PT Peruasahaan Gas Negara (Persero) (Foto/Dok/Net)
Bandarlampung (SL) – Proyek pembangunan jaringan gas bumi di Kota Bandarlampung telah selesai dilaksanakan, PT Peruasahaan Gas Negara (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mengalirkan gas bumi untuk masyarakat Kota Bandarlampung.
“Gas bumi siap dinikmati masyarakat Bandarlampung. Jika diperintah hari ini, kami siap mengalirkan gas bumi tersebut ke rumah warga,” kata Sales Area Head PGN Lampung Wendy Purwanto, di Bandarlampung, Rabu (14/3).
Ia menyebutkan, proyek pembangunan jaringan gas bumi di Kota Bandar lampung telah selesai dilaksanakan, dan masih menunggu peresmian oleh Menteri ESDM. Rencananya, peresmian berlangsung pada akhir Maret 2018.
Menurutn dia, sebanyak 10.321 pelanggan telah tersambung dengan jaringan gas bumi dan dalam waktu dekat masyarakat Bandarlampung bisa menikmati sejumlah manfaat dari penggunaan gas bumi tersebut, di antaranya mudah dan hemat saat melakukan aktivitas memasak dan keperluan lainnya.
Wendy mengatakan PGN selalu siap mengemban tugas yang diamanatkan oleh pemerintah termasuk pengelolaan jaringan gas Kota Bandarlampung ini dan PGN selalu mengedepankan faktor keamanan pelayanan prima serta kepastian kontinyunitas penyediaan bahan bakar gas bumi tersebut.
Terkait pembayaran pelanggan, menurut dia, dapat dilakukan di ATM Bank Mandiri, BRI, BCA, BTN serta PPOB setempat juga Indomaret dan Alfamart.
“Bagi masyarakat yang belum memiliki ATM bisa langsung melakukan pembayaran ke Alfamart atau Indomaret karena kami sudah melakukan kerja sama dengan kedua perusahaan waralaba itu, tentunya ini demi memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran,” ujarnya.
Sambungan jaringan gas bumi sendiri telah terpasang di delapan kecamatan se-Kota Bandarlampung, di antaranya Tanjung Karang Pusat , Tanjungkarang Barat, Sukarame, Way Halim ,Teluk Betung Utara, Tanjung Senang, Labuhan Ratu, dan Kedaton.(Ant)
Bandarlampung (SL) – Pasangan calon Gubernur Lampung nomor urut tiga Arinal Djunaidi dan Chusnunia mengajak para pemuda Lampung agar terus memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Lampung melalui pendidikan dan kreativitas.
Peran pendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat menjadi poin penting dalam kehidupan. Kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan tanggung jawab pemuda sebagai agen perubahan (agent of change), agen pembangunan (agent of development) dan agen modernisasi (agen of modernization).
Cagub nomor tiga yang akrab disapa Arinal ini berkomitmen untuk memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Lampung yang diterima di jurusan pertanian di seluruh Universitas yang ada di Indonesia. Hal itu bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan para pemuda Lampung, tetapi untuk tujuan yang berkepanjangan dan berdampak pada kemajuan pembangunan pertanian Lampung di masa yang akan datang.
“Urusan pendidikan harus kita tingkatkan kualitasnya, agar generasi muda Lampung jadi cerdas, bisa membangun Lampung. Sementara untuk anak petani yang akan meneruskan keperguruan tinggi, masuk ke jurusan pertanian akan diberikan beasiswa. Saya berharap anak petani yang lulus dari jurusan pertanian nantinya bisa melanjutkan usaha pertanian orangtuanya, agar lebih baik lagi,” jelasnya.
Syadiah salah satu pelajar, Warga Gunung Timbul, Tulangbawang Barat berharap jika pasangan calon gubernur Arinal-Nunik menang di pilgub 2018 ini, akan memberikan kuliah gratis untuk pemuda Lampung. “Harapan saya jika Pak Arinal dan Ibu Nunik menang,ada kuliah gratis. Harga karet juga dinaikkan, karena saya anak petani,” ujar Syadiah saat menghadiri kampanye Arinal-Nunik di Tulangbawang Barat.
