Bakti Sosial Lampung Sai di Panti Asuhan Toriqul Jannah, Rabu (7/6/18) (Foto/Dok/Awn)
Bandarlampung (SL) – Peduli tehadap anak yatim piatu, Lampung Sai memberikan bantuan kepada anak-anak di Panti Asuhan Toriqul Jannah, Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan.
“Kegiatan ini diprakarsai oleh Bidang Sosial Ekonomi Lampung Sai yang dilakukan secara swadaya, karena merasa terketuk dengan kesulitan yang dialami anak-anak yatim di panti asuhan tersebut,” kata Pengurus Lampung Sai Ika Supriyadi, Rabu (7/6).
Menurut dia, pengurus panti itu sudah tidak ada (meninggal dunia.red), jadi Bidang Sosial Ekonomi yang diketuai Pak Rahmat Abdullah terketuk hatinya untuk memberikan bantuan.
Mengenai bantuan yang diserahkan, ia menerangkan, bermacam-macam seperti makanan ringan, keperluan sekolah, perlengkapan panti serta baju dan juga alat salat beserta Al Quran.
“Bantuan ini dikumpulkan swadaya selama seminggu, jadi yang mau menyumbang tidak ditentukan apa dan berapanya. Kemarin (Selasa, 6/3) sebagian pengurus juga ada yang memberi uang untuk keperluan anak-anak di panti itu,” kata Yuk Ika–sapaan akrabnya–.
Bakti Sosial Lampung Sai di Panti Asuhan Toriqul Jannah, Rabu (7/6/18) (Foto/Dok/Awn)
Saat ditanya soal menjadi donatur tetap, Yuk Ika menerangkan, masalah itu juga sedang dalam pembahasan. “Apa nanti kita yang jadi donatur atau akan dicarikan donatur untuk membantu anak-anak yatim tersebut,” paparnya.
Bakti sosial yang dilakukan oleh Lampung Sai, masih kata dia, diharapkan dapat diikuti oleh pihak lainnya sehingga anak-anak yatim itu dapat terbantu dalam menjalankan kesehariannya yang lebih baik lagi.
Diketahui, baksos di Panti Asuhan Toriqul Jannah dihadiri oleh Ketua Bidang Sosial Ekonomi Rahmat Abdullah dan sejumlah pengurus Lampung Sai lainnya.
Panti Asuhan Toriqul Jannah di Jatimulyo itu terdapat 24 anak laki-laki dan 12 perempuan yang masing-masing sudah bersekolah baik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sejak pengurusnya meninggal dunia, kini hanya ada Ibu Santi yang secara sukarela mengurus yatim piatu di panti tersebut.(awn)
Kampanye Dialogis di Bandarlampung Pasangan Calon (Paslon) Arinal-Nunik Saat Mengunjungi Masyarakat di Tmpat Lokasi, Kecamatan Sukarame, Sukabumi, Tanjungkarang Pusat dan Kemiling, Rabu (7/8/18) (Foto/Dok/Awn)
Bandarlampung (SL) – Mulai kampanye di Bandarlampung, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) akan menyasar empat kecamatan di kota Tapis Berseri.
Kampanye dialogis di Bandarlampung Pasangan Calon (Paslon) Arinal-Nunik akan mengunjungi masyarakat di empat lokasi yaitu, Kecamatan Sukarame, Sukabumi, Tanjungkarang Pusat dan Kemiling.
Dalam kampanye dialogis di Jalan Sentot Ali Basa gang Pembangunan Waydadi Sukarame Kota Bandarlampung, Rabu (7/8), paslon nomor urut tiga menyoroti persoalan sengketa lahan dan upaya peningkatan lapangan pekerjaan seperti yang dikeluhakan warga setempat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Bandarlampung, Yuhadi mengatakan, di Waydadi ini banyak warga mengeluhkan soal sengketa lahan yang belum juga terselesaikan.
“Menanggapi hal tersebut, kami akan bawa masukan atau keluhan masyarakat itu untuk dikaji sehingga ke depan bisa diselesaikan secara lebih baik,” liaison officer (LO) Arinal-Nunik itu.
Selain itu, kita juga menyoroti terkait ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih sulit didapatkan.
“Seperti salah satu dari delapan program utama Arinal-Nunik, kita akan mengedepankan penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera,” katanya.
