Jalan Pramuka Yang Mengalami Kerusakan (Foto/Dok/Jun)
Bandarlampung (SL)-PROYEK Jalan Pramuka tahun 2017 yang menelan anggaran hingga Rp27 Miliar lebih kondisinya sudah mulai mengalami kerusakan. Padahal proyek itu baru selesai dikerjakan akhir tahun 2017 kemarin. Yang lebih memprihatinkan ruas jalan itu kerap terendam banjir.
Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung menggelontorkan anggaran Rp27,3 Miliar untuk peningkatan Jalan Pramuka – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Teuku Cik Ditiro – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raden Imba Kesuma, yang dikerjakan oleh PT Mulia Putra Pertama.
Pada tahun yang sama, Dinas PUPR Bandarlampung juga menganggarkan dana Rp1,2 Miliar untuk Peningkatan Jalan Pramuka (Rigid Pavement) yang dikerjakan Dharma Mulya.
Namun, kondisi proyek-proyek ini sudah banyak mengalami kerusakan. Seperti proyek peningkatan Jalan Pramuka – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Teuku Cik Ditiro – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raden Imba Kesuma, dijalur jalan itu ditemukan banyak rusak.
Seperti di Jalan Raden Imba Kesuma aspal di jalan ini banyak yang sudah retak-retak, bahkan amblas.
Begitu juga ruas jalan Pramuka banyak aspal mengelupas, bergelombang. Bahkan bagian rigit beton batunya terlihat mengindikasikan job mix tidak proporsional.
“Selain mungkin karena kualitasnya, juga kalau hujan banjir dan tergenang air mas jalan yang baru di perbaiki itu. Makanya cepat rusak dan terlihat batu-batu jalan beton ini,” ujar Doni warga yang melintas di Jalan Pramuka, Minggu (25/2/2018).
Menurutnya, jika di biarkan tergenang air terus maka jalan itu akan cepat rusak, apa lagi jika kualitasnya juga tidak baik.
“Semalama saja (Malam minggu) bajir juga. Sepertinya perbaikan jalan itu tidak dibarengi perbaikan saluran airnya. Aneh juga kok tidak dipertimbangkan bakal tegenang air atau tidak,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Kota Bandar lampung, Iwan, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (*)
Petugas evakuasi korban ledakan tangki bbm yang terpental dan tewas di jalan aspal
Bandarlampung (SL)-Tiga orang tewas, dua orang tewas ditempat, akibat tangki BBM segi empat non standar, dalam mobil truk fuso BE-8265-UP meledak, di area parkir bengkel las, di Jalan Zulkarnain Subing, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lamung, Senin (26/2/2018) sekitar pukul 10.15 wib.
Korban tewas diduga supir truk dketahui bernama Suryadi, dan Ari, pegawai bengkel las listrik tersebut. Keduanya terpental hingga seratus meter dan tergeleka di jalan aspal, Seorang lagi kritis, dan sempat dilarikan kerumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
Tangki Bbm Yang Meledak Terpental Dari Truk Fuso (Foto/Dok/Jun)
Tangki itu meledak dengan detuman sangat keras, tabung plat besi itu juga terpental hingga 50 meter dari bak truk. Atap dan bagian tepi bak truk yang juga dirangkai tralis besi bulan telihat hangus, dan box tangki robek.
Informasi dilokasi kejadian menyebutkan tangki dalam bak truk fuso itu sedang diperbaiki, karena ada sambungan las yang kurang rapat pada bagian atas tabung. Lalu Suryadi melakukan las tangki, tiba-tiba terjadi ledakan, diduga tangki masih berisi BBM.
“Ledakan sangat kuat, mirip bom israel aja. Mungkin masih ada bensinya mas, kalo sisa solar ga gitu. Tabung tangki nguap, ada yang buka tangki, tiga orang yang kena, mereka mental yang dua ke jalan, ” kata warga disekitar ledakan.
Korban Ledakan Tangki Bbm (Foto/Dok/Jun)
Polisi datang kelokasi, dan menutup jalur pertigaan tak jauh dari SPBU Suka Maju, Telukbetung Timur. Terlihat juga puluhan anggota TNI di lokasi membantu Polisi mengamankan lokasi, yang tak jauh dari lokasi gudang BBM terbakar waktu lalu.
