Bandarlampung (SL) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung musnahkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 6,4 kilogram di kantor BNNP Provinsi Lampung Selasa pagi, barang bukti senilai kurang lebih 12 milyar rupiah dimusnahkan dengan cara digiling menggunakan mesin blander.
Bertempat di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Selasa pagi 6 november 2018 dimusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu senilai kurang lebih 12 milyar rupiah.
Barang bukti tersebut merupakan hasil tindakan petugas dari 12 kasus yang berhasil diungkap selama kurun waktu 2018, turut dihadirkan 3 tersangka yang berperan sebagai kurir jaringan narkotika antar provinsi.
Dalam kurun waktu satu tahun, BNNP Lampung telah menangkap 34 tersangka, dengan rincian delapan tersangka meninggal dunia setelah ditindak tegas oleh petugas lantaran melakukan perlawanan aktif.
Selain para tersengka, adapun barang bukti narkotika yang berhasil diamankan BNNP Lampung selama setahun sebanyak 26 kilogram sabu-sabu serta 6.000 butir pil ekstasi.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung/ Brigadir Jendral Polisi Tagam Sinaga menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan kali ini yakni 6,4 kilogram dari kasus jaringan narkotika di dalam Lapas.
Dalam acara pemusnahan barang bukti kali ini, turut hadir Direktur Ditnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen, serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung. (fajarsumatera)
Jakarta (SL) – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Drs. Heru Winarko, S.H., bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).
Dalam audiensinya, Kepala BNN menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI atas penerimaan kunjungannya dan mengharapkan dukungan dari TNI terkait pelaksanaan program-program BNN dalam memberantas peredaran narkoba. “BNN perlu bantuan dan dukungan TNI untuk memberantas peredaran narkoba, yang saat ini sudah menjadi masalah yang serius di negara kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komjen Polisi Heru Winarko menyampaikan saat ini program BNN semakin ofensif dalam memberantas narkoba dimulai pencegahan dari hulu dengan melaksanakan koordinasi negara asal yang diduga sebagai tempat pembuatan narkoba.
Selanjutnya melaksanakan pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik perbatasan darat, laut maupun udara. “BNN tidak bisa bekerja sendiri, tanpa adanya bantuan semua komponen bangsa terutama TNI, Polri, Kemendagri, Bea Cukai dan instansi lainnya serta masyarakat untuk memerangi narkoba,” katanya.
Kepala BNN juga menyampaikan bahwa, BNN sejak tahun 2015 telah melaksanakan kerja sama dengan TNI dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan pemberian penyuluhan program Bela Negara di Rindam-Rindam kepada pengguna narkoba pasca rehabilitasi.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat atas jabatan Komjen Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, TNI mendukung sepenuhnya program yang direncanakan BNN dalam memberantas peredaran narkoba antara lain, dalam bentuk kerja sama intelijen dan pertukaran informasi serta membantu petugas BNN dalam melaksanakan pemberantasan peredaran narkoba. “Jajaran TNI yang ada di wilayah akan membantu sepenuhnya dalam mensukseskan program BNN,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI didampingi oleh Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S, Kabais Marsda TNI Kisenda Wiranatakusuma, Danpom TNI Mayjen TNI Dedy Iswanto, S.E dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah. (Red).
Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Usai Menandatangani Nota Kesepahaman BNN Dengan Partai Golkar Bakumham di Hotel Bidakara, Jaksel, Selasa (3/4/18)
Jakarta (SL) – Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai Golkar akan terus bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memerangi Narkoba dan Golkar sudah berkomitmen khususnya terhadap generasi muda untuk menjauhkan diri terhadap narkoba mulai dari tingkat pusat, daerah, kebupaten, kecamatan hingga ke desa.
“Kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dilakukan Golkar bersama BNN dan diharapkan ke depan ini terus berlangsung. Itu juga bagian upaya meningkatkan integritas apalagi bagi calon-calon anggota legislatif nantinya,” kata Airlangga usai menandatangani nota kesepahaman BNN dengan partai Golkar bidang Hukum dan HAM, (Bakumham) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa malam (¾).
Airlangga menjelaskan bahwa ada lima poin kerja sama diantaranya, penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sarana dan prasarana milik partai Golkar dalam pelaksanaan kegiatan P4GN, pembentukan relawan anti narkoba, pembinaan dan peningkatan peran serta partai Golkar sebagai penggiat anti narkoba, pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan, dan pelaksanaan tes/uji narkoba.