Presiden BEM Universitas Lampung Fauzul Adhim mengatakan BEM Unila menginginkan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih adalah pemimpin yang mampu melihat persoalan-persoalan di Lampung melalui sudut pandang kemanusiaan. “Jangan menjadikan rakyat sekedar objek politik tapi rakyat harus dijadikan subjek pembangunan dan objek kemakmuran dan kesejahteraan,” ucapnya.
Masih kata dia, pemuda wajib untuk dilibatkan dalam pembangunan Lampung. “Iya, pemuda itu wajib dilibatkan, era milineal ini pemuda gak boleh diremehkan, di dalam dunia pemuda sekarang banyak solusi konkret yang bisa diberdayakan,” terangnya.
Dia pun belum menentukan pilihannya untuk pemimpin Lampung kedepan. “Kami akan melihat pada bedah visi misi menyongsong pemimpin tahun 2018 di tanggal 31 Maret 2018, dan kita akan lihat dan saksikan, paslon mana yang berani untuk memaparkan janji dan merealisasikannya bersama pemuda Lampung,” ujarnya.
Presiden BEM Poltekkes Tanjungkarang, Adi Setyo Prabowo berharap kepada calon gubernur yang terpilih nanti adalah benar-benar memiliki visi yang jelas dan program-program terobosan dengan tujuan yang pasti satu yaitu memajukan Provinsi Lampung. “Selain itu saya sangat berharap kepada calon orang nomor satu di Lampung nanti agar dapat mementingkan kepentingan rakyat, mendengar setiap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, membangun daerah-daerah yang masih tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar masyarakatnya, meningkatkan pemerataan pembangunan seperti jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu saya juga berharap agar gubernur yang terpilih nanti merupakan sosok pemimpin yang dapat memberi tauladan bagi rakyatnya, serta bertanggungjawab atas amanah yang diembannya,” ucapnya.
Adi juga meminta agar pemuda dilibatkan dalam proses pembangunan daerahnya. “Harapannya pemuda yang di Lampung ini dapat ikut serta membangun Lampung serta membantu mewujudkan visi dan misi gubernur terpilih. Pemuda juga harus bisa menjadi social control bagi pemerintah nantinya dalam melaksanakan penerintahannya,” imbuhnya.
Tidak hanya ingin mencerdaskan pemuda-pemudi Lampung melalui peningkatan kualitas pendidikan, Arinal – Nunik juga berkomitmen dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dan memajukan kreativitas masyarakat Lampung, untuk mengurangi pengangguran.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistika Lampung pada tahun 2017 ada 4,33 persen masyarakat sebagai pengangguran. Masih banyaknya pengangguran, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi pemuda juga menjadi masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Hal itu juga yang mendorong Arinal untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan guna menumbuhkan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada pengurangan pengangguran. Mengusung visi Lampung berjaya paslon gubernur lampung yang akan dipilih pada pilgub 27 Juni 2018 itu berkomitmen untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Saya berkomitmen, jika Saya dan Ibu Nunik terpilih sebagai Gubernur Lampung akan membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga menumbuhkan lapangan pekerjaan. Guna untuk membangun kesejahteraan rakyat,” ujar Arinal.
Arinal berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu dan para pemuda putri/gadis dalam mengembangkan usaha kreatif sehingga masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif dan mandiri secara ekonomi.(rel)
OJK Saat Lakukan Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/LKM Syariah (LKMS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah, Rabu (15/3/18)
Bandar Lampung (SL) – Melalui koordinasi intens didasari semangat kolektif membangun pemajuan desa, agenda “Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/LKM Syariah (LKMS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah” yang dihelat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Kantor Perwakilan Lampung dan Yayasan Desapolitan Indonesia (YDI-Desindo) selama dua hari, 13-14 Maret 2018 di ruang rapat kantor OJK Lampung, Jalan Way Sekampung, Pahoman, Bandar Lampung, berlangsung sukses. Rabu (15/3/18).