Tadi juga, Mbak Nunik–saapaan akrab– Calon Wakil Gubernur nomor urut tiga Chusnunia Chalim mengatakan siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga tidak ada lagi pemuda yang mengganggur.
“Penciptaan lapangan pekerjaan, dinilai dapat menunjang penurunan angka tindak kejahatan karena semua sibuk bekerja dan tidak menganggur,” kata dia mengartikan perkataan Nunik.
Kampanye dialogis di rumah Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Sukarame H Mabun turut dihadiri Calon Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim.
Juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung Yuhadi, Ketua DPC PKB Juanda, DPD PAN Bandarlampung, serta pengurus Golkar Provinsi Lampung dan pengurus Partai Golkar Bandarlampung. Kampaye ini melibatkan tiga parpol pengusung yaitu Golkar, PKB dan PAN.(awn)
Paslon no Urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Foto/Dok/Net)
Lampung Timur (SL) – Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih kepada warga Labuan Maringgai karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kampanye nomor urut 3.
Bahkan meskipun hujan deras antusias masyarakat kecamatan Labuan Maringgai untuk menghadiri kampanye Arinal-Nunik.
“Saya sangat terharu karena bapak ibu masih tetap semangat. Pertanian akan menjadi prioritas utama dalam program kami contohnya kartu petani berjaya” ungkapnya.
Arinal Djunaidi menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan melunching kartu tani berjaya sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh petani.
“Tgl 16 maret 2018 akan kita lounching kartu tani berjaya dikabupaten lampung timur, kartu tani berjaya Gunanya untuk mendapatkan kemudahan pupuk, bibit, dan kepastian harga pertanian tinggi”, tambahnya
Arinal Djunaidi mengatakaan jika terpilih arinal nunik akan menjaga kawasan pertanian sehingga tidak ada alih fungsi lahan pertanian.
“Lampung harus menjadi lumbung padi nasional sehingga para petani dilampung ini akan sejahtera” tutupnya. (rls/rel)
Paslon Arinal – Nunik Melakukan Kampanye Terbuka Terbatas di Kecamatan Labuan Maringgai, rabu (8/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pasangan Cagub Cawagub Lampung Nomor Urut 3 Arinal-Nunik Melakukan Kampanye terbuka terbatas di kecamatan Labuan Maringgai, rabu (8/3).
Cawagub Lampung Chusnunia ( Nunik ) mengatakan alasan maju calon wakil gubernur mendampingi pak Arinal tidak lain karena pak arinal mempunyai komitmen untuk rakyat Lampung.
“Saya sangat bangga bisa mendampingi beliau Pak Arinal karena beliau mempunyai keinginan untuk memajukan Lampung khususnya kemajuan bidang pertanian”. Ujarnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya Nunik juga mengajak masyarakat labuan maringgai untuk memilih nomor 3 pada pilgub 27 juni 2018 mendatang.
“Lampung Harus maju, Lampung harus berjaya. Nomor 3 pilihannya. Arinal – Nunik gubernur dan wakil gubernurnya. (rel)
Bandarlampung (SL) – Kota Bandarlampung minim kawasan serapan air, sehingga jalan protokol dan sejumlah tempat lainnya didaerah tersebut kerap terjadi banjir diserati tanah longsor.
“Banjir yang terjadi dikawasan pemukiman yang jauh dari sungai atau pantai biasanya disebkan oleh ketiadaan saluran dirainase pemukiman,” kata Ketua Pusat Studi Kota dan Daerah, Universitas Bandarlampung (UBL), IB Ilham Malik di Bandarlampung, Rabu (7/3).
Dia mengatakan, biasanya disebabkan juga oleh minimnya kawasan resapan air, yang telah berubah fungsi menjadi pemukiman.
Pemukiman tersebut dilanjutkan, tidak menyediakan embung atau biopori biasa disebut juga peresepan air hujan.
“Lalu bila banjir terjadi di jalan protokol, kondisi drainase jalan rayanya tidak memadai atau rusak sehingga air tidak mengalir dengan baik dan keluar ke badan jalan,” kata dia.
Ia melanjutkan, akibat kerusakan itu air menggenangi jalan karena terperangkap, sehingga tidak mengalir dengan baik.
Apabila dikaitkan, dengan tata kota itu berarti masuk dalam tata guna lahan dan dalam sekala kota atau kawasan zona, sejauh ini Bandarlampung masih dalam penataan yang buruk.