“Kesepakatan tersebut juga sejalan dengan program kerja bidang hukum Partai Golkar untuk melakukan upaya pencegahan Narkoba kepada seluruh anggota pengurus DPP, Fraksi, dan anggota DPD Partai Golkar Seluruh Indonesia. Pekan lalu, kita telah lakukan tes urine terhadap ratusan calon anggota legislatif dan itu akan dilanjutkan lagi oleh Golkar bekerjasama dengan BNN,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko menyambut baik kerjasama tersebut dan merupakan kali pertama kerjasama dilakukan dengan partai Politik.
“Kami ucapkan terima kasih di mana Golkar mendukung P4GN dan dukungan Golkar terhadap pemberantas Narkoba,” katanya.
Selain kerjasama ini, Airlangga juga melantik 65 pengurus Bakumham Golkar periode 2017-2019. Airlangga menekankan agar Bakumham Golkar harus bisa membela kepentingan kader Golkar dan seluruh rakyat Indonesia.
“Anda semua harus bisa membela kepentingan kader Partai Golkar dan terutama seluruh rakyat Indonesia,” kata Airlangga.
Sedangkan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adies Kadir menyebut bahwa rapat konsolidasi kali ini dihadiri 33 provinsi perwakilan Bakumham.
“Tadi siang sudah dibuka oleh Ketua Korbid Pak Happy Bone. Rapat dihadiri kurang lebih 150 peserta dan telah mengeluarkan beberapa hasil rekomendasi, untuk pemenangan Pileg dan Pilpres,” katanya.
Acara ini juga sekaligus pelantikan tiga orang Hakim Mahkamah Partai Golkar masa bakti 2017-2019.
Rapat ini turut dihadiri Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, sejumlah politikus Golkar lainnya yaitu Adies Kadir, Fadel Muhammad, Happy Bone, Melchias Markus Mekeng, dan Kahar Muzakir.(sp/gatra)
Kepala BNN Kota Metro, Saut Siahaan, SH., Kamis (22/03/18) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Metro, sediakan Klinik Rehabilitas Rawat Jalan bagi pecandu Narkoba, dan tidak di pungut biaya atau gratis.
Kepala BNN Kota Metro, Saut Siahaan, SH., Kamis (22/03/18) mengatakan bahwa BNN kota Metro berkomitmen untuk menyelamatkan generasi muda, khususnya warga Kota Metro yang menjadi pemakai atau pecandu narkotika, katanya.
Lanjutnya, bahwa klinik rehabilitasi rawat jalan disediakan guna merehabilitas pengguna narkotika yang menginginkan kesembuhan agar dapat datang ke BNN Kota Metro dan tidak dipungut biaya.
“Adanya klinik rehabilitas rawat jalan bagi pengguna narkotika yang ingin sembuh dari ketergantungan, silahkan datang ke BNN kota Metro dan tidak di pungut biaya,” ujar Saut Siahaan.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa untuk rehabilitas rawat jalan ini syaratnya, pasien diantar oleh keluarga, bawa foto copy KTP serta foto copy KK.
“Cukup dengan foto copy KTP dan KK pasien dan penjamin sebagai syarat rehabilitas rawat jalan di klinik BNN kota Metro, tapi sebelumnya kita lakukan esesment dulu, untuk mengetahui tingkat keparahan atau kandungan narkoba di dalam tubuhnya, kalau kira-kira berat akan kita lakukan rawat inap dan dirujuk rehabilitasi di Kalianda,”jelasnya.
Untuk saat ini klinik rehabilitas rawat jalan baru 5 orang yang secara suka rela dan di antar keluarga untuk di rehabilitas, dirinya juga mengatakan menurutdata dari Sat Narkoba Poles Metro pemakai atau pecandu narkoba di Kota Metro ada 102 orang, dan tentang minimnya rehab ini disebabkan mereka para pecandu narkoba dan keluarga miliki rasa malu dan ketakutan akan diproses secara hukum, padahal dikatakan Saut tidak demikian Mindsetnya.
“Jika Mereka datang sendiri meminta direhab tentu tidak diproses hukum karena melaksanakan pengobatan, namun bila tertangkap ya pasti diproses secara hukum,” tegasnya. (Holik)
Pres Conference Polres Lamsel Bersama Kapolda Lampung Irjen Suntana, Jum’at (23/3/18)
Lampung Selatan (SL) – Polres lampung Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan sabu di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, jumlah sabu yang akan diselundupkan seberat 10 kg.