Kegiatan yang didukung Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Lampung dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung ini dibuka langsung Kepala OJK Perwakilan Lampung Indra Krisna.
Dari list absensi, kegiatan ini diikuti oleh para aparatur pemerintah desa (Pemdes), kepala desa/pekon/kampung (Kades/Kakon/Kakam), direktur/pengurus inti BUMDes/BUMKon/BUMKam, tenaga ahli pendamping desa, wakil perusahaan agroindustri, pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Lampung, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Pekon/Kampung (PMD/PMK) dari berbagai wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan.
Di hari pertama, Selasa (13-02), yang khusus diikuti klaster peserta asal desa yang telah memiliki BUMDes/BUMKon/BUMKam aktif, termasuk tiga desa binaan IIB Darmajaya, turut hadir Manajer Fungsi Analisis Sistem Pembayaran dan Keuangan Inklusif Bank IndonesiaI KPw Lampung Yustitia Asri Ertaningrum, Irma, Aditya dan dan M. Nasrullah dari Kantor BRI Pemimpin Wilayah (Pimwil) Lampung-Bengkulu, dan Direktur Kredit Bank Lampung Nurdin.
Diawali pemaparan para narasumber, masing-masing Kepala Bagian Pengawas Perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal OJK Lampung Mendi Rahmadi, Ketua Dewan Pengurus Desindo Zaidirina, Wakil Sekretaris Desindo Dicky Soerachman, staf Deputi Ekonomi, Pembangunan dan Inovasi BPH Desindo Eko Suprayitno, dan Deputi ICT Knowledge sekaligus Bendahara Desindo Davit Kurniawan.
Materi sosialisasi terkait pentingnya instrumentasi pendirian, pembentukan, legalisasi, dan perkuatan LKM/LKMS dan BUMDes sebagai motor utama penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pasca-berlakunya UU 1/2013 tentang LKM dan UU 6/2014 tentang Desa.
Eksistensi LKM/LKMS di desa dan sentra produksi rakyat yang terkelola baik secara mutualis akan memperkuat ketahanan ekonomi desa menjadi basis aktivitas produksi dan komersialisasi BUMDes.
Sementara daya dorong kolektif BUMDes yang oleh bentukannya secara struktur modal dan cakupan unit usahanya, dirasa sudah saatnya mengkonsolidasikan diri dalam wadah Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes).
Narasumber pertama, Mendi Rahmadi, Kepala Bagian Pengawas Perbankan, IKNB dan Pasar Modal OJK Lampung memaparkan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB yakni penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Dalam pelaksanaannya, bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok antara lain menyusun peraturan di bidang IKNB, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB, dan melakukan pembinaan-pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha.
“OJK menyambut baik kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola BUMDes seperti kegiatan hari ini agar dapat meningkatkan perekonomian berkelanjutan. Sebab, dengan adanya BUMDes ini, masyarakat dapat memanfaatkan Dana Desa (DD) yang tadinya hanya dialokasikan pada sektor infrastruktur saja, kini dengan adanya BUMDes ini ada pengembangan perekonomian yang bisa dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya saat diwawancara di sela-sela kegiatan.
Selanjutnya, Ketua Dewan Pengurus Desindo Zaidirina mengupas pentingnya upaya kapitalisasi sektor-sektor produktif pedesaan yang dikonstruksikan dalam Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (PruKades) dalam upayanya “bertemu muka” dengan sektor hilir dan industri jasa keuangan (IJK) guna menjawab kendala akses modal, akses pasar, akses human capital, dan akses digital.
“Desindo siap 1×24 jam, tentunya bersama OJK, BI, BRI, Bank Lampung, TPAKD, Kemendesa PDTT, Kemkominfo, dan seluruh mitra strategis lainnya melakukan upaya nyata percepatan akses keuangan daerah pedesaan ini melalui perkuatan keberdayaan ekonomi dan alatnya itu adalah BUMDes dan LKM,” paparnya.