Warga lainnya, di lokasi kejadian menduga ledakan tersebut disebabkan oleh percikan api, saat para pekerja tersebut sedang melakukan las listrik. “Kalau dugaan warga di sini sama. Pas lagi ngelas, percikan api yang panas menyebabkan ledakan pada tangki,” kata Jumin, tak jauh dari lokasi.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung yang juga datang ke tempat kejadian, mencatat bahwa ledakan tersebut terjadi sekiranya pukul 10.48, dan ada 3 orang yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
“Korban awalnya terpental. Yang 2 langsung meninggal, dan yang 1 sempat dilarikan ke rumah sakit Kota Bandatlampunh dengan keadaan kritis. Namun harus menghembuskan nafas terakhirnya karena sudah tidak bisa lagi ditolong,” ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kota Bandarlampung, M Rizky.
Lokasi Jadi Tontonan Warga (Foto/Dok/Jun)
Informasi lain, BBM dan kendaraan tersebut milik seorang dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang BBM nonsubsidi dengan alamat Hanura, Pesawaran, yang diduga ilegal. Asal-usul BBM dari Sungai Angit, Sungai Lilin, Sumatera Selatan. (juniardi)
Bandarlampung (SL)-Pemda Kota Bandar Lampung, akan melakukan evaluasi terhadap Hotel Horizon, terkait dugaan pelanggaran Perda, dan Izin Amdal, dan yang lainnya.
Hal itu ditegaskan Plt Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar, menanggapi desakan masyarakat melalui LSM, dan Walhi, waktu lalu. “Ya nanti kita cek semua, kita memang butuh investasi, tapi bukan investasi melanggar hukum,” kata YUSUF Kohar, usai menghadiri acara custemer Gatheri Hotel Novotel, Lampung.
Menurut Yusuf Kohar, pihak juga sudah mengintruksikan jajarannya, untuk mempermudah mereka yang akan membangun investasi di Lampung. “ijin ijin kita percepatan, tidak yang aneh aneh demi membangun investasi ke bandar lampung guna peningkatan kesejahteraan rakyat Bandar Lampung,” katanya.
Sementara GM Hotel Horizon, enggan memberikan keterangan terkait masalah tersebut. Informasi lain, pihak managemen enggan menanggapi wartawan yang melakukan konfirmasi, karena merasa di bakcup oleh wartawan dan media.
Sebelumnya, Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) mendesak Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Hotel Horison yang berada di Jalan Kartini, Bandar Lampung.
Ketua GPN Kota Bandar Lampung, Satria Muda Sepalau Raya, mengatakan keberadaan Hotel Horison diduga tidak menjalankan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam meminimalisir dampak banjr di lingkungan sekitar.
Satria Muda yang didampingi Sekretaris GPN Edwinata melanjutkan, bahwa saat ini hotel Horison tidak melakukan tanaman penghijauan. “Hingga saat ini Hotel Horison telah melanggar karena tidak melakukan penghijauan. Maka kami minta Pemkot Bandar Lampung melakukan evaluasi perizinannya,” kata Satria yang juga seorang Advokat, Selasa (13/2/2018).
Selain itu, lanjut Satria, Hotel Horison juga menutup saluran air Waysimpur sehingga diduga menyebabkan banjir. “Hotel Horison tidak memelihara drainase, karena badan sungai ditutup coran semen di atasnya. Tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ungkapnya.
Untuk itu, tambah Satria, selain mendesak Pemkot Bandar Lampung, pihaknya juga akan mengadukan hotel Horison ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta. “Kami akan mengadukan ke DPRD Bandar Lampung dan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena hotel Horison ini tetap bandel,” ungkapnya.
Ditambahkan Satria, pihak Hotel Horison juga belum melakukan pelaporan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumentasi dan izin lingkungan hidup.
Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung bersama Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandar Lampung, memeriksa Hotel Horison, Bandar Lampung yang ternyata belum melengkapi perizinan Amdal dengan benar.
Pemeriksaan itu terkait dengan izin rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Unsur Tim Gabungan dari BPPLH Bandar Lampung yang dipimpin Cik Ali Ayub dan dari Walhi Lampung Igo Alam, Alian Setiadi, serta Irfan mendatangi lokasi hotel yang berada di Jalan Kartini, Bandar Lampung.
Ternyata benar, sebab berdasarkan pemeriksaan tersebut, pihak Hotel Horison belum menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang layak, masih banyak menggunakan tanaman sintetis, belum memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC).