Polisi berhasil mengamankan empat orang tersangka, masing-masing pembawa sabu, Satria Wirawan (24) warga Desa Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Prov Sumbar, MY. Lutfi Zakaria (35) warga Villa Mutiara Cinere Kel. Grodol Kec. Limo Kota Depok Prov Jabar, Aldo Putra (24), warga Jalan Kemang Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jaksel Prov DKI Jakarta dan Dede Lestari (47) pelaku wanita warga Jl. Kemanggisan Kel. Palmerah Jakbar.
Tersangka atas nama Satria Wirawan sendiri ditangkap di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni saat menumpangi kendaraan bus NPM bernomor polisi BA 7221 NU pada 11 Maret 2018.
Pelaku atas nama Satria Wirawan mengaku diiming-imingi upah 150 juta, jika berhasil mengirimkan paket sabu.
“Kita bisa mengamankan 10 bungkus shabu dengan timbangan 10 kg sabu, 4 pelaku sudah kita amankan dan sekarang kita masih melakukan pengembangan. Kita prediksi kejahatan narkoba akan terus meningkat dan melalui jalur jalur yang sama,” kata Kapolda Lampung Irjen Suntana.
Sementara tiga tersangka lainnya ditangkap di Jakarta Timur pada 12 Maret 2018. Pelaku atas nama Lutfi Zakaria ditangkap di hotel Rujika di Jl. Pemuda Jakarta Timur, sementara Dede Lestari dan Aldo Putra ditangkap di hotel Antika di Pengilingan Jakarta Timur saat menunggu kiriman sabu dari Satria Wirawan.
Akibat perbuatannya para pelaku diancam pasal 112, 114, 115, 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara paling berat seumur hidup, dan denda maksimum 8 milyar. (*)
Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Berantas Narkotika dan Maksiat Indonesia (BNM RI), Fauzi Malanda mengapresiasi Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) akan menjajaki kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengadakan tes urine dengan proyeksi anggaran Rp1 miliar bagi 2.901 pegawai kabupaten setempat. “Kita apresiasi, itu bentuk perhatian pimpinan pada PNS untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan PNS Tubaba,” kata Fauzi, Rabu (14/03/2018).
Namun kata Fauzi, ada baiknya jika tes urin tersebut melibatkan pihak eksternal yang di luar dari BNN, Polisi dan Pemda setempat. “Apabila tidak melibatkan pihak independent, dugaan ada kongkalikong,” ujarnya. Lembaga independent itupun harus dari luar Pemda tulang Bawang Barat, alasannya kata Fauzi, untuk meminimalisir intervensi pemangku kepentingan setempat.
“Saya tidak sepakat jika ada tim independent yang ditunjuk. Namun harus melibatkan pihak lain, seperti Granat dan kami (BNM RI),” imbuhnya. Fauzi juga mengapresiasi sikap tegas Polresta Bandarlampung yang mengamankan Kabag protokol Pemda Tubaba baru-baru ini dengan mengamankan barang bukti 26 paket kecil berat total 5,5 gram.
“Kita juga beri apresiasi Polresta Bandarlampung yang tidak tebang pilih dalam berantas narkoba,” ucap Fauzi. Fauzi menuturkan, BNM RI akan mendukung dalam percepatan pemberantasan peredaran Narkoba di republik ini. Pun mengajak lembaga-lembaga yang konsen terhadap pemberantasan narkoba untuk membantu aparat kepolisian untuk berbuat. “Kita harus bangkit melawan serangan narkoba dan maksiat. Persoalan berantas narkoba, bukan hanya tanggung jawab Polisi, dan BNN, tapi juga masyarakat, termasuk organisasi masyarakat atau lembaga yang konsen dengan gerakan anti narkotika, salah satunya BNM IR,” bebernya.
Lampung kata dia, masuk zona merah peredaran narkoba, yang sudah menjalar ke anak-anak dan mahasiswa bahkan miris ke kalangan pejabat. (Red)
Irjen Pol Heru Winarko dan Komjen Budi Waseso, di Istana Presiden
JAKARTA (SL) – Presiden Joko Widodo telah memutuskan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pengganti Komjen Pol Budi Waseso yang akan pensiun pada Maret 2018.
