambahkan, bahwa kontrol dan pengawasan tidak berjalan dengan secara maksimal. “Kami melihat pengerjaan ini terkesan asal-asalan. Kalau boleh membandingkan dengan flyover yang lain, flyover ini lah yang sangat buruk,” jelas Riza.

    Di lain sisi, Rosidin, pengawas kontraktor PT Dewanto Cipta Karya menjelaskan, keretakan yang terjadi pada bantalan beton (Rc Plate) flyover, tidak berpangaruh pada kekuatan konstruksi bangunan. “Rc Plate itu kan hanya untuk estetika saja, jadi keretakan yang ada tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan bangunan,” kata Rosidin.

    Nah, plat itu, kata Rosidin, sebenarnya sebagai pengganti alat bantu untuk pengganjal cor beton.
    “Kami akui ada kelalaian dari kami dan memang retak itu terjadi sewaktu pengecoran dilakukan, jadi intinya, plat RC itu sebenarnya hanya sifatnya untuk membantu pengeringan beton struktur lantai ketika beton lantai sudah mencapai mutu yang diinginkan tugasnya, untuk saat ini plat tersebut hanya menjadi icon atau estetika saja tidak lebih,” kata dia.

    Sementara, perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung, Sugito, menilai bahwa kontraktor lalai dalam melakukan pengerjaan. Kemudian, ia juga menyarankan pemerintah kota (pemkot) untuk mendatangkan tim ahli yang memang berkompeten dalam hal tersebut. “Kami dari LPJK menilai bahwa kontraktor memang lalai, dan itu harus sportif diakui oleh kontraktor. Namun alangkah lebih baiknya pemkot menghadirkan orang yang memang ahli dalam bidang itu, agar penilaian tentang keadaan flyover tersebut bisa kita dapatkan dengan se-objektif mungkin,” kata dia.

    Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung, Syamsul Rahman mengakui ada kelalaian dalam pengerjaan, dan berjanji akan meningkatkan fungsi pengawasan. “Memang ada kelalaian dan keteledoran dalam pengerjaannya. Keretakan itu terjadi saat melakukan pengecoran dan diketahui oleh kontraktor. Tapi salahnya pihak kontraktor tidak langsung melakukan perbaikan pada keretakan tersebut,” tandasnya.

  • Sopir Pribadi ‘Tokoh Wahid’ di Lampura Diduga Tewas Akibat Penganiayaan

    Sopir Pribadi ‘Tokoh Wahid’ di Lampura Diduga Tewas Akibat Penganiayaan

    Almarhum Yogi Andhika Supir Pribadi “Tokoh Wahid” (Foto/Dok/Jun)

    Lampung Utara (SL) – Kematian Yogi Andhika bin Rosyid pada 15 Juli 2017 silam, menyimpan sebuah misteri besar. Semasa hidupnya, almarhum merupakan sopir pribadi ‘Tokoh Wahid’ yang saat ini sedang dalam masa cuti diluar tanggungan negara.

    Ibunda kandung almarhum Yogi Andhika, FH (53), warga Kecamatan Tanjung Seneng Bandarlampung, didampingi keluarga dan Kuasa Hukumnya, Riza Hamim, SH & Rekan, mendatangi Mapolrest Lampung Utara, pada Selasa, (20/03/2018), sekira pukul 13.00 WIB, guna memberikan aduan.

    “Peristiwa nahas itu terjadi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lampau. Ketika itu, anak saya Yogi Andhika pulang ke rumah dengan sekujur tubuh penuh luka dan memar. Kepala bagian belakangnya pecah. Di punggungnya penuh dengan luka semacam sundutan api rokok. Bahkan ketika itu, anak saya sempat mengeluarkan muntah dengan darah yang mengental,” tutur FH, kepada Sinar Lampung, usai memberikan laporan.

    Dikatakannya lebih lanjut, dengan perasaan yang hancur lebur dan penuh tanda tanya, dirinya bersama dengan keluarga dengan serta-merta mengantarkan almarhum Yogi Andhika ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek guna memberikan pertolongan pada anaknya tersebut.