Wanita berhijab yang acap dijuluki “Nyi Roro BUMDes” oleh para rekannya sesama aktivis pemberdaya desa ini menambahkan, dalam proses perkuatan ekonomi desa, keterbatasan pantang menjadi alasan. Fungsi komersial dan fungsi sosial yang melekat pada ruh keberdayaan BUMDes harus jadi pilar penguatan.
“Desindo hadir ke desa dengan solusi. Skema business to business (B to B) dengan jejaring pasar, jejaring perbankan, jejaring investor dan jejaring negara kami tawarkan seluas-luasnya, untuk apa? Agar BUMDes dan LKM ini tidak jadi penonton di kampung sendiri,” imbuhnya.
Pada bagian akhir paparannya, ibu tiga anak ini menekankan, selain demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penting untuk memassalkan digitalisasi ekonomi desa di tengah derasnya globalisasi ekonomi. “Ekosistem digital desa ini harus dikuatkan,” pungkasnya.
Pemaparan dua pengurus Desindo, Dicky Soerachman dan Eko Suprayitno seputar kisah sukses perjuangan pembentukan, pengelolaan, monitoring, hingga akselerasi pemutusan mata rantai distribusi produk barang-jasa, serta pemberdayaan berpola bottom-up oleh 147 BUMKam dan 5 BUMAKam di Kabupaten Tuba, menjadi materi sosialisasi yang menarik bagi sekitar 90 peserta yang hadir.
Terungkap, betapa dahsyat valuasi aset dan hasil guna dari prakarsa BUMKam di Tuba mempersatukan diri dalam wadah BUMAKam sesuai amanat UU Desa, dengan tata kelola yang baik, membumi, dan terbukti secara mandiri mampu mengelola unit usaha serving, trading, banking, renting, brokering, holding, dan contracting –sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa, dengan hasil membanggakan. Bahkan, menjadi picu semangat bagi upaya pemajuan ekonomi desa bukan saja dari desa/pekon/kampung/tiyuh di Lampung, namun dari banyak desa di Indonesia.
Davit Kurniawan, Deputi IV BPH sekaligus Bendahara Desindo yang juga dikenal sebagai praktisi start-up, inventor platform aplikasi SmartNetizen (mencakup Sistem Informasi Desa/SIDesa, e-InvestSIDesa, e-Ronda, e-BUMDes.id), platform jejaring pasar warungtetangga.id, dan platform pembayaran digital Desa-pay.id ini menutup kegiatan sosialisasi ini dengan membedah aspek digitalisasi ekonomi desa sebagai satu kesatuan ekosistem inklusif melalui BUMDes dan LKM dalam upaya mewujudkan kedaulatan desa sebagai benteng terakhir kedaulatan ekonomi nasional yang harus dijaga.
Menutup kegiatan hari pertama, seluruh peserta menandatangani flyer komitmen perkuatan BUMDes dan LKM dipimpin oleh Kepala OJK Lampung Indra Krisna. Sebanyak delapan BUMADes akan segera dibentuk di delapan wilayah kecamatan asal peserta.
Sore harinya, tiga narasumber –Indra Krisna, Zaidirina, Davit Kurniawan– dan perwakilan BI KPw Lampung Yustitia Asri menjadi narasumber acara dialog live bertema “Percepatan Akses Keuangan BUMDes dan LKM di Lampung” di salah satu televisi swasta lokal Lampung di bilangan Kedaton, Bandar Lampung. [red/mzl]
Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Berantas Narkotika dan Maksiat Indonesia (BNM RI), Fauzi Malanda mengapresiasi Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) akan menjajaki kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengadakan tes urine dengan proyeksi anggaran Rp1 miliar bagi 2.901 pegawai kabupaten setempat. “Kita apresiasi, itu bentuk perhatian pimpinan pada PNS untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan PNS Tubaba,” kata Fauzi, Rabu (14/03/2018).
