Sinarlampung

Tag: BPS

  • Kinerja TPID Lamtim Buruk Sekali, Inflasi di Lampung Diprediksi Masih Di Atas 3% sampai Juli 2024

    Kinerja TPID Lamtim Buruk Sekali, Inflasi di Lampung Diprediksi Masih Di Atas 3% sampai Juli 2024

    Provinsi Lampung masih kesulitan mengatasi laju inflasi hingga Juli 2024 nanti. Tingkat inflasi di provinsi ini tercatat masih tinggi, selalu di atas 3 persen sejak awal Januari s.d Mei 2024. Inflasi tinggi masih terjadi sampai Juli nanti.

    Hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), menyaytakan  bahwa Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2024 tercatat sebesar 165,9, melonjak drastis dari 137,2 pada periode sebelumnya.

    Bank Indonesia dalam laporan tersebut menyebutkan lonjakan drastis IEH tersebut berimplikasi inflasi meningkat pada April 2024, dan bahkan berlanjut hingga Juli 2024.

    BI memperkirakan IEH pada Juli 2024 sebesar 146,7, meningkat dari 125,8 pada Juni 2024. Peningkatan IEH pada Juli 2024 merupakan dampak dari  liburan sekolah dan mulainya tahun ajaran baru.

    Data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan inflasi di provinsi ini masih tinggi di atas angka inflasi nasional.

    Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sepertinya harus bekerja lebih keras lagi agar angka inflasi Lampung dapat keluar dari ‘kutukan’ spesialis inflasi 3 persen lebih.

    Inflasi yang tinggi di Lampung Timur yang mencapai 4 sampai 5 persen lebih sejak awal tahun menjadi biang keladi tingginya inflasi di  Provinsi Lampung.

    Dari sederet data inflasi lima bulan terakhir,  menunjukkan kinerja TPID Kabupaten Lampung Timur buruk sekali. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto perlu mengingatkan Pemkab Lampung Timur untuk lebih serius melakukan upaya-upaya menekan inflasi.

    Diketahui, inflasi (yoy) Provinsi Lampung naik turun tipis-tipis di atas 3 persen lebih sejak Januari s.d Mei 2024.

    Inflasi pada Januari 2024 tercatat 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,55.

    Lalu, pada  Februari 2024 sebesar 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,97.

    Sementara pada  Maret 2024 mencapai 3,45%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 3,05%. Dan pada April 2024 sebesar 3,29 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,34.

    Sedangkan  pada April sebesar 3,29 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,34.

    ‘Kutukan’ di atas 3 persen tersebut berlanjut hingga Mei 2024 yakni sebesar 3,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,43. Inflasi Lampung pada Mei itu juga melampaui persentase inflasi nasional sebesar 2,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,37. (***)

    Penulis adalah pratisi Pers, Wapimred Sinarlampung.co

  • Ekonomi Lampung Q1 2024 Bergerak Lamban, Belanja Banyak ‘Tanda Bintang’?

    Ekonomi Lampung Q1 2024 Bergerak Lamban, Belanja Banyak ‘Tanda Bintang’?

    BANDARLAMPUNG – Laju tumbuh ekonomi Provinsi Lampung sepanjang triwulan I-2024 (Q1) bergerak lamban, bahkan melorot tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dikutip dari laporan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, ekonomi Lampung Q1 2024 hanya tumbuh 3,30 persen alias tidak segagah capaian pada periode yang sama tahun 2023 yang tercatat tumbuh sebesar 4,94 persen (y-on-y).

    Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung mentargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 dapat mencapai 4,5 sampai 5,5 persen.

    Pertumbuhan positif namun lemah itu dicapai oleh sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 14,23 persen.

    Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

    Pertumbuhan positif juga didampakkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh  masing-masing sebesar 11,55 persen dan 11,46 persen.

    Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh cukup pesat adalah Jasa Perusahaan dan Real Estate yang tumbuh 9,91 persen dan 9,84 persen.

    Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan terutama pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 16,90 persen dan 10,97 persen.

    Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Lampung, Junanto Herdiawan mengatakan secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 dihitung berdasarkan harga berlaku sebesar Rp112,09 triliun dan berdasarkan harga konstan 2020 sebesar Rp65,95 triliun.

