Sinarlampung

Tag: Demo

  • Geger Isu Perselingkuhan, Mahasiswa UM Metro Tuntut Rektor Pecat Wakil Rektor II

    Geger Isu Perselingkuhan, Mahasiswa UM Metro Tuntut Rektor Pecat Wakil Rektor II

    Kota Metro, sinarlampung.co – Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Kota Metro yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UM Metro menggelar aksi demontrasi di depan gedung rektorat, Senin, 30 September 2024. Aksi ini digelar untuk menuntut Rektorat mengusut tuntas dugaan perselingkuhan Wakil Rektor II, Suyanto, dengan seorang stafnya, serta beberapa tuntutan lainnya.

    Aksi yang berlangsung dengan pembakaran ban sebagai simbol protes ini memuat empat tuntutan utama. Pertama, mahasiswa mendesak Rektorat untuk mengambil sikap tegas terkait isu perselingkuhan tersebut dan segera memberhentikan Suyanto dari jabatannya sebagai Wakil Rektor II.

    Selain itu, Aliansi Mahasiswa juga meminta peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, membatalkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum yang dinilai merugikan mahasiswa, serta mendesak klarifikasi atas pelaporan terkait perkara bersama Kasat Reskrim Polres Metro.

    Menanganggapi aksi ini, Rektor UM Metro, Dr. Nyoto Susesno, M.Si., didampingi oleh Wakil Rektor III, Dr. Ir. Eva Rolia, MT, mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi di ruang pertemuan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian.

    Poin-poin kesepakatan tersebut antara lain, pihak Rektorat akan segera menuntaskan isu dugaan perselingkuhan Wakil Rektor II, memperbaiki fasilitas kampus, dan memfasilitasi berbagai kegiatan mahasiswa untuk mendukung kemajuan universitas sesuai visi dan misi UM Metro. (*)

  • Bak Preman? Bupati Halmerah Utara Bubarkan Aksi Mahasiswa Dengan Parang

    Bak Preman? Bupati Halmerah Utara Bubarkan Aksi Mahasiswa Dengan Parang

    Halmahera Utara, sinarlampung.co – Viral di media sosial Bupati Halmahera Utara diduga nampak seperti preman, dikabarkan dengan brutal menggunakan senjata tajam jenis parang bubarkan demontrasi mahasiswa.

    Puluhan massa yang menyuarakan aspirasinya, kocar kacir hingga masuk ke rumah warga menghindari amukan Kepala Daerah tersebut.

    Dalam rekaman video yang diterima sinarindonesia.id, terlihat Bupati Halmahera Utara, Frans Manery, menggunakan parang dan mengejar mahasiswa yang berdemonstrasi di Tobelo, ibu kota Halmahera Utara.

    Para demonstran pun berlarian, bahkan ada yang sampai ke rumah warga.

    Aksi unjuk rasa itu diketahui diikuti oleh puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

    Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan terkait momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kabupaten Halmahera Utara.

    Ketua GMKI Halmahera Utara Rivaldo Djini mengatakan, aksi unjuk rasa itu dilakukan mahasiswa, karena prihatin lantaran pemerintah daerah mengadakan acara hiburan meriah dengan mengundang artis di Lapangan Do’omu Matau.

    Sementara, kata Rivaldo, gaji honorer tenaga kesehatan, hak PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol PP dan tenaga kebersihan ada yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.

    “Dengan mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas? Alangkah baiknya anggaran itu digunakan untuk membawar utang dan kepentungan masyarakat,” kata Rivaldo, kepada media, dikutip Minggu (2 Juni 2024).

    Namun sayang, saat itu ungkap Rivaldo, sosok seorang bupati justru membubarkan para demonstran dengan cara mengejar mereka sambil membawa parang.

    Bupati Halmahera Utara Frans Manery, saat dikonfirmasi mengatakan sebelum kejadian dirinya sudah memberikan teguran agar demonstran segera membubarkan barisan.

    “Karena tidak diindahkan, saya atas nama pribadi bukan jabatan meluapkan amarah dengan mengejar mereka menggunakan senjata tajam,” tegasnya.

