Sinarlampung

Tag: Budi Utomo

  • Bupati Budi Utomo Dukung Penuh Keberadaan JMSI di Lampura

    Bupati Budi Utomo Dukung Penuh Keberadaan JMSI di Lampura

    Lampung Utara (SL)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara mendukung penuh keberadaan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Utara.

    Seperti diungkapkan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo diwakili Assisten Administrasi Umum Pemkab Lampung Utara, Sofian yang mengatakan, Pemkab Lampung Utara mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua JMSI Lampung Utara, Dolly Johan dan pengurus semoga solid, mampu bersinergi dengan Pemkab dan semua pihak serta mampu mempersatukan bangsa.

    “Terimakasih pada insan pers mampu menyejukkan, mampu mencerdaskan memberikan kontribusi dengan pemberitaan dengan bijak, peran media siber mampu mengawal dan mendorong pembangunan dengan informasi,” kata dia saat membacakan sambutan tertulis Bupati Lampung Utara, Budi Utomo di Pelantikan Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Utara Periode 2023-2028, “Menguatkan Peran Media Cyber Sebagai Lokomotif Pembangunan Daerah” Senin, 22 Mei 2023.

    Sofian mengatakan, maraknya informasi hoaks (bohong) sangat meresahkan, maka kata dia peran JMSI Lampung Utara khususnya harus mampu memberikan informasi yang positif dan menangkal informasi yang menyesatkan.

    “JMSI dapat mengawal percepatan pembangunan daerah dan bersinergi dengan Pemkab Lampung Utara dan masyarakat Lampung Utara khususnya,” ucapnya.

    Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan mengatakan, JMSI lahir 8 Februari 2020 selangkah demi selangkah memasuki fase ketiga, Lampung Utara cabang ke-enam yang dilantik, JMSI Lampung perlahan-lahan dirajut membesarkan pembangunan daerah Lampung khususnya.

    “JMSI hadir membina, mengoptimalkan media siber yang di dalamnya pemilik media siber, orientasi kita kualitas bukan kuantitas, anggota kita sekitar 100 perusahaan media yang tergabung. Artinya jika bekerjasama dengan JMSI akan didukung ratusan media siber di Lampung khususnya,” kata Ahmad Novriwan

    Ketua JMSI Lampung Utara, Rolly Johan siap bersinergi, profesional membesarkan JMSI di Lampung Utara.

    “Kami akan menjadi warna di Lampung Utara dan siap bersinergi dengan semua pihak,” kata Rolly.

    Diketahui, Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan melantik Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Utara, Rolly Johan dan pengurus JMSI Lampung Utara. (Red)

  • Budi Utomo Dinilai Kangkangi Surat Gubernur, DPRD Lampung Utara Diminta Gunakan Hak Pemakzulan

    Budi Utomo Dinilai Kangkangi Surat Gubernur, DPRD Lampung Utara Diminta Gunakan Hak Pemakzulan

    Lampung Utara (SL) – Pasca definitifnya Bupati Lampung Utara, yang saat ini dipimpin Budi Utomo, menuai kritisi publik.

    Seperti disampaikan salah satu praktisi hukum yang ada di kabupaten setempat, Iwansyah Mega SH, Budi Utomo dinilai telah mengangkangi surat Gubernur Lampung bernomor 131.18/1245/01/2021 tentang Pengisian jabatan Wakil Bupati Lampung Utara sisa jabatan 2019-2024, tertanggal 29 Maret 2021.

    “Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan mengabaikan imbauan dan/atau instruksi yang dikeluarkannya (gubernur. red), itu sama halnya dengan pembangkangan,” tegas Iwansyah Mega, Kamis (29/03/2021), via whatApps.

    Dengan tidak dilaksanakannya surat perintah Gubernur Lampung tersebut, lanjut Iwansyah, mencerminkan disharmonisasi sinergisitas kinerja pemerintahan.

    “Tentu hal ini akan berdampak dengan mandegnya kebijakan topdown dan secara langsung akan menghambat beragam rencana strategis pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Lampung Utara,” jelas advokad yang bernaung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad ini.

    Dengan tidak ada sosok wakil bupati jelas Iwansyah Mega maka dipastikan ada ketimpangan dalam membangun Kabupaten Ragem Tunas Lampung ini. Dan apabila hal ini dibiarkan, maka kabupaten ini dipastikan menjadi kabupaten termiskin di Propinsi Lampung.