    Menurutnya kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 tumbuh terjaga walaupun relatif lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

    Pertumbuhan yang relatif terjaga tesebut ditopang, akibat dari masih kuatnya konsumsi rumah tangga di tengah melandainya investasi.

    Konsumsi tercatat menopang kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,67% (yoy), relatif meningkat jika dibandingkan dengan 4,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

    Terjaganya konsumsi didorong oleh meningkatnya permintaan pada periode HBKN Keagamaan (Imlek dan Ramadan/Lebaran) yang tercermin dari tingginya penumpang angkutan udara dan kapal laut.

    Sementaraq konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 15,67% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36% (yoy).

    Di sisi lain, kinerja investasi tercatat tumbuh sebesar 2,31% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan 7,08% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

    Tertahannya kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 dipicu oleh penurunan kinerja sektor eksternal, dimana kinerja net ekspor pada triwulan I 2024 tercatat terkontraksi sebesar 85,63% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya terkontraksi sebesar 7,57% (yoy).

    Kegiatan/Proyek masih Bertanda Bintang

    Hal lain yang ikut berperan menahan kinerja perekonomian Lampung pada Q1 diduga disebabkan masih rendahya penyerapan anggaran APBD 2024. Dugaan ini didasari masih banyaknya kegiatan di OPD yang diberi tanda bintang.

    Sementara kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Lampung hingga 31 Maret 2024 juga masih relatif rendah.

    Realisasi Belanja Negara mencapai Rp7.626,33 miliar, atau setara dengan 24,07% dari pagu yang telah ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 7,26% (yoy).

    Belanja pegawai untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dalam rangka perayaan Idul Fitri adalah salah satu pendorong utama tumbunhya belanja negara sepanjang Q1. Sehingga Belanja Pemerintah Pusat meningkat 56,38% (yoy), termasuk untuk mendukung penghitungan suara Pemilu 2024, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, jaringan, serta bantuan pendidikan tinggi Islam melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

    Sedangkan kinerja Transfer Ke Daerah mengalami kontraksi sebesar -6,26% (yoy), realisasi Dana Desa dan DAU tumbuh masing-masing sebesar 70,50% (yoy) dan 0,31% (yoy).

    Dana Desa di Provinsi Lampung telah disalurkan sebesar Rp636,40 miliar, dengan penyerapan tertinggi pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Contohnya pada Desa Mekar Mulya yang telah mewujudkan prestasi menginspirasi. Dengan 11 dusun yang meliputi hamparan pekarangan, perkebunan, dan sawah seluas 889 hektar, Desa Mekar Mulya telah menjadi model keberhasilan dalam memanfaatkan Dana Desa sejak tahun 2015.

    Di sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.150,95 miliar, atau sekitar 19,24% dari target yang telah ditetapkan, mengalami kontraksi sebesar -4,73% (yoy), yang dipengaruhi oleh ketidakpastian global dipicu oleh ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.

    Meskipun demikian, pendapatan dari Bea Masuk dan Pendapatan Negara Bukan Pajak tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan masing-masing sebesar 14,28% (yoy) dan 39,51% (yoy). (iwa)

     

     

  • Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan

    Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan

    Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan. Judul tulisan soal inflasi ini sengaja ditulis unik dengan maksud agar pembaca tertarik, lalu mulai menggemari berita-berita ekonomi yang saya coba sajikan dengan bahasa tidak rumit, tapi asyik.

    Tulisan ini saya mulai dari laporan yang saya terima dari Biro Perekonomian Lampung pada Senin, April, kemarin. Kantor biro yang bermarkas di Lantai III Kantor Gubernur Lampung itu mengirimkan gambar melalui pesan WhatsApp berupa grafik yang disertai pesan pendek.

    “IPH Lampung sebagai Proxy Inflasi pada Minggu ke IV Maret 2024 No 9 terendah sebesar 0.91.” Pesan itu dikirimkan oleh seorang pejabat biro ekonomi yang sejujurnya baru saya kenal.

    Dengan gesit saya mendownload gambarnya, lalu berusaha memahami arti kata terendah tersebut.

    Ups! Jangan salah menilai. Kata terendah itu bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sebuah kemajuan ke arah yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya.

    Semakin rendah angka IPH sebagai proxy inflasi maka dapat disimpulkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berhasil menjaga keseimbangan neraca pangan berupa supply dan demand melalui kegiatan pengendalian setiap hari, lalu dilaporkan dalam setiap pekan.

