Bandarlampung (SL)- DPRD Provinsi Lampung hearing (jajak pendapat) bersama Polda, Bawaslu dan KPU Lampung, Jumat (29/06/2018).
Hearing diselenggarakan untuk mengevaluasi penyelenggara pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, 27 Juli 2018 lalu yang diduga telah terjadi pelanggaran ataupun kecurangan dalam bentuk politik uang.
Hearing berlangsung tegang, saat para anggota DPRD Lampung mengkonfrontir penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU terkait telah diindikasi terjadi banyak pelanggaran dalam Pilgub kali ini.
Para anggota DPRD yang tidak dalam barisan pemenang Pilgub versi hitung cepat juga mempertanyakan kinerja Bawaslu dan KPU terlebih gabungan penegak hukum terpadu (Gakumdu) terkait maraknya politik uang yang secara masiv berlangsung pada masa tenang.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Imer Darius yang juga politis Partai Demokrat (PD) Lampung.
Imer mempertanyakan tentang kehadiran lembaga pengawas pemilu atas banyaknya informasi penangkapan pelaku dan barang bukti money politik yang telah berlangsung di Pilgub Lampung.
Menurutnya, money politik telah terjadi sedemikian masiv dan beberapa laporan pun sudah banyak disampaikan. Bahkan, viral di beberapa media.
“Maka dari itu, kami bertanya? Apakah jajaran Bawaslu ini ada atau tidak saat di lapangan, saat proses pemilihan berlangsung,” tanyanya.
Sebab, menurutnya, jika Panwas hadir dan mengetahui penangkapan maupun telah menerima laporan, tidak ada satupun yang diproses.
“Masa iya, kalau ada Panwas tidak mengetahui telah terjadinya secara masiv money politik. Dan saat ini tidak ada satupun yang diproses,” ujarnya kecewa.
Begitu juga, kata Imer, tim cyber money politik yang telah dibentuk.
“Apakah ada atau tidak. Karena begitu jelasnya terjadi money politik tapi tidak ada satupun tangkapan yang diproses,” katanya lagi.
Untuk itu, dirinya meminta Bawaslu dan Gakumdu agar dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya pada hearing yang tengah berlangsung sejak siang hingga sore hari ini.
“Makanya saya minta Bawaslu dan Gakumdu dapat memberikan keterangan sejelas jelasnya kepada kami untuk bisa memberikan informasi tentang apa yang telah terjadi pada Pilkada Lampung ini,” tegasnya.
Senada, pernyataan keras pun hadir disampaikan Eva Dwiana Herman HN. Istri Calon Gubernur (Cagub) Lampung Herman HN ini bereaksi keras terhadap dugaan money politik yang berlangsung secara masiv di Pilkada Lampung kali ini.
Eva yang juga Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan dirinya dan tim pemenangan Paslon nomor urut 2, telah mengikuti aturan Pemilu sebaik-baiknya.
Namun di sisi lain, ia prihatin ada yang bermain curang dengan melakukan money politik. Bahkan, temuan dan laporan sampai saat ini belum dibuka kebenarannya.
Eva bahkan sempat marah-marah, nadanya berapi-api dalam menyampaikan informasi. Ia marah karena tidak ada ketegasan dari penyelenggara pemilu.
“Kita sudah ikuti aturan, taat, dan tidak melanggar. Kebenaran ini harus diungkapkan. Selama ini saya diam, tapi anehnya kenapa pihak penyelenggara tidak tegas dan tidak ungkap kebenaran yang terjadi di lapangan,” kecewanya..
Bahkan pihaknya sudah sampaikan banyak bukti kecurangan yang terjadi.
“Masyarakat pun ikut melaporkan. Tapi anehnya, ada masyarakat yang melaporkan kecurangan adanya politik uang disebut orang gila. Ini yang gila KPU apa Bawaslu. Ingat, kalah menang itu biasa, tapi ini soal kebenaran yang harus ditegakan,” kecamnya berapi-api.
Menurutnya, Pilgub Lampung kali ini begitu banyak uang bertebaran, begitu juga dengan laporan dan temuan akan praktik politik uang tersebut.
“Jadi kenapa saya keras berkata seperti ini, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri,” tandasnya. (lpg.co/goy)