    “Lihat saja, sejak Selasa, 3 November 2020, Budi Utomo dilantik tidak ada kan keberhasilan yang diraih? Kalau kayak gini jangan heran Lampura jadi kabupaten termiskin di Lampung,” jelasnya.

    Untuk itu, dirinya meminta kepada segenap wakil rakyat yang duduk di DPRD kabupaten setempat agar menggunakan hak impeach (pemakzulan) terhadap jabatan Bupati saat ini.

    “Saya kira, anggota DPRD Lampura perlu menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Budi Utomo. Karena tidak menjalin hubungan yang sinergis dengan pimpinan diatasnya,” tutup Iwansyah. (ardi)

  • TP PKK dan Dekranasda Dilantik Bupati Lampura

    TP PKK dan Dekranasda Dilantik Bupati Lampura

    Lampung Utara (SL)-Bupati Lampung Utara (Lampura) H. Budi Utomo, S.E., M.M, melantik kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lampung Utara untuk Sisa Masa Bhakti 2019-2024.

    Pelantikan yang berlangsung di Ruang Tapis, Pemkab Lampura, Kamis 25 Februari 2021, diawali dengan pelantikan jajaran dan pengurus TP PKK Lampura, dan dilanjutkan dengan pengukuhan Dekranasda Kabupaten setempat.

    Usai dilantik, Ketua TP PKK sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Lampura Hj. Nur Endah Sulastri, S.Pd., M.M., mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus dan anggota pada periode sebelumnya, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk kemajuan PKK dan Dekranasda Kabupaten Lampura.

    “Saya atas nama pribadi dan selaku Ketua Tim Penggerak PKK, yang sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Utara pada kesempatan ini mengucapkan sekecil apapun usaha dan karya yang dihasilkan pengurus sebelumnya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang maksimal untuk organisasi serta masyarakat,” kata Hj. Nur Endah saat memberikan sambutan.

    Selanjutnya, Hj. Nur Endah mengajak jajaran pengurus dan anggota TP PKK dan pengurus Dekranasda Kabupaten Lampura yang baru untuk meningkatkan motivasi kinerja dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Daerah, khususnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

    “Saya berharap kita semua dapat lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang terus bergerak maju,” ujarnya.

    Hj. Nur Endah optimis, dengan dukungan dan kerja keras dari segenap jajaran yang siap mencurahkan pikiran dan tenaganya secara bersama-sama, maka berbagai tugas dan tantangan yang akan dijalani dan dihadapi mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan Pemkab Lampura.

    “Sebagaimana pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dengan koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik, tentunya berbagai program kerja yang direncanakan akan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tambahnya.

    Sebab, Hj. Nur Endah menyadari bahwa sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, keberhasilan pelaksanaan dari berbagai program kesejahteraan keluarga akan sangat ditentukan dengan adanya keselerasan dalam pelaksanaan berbagai Progam dan kegiatan Pembangunan.

    “Karena itu mohon kiranya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberikan arahan dan pembinaan, sehingga kinerja TP PKK dan Dekranasda Lampung Utara semakin optimal dan tepat sasaran, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang dimulai dari keluarga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT. Aamiin, ya Robbal ‘Alamin,” pungkasnya. (Diskominfo Lampura) (Edwardo)

  • Kebijakan dan Langkah Strategis Budi Utomo hanya “Lips Service”

    Kebijakan dan Langkah Strategis Budi Utomo hanya “Lips Service”

    Lampung Utara (SL)-Kebijakan dan langkah strategis yang diambil Bupati Lampung Utara definitif, Budi Utomo, dinilai hanya ‘manis di bibir ‘ atau dengan kata lain ‘lips service’ semata.

    Salah satu tokoh masyarakat di kabupaten berjuluk Ragem Tunas Lampung ini, Ansori Saba, menyatakan, kompleksitas permasalahan yang ada di Lampura, idealnya, diselesaikan secara kebersamaan.

    “Lampung Utara ini banyak persoalan kompleks yang semestinya diselesaikan secara bersama dengan menimbang pemikiran dan masukan dari berbagai pihak,” tegas sosok tokoh masyarakat yang akrab disapa An’s Saba, saat diwawancarai, Minggu 24 Januari 2021, di kediamannya.