    IPH bukan inflasi yang umum kita kenal. IPH hanya sebagai proxy inflasi. Sebagai tambahan penjelasan: inflasi di Lampung dihitung melalui pendataan BPS di 4 kabupaten/kota yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, dan Mesuji. BPS akan mengumumkan angka inflasi setiap tanggal 1 setiap bulan.

    Menurut teman saya di BPS, pendataan di 4 kabupaten/kota itu secara statistik sudah cukup mewakili untuk menghitung angka inflasi di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk kabupaten lainnya, dilakukan oleh tim pemantauan harga menggunakan Indeks Perkembangan Harga yang datanya dikumpulkan oleh masing-masing TPID di disperindag kabupaten/kota.

    Jadi, setelah membaca tulisan ini, berhentilah menulis berita soal inflasi di Waykanan, Lampung Utara atau kabupaten lain yang tidak masuk dalam cakupan pendataan oleh Badan Pusat Statistik.

    Para bupati di luar cakupan pendataan oleh BPS ini, sebaiknya menahan diri. Tidak usah mengklaim atau mempolitisasi berhasil mengendalikan inflasi. Sebab laporan yang disampaikan TPID kabko, lalu diolah dan dirumuskan hasilnya oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Kemendagri) hanya sebatas proxy, meski hasilnya dapat menjadi rujukan inflasi m-to-m.

    Sebagai contoh, mengutip laporan BPS Lampung pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 3,45 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,35.

    Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 4,83 persen, dengan IHK sebesar 109,98 dan terendah terjadi Kota Bandar Lampung sebesar 2,72 persen dengan IHK sebesar 106,00.

    Sedangkan tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2024 tercatat sebesar 0,36 persen dan tingkat inflasi years to date (y-to-d) Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 0,56 persen.

    Mari kita hubungkan angka inflasi m-to m tersebut dengan IPH Lampung sebagai proxy inflasi pada Maret 2024.

    Diketahui IPH Lampung pada Minggu I Maret 2024 sebesar 1,78. Lalu, secara berturut-turut membaik pada Minggu ke II sebesar 1,77, Minggu ke III sebesar 1,44 dan Minggu ke IV sebesar O,91.

    Bila dirata-rata, maka IPH Lampung pada Maret 2024 sebesar 0,39 atau beda tipis dengan inflasi Lampung m-to m sebesar 0,36.

    Lalu, apa pula maksudnya dengan inflasi di rumah tangga wartawan.

    Nah…justru ini adalah bagian paling menariknya. Sebab inflasi yang masih tinggi saat ini tentu saja berdampak pada ekonomi, utamanya daya beli para pewarta.

    Wartawan tidak punya tim pengendalian inflasi di rumah tangga mereka. Apalagi lebaran sudah di depan mata pula, kawan-kawan saya ini kebanyakan dibuat ‘sakit kepala’.

    “Semoga dapat THR dari ‘bos-bos’ itulah. Tawaf dulu kita,” ajak seorang wartawan, sohib saya.

    Sementara bagi pemilik media yang biasanya merangkap jadi wartawan, mulai rajin menghitung sisa hari hari H.

    “Waduh, tinggal beberapa hari lagi nih lebaran. Kapan sih hari pencairan tiba,” kata teman yang lainnya.

    “Kamu nanyak,” jawab saya seenaknya.

    Plak! Kepala saya diketoknya sambil tertawa. Saya mulai menduga, teman saya itu ikut terdampak inflasi atau IPH. Saya mendengar kabar, kerja sama medianya tidak masuk dalam skema kerja sama dengan pemerintah daerah. (iwa)

  • Gagal Capai Target, Ekonomi Lampung 2023 Terseok di Bawah 4,75% Berada di Peringkat 25 Nasional

    Gagal Capai Target, Ekonomi Lampung 2023 Terseok di Bawah 4,75% Berada di Peringkat 25 Nasional

    Bandar Lampung – Seperti diperkirakan sebelumnya, laju tumbuh ekonomi Lampung pada 2023 kembali gagal mencapai target sebesar 4,7%-5,2%, dimana hingga akhir Triwulan ke IV hanya mampu mencapai 4,55%.

