Tag: Banten

  • Layak Diusulkan Kembali, Ini Hasil Kinerja Al Muktabar Selama Jadi Pj Gubernur Banten

    Layak Diusulkan Kembali, Ini Hasil Kinerja Al Muktabar Selama Jadi Pj Gubernur Banten

    Banten (SL)-Tersiarnya surat Kemendagri terkait usulan Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang baru masih menjadi perbincangan hangat segala lini terutama publik Banten. Tentunya, Pj Gubernur yang akan diusulkan mempunyai harapan besar bagi masyarakat Banten ke depan.

    Seperti diketahui, saat ini Pj Gubernur Banten masih dijabat Al Muktabar yang hampir 10 bulan menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah Pusat.

    Bahwa sebagai Pj Gubernur, Pemerintah Pusat tentunya juga mengamanatkan tugas tugas utama apa saja yg harus dicapai oleh seorang Pj. Gubernur.

    Oleh karena itu, Kemendagri menyampaikan pencapaian dari tugas yang diamanahkan kepada Al Muktabar dalam kurun 10 bulan menjabat. Adapun tugas dan pencapaian Al Muktabar selama menjabat Pj Gubernur Banten sebagai berikut :

    Menjaga stabilitas pemerintah, menjaga lingkungan politik tetap stabil meski akan ada Dinamika, hanya saja relatif terkendali.

    Kemendagri menilai sebagai Pj Gubernur, Al Muktabar telah melaksanakan tugas utama ini dengan baik. Selama hampir 1 tahun ini, Mendagri menganggap situasi politik Banten relatif terkendali. Meski masih terjadi pro dan kontra, tetapi relatif terkendali.

    Selain itu, kebebasan berpendapat selama ini terjaga yg dibuktikan dengan adanya dinamika pandangan publik yg berbeda pada kinerja Pj Gubernur Banten selama ini. Hal ini menjadi cermin bahwa kehidupan demokrasi di Banten berjalan dengan baik.

    Tentu saja geliat publik tersebut perlu dimaknai sebagai fenomena yg menggembirakan, bahwa iklim demokrasi di Banten berlangsung dengan suasana stabilitas politik yg kondusif serta penuh semangat dan gotong royong.

    Selanjutnya arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, tugas utama lainnya adalah Pengendalian Inflasi.

    Pengendalian Inflasi

    Kemendagri mengungkapkan di masa Pj Gubernur Al Muktabar, terhitung mulai Mei 2022 sampai Agustus 2022, Banten masuk 10 besar kategori provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi. Sehingga pemerintah pusat memberi hadiah berupa dana insentif sebesar Rp10,3 miliar.

    Masih dalam pengendalian inflasi, pada akhir tahun 2022 Banten berada di peringkat ke-5 Nasional untuk inflasi tahun ke tahun dengan angka 4,56 persen, lebih rendah dari Inflasi nasional sebesar 5,51 persen.

    Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrim dan Stunting

    Berdasarkan pernyataan Menko PMK RI bahwa salah satu praktik baik percepatan penurunan stunting salah satunya adalah Provinsi Banten.

    Berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) bahwa prevelensi stunting di Banten tahun 2021 adalah sebesar 24,5 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 20 persen hingga 4,5 persen.

    Sementara kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten rata-rata sudah di bawah satu persen dan angka tersebut sudah sangat rendah.

    Pengelolaan APBD

    Di masa Al Muktabar sebagai Pj Gubernur, Provinsi Banten berhasil meraih tiga penghargaan dalam pengelolaan keuangan, dalam satu tahun anggaran yakni,
    1. Kinerja Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) TA. 2022
    2. Pengelolaan fiskal tertinggi TA. 2022
    3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2022

    Diketahui, penghargaan tersebut diberikan Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Banten.

    Di luar pencapaian tugas utama Pj Gubernur tersebut, Provinsi Banten di era Al Muktabar pernah mendapat penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Pusat dan Pembenahan Bank Banten sebagai provinsi terinformatif di Indonesia.