    “Almarhum Yogi hanya mampu dirawat selama 5 (lima) hari. Karena kami tidak memiliki biaya untuk pengobatan, maka diputuskan untuk merawat almarhum di rumah. Meskipun pihak rumah sakit melarang karena kondisi almarhum Yogi saat itu sangat parah dan masih membutuhkan perawatan intensif,” ujar ibunda almarhum.

    Menurut keterangan keluarga almarhum yang disampaikan saat almarhum Yogi Andhika dirawat di rumah bahwa dirinya sempat mengalami penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum dekat dalam lingkaran ‘Tokoh Wahid’ dimaksud.

    Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga korban, Riza Hamim, masih enggan berkomentar.

    “Saat ini kami belum bisa memberikan keterangan. Biarkan pihak yang berwajib menjalankan tugasnya terlebih dulu. Untuk maksud kedatangan kami kemari, silakan rekan-rekan media tanyakan langsung dengan Kapolres,” ujar Riza Hamim saat dikonfirmasi sejumlah wartawan. (juniardi/tim)

  • Survey Charta Cukup Logis, Tapi Diduga Tidak Independen

    Survey Charta Cukup Logis, Tapi Diduga Tidak Independen

    Lembaga Survei Charta Politika Indonesia

    Bandarlampung (SL) – Lembaga survei Charta Politika Indonesia diduga bukanlah lembaga yang independen. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lampung (Unila) Toni Wijaya kepada wartawan, Rabu (20/3).

    Menurut Toni, Charta Politika adalah lembaga survei yang disewa oleh salah satu kandidat Calon Gubernur Lampung.

    Sehingga, sangat wajar jika hasil survei menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

    “Seberapa profesionalnya Charta Politika, tapi mereka adalah konsultannya salah satu calon. Jadi kalau bagus ya dipublis, tapi kalau tidak, akan disimpan saja. Itulah kenapa, hasilnya sendiri menguntungkan salah satu pihak,” jelas Toni.

    Karena itu, dia menilai, Charta Politika bukanlah lembaga yang independen dalam melakukan survei. “Saya pikir, tidak ada satupun lembaga survei yang mau melakukan survei. Karena itu akan mengeluarkan anggaran yang besar,” jelasnya.

    Kendati demikian, dia menilai, hasil survei yang dirilis Charta Politika cukup logis. Menurut dia, tingkat elektabilitas yang dirilis tidak berbeda jauh dengan lembaga survei lainnya.

    “Cukup logis ya, karena saya juga ada perbandingan dengan lembaga lainnya, angkanya tidak jauh beda. Misalnya, 24 persen jadi 27 persen, itukan masih wajar. Tapi kalau 24 persen tapi jadi 40 persen, baru tidak masuk akal,” terangnya.

    Sementara, menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengaku dalam melakukan survei tidak mendapatkan bantuan dana dari calon.

    Dia mengaku bahwa Charta Politika menggunakan anggaran sendiri dalam melakukan survei tersebut. “Tidak ada (bantuan dana). Kita melakukan survei dengan anggaran sendiri,” jelas Yunarto.

    Dia menjelaskan, melakukan survei sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilgub Lampung. “Ada alokasi bugged tanpa klien untuk pilkada serentak,” kata Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto di sela Rilis Survei Elektabilitas Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pilkada Lampung 2018, di Bandarlampung, Selasa, (19/03/2018).

    Yunarto mengaku, dirinya menjabat Sekjen Perhimpunan Opini Publik, yaitu lembaga resmi yang sudah MoU dengan KPU, KPUD yang mengawasi hasil survei. “Sumber dana kita melakukan riset sebagai rangkaian pilkada. Riset kita ada 5 (daerah) dua di Jawa, kemudian dua di Sumatera dan mungkin 1 di Sulawesi,” ucapnya.