    Kabar baiknya, laju tumbuh ekonomi Lampung 2023 lebih baik dibanding 2022 yang tumbuh 4,28%.

    Hanya saja koreksi penguatan ekonomi pada 2023 sebesar 4,55% tersebut belum mampu melampaui persentase laju tumbuh ekonomi nasional sebesar 5,05%.

    Bahkan, dalam posisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan pada 2023 dibanding 5,31% pada 2022, kontribusi Lampung terhadap laju tumbuh ekonomi nasional pada 2023 berada dalam kelompok 25 besar.

    Ekonomi Lampung berada di bawah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Papua Pegunungan, Jambi dan Sumatera Barat.

    Pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh Maluku Utara sebesar 20,49%, dan terendah di Nusa Tenggara Barat 1,8%.

    Pertumbuhan Ekonomi 2023 (% ctc)

    1. Maluku Utara 20.49%
    2 Sulawesi Tengah 11.91%
    3. Kalimantan Timur 6.22%
    4. Papua Tengah 5.95%
    5. Bali 5.71%
    6. Sulawesi Utara 5.48%
    7.Sulawesi Tenggara 5.35%
    8. Sulawesi Barat 5.25%
    9. Maluku 5.21%
    10. Kepulauan Riau 5.2%
    11. Papua Barat 5.18%
    12. Sumatera Selatan 5.08%
    13. DI Yogyakarta 5.07%
    Indonesia 5.05%
    14. Sumatera Utara 5.01%
    15. Jawa Barat 5%
    16. Jawa Tengah 4.98%
    17. DKI Jakarta 4.96%
    18. Jawa Timur 4.95%
    19. Kalimantan Utara 4.94%
    20. Kalimantan Selatan 4.84%
    21. Banten 4.81%
    22. Papua Pegunungan 4.78%
    23. Jambi 4.66%
    24. Sumatera Barat 4.62%
    25. Lampung 4.55%
    Ditopang Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV

    Salah satu faktor yang mendorong naiknya ekonomi Lampung 2023 dibanding tahun sebelumnya ditopang oleh naiknya laju tumbuh ekonomi daerah ini pada Triwulan IV 2023 yang mencapai 5,40%.

    Laju tumbuh ekonomi sebesar 5,40% pada kwartal ke empat tersebut adalah persentase tertinggi sepanjang tahun 2023.

    Dikutip dari data sinarlampung.co, ekonomi Provinsi Lampung Triwulan ke-I-2023 tumbuh sebesar 4,96 persen. Lalu pada Triwulan ke-II terkoreksi menurun menjadi 4,00 persen dan 3,93 persen pada Triwulan ke-III.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung dalam siaran persnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi 2023 bergerak positif pada seluruh lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing sebesar 16,66 persen, 15,38 persen, dan 13,38 persen.

    Sementara Lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi juga tumbuh cukup pesat mencapai 9,76 persen dan 7,50 persen.

    Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 7,06 persen dan 5,79 persen.

    Penguatan laju tumbuh ekonomi Lampung tahun 2023 ditopang dari sisi produksi, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 16,66%.

    Sementara dari sisi pengeluaran dipengaruhi oleh komponen pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59%.

    Proyeksi Ekonomi Lampung 2024

    Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2024 tumbuh dalam kisaran 4,5% sampai 5%.
    Bank Indonesia sepertinya tidak yakin ekonomi Lampung 2024 dapat bergerak tumbuh minimal sama dengan tahun 2023 yang semula diproyeksikan dapat tumbuh dalam kisaran 4,7%-5,2%.

    Secara umum, ekonomi Lampung pada era Gubernur Lampung Arinal masih terjaga tumbuh dari tahun ke tahun, meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada 2019 saat tahun pertama Arinal menjabat Gubernur Lampung.

    Pada tahun itu, ekonomi Lampung tumbuh perkasa 5,26 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

    Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Lampung terjun hingga -1,66 persen pada tahun 2020, namun masih di atas persentase nasonal yang terjun -2,07%.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung kembali tumbuh positif menjadi 2,77 persen pada 2021, sementara persentase ekonomi nasional tumbuh positif 3,77%.

    Pada 2022 ekonomi Lampung naik signifikan 4,28 persen, namun masih tetap di bawah persentase ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. (IWA)

  • Catatan untuk Dinas Pariwisata Lampung: TPK Hotel Berbintang Naik 9,75 Poin, Tapi Kok Cuma Singgah Sebentar Sih!