“Tentu saja sangat disayangkan pihak Hotel Horison yang belum memenuhi rekomendasi amdal, sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama BPPLH Bandar Lampung,” ungkap Manajer Kampanye dan Advokasi Walhi Lampung Igo Alam melalui siaran pers, Selasa (22/9/2015).
Hingga saat ini, pihak Hotel Horison belum melakukan pelaporan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumentasi dan izin lingkungan hidup. Padahal berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hotel Horison sudah harus memenuhi semua kewajibannya kepada BPPLH Bandar Lampung paling lambat 31 Desember 2015 mendatang, pungkas Igo yang mengingatkan batas waktu yang sudah tidak lama lagi itu. (nt/*/jun)
Bandar Lampung (SL)-SUARA ratusan sepeda motor menyerbu Taman Gajah Enggal (Lampung Elephant Park) jelang fajar, Sabtu (25/2/2018). Mereka ingin memakmurkan mushola di taman kota yang baru diresmikan Gubernur Ridho Ficardo dua pekan lalu (9/2/2018).
Ratusan penggemar sepeda motor dari berbagai klub (bikers) yang tergabung dalam komunitas Bikers Subuhan memenuhi lantai dua mushola hingga luber keluar tempat ibadah yang berada di jantung Kota Bandarlampung itu.
Ruang terbuka hijau (RTH) yang jadi arena olahraga pagi, siang hingga malam menjadi tempat bermain dan rekreasi masyarakat, kini komunitas Bikers Subuhan ingin memakmurkan musholanya menjelang fajar.
Hary Kohar, koordinator Forum Masyarakat Transparansi Lampung (FMTL), mendukung visi Bikers Subuhan. “Siapa lagi yang merawat taman kota kita jika bukan kita. Apalagi beraroma relejiusitas seperti yang dilakukan Bikers Subuhan,” ujanya.
Setelah solat, berdoa dan mendengarkan tausiah, para penggemar sepeda motor sarapan pagi bersama dengan nasi bungkus sambil mensyukuri keindahan taman kota yang baru ada sejak lahirnya Provinsi Lampung, 32 tahun lalu.
Mereka saling menyapa, bersilaturahmi, membahas soal ghiroh hijrah hingga pernak-pernik sepeda motor. Ratusan Bikers Subuhan ramai-ramai mengupload foto berlatar lukisan-lukisan tiga dimensi destinasi wisata Lampung di taman tersebut.
Belum puas berkumpul subuhan, beberapa bikers menjelajah jalan yang baru dibangun Gubernur Ridho Ficardo ke arah Teropong Bintang di Taman Hutan Kota (Tahura) Wan Abdul Rachman, tepi Kota Bandarlampung.
Sejak hampir setahun lalu, Bikers Subuhan solat subuh berjamaah dari masjid ke masjid setiap subuh akhir pekan. Mereka merencanakan akan solat subuh lagi di Taman Gajah Enggal pekan depan (31/1/2018).
“Mudah-mudahan, setiap akhir pekan, sekali sebulan, kami solat subuh di Taman Gajah Enggal,” kata Sani Rizani, pelopor Bikers Subuhan. Dia berharap dari jantung Kota Bandarlampung dapat terus menyebarkan solat subuh berjamaah.
Bikers Subuhan siap jika diamanahkan mengelola Mushola Lampung Elephant Park, ujar koordinator Wilayah Sumatera Motor Antique Club Indonesia (MACI) itu. Selama ini, Biker Subuhan tak ada tempat khusus. Mereka solat subuh berjamaah dari masjid ke masjid.
Jika diamanahkan Pemprov Lampung merawat Mushola Lampung Elephant Park, ketua Lampung Police Watch itu berharap dapat lebih menyebarkan virus solat subuh berjamaah. “Insya-Alloh,” ujar kolektor HD, scooter, dan Binter Mercys ini.
Bikers Subuhan merupakan komunitas para penggemar sepeda motor dari berbagai klub sepeda motor yang program rutinnya solat subuh berjamaah, tausiah, hingga gotong royong membersihkan masjid.
Komunitas yang lahir dari Kota Bandarlampung telah menyebar hingga 16 kota, yakni Jogja, Aceh, Surabaya, Medan, Bekasi, Banten, Jakarta, Pringsewu, Tangerang, Samarinda, Balikpapan, Palembang, Tenggarong, Tasikmalaya, Kotamobagu, Malang.