    Rilis Charta Politika di pilgub Lampung pada Selasa (19/03) menyebut, M. Ridho Ficardo, Herman HN tokoh yang paling dikenal di masyarakat, disusul Arinal Djunaidi dan Mustafa. “Ridho paling dikenal karena petahana,” ujarnya. (rls/adw)

  • Malam Puncak HUT Lampung Ke-54 Dirayakan Dengan Syukuran Dan Pesta Rakyat

    Malam Puncak HUT Lampung Ke-54 Dirayakan Dengan Syukuran Dan Pesta Rakyat

    Pemprov Lampung Bersama Pjs. Gubernur Lampung, Didik Merayakan Malam Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-54 Dengan Syukuran dan Pesta Rakyat. Acara Dipusatkan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung merayakan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-54 dengan syukuran dan pesta rakyat. Acara dipusatkan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018), Dengan. diawali dpenampilan band lokal Gita Praja Saburai, dilanjutkan dengan penampilan tari kreasi dari Kabupaten Lampung Barat, tari bedana dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, acara mampu menghibur masyarakat. Juga penampilan finalis Akademi Indosiar (Popo) dan ditutup dengan penampilan artis duo intan.

    “Di hari jadi Provinsi Lampung ke-54, Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil kinerja pembangunan yang cukup baik yang diiringi dengan berbagai program prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Semua keberhasilan itu, tentunya tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Untuk itu, dibutuhkan partisipasi serta peran aktif seluruh lapisan elemen masyarakat untuk dapat mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera. Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membangun Provinsi Lampung. Dirgahayu Lampung ke-54 semoga pembangunan sukses, Lampung maju dan rakyat sejahtera,” ujar Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat membuka acara malam syukuran dan pesta rakyat Selasa malam.

    Pjs. Gubernur Didik menyampaikan sudah sepatutnya masyarakat Lampung merasa bangga, karena peringatan HUT Ke-54 Provinsi Lampung tahun 2018 tetap menggema di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Dia juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, sehingga perayaan HUT Provinsi Lampung ke-54 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. “Kekhidmatan yang kita rasakan dalam melaksanakan rangkaian peringatan HUT Provinsi Lampung, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta sebagai wahana untuk menyegarkan kembali dan melakukan evaluasi mengenai karya, pengabdian serta perjuangan yang telah kita berikan untuk kemajuan daerah dan masyarakat Lampung,” jelasnya.

    Berbagai perbedaan pendapat dalam menilai kemajuan Provinsi Lampung, harap Didik, diharapkan mampu dijadikan bahan evaluasi untuk kemajuan pembangunan Lampung di masa yang akan datang. “Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun Provinsi Lampung sesuai dengan keahlian masing-masing. Buktikan bahwa kita mampu berperan aktif dalam membangun Provinsi Lampung,” ajaknya.

    Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Provinsi Lampung telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya peningkatan daya saing dari peringkat 25 menjadi peringkat 11, pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,17 % berada diatas rata-rata nasional sebesar 5,07%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung terus meningkat dari 64,87% menjadi 76,65%. Bahkan Provinsi Lampung menjadi surplus beras nomor 4 Se-Indonesia, serta peningkatan pembangunan di sektor lainnya.

    Tidak hanya itu, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan dari 14,35% menjadi 13,04% pada tahun 2017. Upaya penurunan tersebut juga diiringi dengan adanya program gerakanan membangun desa (Gerbang Desa Saburai) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa dengan harapan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi di pedesaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memfokuskan peningkatan prioritas pembangunan di sektor ketahanan pangan, industrialisasi dan pariwisata, serta program nasional seperti percepatan pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian Lampung.

    “Di hari jadi Provinsi Lampung, Lampung telah menunjukkan berbagai kemajuan dan peningkatan. Terlebih dengan akan jadinya JTTS yang akan membuat Provinsi Lampung semakin maju dikarenakan jalur ekonomi yang semakin mudah dan pemasukan daerah yang akan semakin luar biasa. Kedepannya juga industri pertahanan akan dibuat di Provinsi Lampung, dan Pemindahan armada barat dari jakarta ke Provinsi Lampung serta berbagai pembangunan lainnya yang terus ditingkatkan di Provinsi Lampung,” ujar Didik.