Namun kata Fauzi, ada baiknya jika tes urin tersebut melibatkan pihak eksternal yang di luar dari BNN, Polisi dan Pemda setempat. “Apabila tidak melibatkan pihak independent, dugaan ada kongkalikong,” ujarnya. Lembaga independent itupun harus dari luar Pemda tulang Bawang Barat, alasannya kata Fauzi, untuk meminimalisir intervensi pemangku kepentingan setempat.
“Saya tidak sepakat jika ada tim independent yang ditunjuk. Namun harus melibatkan pihak lain, seperti Granat dan kami (BNM RI),” imbuhnya. Fauzi juga mengapresiasi sikap tegas Polresta Bandarlampung yang mengamankan Kabag protokol Pemda Tubaba baru-baru ini dengan mengamankan barang bukti 26 paket kecil berat total 5,5 gram.
“Kita juga beri apresiasi Polresta Bandarlampung yang tidak tebang pilih dalam berantas narkoba,” ucap Fauzi. Fauzi menuturkan, BNM RI akan mendukung dalam percepatan pemberantasan peredaran Narkoba di republik ini. Pun mengajak lembaga-lembaga yang konsen terhadap pemberantasan narkoba untuk membantu aparat kepolisian untuk berbuat. “Kita harus bangkit melawan serangan narkoba dan maksiat. Persoalan berantas narkoba, bukan hanya tanggung jawab Polisi, dan BNN, tapi juga masyarakat, termasuk organisasi masyarakat atau lembaga yang konsen dengan gerakan anti narkotika, salah satunya BNM IR,” bebernya.
Lampung kata dia, masuk zona merah peredaran narkoba, yang sudah menjalar ke anak-anak dan mahasiswa bahkan miris ke kalangan pejabat. (Red)
Bandarlampung (SL) – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) mendorong penuh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dengan pimpinan barunya Susilo Yustinu untuk menindaklanjuti beberapa kasus korupsi yang mandeg. “Contohnya dugaan kasus korupsi anggaran KONI Lampung di tahun 2016 dengan nilai Rp 55 miliar,” ungkap Uchok, Rabu (14/03/2018).
Kejati Lampung lanjut Uchok, harus fokus dan bergerak cepat dengan masalah tindakan korupsi yang selama ini terjadi di Lampung. “Kasus-kasus lama harus segera tuntas, karena kalau ritme Kejati Lampung masih sama seperti yang sebelumnya, Lampung akan terus menjadi zona nyaman para pelaku korupsi,” imbuhnya.
Uchok juga menyoroti kasus korupsi APBD Lampung Timur yang menyeret nama mantan Bupati Satono yang kini menjadi daftar pencarian orang (DPO). Serta masih banyak segudang kasus korupsi Lampung yang belum tuntas bahkan hampir tenggelam. Khususnya korupsi (APBD Lampung Timur) dengan DPO Satono. Belum tertangkapnya Satono padahal Kejaksaan Tinggi Lampung sudah berganti kepemiimpinan sampai enam kali dengan sekarang sangat mencoreng dan menginjak-injak rasa keadilan.
“Hal ini sangat memalukan, bagaimana bisa Kejati Lampung seperti tidak berdaya menghadapi satu orang Satono yang telah merampok duit rakyat dengan nilai sampai Rp 110 miliar,” ungkap Uchok.
Informasi yang dihimpun, Kejati Lampung sudah mengendus masalah itu dan sedang dilakukan pengusutan dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Untuk menyelidiki masalah ini Kejati Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016. Korps Adiyaksa itu memeriksa belasan orang terkait masalah itu, di antaranya, Kabid Umum Koni Lampung Aulia Rivai, pengurus Koni Lampung Rezi Sabata, untuk dimintai keterangan terkait dugaan Tipikor anggaran Koni yang bersumber dari APBD Lampung tahun 2016 itu.
