Tag: Bupati Lampung Selatan OTT KPK

Pengusaha Gilang Ramadhan Terdakwa Suap Bupati Lamsel Dituntut 3 Tahun Penjara

Bandarlampung (SL) – Pengusaha Gilang Ramadhan yang didakwa menyuap Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (28/11/2018). Dia dituntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto di hadapan majelis hakim yang diketuai Mien Trsinawati.

Gilang Ramadhan dinyatakan telah terbukti menyuap Bupati Lamsel non-aktif Zainudin Hasan terkait fee proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. “Menuntut terdakwa untuk menjalani hukuman pidana tiga tahun serta denda Rp 300 juta,” kata Wawan.

Gilang Ramadhan telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. “Terbuktinya seluruh unsur pada dakwaan pertama,” tambah Wawan.

Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa telah menyuap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan untuk memperlancar proyek infrastruktur yang dimenangkan oleh perusahaan miliknya. “Uang yang diserahkan terdakwa GR (Gilang Ramadhan) ke Syahroni kemudian diserahkan ke Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho sebagai bagian dari total komitmen fee sebesar Rp26 miliar,” pungkasnya.

Sementara Gilang Ramadhan hanya tertunduk lesu setelah mendengar tuntutan JPU. Sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pledoi. (rilis.id)

28 November 2018
Aset Bupati Lampung Selatan Rp6 Miliar Disita KPK

Jakarta (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset milik Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Zainudin sebelumnya sudah terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, aset itu berupa tanah yang di atasnya berdiri perusahaan aspal mixing plant PT Krakatau Karya Indonesia (KKI) di Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. “Estimasi nilai sekitar Rp 6 miliar. Ini menambah deretan aset yang diduga milik ZH dalam kasus tindak pidana pencucian uang,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (9/11/2018).

Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, Zainudin diduga membelanjakan sejumlah aset dari penerimaan dana melalui tersangka lainnya, yaitu anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho. Penerimaan dana itu bersumber dari proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp 57 miliar.

Dalam kasus ini, Zainudin disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Kompas)

12 November 2018
ICW Pertanyakan Komitmen Pemerintahan Dalam Penanganan Kasus Novel Baswedan

Bandarlampung (SL) – Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mempertanyakan komitmen pemerintah yang belum menunjukkan tindakan ini dalam penyelesaian kasus.

Ia mengatakan pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam penyelesaian kasus Novel Baswedan.
“Ada jarak yang besar antara komitmen lisan dengan tindakan konkret,”ujar Donal, dilansir Tempo.

Hal itu, kata dia, dapat ditunjukkan dengan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kasus yang sudah berjalan sekitar satu setengah tahun ini. “Harusnya (pemerintah) buat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Itu satu bukti.”

Penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan sudah tepat 500 hari berlalu. Wajah Novel disiram dua orang tak dikenal dengan air keras di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Penyerangan itu terjadi seusai Novel salat subuh di Masjid Al Ihsan tak jauh dari rumahnya. Akibatnya, mata kiri Novel hampir buta dan harus menjalankan sejumlah operasi di Singapura.

Polisi menangkap sejumlah terduga pelaku dalam proses penyelidikan kasus ini. Namun melepaskan terduga pelaku itu dengan alasan tidak terbukti menyerang. Polisi juga sudah dua kali merilis sketsa wajah terduga pelaku. Meski demikian, lebih dari setahun peristiwa itu berlalu, polisi belum menemukan pelaku yang sebenarnya.

Donal meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja polisi karena tak ada kemajuan penanganan perkara ini hingga hari ke500. “Harusnya ada evaluasi sebab banyak kasus lain yg lebih rumit ditangani polri tapi bisa terungkap,” ucapnya.

Donal berpendapat ada kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. Sebab, kata dia, sampai sekarang belum ada satu pun yang jadi tersangka. “Saya menduga bukan bukti yang rumit, tapi keterlibatan pelaku di balik ini yang lebih rumit.”

Wadah Pegawai KPK menggelar diskusi memperingati 500 hari teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Peringatan digelar untuk mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyelesaikan kasus-kasus penyerangan dan memastikan perlindungan terhadap para penggiat keadilan seperti Novel Baswedan.

Presiden diminta memberikan perhatian penuh terhadap pengusutan kasus penyerangan kepada penggiat keadilan di Indonesia. “Dan memastikan pengusutan kasus dilaksanakan dengan tepat dan tuntas.” Kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyampaikannya dalam keterangan tertulis. (surabayapostkota)

5 November 2018
Pasca OTT KPK di Lampung Selatan Kantor 9 Naga Group Tutup

Bandarlampung (SL) – Pasca digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor 9 Naga Group di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 102/B RT 08 Lingkungan II, Kecamatan Enggal Bandarlampung tidak ada aktifitas.

