Tanggamus (SL) – Dalam kurun waktu sembilan bulan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus berhasil selamatkan aset pemda setempat berupa rumah dan bangunan Perumahan Gria Abdi Negara beralamat di Pekon Kampung Baru, Kabupaten Tanggamus dengan nilai Rp. 4,7 milyar yang dikuasai oleh ahli waris para mantan DPRD Tanggamus periode tahun 1998 lalu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanggamus, David P. Duarsa mengatakan, Perumahan Griya Abdi Negara tadinya merupakan perumahan yang disiapkan sebagai fasilitas rumah dinas jabatan 40 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode Tahun 1998 yang dibangun dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dari Bank Tabungan Negara (BTN).
“Setiap anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas rumah dinas atau jabatan tersebut sebagai debitur sedangkan yang melakukan pembayaran kredit atau angsuran adalah Pemkab Tanggamus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama 15 tahun,” ujar David usai menyerahkan 40 sartifikat rumah Perumahan Abdi Negara kepada Bupati Tanggamus di Kantor Bupati setempat, Senin 28 Desember 2020.
Kajari menjelaskan, pada tahun 1999, satu tahun setelah perjanjian kredit pemilikan rumah antara BTN dan para debitur ditandatangani, para debitur (39 Anggota DPRD) menghibahkan tanah dan bangunan kepada Pemkab Tanggamus berdasarkan akta hibah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sedangkan 1 orang anggota DPRD tidak menandatangani akta hibah tersebut.
“Pada Tahun 2013 kredit kepemilikan rumah tersebut telah dinyatakan lunas oleh BTN, namun Pemkab Tanggamus selaku penerima hibah tidak dapat mengambil sertifikat atas 40 unit rumah tersebut dikarenakan sertifikat masih atas nama para debitur. Bahkan Pemkab Tanggamus dikenakan biaya penyimpanan atau penitipan sertifikat sebesar Rp 240000000,” katanya
Dengan kata lain, lanjut Kajari, selama 22 tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2020, Pemkab Tanggamus secara De jure (Secara Hukum) kehilangan aset berupa 40 rumah di perumahan Griya Abdi Negara sebab aset tersebut masih atas nama pihak lain. Sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar aset Pemda Tanggamus (Simda) dan memiliki kewajiban Rp. 240000000.
“Berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Tanggamus kepada Kejari Tanggamus selaku Jaksa Pengecara Negara (JPN) berkoordinasi dengan pihak BTN dan Alhamdulillah berhasil menghapuskan pembebanan biaya penyimpanan atau penitipan sertifikat sebesar Rp. 240 juta itu,” kata David.
Namun, untuk pengambilan sertifikat berdasarkan peraturan internal BTN, pihak BTN mensyaratkan apabila JPN hendak mengambil sertifikat tersebut dengan mendapatkan terlebih dahulu surat kuasa pengambilan sertifikat yang ditandatangani oleh debitur atau ahli waris atau dengan putusan pengadilan.
“Disinilah letak kesulitannya, sebab bagian Aset Pemda Tanggamus tidak memiliki copy sertifikat ataupun dokumen lengkap terkait Perumahan Griya Abdi Negara itu. Selain itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus tidak memiliki data lengkap anggota DPRD pada periode pertama tahun 1998 dan terdapat kemungkinan tidak berdomisili di Kabupaten Tanggamus atau bahkan sudah meninggal,” lanjut Kajari.
Kemudian, Kejari Tanggamus membentuk TIM gabungan JPN dan Bagian Aset dan mulai menelusuri keberadaan anggota DPRD periode pertama tersebut dengan mencari data nama-nama debitur dari bank. Setelah mendapat nama-nama debitur, alamat dan tanggal lahirnya, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk melihat alamat terbaru anggota DPR tersebut Melayu data e-ktp.
“Setelah diketahui beberapa alamat anggota DPRD tersebut, tim gabungan JPN dan BPKD dan dibantu oleh Notaris mendatangi satu persatu alamat-alamat tersebut dan mencari tahu alamat anggota DPRD lainnya. Sehingga berhasil dalam kurun waktu 9 bulan mengumpulkan 40 surat kuasa pengambilan sertifikat dari anggota DPRD serta satu akte hibah, yang kemudian sertifikat dan dokumen terkait telah diambil oleh tim JPN dan diserahkan hari ini kepada Bupati Tanggamus,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Handajani menyampaikan terimakasih serta apresiasi kepada Kejari Tanggamus yang telah membantu proses sertifikat perumahan griya abdi negara yang merupakan aset Pemkab Tanggamus, dimana setelah sekian tahun lamanya menjadi polemik dan persoalan yang tak kunjung usai.
“Alhamdulillah dengan bantuan dari semua pihak, serta Kejari Tanggamus permasalahan ini dapat diselesaikan, namun tentunya masih akan ditindaklanjuti lagi sehingga pada saatnya nanti, aset ini secara legal merupakan aset Pemkab Tanggamus,”kata Bupati.
Bunda Dewi menambahkan, bahwa upaya ini dilakukan bertujuan untuk melindungi aset Pemkab Tanggamus, menertibkan secara administratif, serta perbaikan pengelolaan aset menjadi lebih baik. Pengelolaan aset yang kurang maksimal sendiri terjadi menurut Bupati, lantaran karena pengelolaan aset pada tahun tahun sebelumnya perlu dibenahi sehingga hal ini kedepannya harus semakin diperbaiki lagi.
“Kemudian tujuan lainnya juga ialah, sebagai dasar legalitas kepemilikan aset daerah, karena dengan legalitas serta memiliki kepastian hukum aset berupa tanah ini tidak akan mudah disalahgunakan kepemilikannya oleh pihak pihak yang lain,” ujarnya.