Pada 13-15 April 2018, Bikers Subuhan akan berkumpul bersama MACI Lampung dalam even Tubablaaarrr, “ngeblaaar”, ngegas bareng ke Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubabar), Provinsi Lampung, dalam ranga HUT ke-25 MACI Lampung dan HUT Tubabar.
Ada yang unik dalam komunitas Bikers Subuhan. Setiap anggota komunitas ini dipanggil ketua. Mereka terbuka untuk siapapun bergabung dalam komunitas ini. Yang penting, setiap yang ingin bergabung bersedia solat subuh berjamaah di akhir pekan.
Komunitas ini juga punya yel-yel. Dengan komando takbir, semua akan spontan merespon Allohuakbar sambil jari telunjuk kanan mengacung ke atas, satu. “Pengurus PWI Lampung dan Serikat Media Siber Indonesia. (SMSI)”
Bandarlampung (SL)-Tender lelang alat peraga kampanye (APK) pelaksanaan Pilgub Lampung 2018, terindikasi kocok bekem. Pemenang asal Jakarta diduga dikondisikan pihak KPU Lampung.
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I) Lampung, Fadliansyah Cholid, melalui pesan Whastappnya, Sabtu (10/2) malam. “Kami sebagai organisasi tetap berupaya untuk ikut serta dan berperan aktif dalam menyukseskan hajat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pilgub, 27 Juni mendatang,” kata pria yang akrab disapa Yeye itu, dilangsir harianmoementum.com.
Kendati telah berupaya melakukan komunikasi, Yeye melanjutkan, pihaknya dan sejumlah perusahaan periklanan tidak dapat memiliki kesempatan. Bahkan, hingga sekarang sudah ada pengumuman pemenang lelang pengadaan APK Pilgub Lampung. “Kami tidak mengetahui adanya pelelangan yang diadakan KPU tersebut. Kami nilai lelang ini terkesan ‘senyap’ atau diduga sudah kocok bekem,” katanya.
Menurut Yeye, pelaksanaan pengadaan oleh KPU di Pilgub 2018 ini sangat berbeda dari sebelumnya. “KPU terkesan mengesampingkan organisasi periklanan yang ada, bahkan saat dikonfirmasi terkesan enggan untuk menanggapi terkait persoalan lelang tersebut,” kaya Yeye.
Satu hal yang paling mendasar dan berlawanan, ia mengatakan, ketika Bawaslu Lampung mengadakan rapat kordinasi perihal penertiban APK, P3I Lampung dan Asosiasi Pengusaha Reklame (APR) Lampung diundang.
“Pada saat sesi diskusi saya mengeluarkan pertanyaan. Kenapa ketika Bawaslu Lampung dalam program penertiban APK Pasangan calon (Paslon) yang tidak mempunyai anggaran khusus, kami P3I dan APR Lampung diundang dan diwajibkan membantu,” kata dia.
Tetapi, KPU Lampung dalam proyek pengadaan APK terkesan senyap dan menepikan keberadaan organisasi ini. “Saat itu, jawaban Mas Nanang (Ketua KPU Lampung) ‘silahkan besok berkonsultasi dengan kabag yang menangani masalah APK’ dan langsung saya tindak lanjuti dengan mendatangi KPU bersama pengurus P3I dan APR Lampung,” ujarnya.
Namun, kantor KPU kosong melompong. Bahkan, kabag yang bersangkutan tidak menjawab panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan. “Jika proses lelang APK telah ditentukan pemenangnya oleh KPU, kami P3I dan APR Lampung menyatakan sikap untuk tidak akan memberikan dukungan kepada pemenang yang telah ditentukan,” ujarnya.
Yeye menyatakan, silahkan KPU mengatur sendiri distribusi APK khususnya baliho paslon dengan perusahaan yang telah mereka percayai kemampuannya yang berasal dari Jakarta tersebut. Berdasarkan data yang dilansir dalam laman lpse.kpu.go.id, Jumat (9/2), paket pengadaan alat peraga kampanye (APK) Pilgub Lampung senilai Rp7,3 miliar dimenangkan CV The Tenda Indonesia dari Jakarta.(mmn/*/nt)
Sejumlah Kiai Senior, Rektor, Tokoh, Dan Cendekiawan Muslim (Foto/Dok/Jun)
Bandarlampung (SL)-Sejumlah kiai senior, tokoh, dan cendekiawan muslim terkemuka di Provinsi Lampung mengikuti Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) Angkatan 28 di Hotel Horison Bandar Lampung. Acara yang ditaja Pengurus Cabang NU Bandar Lampung tersebut berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 23-25/2/2018.