    Alasan pribadi dari perbuatan itu, diakui Frans, karena saat itu dirinya tidak menggunakan atribut pemerintahan. (Red)

  • Haknya Ditilap Kades, Ratusan KPM Bakal Demo Kantor Bupati dan DPRD Pesawaran

    Haknya Ditilap Kades, Ratusan KPM Bakal Demo Kantor Bupati dan DPRD Pesawaran

    Pesawaran (SL)-Nampaknya permasalahan dugaan penyimpangan bantuan beras di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran terus berlanjut. Kabarnya ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa setempat bersama LSM LIPAN bakal berdemo ke kantor DPRD pada Rabu, 24 Mei 2023.

    Dikatakan Ketua LSM LIPAN Pesawaran, Sumara bahwa rencana aksi demo tersebut akan dilaksanakan di kantor depan kantor Bupati Pesawaran dan di depan gedung DPRD setempat.

    “Rencananya Rabu besok kita akan melaksanakan aksi demo terkait dugaan penyimpangan bantuan beras program nasional yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Gunung Sari kepada ratusan KPM. Sementara rute aksi meliputi kantor Bupati Pesawaran dan kantor DPRD Kabupaten Pesawaran,” kata Sumara kepada awak media, Selasa 23 Mei 2023.

    Sumara juga menjelaskan, ada sekitar 300 massa, lima unit kendaraan roda empat dan 35 unit sepeda motor yang bakal diterjunkan pada aksi besok.

    “Yang jelas di sini kami dari LSM LIPAN Pesawaran mendampingi masyarakat Desa Gunung Sari yang haknya telah diambil oleh oknum aparat dan oknum kepala desa Gunung Sari,” ujar Sumara.

    Masih menurut Sumara, berdasarkan informasi yang dihimpun, aparat desa tidak bisa mengembalikan hak masyarakat, sehingga masyarakat meminta agar aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak tegas kepada oknum yang diduga melakukan penyimpangan bantuan beras tersebut,” pungkas Sumara.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran, Hendra menghimbau seluruh kepala desa agar mendistribusikan bantuan beras sesuai dengan KPM di masing masing desa.

    Hendra mengaku, pihaknya juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terkait pendistribusian bantuan beras yang merupakan program pangan Nasional tersebut agar sampai kepada masyarakat yang terdata pada KPM.

    “Saya berharap pihak aparat desa dapat mendistribusikan bantuan beras tersebut kepada KPM yang telah terdaftar. kami juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terkait pendistribusian bantuan beras tersebut agar tepat sasaran,” tutup Hendra.

    Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Desa Gunung Sari, Kasam saat dikonfirmasi soal penyelesaian atau pengembalian beras kepada ratusan KPM yang diduga disimpangkan olehnya melalui Whatsapp +62 858-4121-21xx, bersangkutan tidak merespon meski dalam keadaan aktif. (Mahmudin)

  • Hari ini Mahasiswa Riau di Jakarta Akan Demo Tolak Gelar Adat Jokowi

    Hari ini Mahasiswa Riau di Jakarta Akan Demo Tolak Gelar Adat Jokowi

    Pekanbaru (SL) – Menjelang hari pemberian gelar adat ‘Datu Seri Setia Amanah’ kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (15/12), penolakan-penolakan dari berbagai pihak kian bergejolak.

    Tokoh masyarakat Melayu Riau, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, mengancam mengembalikan gelar adat yang diterimanya dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) jika institusi tersebut bersikukuh memberi gelar adat kepada Jokowi.

    Kini muncul penolakan dari kalangan pelajar dan mahasiswa Riau. Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Riau (Hipemari) Jakarta, Riski Beradat, tidak menyetujui pemberian gelar tersebut. Riski menilai pemberian gelar adat itu terkesan politis terkait dengan tahun politik 2019.

    “Untuk urusan gelar Jokowi harus bisa bersabar dulu, minimal menunggu Pilpres selesai karena waktunya kurang tepat dengan kondisi Riau saat ini dan lagi masa politik juga,” kata Riski, Kamis (13/12).

    Menurut Riski, daripada memberi gelar kepada Jokowi, LAMR akan lebih baik mendorong Jokowi berfokus pada hal pembangunan dan infrastruktur di Riau. Penolakan itu, kata Riski, akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (14/12).