Dalam surat panggilan Nomor B-42/N.8.5/Fd.1/01/2017 tersebut Rezi Sabata dipanggil untuk dimintai keterangan dan diminta membawa dokumen-dokumen Koni. Rezi Sabata dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Bidang Transportasi.
Surat panggilan yang ditandatangani oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Roberth M.Tacoy, SH.MH ini meminta Rezi Sabata untuk menghadap penyidik pada 19 Januari 2017. Publik bertanya-tanya kelanjutan pemeriksaan tersebut. Kepala Seksi Penerangan Kejati Lampung Irfan Nata Kusuma saat dikonfirmasi berulang baik SMS dan telephone enggan menjawab pertanyaan wartawan. (rel/nt/*)
Riana Sari, Istri Cagub Lampung Arinal Djunaidi Saat Perkenalkan Kerajinan Lampung
Jakarta (SL) – Meminta doa restu kepada seluruh Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) untuk suaminya Arinal Djunaidi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, Riana Sari juga memperkenalkan hasil kerajinan khas masyarakat Lampung.
Hal itu disampaikan Istri Cagub Arinal Djunaidi dihadapan seluruh IIPG se-Indonesia saat Silaturahmi Nasional di Jakarta, Selasa (13/3).
Riana Sari memohon doa restu dan dukungan dari IIPG, agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim dapat menang pada Pilgub mendatang.
“Saya Riana Sari istri dari Ketua DPD I Golkar Lampung. Ibu-ibu saya mohon doa dan restunya untuk pak Arinal Djunaidi yang akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung tanggal 27 Juni 2018,” kata Riana.
Pada kesempatan itu juga, Riana Sari meyakini, jika Golkar turun langsung menyapa rakyat, maka bukan tidak mungkin saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 partai berlambang pohon beringin itu akan meraih kemenangan.
Alasannya, selama menjadi juru kampanye Arinal – Nunik yang langsung turun ke desa-desa, Riana menemukan banyak sekali masyarakat yang mempercayai Partai Golkar.
“Setiap saya turun ke desa-desa. Banyak sekali yang menghampiri saya dan bilang, keluarga kami dari dulu itu kuning lho bu. Ada juga yang bilang, bu saya pindah ke kuning. Artinya, kalau kita turun ke bawah menyapa rakyat, mengajak mereka, mereka merasa diharagai maka saya yakin Partai Golkar akan meraih kemenangan,” kutipnya.
Untuk itu, dia berharap, agar IIPG bisa bersosialiasi serta membangun komunikasi dengan masyarakat luas. Selain itu, berkontribusi melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mendukung program Partai Golkar.
“Harapannya dapat melaksanakan semua program program dari pusat . Selalu menjalin silaturahmi baik ke pusat maupun kabupaten/kota. Bersosialisasi serta membangun komunikasi dengan masyarakat luas,” harapnya.
Tidak hanya itu, dalam Silaturahmi Nasional, IIPG Lampung juga mengenalkan produk-produk lokal. Seperti, Tapis, sulam usus, serta makanan khas Lampung.
“Alhamdulillah Provinsi Lampung diberi kesempatan pameran mulai dari acara pembukaan. Kami memperkenalkan tapis dan sulam usus dan juga makanan khas Lampung. Ada kripik pisang, kopi dan lempok duren,” jelasnya.(adw/rel)
Para Pengusaha Angkutan Barang Sambangi Posko Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia, Selasa (13/3)
Bandarlampung (SL) – Semakin banyak Organisasi, Kelompok Masyarakat dan berbagai pihak yang menyatakan komitmennya untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi-Chusnunia, pada Pilkada Lampung 27 Juni 2018 mendatang.
Kali ini pernyataan dukungan datang dari para Pengusaha Angkutan Barang (Truck/Dump Truck/Kargo Peti Kemas) dan Pengusaha Angkutan Penumpang (Bus/Angkutan Kota/Travel/Pariwisata), yang datang ke Posko Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia, dan disambut langsung oleh Ketua Tim Kerja Pemenangan Arinal-Chusnunia, H. Tony Eka Candra, yang juga Ketua Organda Bandar Lampung, Selasa (13/3) malam.