Sejumlah kiai yang menjadi peserta antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung KH Dr Khairuddin Tahmid, Ketua RMI yang juga Sekretaris MUI Lampung KH Basyarudin Maisir, Mustasyar PWNU Lampung KH Hafidudin Hanif, Syuriah PWNU Lampung KH Abdul Syukur, Katib Syuriah PWNU KH Ihya Ulumuddin, dan Rais Syuriah PCNU Bandar Lampung KH Izzudin Abdussalam.
Ikut pula dua rektor perguruan tinggi terkemuka di Lampung yakni Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Prof Dr H Mohammad Mukri MAg dan Rektor Universitas Malahayati Dr M Khadafi. Selanjutnya, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Dr Alamsyah, Wakil Rektor III Universitas Lampung Prof Dr Aom Karomani, dosen UIN Dr Safari Daud dan Dr Erina Pane, dosen FH Unila Dr Rudy Lukman, Diky Hidayat MSi, dan Muslimin SE MM.
“Komposisi peserta MKNU kali ini memang luar biasa. Mulai dari ulama, akademisi, pengasuh pesantren, aktivis, jurnalis, hingga politisi. Meskipun sosok hebat, berpengaurh, dan berilmu tinggi, mereka tetap serius dan khusyuk mengikuti semua sesi dan materi,” kata Ketua PCNU Bandar Lampung Ichwan Adji Wibowo dalam rilisnya, Sabtu, 24/2/2018.
Bertindak sebagai pemateri adalah sejumlah pengurus PBNU yakni H Endin AJ Soefihara, KH Muh Mujib Qulyubi, Masduki Baidlowi, Suwadi D Pranoto, Sulton Fathoni dan Sultonul Huda.
Adji menerangkan, MKNU merupakan syarat seorang kader NU untuk menjadi pengurus NU di berbagai tingkatan. Hal ini merujuk Anggaran Dasar NU yang ditelurkan dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang, 2015 lalu.
“MKNU kali ini akan menghasilkan output yang dirumuskan bersama oleh seluruh peserta dalam bentuk program kerja yang terukur. Setidaknya ada tiga bidang yang menjadi fokus garapan yakni pendidikan, ekonomi, dan kesehatan,” bebernya.
“Misalnya, alumnus MKNU bersepakat untuk bidang pendidikan akan membangun sekolah NU unggulan di Kota Bandar Lampung. Di bidang kesehatan akan membangun klinik NU, dan bidang ekonomi mendirikan BMT. Masing masing rencana tersebut ditargetkan dapat dicapai paling lambat dalam lima tahun ke depan,” sambung Adji. (*/rls)
(HUT) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke-10 (Foto/Dok/Jun)
Bandarlampung (SL)-Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung pada Juni mendatang menjadi barometer Partai Gerindra dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Presiden 2019.
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta seluruh kader dari tingkat ranting hingga DPD agar dapat bersama-sama berjuang memenangkan calon gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo yang diusung Gerindra pada pilgub 27 Juni 2018.
Karena hal ini sebagai salah satu langkah awal untuk menambah kursi DPRD dari tingkat kabupaten/kota/provinsi, DPR RI di pileg 2019. Selain itu, ini juga langkah untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) saat pemilu 2019 di Bumi Ruwa Jurai.
“Kalau kita tidak bisa memenangkan pak Ridho di pilgub nanti, bagaimana kedepannya kita bisa menambah jumlah kursi di tingkat kabupaten/kota/provinsi hingga DPR RI serta memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden republik Indonesia nantinya,” ungkap Muzani pada peringatan hari ulang tahun (HUT) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke-10 di Pondok Rimbawan, Jalan Diponogoro no 54 Bandarlampung, Sabtu (24/2/2018), yang dihadiri petahana calon gubernur (cagub) Lampung M.Ridho Ficardo.