    “Ekonomi dan infrastruktur di Riau masih banyak yang belum kondusif, banyak seperti yang dirasakan langsung oleh masyarakat Riau saat ini yang menjadi PR bagi Jokowi,” katanya.

    Selain penolakan pemberian gelar adat, pihaknya juga akan mendesak pemerintah pusat menstabilkan harga hasil kebun Riau yang anjlok seperti karet, sawit, dan kelapa. Hipemari juga akan mendesak pemerintah pusat untuk memberantas mafia CPO dan mensejahterakan masyarakat di lumbung migas. (SR)

  • Anak-anak Jerman Demo di Jalanan, Protes Ortu Sibuk Main HP

    Anak-anak Jerman Demo di Jalanan, Protes Ortu Sibuk Main HP

    Hamburg (SL) – Sekelompok anak-anak memenuhi jalanan di Hamburg, Jerman untuk melakukan aksi unjuk rasa. Anak-anak ini memprotes para orangtua mereka yang sibuk bermain ponsel ketimbang bermain bersama mereka.  Dikutip dari video DW, Sabtu (15/9/2018), anak-anak tersebut kompak membawa poster yang bertuliskan kata-kata protes mereka. Aksi ini dipimpin oleh Emil Rustige yang baru berusia 7 tahun.

    “Kami di sini, kami bersuara karena kalian hanya melihat ponsel kalian,” kata anak-anak tersebut menyuarakan protes mereka.

    Layaknya demonstrasi yang dilakukan orang dewasa, Emil naik ke atas ‘panggung’ dan menyuarakan keluhan anak-anak lainnya. Mereka ingin agar para orangtua menghabiskan waktu lebih sedikit saat bermain ponsel.

    “Saya harap setelah demo orang-orang akan menghabiskan waktu lebih sedikit dengan ponsel mereka. Mainlah denganku bukan dengan smartphone kalian,” kata Emil yang diiringi tepuk tangan anak-anak lainnya.

    Aksi ini mendapat pujian dari warga maupun netizen di media sosial. Di Twitter, Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo mengapresiasi demo tersebut. Begitupun dengan musisi Addie MS.

    “Hallo bapak, ibu para orang tua semuanya,” kata Ganjar di Twitter. “Anak2 demo di jalanan. Bukan soal ganti baju, ganti celana atau ganti2 lainnya, tapi menuntut orang tuanya untuk “Play with me, not with your smartphones!” tulis Addie.

  • Emak-emak Demo di Depan KPU Minta Jokowi Mundur sebagai Presiden

    Emak-emak Demo di Depan KPU Minta Jokowi Mundur sebagai Presiden

    Jakarta (SL) –  Barisan Emak-emak Militan (BEM) berdemo di depan kantor KPU. Emak-emak ini menuntut Joko Widodo mundur dari jabatan presiden karena akan kembali maju pada pilpres.

    Pantauan di depan kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018), emak-emak ini serempak mengenakan kerudung merah. Emak-emak yang berjumlah sekitar 30 orang itu berkumpul sejak pukul 10.00 WIB.

    Dengan menaiki mobil komando, emak-emak ini menyerukan agar Jokowi mundur dari posisi presiden. Hal tersebut dikarenakan saat ini Jokowi telah terdaftar sebagai capres pada Pemilu 2019.

    “Presiden harus mundur karena sudah jadi capres. Mundur lebih terhormat, lebih menyelamatkan demokrasi,” ujar koordinator aksi Tri Erniyanti dalam orasinya.

    Dia juga mempertanyakan Jokowi yang tak mundur dari jabatannya. Para emak-emak ini mengaku khawatir Jokowi akan memanfaatkan fasilitas negara.

    “Mengapa Pak Jokowi tak mau mundur, kenapa? Semua kepemimpinan itu harus berganti, kenapa tidak mau berganti?” kata Tri. “Kami menggugat agar Pak Jokowi mundur untuk mencegah memanfaatkan uang dan fasilitas negara,” sambungnya

    Jokowi lalu diminta bersikap seperti Sandiaga Uno. Sandi mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta karena menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

    “Harusnya Jokowi mundur seperti Bapak Sandiaga Uno,” tutur Tri. Para peserta aksi juga beberapa kali meneriakkan 2019 ganti presiden. Selain itu, emak-emak ini membawa tulisan dukungan untuk tagar 2019 ganti presiden.