    Dalam acara malam puncak hari jadi Provinsi Lampung ke-54, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno didampingi Forkopimda Provinsi Lampung melakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur. Harapannya, pembangunan sukses, Lampung maju dan rakyat sejahtera.

    Dalam mensukseskan dan memeriahkan acara hari jadi Provinsi Lampung ke-54, sejumlah acara juga telah digelar di antaranya pertandingan futsal, donor darah, pertandingan tennis meja dan lapangan, jalan sehat dan senam jantung serta perlombaan senam kreasi, Sidang Paripurna Istimewa, pengobatan dan pelayanan KB gratis di 15 Kabupaten/kota Provinsi Lampung. (Humas Prov)

  • Tim Analisis Mahasiswa Tuding Disdik Lampung “Terkorup?”

    Tim Analisis Mahasiswa Tuding Disdik Lampung “Terkorup?”

    Kantor Disdik Lampung (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Puluhan mahasiswa menggelar unjukrasa di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Lampung. Mereka mengatasnamakan Tim Analisis Mahasiswa, Konsentrasi pemerhati kebijakan dan anggaran pendidikan menuding Disdik Lampung menjadi instansi terkorup, dan gudang masalah anggaran, Senin (19/03/18).

    Koordinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa, Pirdani dalam rilisnya menyebutkan  Disdik Provinsi Lampung adalah tempat kumpulnya mafia anggaran dan juga sebagai gudangnya permasalahan anggaran. “Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki anggaran besar baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari dana pusat. Hingganya bidang pendidikan menjadi sebuah kue manis yang diperebutkan tikus tikus besar yang ingin menikmati kue tersebut, ” katanya didapingi puluhan mahasiswa.

    Pirdani yang juga Koordinator Tim Analisis Mahasiswa Lampung, mengatakan rendahnya kualitas pendidikan akan berdampak pada guru dan peserta didik. Sehingga secara langsung berdampak pada proses pendidikan yang dilaksanakan. Tidaklah heran dalam bidang pendidikan banyak terjadi korupsi sistematis di berbagai lini walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil, tetapi jioa diakumulasikan maka akan menjadi nilai yang sangat besar. “Tentunya ini sangat merugikan negara dan daerah serta masyarakat Lampung selaku penerima manfaat dari anggapan tersebut, ” kata Pirdani.

    Aksi mahasiswa didepan Kantor Disdik Lampung, Senin (19/3)

    Pirdani juga meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata terkait dugaan Disdik Lampung menjadi sarang korupsi. “Dinas Pendidikan Provinsi Lampung seperti monster penghisap darah yang mengorbankan kepentingan generasi penerus demi kepentingan pribadi. Tindak korupsi dalam posisi jabatan tertentu di tempat yang berhamburan anggaran jika tidak dijalankan dengan benar akan mewariskan sifat kebusukan jiwa,  berjiwa korup dan berkualitas rendah,” kata Pirdani dalam rilisnya.

    Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Zulfakar, enggan memberikan tanggapan terkait unjuk rasa puluhan mahasiswa, dan tudingan tersebut. Dihubungi via phone tidak menjawab, dan pesan whatshapp, juta tidak dibalas. (jln/rls/*)

  • Dugaan Korupsi KONI Lampung di Kejati Jalan Ditempat

    Dugaan Korupsi KONI Lampung di Kejati Jalan Ditempat

    Gindha Ansori Wayka

    Bandarlampung (SL) – Pemeriksaan dugaan korupsi anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Provinsi Lampung tahun 2016 senilai Rp 55 miliar sudah setahun lebih dilakukan oleh Kejati. Namun hingga saat ini kelanjutan pemeriksaan itu belum juga ada titik terang.

    “Yang pertama kita sebagai bagian pemantau anggaran daerah berharap kasus-kasus dugaan korupsi di Kejati bisa diungkap, termasuk Koni,” kata Koordinator Presidium Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Gindha Ansori Wayka, Senin (19/03/2018).

    Ia berujar, publik Lampung menanti kelanjutan pemeriksaan dugaan korupsi Koni tahun anggaran 2016 lalu yang sempat menyita perhatian masyarakat Lampung beberapa waktu lalu.