    Bahwa berdasarkan evaluasi Kemendagri terhadap kinerja Pj Gubernur pada Desember 2022 Pj Gubernur Banten berpredikat Cukup. Bukti faktual tentang kinerja Pj Gubernur ini, membuktikan Al Muktabar telah bekerja dengan keras selama ini.

    Sementara itu, terkait capaian Pj Gubernur yang belum terpublikasikan, Kemendagri memakluminya. Justru kekhawatiran timbul dari pihak-pihak yang berniat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai gendut kekurangan.

    Dengan kinerja yang selama ini diperbuat, maka Kemendagri merekomendasikan Al Muktabar sebagai salah satu nama yang diusulkan untuk Pj Gubernur Banten periode 1 tahun mendatang.

    Rekomendasi Kemendagri tersebut perlu dipertimbangkan, mengingat program kerja dan APBD tahun 2023 yang disusun bersama DPRD Banten sebelumnya di saat Al Muktabar menjabat Pj Gubernur Banten. (Suryadi)

  • Al Muktabar Dinilai Gagal Total, KMSB Usulkan ke DPRD Ganti Pj Gubernur Banten 

    Al Muktabar Dinilai Gagal Total, KMSB Usulkan ke DPRD Ganti Pj Gubernur Banten 

    Banten (SL)-Dalam audiensi bersama dengan Ketua DPRD dan Pj Sekda Banten, Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) menuntut adanya pergantian Pj Gubernur Banten saat ini yaitu Al-Muktabar. KMSB menilai selama 8 bulan dipimpin Al Muktabar pembangunan Banten gagal total.

    “Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten selama delapan bulan gagal total. Mulai dari gaya kepemimpinan yang one man show, hingga reformasi birokrasi yang tidak jelas arahnya. Oleh karena itu kami mendesak agar 2023 ganti Pj Gubernur,”kata Koordinator Presidium KMSB Uday Suhada di ruang rapat Ketua DPRD Banten, Rabu 18 Januari 2023.

    Uday melanjutkan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur terkait pembatasan masa jabatan Penjabat kepala daerah dimana masa jabatan Pj kepala daerah paling lama satu tahun, dan dapat diperpanjang oleh orang yang sama atau diganti dengan penjabat kepala daerah yang baru.

    “Artinya 12 Mei 2023 Pak Al Muktabar genap satu tahun menjadi Pj Gubernur Banten dan KMSB minta beliau tidak diperpanjang,” tegasnya.

    Lantaran mengusulkan pergantian Pj Gubernur, tambah Uday, maka KMSB meminta DPRD Banten menindaklanjuti aspirasi KMSB tersebut sebelum 12 Mei 2023. “Siapa pengganti Al Muktabar, KMSB menyerahkan semuanya kepada DPRD Banten. Makanya kami minta ketua dewan membawa aspirasi kami ini ke Badan Musyawarah DPRD Banten, karena DPRD punya kewenangan mengusulkan tiga nama sebagai calon PJ Gubernur Banten ke Kemendagri,” tegasnya.

    Bagi Uday, pergantian Pj Gubernur Banten sangat mendesak, agar pembangunan Banten berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat Banten.

    “Pak Al Muktabar cukup satu tahun saha, repot kalau diperpanjang karena yang dipertaruhkan nasib 12 juta lebih rakyat Banten,” pungkasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Presidium KMSB Amin Rohani memaparkan dasar KMSB mengusulkan pergantian Pj Gubernur Banten tahun 2023.

    “KMSB merupakan gabungan dari 32 organisasi masyarakat sipil, yang konsen mengawal pembangunan di Provinsi Banten. Dan selama delapan bulan kepemimpinan Pj Gubernur Al Muktabar, hanya melahirkan polemik, serta kontroversi dalam membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Banten,” tuturnya.

    Kegaduhan yang muncul selama kepemimpinan Pj Gubernur, lanjut Amin, berdampak terhadap tidak jelasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Banten. KMSB mencatat, ada beberapa kebijakan yang memunculkan kontroversi, seperti ide pendidikan metaverse, big rest area di Merak, Hotel di IKN, dan Perampingan OPD. Selain itu, dari segi pelayanan, beberapa proses pelayanan juga masih kacau, seperti PPDB SMA/SMK Negeri yang semrawut.