    Catatan untuk Dinas Pariwisata Lampung: TPK Hotel Berbintang Naik 9,75 Poin, Tapi Kok Cuma Singgah Sebentar Sih!

    Bandar Lampung – Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Desember 2023 naik signifikan hingga 9,75 poin. Namun, akibat minimnya gelaran acara dan atraksi seni budaya, tamu-tamu cuma datang sebentar, menginap lalu check out esok paginya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Desember 2023 tercatat 64,71 persen, dengan jumlah tamu yang menginap mencapai 84.827 orang.

    Bila dibandingkan dengan TPK November 2023 yang tercatat sebesar 54,96 persen ada kenaikan sebesar 9,75 poin, Dan bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2022, TPK hotel berbintang naik sebesar 5,97 poin.

    Berdasarkan data BPS Lampung yang dirilis pada 1 Februari 2024 dijelaskan bahwa jumlah tamu selama Desember 2023 yang menginap di hotel berbintang mencapai 84.827 orang, terdiri dari 293 tamu asing dan 84.534 tamu domestik.

    Kondisi ini mengalami kenaikan sebanyak 17.714 orang (26,39 persen) dibandingkan November 2023 yang tercatat 67.113 orang.

    Diduga, kenaikan TPK disebabkan oleh ramainya kedatangan tamu domestik, terutama yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan saat perayaan Tahun Baru lalu.

    Sayangnya, kenaikan TPK ini tidak disertai rata-rata lama menginap tamu (RLMT), dimana pada bulan Desember 2023 tercatat 1,28 hari, turun 0,04 hari dibanding RLMT hotel berbintang pada November 2023 yang tercatat sebesar 1,32 hari.

    Diduga, rendahnya RLMT di Provinsi Lampung disebabkan minimnya gelaran acara atau atraksi seni budaya di lokasi destinasi wisata.

    Dengan kondisi RLMT yang tidak sampai 2 hari itu menunjukkan para tamu hotel berbintang yang datang ke Provinsi Lampung hanya singgah untuk menginap lalu check out pada esok harinya. (iwa)

  • Penduduk Lampung Kurang Gizi

    Penduduk Lampung Kurang Gizi

    Bandar Lampung – Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi atau asupan kalori dan protein. Berdasarkan data, Provinsi Lampung masih bermasalah dengan indikator ini.

    Merujuk data Susenas 2020-20222, hanya satu kabupaten di Provinsi Lampung yang berada di atas standar kecukupan gizi, yaitu Kabupaten Way Kanan.

    Sementara 8 kabupaten/kota hanya memenuhi standar protein saja.

    Sedangkan 6 kabupaten lainnya belum memenuhi standar kecukupan gizi baik kalori maupun protein, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat dan Kota Metro.

    Berdasarkan data yang sama dijelaskan bahwa rata-rata konsumsi kalori penduduk Lampung pada 2022 sebesar 2.002,72 kkal per kapita per hari atau masih di bawah patokan kecukupan konsumsi kalori yang ditetapkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI (2018) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

    Sementara rata-rata konsumsi protein penduduk Lampung pada 2022 sebesar 57,67 gram protein atau telah berada di atas standar kecukupan yakni sebesar 57 gram protein.

    Sayangnya media ini belum memperoleh data mutakhir terkait rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Lampung pada tahun 2023.

    Namun sebagai gambaran, bila dibandingkan kondisi 2021, konsumsi kalori penduduk Lampung mengalami penurunan sebesar 4,51 persen, sedangkan konsumsi protein naik tipis 0,03 persen.

    Dalam laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2023 yang disajikan BPS disebutkan bahwa kelompok makanan padi-padian memberi kontribusi terbesar dakam konsumsi kalori dan protein per kapita per hari mencapai 854,22 kkal dan 20,12 gram protein. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 862,26 kkal dan 20,32 gram protein.(iwa)

  • Segini Umur Harapan Hidup Penduduk Lampung Saat Ini? Kepoin di Sini!

    Segini Umur Harapan Hidup Penduduk Lampung Saat Ini? Kepoin di Sini!