    “Jangan sampai ada dugaan tebang pilih, agar ada kepastian hukum, masyarakat juga sebagai pemantau anggaran,” ujarnya.

    Kemudian kata dia, pemerintah harus menjalankan tupoksi agar tercipta birokrasi yang bersih dari KKN. Ansori berharap Kajati yang baru, Susilo Yustinis ada keberanian untuk ungkap dugaan korupsi Koni.

    “Kalo ada (temuan) ya dituntaskan. Jangan sampai berganti-ganti Kajati namun tidak ada kepastian (pemeriksaan Koni). kalo enggak ditemukan dugaan korupsi di Koni ya diungkap (ke pkublik) jangan malu,” sarannya.

    Disinggung ihwal proses penyidikan yang cukup lama oleh Kejati?

    “Kan bisa diukur masa’ setahun lebih tidak berjalan? Agar masyarakat yakin. Kita minta dengan kondisi itu, Kejati untuk bisa melaksanakan (pemeriksaan) itu dengan baik, perkara-perkara yang dianggap saling mengganggu kepentingan birokrasi bisa diserahkan ke KPK,” kata dia.

    Advokat muda ini mencontohkan, jika ada dugaan korupsi di kabupaten yang berpotensi konflik birokrasi, kemudian Kejari ‘sungkan’ memeriksa pejabat terkait, maka bisa diserahkan atau diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kejati atau lainnya.

    “Artinya jika ada dugaan konflik kepentingan, harus ada upaya lain,” ucapnya.

    Ansori menuturkan, nilai anggaran Koni tahun 2016 yang disoal mencapai Rp 55 miliar, angka itu nilainya fantastis, baiknya ucap dia, Ketua Koni Lampung M. Ridho Ficardo bisa melihat apakah dana itu pentingg atau tidak.

    “Ini dapat menimbulkan korupsi enggak. Jad komprehensif (melihat keseluruhan). Kita berharap itu,” tuturnya.

    Ansori meyakini, Kejati Lampung yang baru di bawah kepemimpinan Susilo Yustinis mampu mengungkap dugaan korupsi Koni.

    “Masyarakat Lampung optimis dengan kasus ini (Koni). Saya pernah nyatakan Kejati baru mudah-mudahan mampu memberantasan korupsi. Mudah-mudahan beliau tegas,” ujarnya.

    Informasi yang dihimpun, Kejati Lampung sudah mengendus masalah itu dan sedang dilakukan pengusutan dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Untuk menyelidiki masalah ini Kejati Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016.

    Korps Adiyaksa itu memeriksa belasan orang terkait masalah itu, di antaranya, Kabid Umum Koni Lampung Aulia Rivai, pengurus Koni Lampung Rezi Sabata, untuk dimintai keterangan terkait dugaan Tipikor anggaran Koni yang bersumber dari APBD Lampung tahun 2016 itu.

    Dalam surat panggilan Nomor B-42/N.8.5/Fd.1/01/2017 tersebut Rezi Sabata dipanggil untuk dimintai keterangan dan diminta membawa dokumen-dokumen Koni. Rezi Sabata dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Bidang Transportasi.

    Surat panggilan yang ditandatangani oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Roberth M.Tacoy, SH.MH ini meminta Rezi Sabata untuk menghadap penyidik pada 19 Januari 2017.

    Publik bertanya-tanya kelanjutan pemeriksaan tersebut. Kepala Seksi Penerangan Kejati Lampung Irfan Nata Kusuma saat dikonfirmasi berulang baik SMS dan telephone enggan menjawab pertanyaan wartawan. (red)

  • Paslon No Urut 3 Apresiasi Keputusan KPU Prov Lampung

    Arinal – Nunik Paslon No Urut 3 (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung membatalkan rencana debat kandidat di Jakarta dan fokus melaksanakan di Provinsi Lampung.

    Hal itu disampaikan Yuhadi, selaku liaison officer (LO) pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 tersebut, Senin (19/3).