Edi Asuhan, Wakil Ketua DPC Organda Khusus Pelabuhan Panjang mengatakan, dalam kunjungannya tersebut, selain bersilaturahmi, pihaknya sekaligus memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Arinal-Chusnunia dan siap membantu memenangkannya dalam Pemilihan Gubernur Lampung 27 Juni 2018 mendatang.
Edi yang didampingi para pengusaha angkutan lainnya berharap, kedepan Provinsi Lampung dapat meningkatkan ekspor barang, dan hasil bumi serta komoditas pertanian lainnya, sehingga kegiatan angkutan barang dan bongkar muat akan ikut tumbuh, dan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja juga ikut tumbuh dan meningkat.
Hal senada juga disampaikan Iman Bastian, Wakil Ketua DPC Organda Kota Bandar Lampung, dirinya menambahkan bahwa Program dan Janji Kerja Pasangan Arinal-Chusnunia, sejalan dengan keinginan pengusaha angkutan penumpang dan angkutan barang, diantaranya peningkatan infrastruktur jalan yang selama ini masih menjadi kendala para pengusaha angkutan.
“Kami akan ikut ambil bagian, dan menyebarluaskan kepada para pengusaha angkutan yang lain beserta segenap karyawan angkutan, untuk bersama-sama satu komitmen memenangkan Pasangan Arinal-Chusnunia dalam Pilgub Lampung 2018 mendatang,” imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Tim Pemenangan Arinal-Chusnunia, H. Tony Eka Candra, menyambut hangat kedatangan dan dukungan dari para pengusaha angkutan, yang siap untuk memperjuangkan Kemenangan Pasangan Arinal-Chusnunia dalam Pilgub mendatang.
Tony yang juga ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menegaskan, dengan dukungan dari pengusaha angkutan ini, membuktikan bahwa program pasangan Arinal-Chusnunia diterima dan sejalan dengan operator angkutan barang dan angkutan penumpang.
“Saya berterima kasih atas segala dukungannya, dan dukungan ini tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemenangan Pasangan Arinal-Chusnunia”, pungkasnya.(rel)
Komando Resort Militer (Korem) 043/Gatam (Garuda Hitam) Lampung, Memusnahkan 193 Pucuk Senjata Api (Senpi) Rakitan Laras Pendek dan Laras Panjang di Lapangan Markas Korem 043/Gatam, Rabu (15/3/18)
Bandarlampung (SL) – Komando Resort Militer (Korem) 043/Gatam (Garuda Hitam) Lampung, memusnahkan 193 pucuk senjata api (senpi) rakitan laras pendek dan laras panjang, Rabu, 15 Maret 2018.
Pemusnahan dilaksanakan di lapangan Markas Korem 043/Gatam pukul 08.00 WIB. Senjata ilegal itu berasal dari penyerahan sukarela masyarakat kepada jajaran Korem 043/Gatam sejak Danrem dijabat Kolonel Inf. Hadi Basuki.
“Senpi rakitan yang terdiri dari 27 pucuk senpi laras panjang dan 166 senpi laras pendek, hasil operasi intelijen dan teritorial dari awal tahun 2017,” kata Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 043/Gatam, I Made Arimbawa.
Operasi intelijen dilaksanakan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang banyak terjadi penyalahgunaan senpi ilegal. Sedangkan operasi teritorial untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar sukarela menyerahkan senpi ilegal miliknya kepihak berwenang. “Masyarakat yang menyerahkan senpi ilegal akan diberikan penghargaan oleh Danrem Hadi Basuki,” terangnya.
Dalam acara itu juga, seluruh senpi akan dimusnahan dengan alat pemotong khusus yang telah dipersiapkan. “Sudah disiapkan alat untuk memusnahkannya, agar senpi-senpi tersebut tidak bisa digunakan lagi,” ujarnya.