    “Khusus kebijakan perampingan OPD, kami nilai Pj Gubernur sangat memaksakan kehendak dan berbahaya. Bila direalisasikan akan menyebabkan kacaunya proses pembangunan di Banten lantaran proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan akan terjadi perbedaan, yang pada akhirnya berdampak terhadap makin buruknya pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Terkait tuntutan 2023 ganti Pj Gubernur, Pj Sekda Banten M Tranggono enggan memberikan tanggapan. Usai audiensi, Tranggono hanya bersedia foto bersama dengan pengurus KMSB lalu pergi meninggalkan gedung DPRD Banten. (Suryadi/Red)

  • Unik, Pengadilan Sejak Penjajahan Belanda ini semua Hakimnya Perempuan

    Unik, Pengadilan Sejak Penjajahan Belanda ini semua Hakimnya Perempuan

    Banten (SL)-Umumnya hakim yang bertugas di suatu Pengadilan didominasi kaum laki-laki. Namun hal berbeda ada di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Lebak, Banten. Pegawai atau hakim di PN setempat keseluruhannya adalah kaum perempuan. Mulai ketua, Wakil bahkan sampai hakim anggotanya pun dijabat perempuan.

    Informasi dari situs resmi PN Rangkasbitung, Senin 09 Januari 2023, PN Rangkasbitung kini diketuai Iriati Khairul Umah, sedangkan posisi wakil dijabat Nur Ervianti Meliala. Di samping selaku pimpinan, kedua wanita ini sehari-hari didapuk sebagai majelis hakim yang bertugas mengadili berbagai perkara.

    Walau demikian, kinerja PN Rangkasbitung di tangan para srikandi tersebut tetap berjalan dengan baik. Terbukti, mereka telah banyak mengadili berbagai perkara pidana, perdata perceraian, sampai penetapan.

    Menjabat sebagai Ketua, Iriati merupakan perempuan kelahiran Manokwari, Papua Barat pada 17 September 1979 silam. Iriati memulai kariernya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari pada 2002-2005. Kemudian, ia diangkat menjadi hakim PN Manokwari sampai 2008.

    Saat menjadi hakim di PN Sekayu kala itu, Iriati Khairul Ummah, pernah menjatuhkan hukuman mati kepada gembong narkoba Rustam dan Hendra Yanial Mahdar. Keduanya dihukum mati terkait kasus 137 sabu.

    Sedangkan dua hakim lainnya yang berdinas di PN Rangkasbitung, yaitu Rani Suryani Pustikasari dan Dwi Novita Purbasari. Adapun Rani kelahiran 1986 dan Dwi kelahiran 1987.

    Sekadar informasi, PN Rangkasbitung merupakan pengadilan yang telah berdiri sejak zaman Penjajah Belanda. Saat itu, Belanda mendirikan 3 pengadilan di Karesidenan Banten yaitu, Serang, Rangkasbitung, dan Pandeglang.

    Salah satu yang pernah menjadi Wakil Ketua Landraad(kini Pengadilan Negeri-red) Rangkasbetoeng adalah Prof Mr R Soekardono pada 1923. Gedung Landraad Rangkasbetoeng awalnya berlokasi di Jalan Alun-alun Timur Nomor 6 Rangkasbitung yang mulai dibangun pada 1930. (Detik/Red)

     

  • Tiga Pabrik Besar Diisukan Bakal Hengkang dari Banten, Moch Soleh: Cari Solusi Bukan Saling Menyalahkan

    Tiga Pabrik Besar Diisukan Bakal Hengkang dari Banten, Moch Soleh: Cari Solusi Bukan Saling Menyalahkan

    Banten (SL)-Publik Banten diramaikan terkait isu akan hengkangnya tiga pabrik besar di Provinsi Banten ke provinsi lain. Informasi yang belum jelas kebenarannya itu sempat ramai di media online baik lokal maupun nasional.