Kehadiran calon gubernur dengan nomor urut satu ini disambut langsung oleh para petinggi partai berlambang burung garuda tersebut, seperti Sekjen DPP Ahmad Muzani, Ketua DPD Lampung, Gunadi Ibrahim, Ketua DPC Bandar Lampung, Andika Wibawa, dan ribuan kader partai besutan Prabowo Subianto.
Muzani menambahkan, tugas partai politik, yakni untuk mencari pemimpin yang bisa melindungi dan mensejahterkan rakyat. Kemudian, tugas pengurus partai Gerinda dari ranting hingga DPD, yakni harus bisa meyakinkan rakyat bahwa partai berlambang burung garuda ini adalah partai yang membawa kesejahteraan rakyat dan membawa Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
“Dalam pilkada, kita juga mencari pemimpin yang baik untuk masa depan provinsi dan pak Ridho Ficardo adalah pilihan dari pak Prabowo yang menjadi bagian dari ikhtiar partai Gerinda untuk masa depan Lampung lebih baik lagi,” ungkapnya.
“ Oleh karena itu, mari kita berjuang untuk memenangkan calon gubernur usungan kita. Karena akan terasa berat untuk menang dalam pileg, dan pilpres, jika kita kalah dalam pigub. Jadi kewajiban kita adalah, mengamakan, dan memenangkan pak Ridho,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim mengajak seluruh kader partai Gerindra untuk bersama-sama berjuang memenangkan M.Ridho Ficardo menjadi gubernur Lampung periode 2019-2024.
“Dengan keyakinan itu saya yakin apa yang kita harapkan insya allah akan berhasil. kami akan berjuang dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tergantung harapan yang diberikan oleh pak cagub, M.Ridho Ficardo untuk Lampung kedepannya,” ucapnya
Terpisah, calon gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo mengucapkan terima kasih kepada ketua umum dan jajaran karena telah memberikan dukungan kepartaian kepadanya dalam rangka menghadapi pilgub 2018. Kehadiran disini sebagai cagub 2019 2024.
“Saya melihat selama ini partai gerindra Lampung adalah partai yang solid, kompak dan diisi oleh kader militan yang bekerja keras sesuai arah dan kebijakan partai,” ujarnya.
Kemenangan di pilgub 2014 untuk pasangan M.Ridho Ficardo – Bachtiar Basri berada diangka 44 persen dan seiring berjalannya waktu dengan terealisasinya beberapa program memberikan benefit politik bergerak naik.
“Memasuki masa konstelasi pilkada banyak muncul calon yang tadinya komitmen kepada saya kemudian berubah pikiran kemudian muncul 4 pasangan calon dan terjadi persaingan cukup sengit terutama di Lamteng yang dulunya menjadi basis suara saya,” ucapnya.
“Meskipun begitu, survei kita tetap berada di paling atas. Saya berharap teman Gerindra tidak lengah dan merasa menang. Karena kelengahan menimblkan kelemahan dan melahirkan kekalahan. Mari kita berjuang untuk memastikan kemenangan didepan dengan bersatu dalam satu gerak tim koalisi membawa perintah dari partai masing-masing dan membawa kemenangan untuk kita semua,” ucapnya.
Ia berharap, seluruh tim koalisi yang besar ini untuk bersama-sama mencari persamaan dan membangun kekompakan bersama tim dari partai lainnya. Karena pilgub ini menjadi tolak ukur bagi partai untuk menambah kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota/provinsi dan DPR RI serta memenangkan Prabowo Subianto di pilpres mendatang.
“ Apakah mungkin partai Gerindra bisa menambah kursi di dapil Lampung I dan Lampung II, itu sangat mungkin. Tetapi, hamper menjadi tidak mungkin kalau kita sampai kalah di pilgub nanti. Karena pilgub sebagai pintu pembuka dam membangun sinergitas meraih suara sebanyak-banyaknya. Insya allah dengan menang di pilgub, kedepan menjadi jauh lebih mudah,” ucapnya
”Oleh karena itu, gerakan kita harus terinternalisasi dan seluruh kader mampu bergerak menghabisi suara lawan dengan sosialisasi ke masyarakat secara sopan santun,” pungkasnya. (sp/nt/jun)
Rapat paripurna terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang Pinjaman daerah usul prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung (Foto/Dok/Jun)
Bandarlampung (SL)-Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, atas nama Gubernur Lampung, memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang Pinjaman Daerah usul prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, untuk pembangunan 6 ruas jalan.