    Yuhadi menilai, keputusan yang dibuat KPU untuk mengadakan debat kandidat di Provinsi Lampung sangat tepat. Meski keputusan sepenuhnya ada pada KPU Lampung, namun penyelenggara Pemilu itu mempertimbangkan pendapat para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

    “Tentunya kami, paslon nomor tiga sangat mengapresiasi keputusan KPU yang memutuskan untuk mengadakan debat kandidat di Lampung. KPU Lampung sangan demokratis dalam menentukan memutuskannya, dan mempertimbangkan pendapat kami,” jelas Yuhadi.

    Dia mengatakan, seluruh paslon sebelumnya memang sependapat untuk mengadakan debat kandidat di Provinsi Lampung.

    “Sebelumnya kan saya sudah bilang, ini hajatnya orang Lampung, jadi tentu saja KPU harus mengadakan debat kandidat di Lampung dengan segala keterbatasannya,” jelas Ketua DPD II Golkar Bandarlampung itu.

    Terkait penayangan menggunakan Televisi (TV) Nasional, menurut dia, hal itu juga sangat tepat. Bila perlu, KPU menyiarkan debat kandidat menggunakan TV Nasional.

    Sehingga, seluruh masyarakat Lampung dapat mendapatkan akses untuk menyaksikan debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. (adw/rel)

  • BNN Lampung Tembak Jaringan Narkoba Gedung Air-Sukaraja Satu Tewas

    BNN Lampung Tembak Jaringan Narkoba Gedung Air-Sukaraja Satu Tewas

    Ilustrasi Penangkapan Narkoba (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung menangkap komplotan jaringan narkoba di wilayah Bandarlampung, pukul 13.45 WIB, Jumat (16/3/2018). Lima orang ditangkap tiga diantaranya ditembak, dan satu tewas. BNN menyebut mengamankan satu kilo gram sabu Sabu.

    Kepala BNN Lampung Brigjen Tagam Sinaga dalam ekspose penangkapan, di Kantor BBN Lampung, mengatakan dari empat pelaku, satu diantaranya harus ditindak tegas lantaran melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Tiga pelaku lainnya yang ditangkap, satu diantaranya perempuan, istri salah satu tersangka.

    Mereka adalah Julian Prandiko (27) alias Popo warga Gedong Air, Tanjungkarang Barat, Andhika (56) alias Bung warga Yos Sudarso bersama Mentari Triranti (20) alias Tari, warga Jalan Sisingamaraja, Bandarlampung. “Sementara yang tewas adalah Chandra Kesuma (28) alias Sempak, juga warga Gedong Air, Tanjungkarang Barat,” kata Tagam Sinaga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (19/3/2018).

    Menurut Tagam pelaku yang bertugas sebagai kurir sekaligus pengedar itu ditangkap di rumah kontrakannya. “Pelaku kita tangkap di rumah kontrakannya di Kurungan Nyawa, Gedong Tataan. Darinya kami mengamankan sabu-sabu sebanyak 1 kilogram yang disimpan didalam speaker,” ujarnya.

    Sementara, lanjut Tagam, Julian dan Mentari merupakan suami isteri dengan cara nikah siri. Peran Julian merupakan sebagai kurir sekaligus penghubung ke bos yang diatasnya. Peran Mentari adalah yang sering mengambil gaji Julian dari bosnya. “Keduanya kita tangkap di sebuah kontrakan di Jalan Sejahtera, Gedong Air. Darinya kami mengamankan beberapa handphone dan kami juga menembak Julian dibagian kakinya karena akan melarikan diri saat akan ditangkap,” jelasnya.

    Kemudian lanjutnya, dari pengembangan kembali menangkap Andhika alias Bung. Andhika ditangkap saat sedang transaksi bersama Chandra. “Pelaku sempat mengelabuhi kami, karena saat kami minta tunjukan KTP dan rumahnya tersangka mencoba melarikan diri sehingga kami terpaksa menembaknya dibagian kakinya. Dari empat pelakunya yang ditangkap, ketiganya ditembak, satu pelaku meninggal dunia Chandra Kusuma,” katanya. (nik)