    Terdapat juga tulisan ‘Presiden Harus Mundur Karena Sudah Jadi Capres’ dan ‘Mundur Pak, Berikan Contoh Sebagai Negarawan Demi Kontestasi Fair dan Adil’. Diketahui penetapan capres dan cawapres akan dilakukan pada 20 September 2018. Sedangkan pengambilan nomor urut akan dilakukan pada 21 September 2018.

    Sementara itu, berdasarkan UU Pemilu, tak ada keharusan bagi presiden untuk mundur saat maju kembali sebagai capres. Dalam UU Pemilu juga tak ada peraturan yang mengharuskan presiden mengambil cuti saat kampanye. Tidak adanya peraturan cuti untuk presiden karena presiden memiliki tugas mengatur negara.

    “Kan itu bunyinya (dalam UU), begitu kan, nggak disuruh cuti, to? Kalau nggak disuruh cuti, ya jangan disuruh-suruh cuti, siapa yang akan memerintah nanti? Berdasarkan undang-undang yang ada, nanti itu yang akan kami jalankan, apa yang ada di undang-undang akan kami laksanakan,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (14/3). Menurut komisioner KPU Hasyim Asy’ari, presiden dan wakil presiden tidak perlu melepas masa jabatan, tapi tetap menjalankan tugas negara. Peraturan ini terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 300 dan 301 tentang Pemilu.

    “Pasal 301, itu artinya tidak melepas jabatan, tetapi tetap dalam kampanye itu tidak mengganggu tugas negara. Khusus presiden dan wapres itu kan melekat dan ada perlakuan khusus. Dia presiden dan mendapat pengawalan dan lain-lain, begitu,” tutur Hasyim.

  • KRPDL Akan Unjuk Rasa Tolak Hasil Pilgub di Lamsel

    KRPDL Akan Unjuk Rasa Tolak Hasil Pilgub di Lamsel

    Kalianda (SL) – Setelah gelombang aksi massa menolak hasil Pilgub Lampung 2018 berlangsung di Bandarlampung, Lampung Tengah, Pringsewu, dan Lampung Barat sepanjang dua hari kemarin (4-5/07/2018), Jum’at (06/07/2018) pagi ini giliran Lampung Selatan bakal diguncang aksi serupa.

    Adalah Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi Lampung (KRPDL), demikian front persatuan lintas elemen masyarakat Lampung Selatan ini menamakan diri yang bakal menyuarakan aspirasinya menolak hasil Pilgub Lampung. Hal ini seperti dibenarkan Nurul Ikhwan, koordinator lapangan aksi KRPDL saat dikonfirmasi pukul 22.00 WIB, Kamis (05/07/2018) malam.

    Dikatakan Nurul, seluruh prakondisi aksi telah selesai dilakukan. “Benar, sesuai undangan yang kami sebar, aksi massa besok siap kami gelar. Kami mengundang seluruh rakyat Lampung Selatan yang merasa tidak dapat menerima hasil Pilgub Lampung 27 Juni 2018 yang patut diduga keras penuh kecurangan dan praktik kotor politik uang dari pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung 2019-2024 yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di seluruh penjuru bumi Lampung sejak H-10 hingga serangan fajar jelang pencoblosan 27 Juni lalu,” katanya.

    Pihaknya juga mengundang masyarakat untuk hadir bersama-sama kami dalam aksi damai ini. “Kami yakin rakyat setuju, yang namanya agung di janji namun lancung di aksi adalah bentuk penghianatan tak termaafkan, karena itu wajib diperangi,” ungkapnya berfilosofi, saat didesak latar belakang munculnya aksi ini.

    Pria berlatar aktivis kepemudaan Lampung Selatan ini menjelaskan, aksi massa KRPDL rencananya akan digelar mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Diestimasikan, bakal diikuti tak kurang dari 500 orang. “Dari titik kumpul di Lapangan Cipta Karya samping kantor Kecamatan Kalianda, selanjutnya kami akan bergerak long march menuju kantor Pemkab dan DPRD Lampung Selatan,” jelasnya lagi.