    Bandar Lampung – Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Lampung selama periode 2022-2023 menunjukkan peningkatan meskipun berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan keluhan kesehatan dan angka kesakitan penduduk di provinsi masih cukup tinggi.

    Dikutip dari data Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, pada tahun 2022 angka harapan hidup penduduk Lampung mencapai 73,66 tahun. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,14 tahun.

    Artinya seorang bayi yang lahir tahun 2023 diperkirakan secara rata-rata mempunyai kesempatan untuk hidup sampai berumur hampir 74 tahun.

    Namun umur kesempatan untuk hidup penduduk Lampung bervariasi mulai dari yang terendah di Kabupaten Pesisir Barat, yakni sekitar 63,99 tahun sampai tertinggi di Kota Metro sekitar 71,88 tahun diikuti Kota Bandarlampung 71,66 tahun.

    Selain Pesisir Barat, ada 11 kabupaten lain yang dilaporkan memiliki umur harapan hidup lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 70,99 tahun.

    Umur harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Meningkatnya umur harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk.

    Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

    Hasil Susenas 2023 juga menunjukkan bahwa keluhan kesehatan dan angka kesakitan di Provinsi Lampung masih cukup tinggi. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2023 mencapai 26,69 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35,52 persen.

    Pada tahun 2023 persentase angka kesakitan menurun menjadi 11,39 persen dari 15,19 persen di tahun 2022. Ini berarti di antara 100 orang penduduk sekitar 11 orang cenderung mengalami keluhan kesehatan sampai menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

    Polanya pun relatif sama selama periode 2020-2023, angka kesakitan lebih banyak dialami penduduk perempuan. Hal ini disebabkan kecenderungan daya tahan tubuh laki-laki lebih kuat dibandingkan tubuh perempuan.

    Berdasarkan kabupaten/kota, persentase penduduk yang paling banyak mengalami keluhan kesehatan (data Susenas 2023) adalah kabupaten Way Kanan dan Lampung Tengah, masing-masing sebanyak 35,49 persen dan 32,59 persen.

    Selain kedua kabupaten tersebut, masih ada 5 kabupaten/kota yang penduduknya mengalami keluhan kesehatan di atas rata-rata Provinsi Lampung (26,69%).

    Sedangkan Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Selatan merupakan kabupaten dengan persentase penduduk terendah yang mengalami keluhan kesehatan, yaitu sebesar masing-masing 19,90 persen dan 20,56 persen.(iwa)

  • Warning! Angka Beban Ketergantungan Dua Kabupaten di Lampung Masih di Atas 50

    Warning! Angka Beban Ketergantungan Dua Kabupaten di Lampung Masih di Atas 50

    Bandar Lampung – Angka Beban Ketergantungan (ABK) dua kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Pesisir Barat dan Pesawaran masih di atas 50. Angka itu menunjukkan belum ada tanda-tanda adanya bonus demografi di dua kabupaten itu.

    Dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober 2023 lalu menyatakan ABK Kabupaten Pesisir Barat pada 2022 tertinggi di Provinsi Lampung yakni sebesar 53,58.

    Sementara ABK Kabupaten Pesawaran pada tahun yang sama sebesar 51,43. Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah 50. Terendah di Kota Bandar Lampung 43,53.

    Dalam laporan BPS itu disebutkan ABK Provinsi Lampung 2022 sebesar 47,28. ABK provinsi ini cenderung berfluktuasi selama periode 2020-2022. Pada 2020 sebesar 49,19 dan 2021 sebesar 46,45.

    ABK 2022 sebesar 47,28 itu menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif.

    Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif.

    Jika kecenderungan penurunan angka beban ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Lampung akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (windows of opportunity.

    Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif.

    Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Lampung adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial bagi Lampung untuk menjadi provinsi
    maju apabila sumber daya manusianya berkualitas.

    Sebaliknya, akan menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah.

    Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut usia yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia 65 tahun ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin mengurangi beban ekonomi penduduk usia produktif.(iwa)

  • Lampung Berjaya Petani Sejahtera: Rekor NTP Tertinggi di Era Gubernur Arinal

    Lampung Berjaya Petani Sejahtera: Rekor NTP Tertinggi di Era Gubernur Arinal

    NILAI Tukar Petani (NTP) Lampung mencatat sejarah baru sejak konsep NTP mulai diperkenalkan sebagai indikator kesejahteraan petani pada tahun 1080-an.