    Dirinya juga menyampaikan, dari beberapa hal yang sempat menjadi bahan diskusi dirinya bersama Budi Utomo dalam satu kesempatan, tidak satupun masukan dan komitmen yang sempat terjalin itu menjadi satu kebijakan strategis yang direalisasikan Budi Utomo pasca dirinya dinyatakan definitif menduduki kursi BE 1 J.

    “Jika Bupati Budi Utomo terus merasa berada di zona nyaman, dapat dipastikan kabupaten yang selama ini telah melahirkan banyak kabupaten baru di Provinsi Lampung ini tidak akan mampu mengejar ketertinggalannya,” tuturnya.

    Sebagai contoh, lanjutnya, dari hasil penempatan sejumlah pejabat baru yang menduduki kursi eselon II, dinilai tidak tepat dan tidak akan mampu berbuat banyak memberikan dimensi baru guna perubahan di Lampura.

    “Saya sendiri tidak menyangka jika sejumlah pejabat yang menduduki kursi eselon II saat ini, sepertinya, bukanlah sosok yang tepat dan membidangi persoalan di instansi masing-masing,” katanya.

    Prinsipnya, ujar An’s Saba, latar belakang, kredibilitas, wawasan, koneksi, maupun pengalaman seseorang menjadi dasar yang utama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pejabat tersebut.

    “Kenyataannya, dalam penunjukan pejabat yang melalui sejumlah agenda seleksi terbuka itu terkesan hanya menggugurkan kewajiban administratif semata. Hasil akhirnya, tetap atas saran, hembusan, masukan serta kepentingan segelintir kelompok saja,” urai An’s Saba.

    Disampaikan lebih lanjut, jika kebijakan dan langkah strategis seperti ini yang terus dijalankan Budi Utomo, bukan tidak mungkin Kabupaten Lampura justru akan semakin terperosok dan mengalami kolaps multidimensi.

    “Ini jangan sampai terjadi, jika tidak mau kabupaten yang kita sayangi ini dan juga Budi Utomo terjerumus dalam pengambilan keputusan yang tidak tepat. Lebih baik di-merger saja kabupaten ini dengan kabupaten lain yang notabene cucu dari kabupaten kita,” imbuhnya.

    Meski demikian, An’s Saba menyampaikan sikap dan pernyataan yang disampaikannya itu dengan harapan Kabupaten Lampura dapat berubah ke arah yang lebih baik di masa kepemimpinan Budi Utomo.

    “Saya menyampaikan kritisi ini didasari dengan rasa cinta terhadap Lampung Utara serta rasa sayang saya kepada Budi Utomo,” tutupnya. (Ardi)

  • Tagih Hutang Proyek 2018, Puluhan Kontraktor Santroni Rumah Dinas Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo Minta Waktu 2 Bulan

    Tagih Hutang Proyek 2018, Puluhan Kontraktor Santroni Rumah Dinas Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo Minta Waktu 2 Bulan

    Lampung Utara (SL)-Puluhan kontraktor mendatangi rumah Dinas Plt Bupati Lampung Utara menagih janji hutang Pemkab Lampung Utara terkait pembayaran proyek TA 2018. Para rekanan di Lampung Utara bertahaan ditengah guyuran hujan, menanti kejelasan soal pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan dan hingga kini belum ada pembayaran. Plt Bupati Budi Utomo, kembali menjanjikan dua bulan untuk selesaikan masalah tersebut.

    Ook Said, salah seorang rekanan mengatakan, dia bersama rekan-rekan seprofesinya sengaja menduduki rumah dinas Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, karena merasa tidak ada i’tikat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. “Mau bersabar sampai kapan lagi? Kami sudah puas diberi janji-janji palsu. Mana pekerejaan tidak ada, ketambahan wabah virus corona lagi sekarang. Kami ini mau kasih makan anak istri,” ujar Ook, Senin (06/04/20)

    Dia mengatakan, seharusnya dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini, pemerintah mesti lebih bijak, dengan membayarkan apa yang menjadi hak para rekanan, jangan hannya memberi janji yang tidak jelas. “Pekerjaan sudah selesai, kontrak jelas, bahkan berapa kali rapat mereka janji akan membayar, tapi makin kesini kok mereka seakan lempar bola. Kami sudah bosan diberi janji janji palsu, pokoknya harus bayar,” tegas Ook.