Menurutnya, tata guna lahan serta tata kota di Bandarlampung masih mengalami masalah, karena penempatan kawasan pemukiman yang bisa mengokupasi lahan konservasi.
“Zona pemukiman dibangun oleh warga tanpa ada kesesuaian dengan konsep pemanfaatan lahan yang sudah diatur dalam rencana tata bangunan dan lingkungan,” kata dia.
Oleh sebab itu biasanya, penyebab banjir di sejumlah titik di Kota Bandarlampung yakni drainase jalan raya yang bermasalah.
“Kalau ditanya faktor mana yang paling dominan, perlu ada penelitian lebih lanjut. Tapi hal yang sudah sangat pasti adalah karena sistem drainase perkotaan kita dalam masalah,” kata dia.
Pemkot Bandarlampung harusnya sudah memiliki solusi pemecahan masalah itu, namun belum diterapkan dan sudah seharusnya pemerintah setempat mulai memperbaiki drainase tersebut.(rel)
Foto Bersama Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Saat Penyerahan Penghargaan, Jakarta Selatan Rabu (6/3/2018)
Jakarta (SL) – Menko Polhukam: Kepala Daerah di Indonesia Perlu Mencontoh Keberhasilan Lampung.
Lampung kembali meraih juara pertama Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional. Dengan demikian, Provinsi Lampung sudah dua kali berturut-turut meraih penghargaan bergengsi tersebut. Pertama tahun 2016 dan yang kedua tahun 2017. Penghargaan tahun 2017 diserahkan pada tahun 2018 ini.
Menko Polhukam Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., yang menyerahkan penghargaan tersebut tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dia mengatakan sudah selayaknya Kepala Daerah lain di Indonesia mencontoh keberhasilan Provinsi Lampung.
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kepada Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 2018 di Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan Rabu (6/3/2018).
Foto Bersama Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Saat Penyerahan Penghargaan, Jakarta Selatan Rabu (6/3/2018)
“Kita adalah Indonesia satu kesatuan. Semua potensi rawan konflik harus segera dituntaskan oleh kepala daerah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri. Kepala Daerah di seluruh Indonesia perlu mencontoh Provinsi Lampung yang mampu meraih juara pertama dalam upaya penanganan konflik sosial di daerah,” ujar Wiranto.
Menurut Wiranto, kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik eksekutif, legislatif, yudikatif, sangat penting dalam merespons bahaya kerusuhan yang akan berdampak pada keamanan, ketertiban masyarakat Indonesia. “Indonesia ini harus kita jaga bersama sama, Indonesia ini milik kita, harus tetap dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Wiranto.
Wiranto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoax dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras. Menurut Wiranto langkah itu dilakukan demi kepentingan bersama. “Bukan tindakan sewenang-wenang, tapi keras seperti ini, tegas seperti ini, demi kemaslahatan kita bersama, agar masyarakat lebih tenteram, tenang, lebih damai sehingga kita dapat melakukan satu pembangunan yang berkesinambungan, yang bermanfaat untuk banyak orang,” kata Wiranto. Apalagi saat ini akan berlangsung Pilkada, harus dijaga dengan damai dan tertib serta terhindar dari konflik kesukuan dan konflik mengatas namakan agama.
Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengapresiasi atas diraihnya penghargaan terbaik penanganan konflik sosial yang diraih provinsi Lampung, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya komando yang baik dari kepala daerah yang berkoordinasi dengan Forkopimda, penghargaan diberikan karena koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat baik dalam pelaporan maupun upaya cepat penanganan penyelesaian masalah.
Sebagai daerah yang berpestasi menangani konflik sosial, Pjs. Gubernur Lampung menjadi narasumber di hadapan 33 Gubernur, Kepolisian daerah (Polda), Korem, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Menurut Pjs. Gubernur Didik, Lampung telah lama membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sejak 2015.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Irwan Sihar Marpaung mengatakan diraihnya dua kali penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam Penanganan Konflik Sosial tidak terlepas dari peran semua pihak, terutama Kepala Daerah.
Kaban Kesbangpol Lampung ini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah yang sudah membimbing dan mengarahkan sehingga Tim Penanganan Terpadu Masalah Konflik Sosial dapat bekerja dengan baik. “Karena berkat Kepala Daerah yang selama ini mengarahkan Tim sehingga Provinsi Lampung dapat meraih penghargaan ini,” ujar Irwan Sihar.