    “Poin tuntutan kami jelas. Pertama, kami menolak hasil Pilgub Lampung 2018 yang dinodai TSM-nya praktik culas politik uang paslon. Dalam hemat kami, mohon maaf, di belahan bumi mana pun, tidak ada tempat bagi yang namanya memenangkan kontestasi politik dengan cara-cara curang dan melecehkan kedaulatan rakyat yang mereka bajak dengan iming-iming uang Rp50 ribu! Lawan!” ujarnya bersemangat.

    Kedua, pihaknya menuntut tangkap dan penjarakan bos Sugar Group Companies (SGC, Red) Nyonya Purwanti Lee dan Gunawan Jusuf yang patut diduga jadi aktor utama penyandang dana kampanye paslon Arinal-Nunik dan ditengarai berusaha menghalalkan segala cara demi membajak demokrasi di bumi Lampung ini demi melindungi kepentingan jahat korporasinya. “Usut asal-usul dana kampanye tak wajar paslon Arinal-Nunik!” ujar dia lagi.

    Ketiga, lanjut pria yang juga dikenal luas sebagai aktivis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ini, “Tangkap bos dan adili dugaan praktik pengemplangan pajak PT. SGC, buka kembali dan usut tuntas kasus penyerobotan lahan rakyat yang dengan biadab dan sewenang-wenang dilakukan SGC, ukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) SGC!” katanya, berapi-api.

    Sesuai rencana, KRPDL berharap bisa menyampaikan langsung aspirasi politiknya kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Selatan. “Kami pengennya itu,” harapnya.

    Nurul juga menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat pengguna jalan di sepanjang rute aksi yang akan sedikit terganggu kenyamanannya dalam berlalu lintas saat aksi berlangsung.

    Ditanya kemungkinan adanya penyusup dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan jalannya aksi, Nurul menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak berwajib. “Kami telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kalau ada provokator, tangkap, serahkan pada polisi,” pungkasnya. (rls/KF)

  • Unjuk Rasa Kembali Mewarnai Lampung Utara

    Unjuk Rasa Kembali Mewarnai Lampung Utara

    Unjuk Rasa ‘ngluruk’ Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampura, Kamis, (29/03/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Sejumlah warga yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Rukun Tetangga (RT), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur) Desa serta lingkungan masyarakat Desa se-Lampung Utara, ‘ngluruk’ Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pada Kamis, (29/03/2018).

    Kedatangan sejumlah perangkat desa dimaksud menuntut segera dibayarkanya sisa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017.

    Erwin Susandi, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, menegaskan, tujuan mereka tidak lain untuk meminta kejelasan tunggakan ADD 2017 selama 7 bulan yang dianggap telah membuat perangkat desa tidak lagi dapat membeli kebutuhan hidup.

    “Kami merasa direndahkan oleh Pemkab. Lampura. Apakah karena gaji kami kecil lalu tidak dibayarkan. Tapi diminta tetap kerja dengan maksimal melayani rakyat,” ujar Erwin dalam orasi yang disampaikannya, di halaman kantor Pemkab. Lampura.

    Usai menyampaikan orasi, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima Plt. Assisten II, Syahrizal Adhar, untuk menyampaikan aspirasi di ruang kerjanya.

    Atas adanya tuntutan dari pengunjuk rasa yang mewakili jeritan perangkat desa se-Kab. Lampura, Plt. Asisten II meminta agar masyarakat tetap bersabar dan berjanji akan mendapat kesimpulan pada minggu kedua April 2018.

    “Kami minta waktu dalam sepekan kedepan di jam kerja akan ada kesimpulan. Janji saya apapun kesepakatannya akan saya sampaikan kepada kalian, Senin minggu kedua bulan April 2018 akan ada kepastian,” jelas Syahrizal Adhar dihadapan perwakilan aksi.

    Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Plt. Asisten II, perwakilan aksi kembali dengan tertib dan berpesan agar kesimpulan atas rapat pekan kedua April mendatang agar disampaikan secara tertulis.