Pemusnahan senpi dipimpin Danrem Kolonel Inf. Hadi Basuki tersebut, dihadiri para Komandan Komando Distrik Militer (Kodim), pejabat Polda Lampung, Kajati Lampung Susilo Yustinus, Dan Lanal, Dan Brigif, Dan Lanut, dan Pejabat Pemprov Lampung. (rls)
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, Wahyu Lesmono
Bandarlampung (SL) – Komisi III DPRD Kota Bandarlampung mengagendakan hearing atau rapat dengar pendapat, membahas patahnya beton di bagian bawah flyover Jalan Pramuka-Indra Bangsawan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, Wahyu Lesmono, mengatakan kerusakan flayover itu akibat pembangunan yang tidak maksimal dan ini sangat disayangkan. “Ada indikasi pihak rekanan tidak maksimal dalam bekerja, Jumat depan akan kami lakukan hearing untuk membahas hal ini,” kata Wahyu Lesmono, saat meninjau kerusakan di Flyover Pramuka, Rabu (14/3/2018).
Wahyu mengatakan, ke depan pasti akan segera dilakukan perbaikan pada flyover. “Kita masih akan diskusikan dulu dengan tim ahli. Karena mereka yang lebih paham, perbaikannya ke depan seperti apa. Yang pasti, segera kami tindak lanjuti,” katanya.
Menurut Wahyu, pihak rekanan dapat dipidanakan atas adanya keretakan itu. “Pihak rekanan ini bisa dipidanakan kalau kerjanya seperti ini. Pihak rekanan dalam hal ini kayaknya PT Dewanto, tapi lebih jelasnya siapa pihak rekanan, nanti pas hearing,” katanya.
Terpisah, Pelaksana Lapangan PT Dewanto Cipta Pratama, Sutarno, mendatangi lokasi untuk memperbaiki bagian rusak. “Iya ini kan sudah di lapangan kami, nah sekarang saya sedang memperbaiki bagian yang rusak,” kata dia.
Dia menjelaskan, penyebab terjadinya kerusakan di salah satu bagian pelat penahan beton yakni kurang matangnya adonan semen sebagai bahan baku pembetonan. “Biasanya karena adonan semen ini kurang matang, karena waktu itu kami mempercepat proses pengerjaan,” kata dia.
Sutarno memastikan keretakan pada pelat penahan coran itu tidak berpengaruh terhadap konstruksi. “Bisa dibuktikan, jika yang retak itu corannya maka aspal di bagian atas flyover akan amblas. Tapi ini kan tidak,” katanya. (nt/*/jun)
Bandarlampung (SL) – Jembatan flyover di Jalan Pramuka-Rajabasa Bandarlampung, retak, dan patah disalah satu ruas penyangga. Diduga kualitasnya kurang baik. Sebelumnya flyover MBK juga mengalami retak pada dinding, dan hal sama di flyover Jalan Pramuka Rajabasa yang dibangun dengan anggaran Rp35 miliar.
Dilokasi jembatan flayover terdapat dua titik kerusakan plat beton penyangga lantai flyover berukuran 1×1 meter berbentuk segi empat. Plat pertama patah, dan posisi plat agak turun. Sedangkan titik kedua hanya mengalami keretakan.
Terkait adanya keretakan pembangunan flyover itu Tim Forum Lalu Lintas yang terdiri dari Satlantas Polresta Bandarlampung, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan dan Perumahan turun ke lokasi memantau kerusakan.
Menurut Pengamat Transportasi dari Universitas Lampung, Dwi Harianto, keretakan tersebut memang belum berpengaruh signifikan terhadap kondisi fly over Pramuka tersebut.
Namun jika tidak segera diperbaiki, pasti akan sangat berpengaruh terhadap tulang penyangga jembatan layang tersebut. “Harus segera diganti, kalau dibiarkan nanti tulang penyangga malah bisa retak, dan itu malah berbahaya untuk kendaraan maupun pengguna jalan,” ujar Dwi.