Menurut, Irwan Sihar, diraihnya prestasi itu juga karena kerjasama yang baik dari semua instansi vertikal yang ada di Provinsi Lampung. Juga, kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Lampung hingga menjadikan Lampung aman, damai, maju dan sejahtera. “Kita mengharapkan dengan terciptanya rasa aman di Lampung menjadi tempat investasi nasional karena posisinya yang aman dan baik untuk penanaman modal sehingga dapat menambah potensi tenaga kerja,” ujar Irwan. (Humas Prov)
Bandarlampung (SL) – Beredarnya surat mengatasnamakan KPK yang meminta agar kepala desa mengalokasikan dana desa untuk kampanye pasangan calon (Paslon) Pilgub Lampung. Surat itu tertera nama Ketua KPK Agus Rahardjo, meski tidak ada tangannya. Selain itu, dalam surat itu juga terdapat nama gubernur non-aktif Ridho Ficardo.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Hamartoni Ahadis memastikan, surat itu palsu. Surat sengaja disebarluaskan ke seluruh desa di Provinsi Lampung oleh oknum tidak bertanggungjawab.
“Surat palsu itu kami dapat dari laporan kepala desa pada 5 Februari 2018, diantaranya laporan dari Kepala Desa Padangcermin, Kepala Desa Sidodadi, Kepala Desa Bawang Kabupaten Pesawaran,” jelas Hamartoni, saat konferensi pers di ruang kerjanya, Selasa (6/3/2018).
Menindaklanjuti surat itu, sambung Hamartoni, Pemprov sudah mengkonfirmasi ke KPK Pusat.
Diperoleh kepastian, KPK tidak pernah mengirim surat tersebut untuk kepala desa yang ada di Provinsi Lampung.
KPK telah menindaklanjuti surat tersebut dan telah mengirim surat lanjutan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Isinya, meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk tidak menangapi surat palsu yang mengatasnamakan KPK.
“Kami juga sudah koordinasi dengan Kapolda Lampung dan APDESI untuk menindak lanjut siapa oknum yang menyebarkan surat tersebut,” ujar Hamartoni.
Berikut 11 Poin yang disampaikan KPK:
1. Dalam menjalankan penugasan KPK selalu mengeluarkan surat tugas dan kartu identitas yang resmi diberikan KPK.
2. Pegawai KPK dilarang meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun.
3. KPK tidak pernah menunjuk organisasi siapapun, Lembaga manapun “perpanjang tangan”, mitra kosultan, pengacara atau perwakilan dari KPK.
4. KPK tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan media yang mengatasnamakan KPK atau mirip dengan KPK.
5. KPK tidak pernah pengirim piagam, sertifikat, deklarasi dalam syarat administrasi di instansi manapun.
6 KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah- daerah.
7 Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah situs internet yang beralamat lengkap www.kpk.go.id
8. Perangkat sosialisasi anti korupsi, baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak-phak yang lain.
9, Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya gratis.
10. Tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK.
11. Penerimaan pegawai KPK dilaksanakan secara terbuka melalui program Indonesia Memanggil untuk masyarakat umum dan undangan perseorangan.
Ilustrasi Bantuan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) (Foto/Dok/Net)
Bandarlampung (SL) – Bawaslu Lampung menyoroti oknum anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang diduga tidak mengajukan cuti sebagai anggota dewan, namun disinyalir turut serta mengkampanyekan pasangan calon gubernur Lampung.
Ketua bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah didampingi anggota bawaslu, Iskardo P. Panggar saat ditemui di Polda Lampung, senin (5/3/2018), mengungkapkan, anggota dewan yang diduga turut mengkampanyekan salah satu pasangan calon gubernur namun tidak mengajukan cuti sebagai anggota dewan diantaranya dilakukan salah satu anggota DPRD Metro dan DPRD Lampung.
“Seperti di Metro ditemukan salah satu anggota dewan setempat yang memberikan bantuan banjir tapi sekaligus membagikan selebaran salah satu pasangan calon gubernur. Ada juga salah satu anggota DPRD Lampung yang mengkampanyekan calon gubernur tapi tidak cuti sebagai anggota legislatif. Dan hasil konfirmasi kami ke KPU Lampung, belum ada izin cuti anggota DPRD yang diterima KPU Lampung,” ungkapnya.
Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah menegaskan, anggota dewan harus mengajukan cuti kepada pimpinan dewan masing – masing jika akan mengikuti atau mengkampanyekan pasangan calon gubernur.