    Dalam pertemuan itu, dihadiri juga oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kesbangpol, Kepolisian Lampung Utara, serta 5 (lima) orang perwakilan peserta aksi. (ardi)

  • Ratusan Masa DPN-SPRI Gelar Aksi Demo di Pemkot Bandarlampung

    Ratusan Masa Kaum Hawa Saat Demo Meminta Rombak Ulang Basis Data Terpadu (BDT), Perbesar Anggaran Bansos (PKH-Rastra) dan Libatkan Warga Miskin Dalam Penetapan BDT

    Bandarlampung (SL) – Ratusan masa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN-SPRI), menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Kamis (8/3/2018).

    Massa yang tergolong dari kaum hawa tersebut menggelar aksi dengan tuntutan rombak ulang basis data terpadu (BDT), perbesar anggaran Bansos (PKH-Rastra) dan libatkan warga miskin dalam penetapan BDT.

    Koordinator Aksi, Yani mengatakan, pada akhir tahun 2017, TNP2K inisiatif pengatasan kemiskinan baru yang disebutnya sebagai basis data terpadu (BDT). Menurutnya, BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

    “Selain digunakan untuk melakukan analisis atau perencanaan baik oleh pemerintah pusat atau daerah, data ini juga digunakan untuk menetapkan kriteria kepesertaan program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial,” jelasnya.

    Yani melanjutkan, ketika instansi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria, maka BDT dapat menyediakan data nama dan alamat individu, keluarga dan rumah tangga bagi instansi pemerintah yang mengelola program perlindungan sosial.

    “Sebagai contoh, sejak tahun 2012 BDT telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari program Raskin, Jamkesmas, bantuan siswa miskin program keluarga harapan maupun program-program lain yang dikelola Pemda. Namun, terdengar manjanjikan, tapi BDT tidak berarti bebas dari permasalahan,” terangnya. (rls)

  • DPRD Lampung Segera Respon Soal HGU SGC

    DPRD Lampung Segera Respon Soal HGU SGC

    Massa FLM didepan gedung DPRD Lampung

    Bandarlampung (SL)-DPRD Provinsi Lampung berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi dari Forum Lampung Menggugat (FLM) terkait kejelasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Company (SGC) dan anak perusahaannya.

    “Kita sudah mendapat laporan berupa dokumen, laporan draf maupun laporan akhir dari teman-teman FLM maupun pansus sudah dapat. Nanti, kita akan merumuskan seperti apa tindaklanjut kedepannya, apakah nanti melalui pansus atau komisi I DPRD Lampung dan akan dirapatkan sesegera mungkin,” Kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Pattimura, Rabu (8/11).

    Menurut Pattimura, DPRD juga akan menyampaikan ke publik terkait Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang terkesan setengah hati dalam memberikan dokumen dan data berkaitan dengan PT SGC ke tim pansus DPRD Tulangbawang. “Kenapa BPN  setengah hati, dari awal kita sudah minta mana peta digital, mana peta secara resmi, mana dokumen fotocopi HGU nya. Nanti ini yang akan kita tindaklanjuti,” kata Pattimura.

    Permasalahan HGU perusahaan SGC dan anak perusahaannya, kata Pattimura telah terasa oleh rakyat didepan mata. Karena berdasarkan laporan dari bawah permasalahan ini seperti situasi Negara didalam Negara.

    “Ini yang penting menjati sorotan kita. Seolah-olah kekuasannya tidak bisa tersentuh. Masa masyarakat mau ke kampunya sendiri harus menyerahkan KTP. Ya akan, terus  seluruh fasilitas pemerintah tidak bisa masuk kedalam kampong yang masuk dalam HGU milik SGC,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pihaknya akan meninjau langsung situasi di titik terujung, baik di kecamatan Dante Teladas dan Gedung Meneng yang sampai saat ini masyarakatnya menjerit oleh perusahaan tebu tersebut. Karena, mereka hadir di tanah itu jauh sebelum adanya perusahaan yang baru hadir di era tahun 1990 an tapi tahu-tahu tanah masyarakat sudah masuk dalam daftar HGU PT SGC.

    “Nah inikan ada ketidak adilan disini, seperti belum merdeka. Tidak boleh ada orang seolah-olah bisa mengatur Lampung ini dengan uang. Seperti kita tidak punya tuhan lagi karena takut sama orang yang punya uang. Ini tidak boleh dan harus ada yang berani menyuarakan ini.  Ini penjahahan model baru dalam pandangan kita,” katanya. (fs/nt/jun)