Berdasarkan pantauan harianmomentum.com di lokasi, Rabu (1/8), Kantor 9 Naga Group tertutup rapat dan tanpa aktifitas. Menurut Emi, warga sekitar, sebelum adanya penangkapan Gilang Ramadhan selaku bos CV 9 Naga, kantor tersebut selalu buka.

Akan tetapi, pasca adanya penggeladahan KPK, Kantor 9 Naga Group pun langsung sepi dan tanpa aktifitas. “Sudah beberapa hari ini kantornya sepi, seperti tidak ada orang,” jelas Emi kepada harianmomentum.com, Rabu (1/8).

Saat disinggung terkait penggeledahan KPK, Emi tidak mengetahuinya secara pasti. “Saya tidak tahu kenapa, tapi waktu itu memang ramai polisi, ada tiga mobil,” ujarnya.

Dia mengatakan, kantor yang diduga milik Yoga Swara, kakak kandung Gilang Ramadhan itu, baru aktif selama satu tahun terakhir. “Belum sampai dua tahun kok kantornya. Kalau satu tahun lebih lah,” tutupnya. Sementara, hingga berita ini diterbitkan, Pemilik 9 Naga Group Yoga Swara tidak dapat dihubungi. (net)

2 Agustus 2018
11 Lokasi Terkait OTT Pejabat Daerah Lampung Selatan Sudah Digeledah KPK

Lampung Selatan (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti pendukung pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Di Lamsel, lembaga anti rasuah ini telah menggeledah sebanyak 11 lokasi. Sementara sejak Senin dimulai pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Adapun 11 lokasi yang telah digeledah, mulai dari rumah pribadi Bupati Lamsel, rumah pribadi Wakil Bupati Lamsel, rumah pribadi Agus Bakti Nugroho dan Kantor DPRD Lamsel.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, setelah melakukan penggeledahan di 11 lokasi selama dua hari kemarin (Sabtu-Minggu/28-29/7), dan Senin (30/7),memulai pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

“Terdapat tujuh saksi yang diperiksa dari unsur pejabat atau PNS pemkab dan pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan di Polda Lampung,” ujar Febri, Senin, (30/7).

Namun hingga saat ini, juru bicara KPK, Febri Diansyah belum bisa menjelaskan siapa saja ketujuh orang yang akan diperiksa tersebut. (net)

30 Juli 2018
Kantor Dinas PUPR dan Pendidikan Lamsel Kembali di Geledah KPK

Lampung Selatan (SL) – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali memeriksa Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Sabtu (28/07).

Data yang diperoleh, ada sekitar lima orang petugas KPK yang dikawal petugas polisi masuk ke beberapa ruangan kerja di dinas setempat sekitar pukul 15.20 WIB. Para petugas tersebut datang setelah menyambangi Kantor Dinas Pendidikan Lamsel.

Para pemburu berita terhadang saat mencoba masuk ke dalam area kantor, petugas polisi yang berjaga tidak mengizinkan untuk masuk dan menutup gerbang kantor Dinas PUPR Lamsel. (etalaseinfo.com)

28 Juli 2018
Kediaman Pribadi Zainuddin Hasan di Desa Kedaton Ikut Digeledah KPK

Kalianda (SL) – Setelah menggeledah kantor dinas PUPR dan Pendidikan Lamsel kini giliran rumah pribadi Bupati Lamsel Zainuddin Hasan yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di jalan akan akan, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Sabtu (28/07).

Dari informasi yang di himpun oleh wartawan, anggota KPK sudah berada didalam rumah kediaman pribadi bupati yang sudah di tetapkan tersangka ini sejak pukul 15.00 WIB.

Sampai pukul 17.00 WIB penyidik KPK masih berada didalam sementara para jurnalis masih menunggu di depan jalan rumah tersangka ini. (net)

28 Juli 2018
Harta Kekayaan Zainuddin Hasan Berdasarkan Laporan KPK

Jakarta (SL) – Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan, telah menjadi tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Lampung Selatan.

Dilansir detik.com, berdasarkan laporan harta kekayaan di website LHKPN KPK, Jumat (27/7/2018), Zainudin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2015. Saat itu LHKPN ditandatangani pada 22 September 2015.

Saat itu, Zainudin dituliskan memiliki harta Rp13.396.204.209. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp11 miliar dari laporan terakhir di tahun 2013 sejumlah Rp 2.331.631.750.

Pada dasarnya Zainudin memiliki harta hingga Rp 25,7 miliar. Hanya saja dia dilaporkan memiliki hutang dalam bentuk pinjaman uang dan kartu kredit senilai Rp 12,35 miliar.