“Keppres sudah ditandatangani (oleh Presiden), namanya Heru (Heru Winarko),” ujar sumber Tribun, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Terkait alasan Jokowi memilih Heru, dirinya tidak dapat menjelaskan secara pasti, namun setiap keputusan yang diambil Presiden selalu mendengarkan masukan dari pihak lain untuk mendapatkan orang yang tepat.
Ada tiga nama jenderal polisi yang disebut-sebut memiliki peluang besar menggantikan Buwas.
Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Deputi Pemberatasan BNN Irjen Pol Arman Depari dan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Heru Winarko.
Heru Winarko merupakan perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015, dirinya menjalankan fungsi perumusan kebijakan untuk sub-bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga antirasuah itu.
Jenderal Polisi bintang dua tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam dan Kapolda Lampung.
Irjen (Pol) Heru Winarko Bersama Komjen Budi Waseso (Foto/Dok/Jun)
Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo telah memilih Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) karena dianggap Punya integritas Tinggi.
Presiden menilai Heru memiliki karena latar belakang institusi asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya.
“Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN,” ujar Jokowi.
“Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi,” lanjut dia.
Oleh karena itu , kinerja BNN juga diharapkan lebih baik lagi.
Jokowi menyinggung bahwa tantangan BNN ke depan masih sangat tinggi bahkan bertambah, yakni soal bagaimana mencegah barang haram itu masuk ke Indonesia sekaligus menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.
“Tantangannya, yang jelas agar semakin sedikit narkoba yang masuk. Kemudian juga menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna. Dari sisi rehabilitasi baik, dari sisi pencegahan agar barang yang masuk juga baik,” ujar Jokowi.
Pelantikan Heru yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Kamis pagi, diawali pembacaan surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Heru.
“Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNN,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.
“Mengangkat Irjen (Pol) Heru Winarko SH sebagai kepala BNN terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setara eselon 1A sesuai peraturan perundangan,” lanjut dia
Presiden Joko Widodo Jabat Tangan Irjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H Saat Dirinya Dilantik Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/03/18)
Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Maret 2018. Dirinya menggantikan Kepala BNN sebelumnya, Budi Waseso, yang memasuki masa pensiun.
Heru Winarko dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional.
Ditemui usai pelantikan, Presiden Joko Widodo mengungkap alasan menjatuhkan pilihannya kepada Heru Winarko. Menurutnya, pengalaman dan integritasnya selama berada di KPK akan sangat berguna untuk BNN.
“Kita ingin agar BNN ini nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN. Baik standar governance, standar tata kelola organisasi, dan yang paling penting sisi integritas. Karena di peredaran narkoba uangnya besar sekali, omzetnya besar. Mudah menggoda orang untuk berbuat tidak baik,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan harapannya soal BNN ke depannya. Presiden ingin agar BNN mampu melakukan pencegahan terkait masuk dan beredarnya barang-barang haram tersebut di Indonesia.
“Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba ,” Ia menambahkan.
Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN, Heru Winarko, pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 itu menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak September 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung pada tahun 2012.
Lampung Selatan (SL)-Satnarkoba Polres Lampung Selatan (Lamsel) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar upaya penyelundupan lima kilogram sabu-sabu (SS) dari Sumatera ke Pulau Jawa.
Polisi mengamankan M. Yusuf (38) dan rekannya Heri Siswanto (41) warga Dusun Ngenu dan Dusun Kedung Maling Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). Mereka diringkus di Pelabuhan Bakauheni, Lamsel, Sabtu (17/2/2018).
Kasat Narkoba Polres Lamsel Iptu M. Ari Satriawan mengatakan, kedua tersangka sebelumnya telah diikuti oleh petugas BNN mulai dari Medan Sumatera Utara. Mereka diringkus ketika berada di depan KSKP Bakauheni, tepatnya di bawah flyover, pukul 10.45 WIB.
Keduanya saat itu hendak menyeberang dengan mengendarai 1 unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi S-1282-QI. Sabu dikemas dalam lima bungkus besar teh Cina warna hijau dan disembunyikan di bagasi belakang mobil yang sudah dimodifikasi.
Menurut pengakuan tersangka, barang haram itu milik Topan yang menunggu “paket” dimaksud di Surabaya. “Kedua tersangka masih kita mintai keterangan,” kata Ari. (rls/nt)