    Salah satu tokoh Banten, Moch Soleh menyoroti ramainya pemberitaan yang masih simpang siur itu. Dia menegaskan, terkait isu tiga pabrik besar di Banten yang dikabarkan akan mendirikan atau sudah mendirikan pabrik di Provinsi Jawa Tengah, menurutnya adalah hak progratif manajemen perusahan itu sendiri.

    “Adapun ramai di permasalahkannya pernyataan Kadisnaker provinsi banten, seharus kita sebagai masyarakat mencermati tata bahasanya. Dalam pernyataan kadisnaker itu mengatakan bahwa kalau pabrik-pabrik ini hengkang (pindah). Jadi menurut hemat saya itu menjadi suatu hal wajar, karena sebagai kepala dinas tenaga kerja beliau terlebih dahulu melakukan antisipasi,” kata dia. Rabu, 16 November 2022.

    Soleh menuturkan, sebagai masyarakat Serang, dirinya juga sepakat dengan sikap dan pernyataan Kadisker Banten. Karena menurutnya apa yang disampaikan Kadisker sebagaimana dimaksud, adalah sebagai upaya antisipasi dalam membantu masyarakat. “Yang dalam pepatah lama disebut sedia payung sebelum hujan,” imbuhnya.

    Terkait program pelatihan kerja dan menyiapkan lapangan pekerjaan yang direncanakan Disnaker, dikatakan soleh, sudah menjadi kewajiban dinas terkait untuk membantu masyarakatnya sesuai bidang.

    “Beliau tidak bilang hengkang (pindah) atau akan hengkang. Tapi kadisnaker bilang kalau hengkang maka angka pengangguran di provinsi banten akan bertambah. Makanya kadisnaker mengambil langkah cepat dan baik untuk membantu masyarakat Banten yaitu dengan melakukan pembinaan kerja dan usaha. Apabila terjadi atau hengkang, maka Banten tetap terjaga dari angka pengangguran yang cukup besar,” terangnya.

    Dia juga menilai, gagasan yang dikeluarkan Kadisnaker adalah hal yang bagus. “Menurut hemat saya sebagai masyarakat Banten, apa yang di gagas kadisnaker adalah gagasan yang sangat bagus demi masyarakar banten. ini menurut saya, Kan penilaian orang berbeda-beda,” ucap Soleh.

    Disamping itu, Moch soleh juga menyayangkan peryataan PJ Gubermur Banten Al Muktabar di media pada tanggal 15 November 2022 lalu yang terkesan memojokkan bawahannya.

    “Saya melihat kurang bijak, seorang pimpinan selalu melimpahkan kesalahan dan memojokan bawahan. Jika kesalahan itu ada pada pimpinan selalu saja dituduhkan ke bawahan. Mestinya sebagai pemimpin harus tegak lurus karena seburuk apapun bawahan tetap harus diayomi,” pesannya.

    Pria yang juga Ketua FBB itu juga menegaskan,
    mulai saat ini dan ke depan tidak ada lagi saling menyalahkan satu sama lain. Baik pimpinan maupun bawahan sudah saatnya intropeksi diri dan bersatu membangun Banten.

    Kemudian terkait siapa saja yang akan terpilih jadi PLT atau PLH Sekda Banten, sudah menjadi hak progratif Pj Gubernur Banten. Sebagai masyarakat hanya bisa melihat, menilai dan merasakam hasil kerjanya.

    “Mudah-mudahan yang terpilih, figurnya pas dan dapat membantu PJ Gubernur membangun dan mensejahterakan masyarakat Banten. Dan terpenting bisa mengayomi bawahan yaitu OPD yang ada. Sehingga suasana Provinsi Banten menjadi nyaman dan aman,” tutup Moch Soleh.(Red)

  • Tiga Atlet Taekwondo Asal Metro Boyong 3 Medali Emas Piala KONI Series-3 Di Banten

    Tiga Atlet Taekwondo Asal Metro Boyong 3 Medali Emas Piala KONI Series-3 Di Banten

    Kota Metro (SL)-Tiga dari delapan Atlet asal Metro berhasil meraih 3 Medali Emas pada kejuaraan Nasional Taekwondo Piala KONI Series-3 di provinsi Banten.