    Diketahui, pemicu aksi rekanan mendatangi rumah dinas Plt. Bupati Lampura disebabkan tidak dibayarkannya pekerjaan fisik yang telah selesai dikerjakan oleh para rekanan di tahun 2018 lalu. Plt. Bupati Lampura Budi Utomo sempat menyatakan sedang mencari landasan hukum, untuk melakukan pembayaran pekerjaan 2018 tersebut, karena diketahui bersama proyek tersebut bukanlah pekerjaan multiyear, yang bisa dibayarakan di tahun 2020.

    Plt Bupati Budi Utomo Janji Selesaikan Dua Bulan kedepan

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara Budi Utomo berjanji akan menyelesaikan tunggakan pembayaran uang kontraktor untuk proyek Tahun 2018. Hal itu disampaikan Budi Utomo didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Syahrizal Adhar, didepan puluhan kontraktor yang mendatangi Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Lampung Utara.

    “Dalam dua bulan ini kita selesaikan. Ini kan proses. Setelah kita hitung bersama tadi, dua bulan ini bisa diselesaikan. Kalau uang sudah ada,sejak awal sudah dicadangkan. Tinggal proses saja,” janji Budi Utomo didepan para kontraktor.

    Untuk memastikan janji tersebut benar, para kontraktor kembali meminta ketegasan dari Plt Bupati. “Kami minta yang dikatakan bapak ini benar. Artinya apa yang dikatakan ini berlaku sejak hari ini, Senin 6 April 2020. Artinya bulan Mei atau paling lambat bulan Juni 2020. Sesuai janji tersebut sudah dibayarkan,” ujar Basri salah seorang kontraktor seraya memekikkan takbir dengan mengempalkan tangan tanda bersyukur.

    Menjawab pertanyaan tersebut, Plt Budi Utomo menyakini bahwa pembayaran tersebut bisa diselesaikan. “Ini saksinya,” kata Budi Utomo sambil menunjuk salah seorang kontraktor Frans Andaly yang tepat berada disampingnya saat memberikan keterangan kepada para kontraktor.

    Salah seorang rekanan Gundala Putra mengatakan, dia bersama rekan-rekan seprofesinya sengaja mendatangi rumah dinas Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, untuk menagih pembayaran proyek tahun 2018. ”Sampai kapan lagi kami harus bersabar, kami sudah puas diberi janji-janji palsu,” jelas Gundala Putra, Senin 6 April 2020.

    Dia mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati Lampura yang telah mau menyelesaikan permasalahan proyek tahun 2018. ”Terima kasih kepada Plt Bupati Lampura, Budi Utomo yang telah mau menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu dua bulan kedepan. sehingga, saya berharap tidak ada lagi konflik yang terjadi antara rekanan dan Pemkab Lampura, karena rekanan juga adalah mitra dari pemerintahan daerah juga,” katanya.

    Setelah mendapatkan kejelasan dan kepastian akan dibayarkan dengan waktu dua bulan kedepan. Para kontraktor akhirnya membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. (ardi/edwardo)

  • Ribuan Goweser Ramaikan Lampung Bersepeda#24 di Kotabumi

    Ribuan Goweser Ramaikan Lampung Bersepeda#24 di Kotabumi

    Lampung Utara (SL)-Plt. Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, S.E., M.M., menghadiri acara Lampung Bersepeda#24 dengan tema “Satu Sepeda Sejuta Sahabat” di Stadion Sukung Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara, Minggu (8/12/2019).

    Hadir Dandim O412, Kepala PN Kotabumi, Kakimal, Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Kepala Rutan Kelas IA Kotabumi,h Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Koordinator Goweser Lampung dan Para Goweser Se-Lampung. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat juga hadir sebagai peserta gowes Lampung Bersepeda.

    Dalam sambutannya Plt. Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, S.E., M.M., menyatakan bahwa kegiatan ini dapat dijadikan sebagai alat pemersatu sesama Goweser se-Lampung.

    Dengan kegiatan gowes tidak hanya kesehatan lahiriah yang didapat tapi juga batiniah dengan adanya silaturahim yang terjalin antar sesama goweser, tanda Budi Utomo. Budi berpesan selama pelaksanaan kegiatan Lampung Bersepeda para Goweser tetap menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan.

    Kegiatan ini diikuti sekitar 2500 Goweser dari seluruh Lampung. Ada 2 jalur yang diterapkan dalam pelaksanaan Lampung Bersepeda. Jalur Biru dengan rute sepanjang 10 km dan Jalur Merah dengan rute sepanjang 25 km. Para Goweser dapat memilih rute sesuai dengan kemampuan Goweser.(ardi)