Zainudin memiliki 2 buah mobil berjenis Kijang Innova dengan nilai total Rp 475 juta. Kekayaan lain adalah Zainudin memiliki sekitar 60 kekayaan berupa tanah maupun tanah dan bangunan yang tersebar di Lampung hingga Jakarta senilai Rp 20 miliar. (detik)

28 Juli 2018
Perusahaan 9 Naga Penyuap Bupati Lampung Selatan

Jakarta (SL) – Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur. Dalam kasus ini, penyuap Zainudin dari perusahaan 9 Naga.

“Diduga sebagai pemberi, GR (Gilang Ramadhan), swasta, CV 9 Naga,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7/2019).

Basaria menjelaskan, diduga pemberian uang dari Gilang ke Zainudin terkait fee proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Basaria menambahkan, Zainudin diduga mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho.

“Dalam pengaturan lelang oleh ABN (Agus Bhakti Nugroho), pada 2018, GR mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar. GR ikut di proyek Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya,” ujarnya, dilansir detikcom.

KPK mengamankan barang bukti uang total Rp 600 juta dalam OTT ini. Perinciannya, Rp 200 juta dari tangan ABN yang diduga suap terkait fee proyek. Sedangkan Rp 400 juta diamankan dari rumah Kadis PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara yang diduga terkait fee proyek dari rekanan lain.

Uang Rp 200 juta yang diamankan dari Agus Bhakti Nugroho diduga terkait bagian permintaan Zainudin kepada Anjar Asmara sebesar Rp 400 juta. Uang Rp 200 juta itu diduga berasal dari pencairan uang muka untuk 4 proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Gilang ditetapkan sebagai tersangka terkait pemberi suap. Dia dikenai Pasal 15 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Zainudin, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara sebagai penerima suap. Ketiganya disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pakai Banyak Nama

Diduga, CV 9 Naga menapatkan 15 proyek berkat kongkalikong dengan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Total nilai belasan proyek itu Rp 20 M.

“Dengan pengaturan lelang oleh ABN, pada tahun 2018, GR mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7/2018).

Bupati Zainudin Hasan mendapatkan imbalan berupa fee proyek sebesar 10 hingga 17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Zainudin Hasan menjadi tersangka korupsi suap proyek infrastruktur ini, begitu pula Gilang Ramadhan dari CV 9 Naga, Agus Bhakti Nugroho selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Anjar Asmara yang merupakan Kepala Dinas PUPR.

KPK mengamankan Rp 200 juta dari tangan Agus Bhakti Nugroho, diduga berasal dari pencairan uang muka empat proyek senilai Rp 2,8 miliar. Adapun empat proyek itu adalah:

-Box Culvert Waysulan dimenangkan oleh CV Langit Biru
-Rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa dimenangkan oleh CV Langit Biru
-Peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug dimenangkan oleh CV Menara 9
-Peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangkan CV Laut Merah.

Uang Rp 200 juta yang diamankan dari Agus Bhakti Nugroho juga diduga terkait bagian dari permintaan Zainudin Hasan kepada Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR sebesar Rp 400 juta. (net)

28 Juli 2018
Bupati Lampung Selatan dan Agus BN Terjaring OTT KPK Terkait Proyek Infrastruktur

Bandarlampung (SL) – Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan juga adik kandung Ketua MPR dan Ketum PAN Dr. Zulkifli Hasan, kini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Lampung bersama empat orang terdiri pejabat Lamsel, Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung dan pihak swasta.

Hingga Jumat (27/7/2018) pagi pukul 09.00 WIB, hasil OTT KPK Jumat dini hari masih menjalani pemeriksaan di Polda. Bupati Lamsel juga ketua DPW PAN Lampung yang sering berpakaian jubah dan surban ini dikabarkan ditangkap di sebuah hotel di Telukbetung Bandarlampung, terkait setoran proyek infrastruktur.

Keterangan dari KPK, OTT terhadap Bupati Lampung Selatan ini, telah diamankan uang Rp 700 juta terkait proyek infrastruktur. “Tim mengamankan uang Rp 700 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Jumat (27/7/2018) pagi.

Selain bupati, KPK juga mengamankan tiga orang yakni, AA, TA. Selain itu, satu oknum Anggota DPRD Lampung yang juga Ketua Fraksi PAN berinitial ABN, dan satu pengurus partai berinitial GR dan pengusaha A.

Hingga saat ini pemeriksaan masih berjalan di Polda Lampung. Puluhan wartawan sejak Jumat dinihari tidak boleh masuk ke dalam Polda. Wartawan tertahan di luar gerbang Polda Lampung. (net)

27 Juli 2018