    Tiga atlet taekwondo tersebut merupakan remaja putra dan putri yang mengenyam pendidikan di SMPN 3 Kota Metro. Diantaranya, Ayu Kesya Safitri siswa kelas 9A, Sifa Nover Anjani kelas 9A dan Okta Piandi Putra Utama Kelas 9E.

    Baca juga : https://sinarlampung.co/delapan-atlet-taekwondo-metro-siap-rebut-piala-koni-series-3-di-banten/

    Kepala Sekolah melalui Waka kesiswaan, Endri mengungkapkan, suatu kebanggaan bagi SMPN 3, karena siswa-siswi yang diutus dalam kejuaraan Taekwondo telah berhasil meraih prestasi.

    “Dengan mengucap syukur alhamdullah, anak didik kami siswa-siswi SMPN 3 Metro belum lama ini menunjukkan prestasi mereka pada perlombaan Taekwondo dalam lomba Nasional piala KONI series ke-3 di Provinsi Banten,” ucap Endri saat wawancara, Jum’at (02/09/2022) Pagi.

    Sebagai Apresiasi, pihak sekolah memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada ketiga siswa-siswi tersebut agar prestasi yang diperoleh diakui dan berguna di jenjang berikutnya. “Kami menaruh harapan besar kepada anak-anak ini,” pungkasnya. (Red)

  • Jayabaya : Korban Banjir Harus Tetap Beribadah

    Jayabaya : Korban Banjir Harus Tetap Beribadah

    Lebak(SL)-Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi  Banten, H Mulyadi Jayabaya bagikan bantuan untuk korban banjir Lebak, Banten. Bantuan berupa peralatan shalat beupa 500 Mukena, 100 sajadah, dan 1800 sarung. Agus R Wisas, juru bicara keluarga Mulyadi Jayabaya mengatakan bantuan yang diberikan oleh JB (panggilan akrab Mulyadi Jayabaya) dibagikan untuk  korban banjir di Kecamatan Lebak Gedong, Cipanas, melibatkan Relawan Sehati dalam pendistribusiannya. “Pesan beliau, para korban banjir di pengungsian atau pun di rumah, agar tetap melaksanakan ibadah. Karena, hanya dengan beribadah, beban yang dirasakan berat akan menjadi ringan, makanya pak JB pada kesempatan yang kedua ini memberikan santunan alat alat shalat,” kata Agus Wisas, kepada wartawan, Sabtu (11/1).
    Dikatakan Wisas, JB sangat berduka dengan kejadian bencana banjir yang terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Lebak. Untuk itu, kata Agus, Mulyadi Jayabaya akan terus memberikan santunan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. “Pak JB akan terus memberikan santunan kepada warga yang terdampak banjir di Kabupaten Lebak,”kata Agus lagi.

    Door to Door

    Sementara itu, Ais Falet, aktifis Relawan Sehati Kabupaten Lebak menambahkan, pihaknya selaku lembaga yang dipercaya oleh Mulyadi Jayabaya untuk mendistribusikan bantuan kepada korban banjir telah menunaikan kewajibannya. Karena, ia menyalurkan bantuan sesuai dengan arahan Mulyadi Jayabaya, yaitu lakukan secara door to door. Dengan demikian, ia bersama teman temannya didampingi Agus R Wisas selaku juru bicara keluarga JB blusukan dari kampung ke kampung yang terkena dampak bencana, mulai dari Kampung Susukan, Bolang, Hamberang, Irigasi Lebak Gedong, dan yang terakhir diposko NU Ponpes Al Marjan Cigeulis. “Kita jalan dari kampung ke kampung, Alhamdulillah bantuan tersebut sangat bermanfaat. Karena, berdasarkan pengakuan dari warga, mereka sudah tidak punya Mukena dan Sejadah,”kata Ais Falet.
    Sebelumnya, Mulyadi Jayabaya ketika awal bencana menerjang,  langsung bertindak cepat dengan memberikan donasi berupa 100 Dus Mie Instan dan 5 ton beras, pada bantuan pertama tersebut JB menggandeng Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak. (Suryadi)
  • Sinarlampung.com dan PPI Kirim Bantuan Tahap Dua ke Lebak Banten