Jawaban diberikan dalam rapat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (14/2). Jawaban ini merupakan tindak lanjut dari tanggapan 9 fraksi di DPRD Lampung yang diugkapkan dalam sidang Selasa (13/2/2018) lalu.
“Dalam jawaban yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini berupa tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang bersifat umum, oleh karenanya apabila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat dari Dewan Yang Terhormat yang mungkin belum terakomodir dalam jawaban ini, kami berharap hal tersebut dapat disetujui untuk dibicarakan pada tingkat pembicaraan berikutnya,” ujar Hamartoni.
Pada rapat paripurna sebelumnya, Senin (12/2), Hamartoni mengatakan pembentukan Perda inisiatif eksekutif tersebut dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta seiring dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.
Dia menjelaskan berdasarkan perhitungan dan analisa kebutuhan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2018 yang mendukung program strategis, maka dipandang perlu melakukan pinjaman daerah sebesar Rp600 miliar.
Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan untuk membangun enam ruas jalan Provinsi yaitu pembangunan ruas jalan Simpang Korpri – Sukadamai sepanjang 13.268 meter, pembangunan ruas jalan Padang Cermin – Kedondong sepanjang 25.871 meter, dan pembangunan ruas jalan Bangunrejo – Wates sepanjang 21.212 meter.
Selanjutnya pembangunan ruas jalan Pringsewu – Pardasuka sepanjang 16.797 meter, pembangunan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan sepanjang 8.952 meter dan pembangunan ruas jalan Brabasan – Wiralaga sepanjang 17.450 meter.
Hamartoni memaparkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PM.O7/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, ada hal yang perlu disampaikan.
Hal tersebut seperti mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah telah memenuhi kaidah regulasi dan Peraturan perundangundangan yang berlaku.
Kementerian Dalam Negeri terkait pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 979/130/ SJ tanggal 9 Januari 2018 hal pertimbangan usulan Pinjaman Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan Kementerian Keuangan terkait pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5-8/ MK.7/ 2018 tanggal 29 Januari 2018 hal tanggapan atas permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
“Dengan memperhatikan kedua Surat tersebut, bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menyetujui pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang ditutup menggunakan Pinjaman daerah, dan rencana penarikan setiap bulan dan realisasi Pinjaman tersebut wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” katanya.
Terkait dengan tanggapan 9 fraksi terhadap Perda inisiatif eksekutif pada sidang sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem menyetujui maksud tujuan Raperda tentang Pinjaman Daerah yaitu bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lampung secara umum dan secara khusus bagi kesejahteraan masyarakat yang dilintasi enam ruas jalan provinsi yang direncanakan akan diperbaiki.
Lalu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebutkan pada prinsipnya sepakat dan mendukung perlunya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung meskipun sumber dananya betasal dari Pinjaman Daerah.
Hamartoni menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas saran, pendapat, dan usul yang diajukan oleh fraksi DPRD Provinsi Lampung. “Kami yakin bahwa semua itu dilakukan demi untuk menghasilkan produk hukum yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Provinsi Lampung yang kita cintai. Kami berharap kiranya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan,” tandasnya.(rls/hms)
Bandar Lampung (SL)-Front Lampung Menggugat (FLM) yang merupakan aliansi gerakan mahasiswa dan organisasi massa berunjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung. FLM meminta BPN agar membuka secara transparan tentang Hak Guna Usaha (HGU) kelompok usaha PT.Sugar Group Companies (SGC).
Usai berunjuk rasa, Ketua Presidium FLM, Hermawan mengungkapkan, bahwa pihak BPN mengajak FLM melakukan dialog. “Tadi BPN akan mengabulkan tuntutan FMN terkait data HGU PT SGC dengan syarat,” kata Hermawan kepada wartawan di Bandarlampung, Kamis (22/2).
Hermawan menjelaskan, dalam dialog BPN menjanjikan akan memberikan semua data HGU PT SGC. “FLM diminta mengajukan surat secara resmi. Inilah janji mereka (BPN-red),” katanya.
Menurut Hermawan, FLM akan segera mengajukan surat tersebut. “Segera. Bahkan lembaga terkait akan kami surati semua, sampai ke presiden,” ujarnya.
Unjuk rasa yang berlangsung Kamis (22/2) di Bandarlampung itu berlangsung tertib. Sebelumnya FLM juga melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Lampung. Termasuk memberikan laporan ke Komisi II DPR RI.
Berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat yang diterima FLM, diduga kuat telah terjadi penguasaan tanah warga di Kecamatan Gedungmeneng dan Dente Teladas oleh SGC.
Unjuk rasa yang berlangsung Kamis pagi, merupakan bentuk kekecewaan FLM atas sikap BPN yang tidak memenuhi undangan Dialog Publik yang dilaksanakan FLM beberapa waktu lalu.Ketua pansus SGC Tulangbawang Novi Marzani mendukung Front Lampung Menggugat (FLM) yang akan turun aksi di depan kantor BPN Provinsi Lampung, pada Kamis (22/2) mendatang.
Hal itu diungkapkan saat menghadiri acara dialog publik menyoal kinerja dan menagih janji komisi II DPR RI terhadap permasalahan HGU PT. Sugar Group Companies yang di gelar FLM di Bandarlampung, Senin (19/2) siang.
Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini Front Lampung Menggugat (FLM) sudah beberapa kali mengundang BPN Lampung untuk membicarakan persoalan HGU SGC. Tetapi, pihak BPN tidak pernah memenuhi undangan itu, menyikapi hal tersebut FLM bersepakat akan kembali melakukan demo untuk mendesak guna meminta penjelasan HGU SGC yang sebenarnya.
Koordinator Umum Front Lampung Menggugat (FLM), Aprino Prihantiono menegaskan jika BPN Provinsi Lampung terlalu sibuk yang menyebabkan ketidakhadirannya dalam undangan dialog publik yang digelar oleh FLM. Maka, FLM yang akan mendatangi kantor BPN Provinsi Lampung.
“Kami akan mendatangi kantor BPN Provinsi Lampung guna menanyakan prihal HGU PT. SGC yang sebenar-benarnya. Apabila BPN tidak dapat memberikan penjelasan terkait HGU tersebut, maka kami menuntut kepala BPN Provinsi Lampung untuk mundur dari jabatannya,” tegas Aprino. (rls)
Bandar Lampung (SL)-Ketua IKWI Lampung Ika Supriyadi mengatakan, acara ini sengaja digelar agar para wanita mendapatkan pemahaman tentang gejala serta penanganan kanker.
“Dalam acara ini, kita mberi pemahaman tentang bahayanya kanker. Khususnya kangker payudara,” kata wanita berjilbab yang akrab disapa Ika.
Menurut dia, wanita sangat rentan mengidap kanker payudara.
“Ancaman kanker payudara ini lebih besar mengancam jiwa wanita, bila dibandingkan dengan kanker sefvik,” terangnya.
Dengan acara ini, Ika berharap agar para wanita mendapat pemahaman sehungga dapat menjalani pola hidup sehat.
“Kalau sudah tahu bahayanya, mudah-mudahan kita sadar dan dapat menjaga dirinya serta keluarga dari kanker,” harapnya.
Untuk itu, IKWI sengaja bekerjasama dengan komunitas PANDA, yang memang fokus menangani masalah kanker.
“Kebetulan dari PANDA hendak mengadakan pemeriksaan gratis, kemudian Komunitas IKWI menyambut baik hak itu,” ungkapnya.
Sedangkan, ketua komunitas PANDA (Komunitas Sosial Kemanusiaan) Nunung menuturkan, komunitasnya tersebut bertujuan guna membantu para penderita kanker, khususnya bagi penderita kurang mampu.
“Komunitas kita dengan rekan-rekan ini, guna membantu pasyen yang kurang mampu. Kami nantinya membantu carikan dana untuk penderita tersebut,” terangnya.
Nantinya, lanjut dia, pasien akan diberikan alat ECTV, yang gunanya untuk menghancurkan sel kanker.
“Alat ini lebih baik dari pada kemo trapi yang efek sampingnya banyak. Memang harganya cukup mahal. Maka untuk mereka yang kurang mampu, kita bantu carikan dana agar mereka bisa punya alat ini,” terangnya.
Untuk acara kali ini, dia mengatakan bahwa tujuan diadakannya pemeriksaan gratis agar dapat melakukan pencegahan kanker payudara sejak dini.
“Setiap kita punya potensi kena kanker. Tapi, faktor yang paling berpengaruh yakni pola hidup, obesitas dan yang utama genetik. Itu yang dapat memicu kanker,” terangnya. (acw)