    Sejarah itu berhasil dicapai pada era kepemimpinan Gubernur Arinal, justru pada akhir tahun 2023 yang sempat diramaikan sebagai akhir tahun masa jabatannya. Namun berkat jalan Tuhan, demikian Arinal menyebutnya, masa jabatannya dilanjutkan hingga tuntas lima tahun sampai Juni 2024.

    Jalan Tuhan itu ditimpali pula oleh kenaikan NTP Lampung pada Desember 2023 yang memuncak hingga 117,13 atau naik 1,50 persen dibanding NTP November sebesar 115,40.

    Lebih dari itu, kenaikan NTP pada Desember 2023 semakin menegaskan keberhasilan Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang digagas Gubernur Lampung Arinal sejak dirinya menjabat.

    Secara agregat, nilai NTP Lampung di sepanjang tahun 2023 mantap pada angka 109,316. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan, NTP Lampung 2023 naik secara simultan dari bulan ke bulan dan selalu di atas titik impas (100).

    Diawali angka NTP pada Januari sebesar 103,29. Lalu naik naik 2 poin 7 pada Mei sebesar 105,99 hingga meroket tajam pada September sebesar 113,45, Oktober 114,45, November 115,4 dan puncaknya pada Desember sebesar 117,13.

    Peningkatan NTP Lampung pada Desember 2023 didorong kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,63 persen dan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,14 persen.

    BPS Lampung menyebutkan peningkatan Ib disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi serta penambahan barang modal masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,12 persen.

    Peningkatan NTP Desember 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian unggulan, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,68 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 4,64 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,22 persen, dan subsektor perikanan budidaya yang naik 0,83 persen.

    Sementara NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor peternakan sebesar 0,09 persen dan subsektor perikanan tangkap sebesar 0,31 persen.

    Sebagai perbandingan, NTP Lampung pada awal kepemimpinan Arinal tahun 2019 masih fluktuatif dan berada pada angka rata-rata 102,51 atau turun 3,15 persen dibanding tahun 2018 sebesar 105,84.

    Kemudian, NTP pada 2020-2022 secara berturut-turut mengalami kenaikan masing-masing 97,73 (2020) 101,23 (2021) dan 104,30 (2022).

    Bila ditarik kebelakang, rata-rata NTP Provinsi Lampung periode 2014 sampai 2016 tercatat masing-masing 2014 sebesar 104,17, turun menjadi 103,17 pada 2015. Pada 2016 naik menjadi 103,90 dan kembali naik pada 2017 menjadi 105,16.

    Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

    Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani
    dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian.

    Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kemampuan tukar petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya.(IWA)

  • Desember 2023, Lampung Masih Hadapi Tekanan Inflasi 3,47 Persen

    Desember 2023, Lampung Masih Hadapi Tekanan Inflasi 3,47 Persen

    Bandar Lampung – Ekonomi Lampung masih menghadapi tekanan inflasi sebesar 3,47 persen (years on years) pada Desember 2023.

    Meski menurun dibanding November lalu sebesar 4,10 persen, laju inflasi gabungan dua kota di Lampung tersebut masih di atas inflasi nasional sebesar 2,61 persen.

    Sebaran inflasi Desember 2023 (yty) di Pulau Sumatera paling tinggi terjadi di Tanjung Pandang sebesar 3,80 persen.

    Sementara inflasi di Kota Bandar Lampung berada pada urutan kesepuluh tertinggi sebesar 3,52 persen, di mana bersama-sama dengan inflasi Kota Metro sebesar 3,05 persen menggenapi laju inflasi di Provinsi Lampung sebesar 3,47 persen.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan inflasi tertinggi di Lampung terjadi masih pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

    Tiga kelompok ini mengalami kenaikan harga yang ditandai oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

    Inflasi di Lampung juga didorong oleh kenaikan kelompok lain, seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga hingga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang berkisar antara 0,70 persen hingga kelompok pendidikan sebesar 3,68 persen.

    Sudah bisa ditebak, komoditas penyumbang inflasi yoy pada Desember 2023 di Lampung masih ditingkahi oleh kenaikan harga beras, cabai merah, bawang putih, cabai rawit dan rokok kretek filter, tarif air minum PAM dan gula pasir.(iwa)