    Sinarlampung.com dan PPI Kirim Bantuan Tahap Dua ke Lebak Banten

    Banten (SL)-Tim media siber sinarlampung.com Biro Provinsi Banten dan Persatuan Pelaut Indonesia akan mengirimkan bantuan  untuk korban banjir bandang di Lebak. Pengiriman bantuan tahap dua ini  khusus sembako yang  dikirimkan ke bebeberapa dapur umum. Menurut Suryadi Kepala Biro Media siber sinarlampung.com Provinsi Banten mengatakan, bantuan terkumpul dari beberapa donatur dan mitra kerja sinarlampung.com Propinsi Banten. Agar efektif dan tepat sasaran, pengiriman bantuan dilakukan bersama PWI Kabupaten Lebak.
    Kolaborasi sinarlampung dengan PPI ini, menurut Osra Afrizoni, merupakan kolaborasi lanjutan di mana kolaborasi sebelumnya pernah dilakukan saat membantu korban tsunami di Desa Sumur dan Labuan. “Bantuan PPI ini kami himpun dari anggota. Kali ini kami membawa beras, ayam potong, sarden ikan, telor serta obat-obatan ringan. Kami yakin semua ini sangat  dibutuhkan oleh para pengungsi,” ujar Osra.
    Sementara itu Ketua PWI Lebak Fahdi Khalid mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras relawan dan donatur yang telah banyak membantu dan menyalurkan bantuan. “Saya sebagai warga Lebak dan Ketua PWI Lebak sangat berterima kasih kepada semua yang membantu bencana banjir bAndang di Kabupaten Lebak ini,” ujarnya.
    PWI Lebak, tambah dia, telah  membuka dapur umur bersama beberapa elemen di daerah Cipanas, Sasarannya langsung ke pengungsi yang masih berada di lokasi bencana banjir bandang.(binsar gultom)
  • Banjir Bandang Lebak: Polda Banten Umumkan 9 Nama Korban Meninggal

    Banjir Bandang Lebak: Polda Banten Umumkan 9 Nama Korban Meninggal

    Lebak Banten (SL)-Kepolisian Daerah Banten merilis data korban bencana banjir bandang dan tanah longsor Kabupaten Lebak, Banten teridentifikasi sebanyak 9 orang. Data ter-update per  Minggu (05/01/2020) pukul 09.00 WIB.   Kombes Pol Edy Sumardi saat dikonfirmasi menyebutkan pihaknya masih berupaya menemukan satu koban atas nama Rizki , laki-laki berumur 7 tahun.
    Sembilan korban yang ditemukan dan sudah teridentifikas, yakni: Saprudin alias Udin (L) 50 tahun, Tini (P)  40 tahun,  Arsah (P) 56 tahun, Diva (P) 8 tahun, Encih (P) 30 tahun, Setiana (L) 12 tahun, Enon (P) 4 tahun, Fahmi (L) 3 tahun, dan
    Nana Suryana (L) 40 tahun.

    Posko Pengungsian

    Dilaporkan juga, sudah ada sejumlah  Posko Pengungsian Bencana Lebak tersebar di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sajira, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Curugbitung dan Kecamatan Cimarga. Posko Pengungsian di Gedung Serba Guna Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebak Gedong dihuni oleh 241 Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 928 Jiwa
    Posko Pengungsian di Gedung PGRI Kecamatan Sajira dihuni oleh 75 KK yang berjumlah 246 Jiwa, Posko Pengungsian di Kp. nangela Desa Calung bungur Kecamatan Sajira dihuni oleh 75 KK, Posko Pengungsian di kantor Desa Suka Rame Kecamatan Sajira dihuni oleh 25 KK, Posko Pengungsian di kantor Desa suka Jaya dihuni oleh 51 KK berjumlah 144 Jiwa, Posko Pengungsian di lapangan Bola Kampung Seupang Desa Pajagan Kecamatan Sajira di huni oleh 59 KK berjumlah 310 Jiwa
    Posko Pengungsian di Ponpes Darul Mustafa di Kampung Hamberang Kecamatan Cipanas dihuni oleh 178 KK berjumlah 416 Jiwa. Posko Pengungsian di Desa Mayak Kecamatan Curugbitung berjumlah 166 Jiwa, Posko Pengungsian di Kampung Kadu Luhur Desa Tambak Kecamatan Cimarga dihuni oleh 38 KK berjumlah 147 Jiwa. (suryadi)
  • Ketua Dewan Pers: Jika Sudah Memenuhi Syarat dan Ketentuan SMSI Segera Kita Tetapkan Sebagai Konstituen