“Ya, (anggota DPRD) harus mengajukan cuti ke pimpinan dewannya dan setelah keluar izin cutinya, surat cutinya disampaikan ke KPU. Cutinya sesuai dengan hari kapan anggota dewan tersebut akan melakukan kampanye,” kata Tio
Bandarlampung (SL) – PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Finance, di Jl.Arif Rahman Hakim, Kali Balau Bandarlampung, diduga menggunakan jasa preman untuk merampas kendaraan konsumen yang telat bayar. Hal ini dikeluhkan salah satu konsumen yang bernama Musfiran.
Dia menceritakan, kendaraannya jenis kijang Inovva, telah diambil paksa oleh sekelompok orang yang mengaku dari MPM, pada Jum’at (9/2/2018) yang lalu.
“Ya, memang benar, mobil saya dicegat dijalan didaerah way kandis. Waktu itu mobil inovva saya sedang dipakai keponakan untuk mengurus persiapan pernikahannya.Tiba-tiba datang sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 13 orang dengan mengendarai 3 motor dan 2 mobil menyetop mobil yang dikendarai keponakan saya Reza, meraka langsung memaksa Reza keluar dari mobil dan mengambil konci kontak.Karena jumlah mereka banyak, Reza ketakutan dan menuruti kemauan meraka dan membawa mobil ke kantor MPM yang terletak di Kali Balau, ” kata Musfiran geram
“Salah satu dari mereka memaksa Reza untuk menandatangani surat serah terima kendaraan, namun Reza menolak. Kemudian Reza menelpon saya, ” om orang ini maksa saya untuk nanda tanganin surat serah terima,” saya jawab jangan dulu.
Ahirnya, malalui hand phone Reza, orang tersebut bicara dengan saya, ” ini pak musfiran ya, saya jawab, benar. “Saya dari MPM pak, mobil bapak sudah ditangan kami, bisa gak bapak lunasin tunggakannya,” saya jawab nanti awal maret, mereka memberi saya waktu satu minggu.Kemudian mereka minta saya untuk datang kekantor MPM.
Sekitar jam 4 sore, teramg Musfiran, saya tiba di kantor MPM untuk menanyakan permasalahannya, namun tidak ada satupun pimpinan atau stafnya yang bisa ditemui, resepsionisnya mengatakan, semua sedang diluar kantor.
“Sampai sekarang mas, tegas Musfiran kesal, mobil saya itu belum ada kejelasan, soal penarikan itu belum ada surat pemberitahuan sebelumnya, tapi yang saya heran ada surat kerumah,memberitahukan kalo saya harus melunasi seluruh hutang plus denda di leasing senilai Rp. 207juta dan diberi waktu 7 x 24 jam. Sedang surat tersebut saya terima 2 hari sebelum jatuh tempo,” ungkapnya dengan nada marah.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, Muklis pihak dari MPM enggan memberikan keterangan terkait perampasan kijang Inovva menggunakan jasa preman dari konsumen Musfiran.
“Biar jelas ngobrolnya datang saja kekantor kami,” jelasnya melalui pesan singkat WhattApp
Bandarlampung (SL) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, menyesalkan insiden kericuhan yang mengakibatkan pecahnya jendela kaca di depan gedung lantai dua kantor DPRD Provinsi Lampung.
“Sangat disesalkan insiden yang sempat terjadi tadi,” ujar Dedi Afrizal di ruang rapat kerjanya.
Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku, bila memang ditemukan unsur kesengajaan atas kejadian itu.
“Kita sudah koordinasi dengan kepolisian. Karena perusakan itu tidak dibenarkan,” terangnya.
Sementara, Kapolsek Teluk betung Selatan (TBS), Kompol Listiyono Dwi Nugroho belum dapat berkomentar banyak terkait insiden tersebut. Kapolsek hanya menjelaskan, bahwa pecahnya kaca lantaran masa hendak menerobos paksa untuk masuk ke gedung dewan.
“Jadi, tadi itu masa berdesak desakan, saling dorong-dorongan. Mereka minta penandatanganan petisi atas perubahan UU MD3 untuk dibawa ke Jakarta. Tapi dewannya malah masuk,” ungkapnya saat diwawancarai di kerumunan masa.
Bandarlampung (SL) – Kota Bandarlampung minim kawasan serapan air, sehingga jalan protokol dan sejumlah tempat lainnya didaerah tersebut kerap terjadi banjir diserati tanah longsor.