    Ketua Dewan Pers: Jika Sudah Memenuhi Syarat dan Ketentuan SMSI Segera Kita Tetapkan Sebagai Konstituen

    Banten (SL) – Senin, (24/09/2018), Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo memverifikasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten di Sekretariat SMSI Provinsi Banten, jalan Jendaral Sudirman nomor 25 Ciceri-Serang. Turut hadir, Firdaus sekretaris Jenderal, SMSI Pusat, Ketua SMSI Probinsi Banten, Edi Junaedi, Sekretaris Dewan Penasehat SMSI Banten, Cahyono Adi, Sektetaris SMSI Provinsi Banten, Rapih Herdiansyah serta pengurus SMSI Provinsi Banten.

    SMSI Provinsi Banten satu-satunya SMSI di Indonesia yang diverifikasi langsung oleh Ketua Dewan Pers. “Biasanya yang memverifikasi dari tim verifikasi. Namun, khusus untuk Banten, saya yang memverifikasi. Jadi Provinsi lain boleh cemburulah,” ujar Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo, sambil berdeloroh

    Pada kesempatan tersebut, di ketahui sudah ada 10 media online anggota SMSI Banten yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers, yakni, newsmedia.co.id, fajarbanten.com, gerbangbanten.com, haluanbanten, tangerangonline.co.id, korantangerang.com, koranbanten.com, majalahtetas.com, radaronline.co.id dan kabarbanten.com.

    Lebih lanjut ia mengatakan, SMSI ini jika sudah diresmikan jadi bagian dari Dewan Pers, nanti akan ikut dalam pemilihan Dewan Pers tahun 2022. “Dewan pers akan diperluas dari  sembilan anggota mungkin menjadi 15 anggota,” kata yang akrab dipanggil Stenly.

    Selain itu, Staenly juga meminta kepada SMSI untuk menangkal media online abal-abal. “Saya minta SMSI bukan hanya untuk menangkal berita hoax tapi juga media online yang abal-abal,” jelasnya.

    Ia menambahkan, nama media tidak boleh pakai nama lembaga. “Seperti KPK online atau ICW. itu kan bukan dari lembaga KPK atau ICW yang membuat tapi media tersebut. Ini melanggar,” terangnya. (rls)

  • Kadis Kominfo Banten Benarkan Ada Nama LSM Yang Dapat Advertorial dan Iklan, Tapi Tertutup

    Kadis Kominfo Banten Benarkan Ada Nama LSM Yang Dapat Advertorial dan Iklan, Tapi Tertutup

    Banten (SL) – Puluhan wartawan dan LSM, Senin (24/09) kembali mendatangi Kantor Dinas Kominfo Provinsi Banten. Mereka ingin memastikan, dan meminta penjelasan terkait adanya oknum LSM yang mendapatkan advertorial dan iklan di Dinas tersebut.

    Kadis kominfo Banten Komari di dampingi para stafnya menjelaskan bahwa dirinya belum tahu jika ada LSM yang dapat advertorial dan iklan. “Saya belum tahu pasti, Oh kalau ini hanya selip saja dan ada beberapa,” kata Kadis Kominfo Komari

    Namun saat di minta untuk membuka dan memperlihatkan daftar penerima, kadis kominfo berdalih bahwa dirinya tidak berani dikarenakan harus menanyakan dahulu ke yang bersangkutan, “Saya sudah teliti bahwa ini belum tayang dan belum di bayar. Adapun hal ini masih kami koreksi dikarenakan ada perbedaan antara nama medianya, ini di id cardnya media online namun disini kami lihat media cetak, ya nanti kami koreksi,” katanya.

    Sementara itu beberapa wartawan bersikukuh meminta kadis kominfo memperlihat daftar penerima advertorial namun pihak kominfo tidak memberikan. Karena wartawan merasa tidak puas dengan jawaban kadis Kominfo.

    “Kita tetap bertahan dan meminta penjelasan terkait bahasa menyelip dan membuka daftar penerima advertorial dan iklan yang ada di Kominfo, sebab selama ini kominfo di nilai tebang pilih dan tertutup dalam hal pemberian advertorial dan iklan,” kata salah seorang wartawan.

    Sebelumnya, puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di Propinsi Banten Jumat 21/09 mendatangi gedung Kominfo Propinsi Banten. Mereka mempertanyakan langsung ke kadis Kominfo terkait tudingan dari media yang mengatakan bahwa ada oknum LSM dapat jatah Advertorial Dan Iklan.

    Tudingan itu terlontar di saat acara ngopi bareng dulur di sekretariat DPRD Propinsi Banten, Jumat (21/9), yang di hadiri ketua DPRD propinsi Banten Asep Rahmatullah, sekretariat DPRD Banten, EA Deni Hermawan dan Kabid Litbang Bappeda Banten.

    Dalam sesi tanya jawab seorang wartawan dari Spirit news, Dewi, yang mengatakan bahwa ada oknum LSM yang mendapatkan jatah advertorial dan iklan dari Kominfo Banten, hal ini sangat aneh, jikalau pihak Kominfo memberikan porsi advertorial dan iklan ke oknum LSM.

    Menanggapi tudingan miring itu kalangan LSM di Banten yang di wakili oleh Tb. Irfan Taufan dari LSM transformer, mengatakan bahwa Kominfo Banten dalam hal ini yang dikomandoi oleh Komari, jangan mengambing hitamkan LSM. Jika memang Komari dan jajaran tidak mampu meminit semua advertorial dan iklan teman-teman media dengan baik, berarti ada permainan di dalam Kominfo itu.

    “Kami sangat berterima kasih dengan adanya keluhan teman kita Dewi dari Spirit news terkait hal itu, memang selama ini bahwa media dan LSM itu sudah ada berkesinambungan,” kata Tb Irfan didampingi Sandi dari LSM Bajak dan Romi LSM Getar.

    Senada dengan Irfan, Ketua LSM Bajak Sandi menuturkan bahwa keluhan Dewi di acara ngopi bareng dulur itu membuka mata dan membuka lebar bahwa ada yang bermain-main dengan menjual nama LSM. “Maka dari itu, hari senen nanti kami semua dari kalangam LSM akan mendatangi Kantor Kominfo kembali dan membedah semua satu persatu terkait advertorial dan iklan yang nota bene teman-teman media harus mendapatkannya, Jadi senen kita sama-sama membedah. Jikalau ada LSM dapat advertorial dan iklan, pihak kominfo Banten harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya,” tegas Sandi.

    Kepada sinarlampung.com, Tb Irfan menambahkan bahwa pihaknya sudah mendatangi kominfo pada Jumat (21/09) yang diperkirakan lebih kurang 15 ketua LSM Langsung mendatangi Diskominfo, tapi Kadis Kominfo tidak ada dan di hubungi tidak bisa, “Maka senen kami akan datang lagi untuk meminta pertanggungjawaban pihak komari terkait advertorial dan iklan yang nota bene porsinya milik teman-teman media,” katanya,

    Dia berharap pihak Kominfo jangan tebang pilih terhadap media atau jangan faktor dekat dan kenal saja, “Sebab menurut ketua DPRD Banten Asep rahmatullah,media itu merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam keberhasilan pembangunan Provinsi Banten.” kata Tb.Irfan Taufan. (Ahmad Suryadi)