Sinarlampung

Tag: Didik Suprayitno

  • Gubernur Anggap Didik Suprayitno Bagian dari Masyarakat Lampung

    Gubernur Anggap Didik Suprayitno Bagian dari Masyarakat Lampung

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan Didik Suprayitno, yang selama beberapa bulan ini menjalankan tugasnya di Lampung sudah menjadi bagian dari keluarga besar pemerintah dan masyarakat Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Serah Terima Jabatan antara Gubernur Lampung dengan PJs. Gubernur Lampung yang dilaksanakan di Lantai 3 Balai Keratun, Bandar Lampung, Sabtu malam (23/6/2018).

    “Pak Didik Suprayitno kini sudah menjadi bagian dari keluarga besar pemerintah dan masyarakat Lampung. Serta telah menjadi catatan sejarah Bagi Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga mengucapkanterima kasih kepada Kemendagri yang telah menugaskan Didik Suprayitno sebagai pejabat sementara Gubernur dan telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dalam memimpin Provinsi Lampung ini,” ujar Ridho.

    Dalam acara itu, dilakukan Penyerahan Nota Pelaksanaan tugas Pjs. Gubernur Lampung masa jabatan 15 Febuari 2018 – 23 Juni 2018 Kepada Gubernur Lampung masa jabatan 2014 – 2019, Muhammad Ridho Ficardo. Gubernur Ridho menyampaikan apresiasi kepada Didik karena menjalankan tugasnya di Provinsi Lampung dengan proaktif. Selama 4 bulan ini, lebih banyak hal positif yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

    “Kami Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Lampung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan karya nyata yang terbaik bagi Provinsi Lampung. Selamat menjalankan tugas kembali sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Ridho.

    Ridho berharap semua pengabdian yang diberikan Didik akan tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah SWT. “Dengan berakhirnya tugas Pejabat Sementara Gubernur, maka mulai besok saya meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab secara baik, cepat dan benar. Menginggat berbagai agenda pembangunan terus berjalan demi kemajuan Lampung,” tegas Gubernur Ridho.

    Sementara itu, Didik Suprayitno menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah, Forkopimda dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Provinsi Lampung karena telah membantunya dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Sementara.

    “Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung khususnya para Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung, apabila selama saya mengemban amanah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dalam memimpin pelaksanaan tugas, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Tuhan YME saya mohon ampun,” katanya.

    Sebagai penjabat sementara, lanjut Didik, dia mohon diri dan pamit kembali ke Kementerian Dalam Negeri sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat sementara Gubernur Lampung. Akhir kata saya ucapkan selamat melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2018 di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara berjalan lancar, aman dan sukses dan Kepada Gubernur Lampung selamat menjalankan kembali tugasnya,” ujarnya. (Humas Prov)

  • Pjs. Gubernur Lampung Didik Resmikan Pengoperasian KA Kuala Stabas Premium Rute Baturaja-Tanjung Karang PP

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Resmikan Pengoperasian KA Kuala Stabas Premium Rute Baturaja-Tanjung Karang PP

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno  meresmikan pengoperasian Keteta Api Kuala Stabas Premium rute Baturaja-Tanjung Karang PP,  Senin (11/6/2018) di Stasiun Besar Tanjung Karang. Pengoperasian KA ini merupakan momentum untuk mendukung layanan angkutan Lebaran 2018.

    “Kita berharap semakin banyak masyarakat yang menggunakan kereta api ini sebagai pilahan transportasinya karena tidak hanya harganya terjangkau fasilitasnya pun sangat nyaman, ” ujar Didik.

    Didik mengungkapkan beroperasinya KA Kuala Stabas selain untuk peningkatan layanan transportasi kepada masyarakat juga sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan transportasi yang selama ini terjadi di  jalur darat.

    “Pengoperasian kereta ini sekaligus juga untuk menghidupakan perekonomian masyarakat baik di Provinsi Lampung juga untuk kawasan diderah Baturaja,” ungkapnya.
    Pada kesempatan itu, Plt. Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar mengapresiasi upaya Pemprov Lampung dan PT. KAU yanv melakukan   terobosan. Ia berharap perkeretaapian di Provinsi

    Lampung semakin maju dan semakin baik lagi.
    Sementara itu, Kepala Divre IV Tanjung Karang Suryawan Putra Hia mengungkapkan jika penambahan kereta baru juga  untuk menepis anggapan jika selama ini kereta di Sumatera adalah kereta bekas dari Jawa.

    “Kereta ini adalah untuk menepis paradigma jika selama ini kereta di Sumatera adalah bekas dari Jawa,” ungkapnya.  Ia berharap agar KA dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan tranportasi masal yang bebas macet, ramah lingkungan dan rendah polusi

    Saat peresmian Pjs. Gubernur Didik jufa didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Lampung Qodrotul Ikwan yang turut melakukan peninjauan KA serta melaukan perjalanan hingga Statisun Branti. “Kereta ini sangat nyaman  seperti kereta Agro Lawu,” ujarnya usai turun dari kereta.  Adapun ongkos naik kereta ini terhitung tanggal 12 Juni 2018 PT. KAI mengenakan tiket Tanjung Karang Martapura dan Baturaja atau sebaliknya dengan tarif promo yakni Rp 75.000.

    Adapun Titik perhentian yakni di Stasiun Tanjung Karang, Rejosari, Kotabumi, Martapura dan Baturaja. Sementara untuk rute Martapura-Baturaja Rp 20.000, Tanjung Karang-Rejosari 30.000, Kotabumi – Tanjungkarang 30.000, Rejosari – Kotabumi 30.000, Baturaja-Kotabumi 45.000, dan Martapura-Kotabumi 45.000

    KA Kuala Stabas merupakan KA yang dibuat oleh PT. INKA (Industri Kereta Api) yang didatangkan pada tanggal 4 Maret 2018. KA pertamakali diujicobakan pada tanggal 21 Maret dengan rute Tanjung Karang-Kotabumi PP, dan selanjutnya untuk mendukung angkutan Lebaran 2018. Diujicobakan pengoperasiannya melayani penumpang mulai tanggal 5 Juni 2018 dengan rute Tanjung Karang (Lampung) – Baturaja (Sumsel) PP.

    Dengan kapasitas 640 tempat duduk, KA Kuala Stabas dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas  untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang di antaranya CCTV, wifi, ac sentral, reclyining seat, televisi layar datar, support untuk orang berkebutuhan khusus (difable). (Red-Humas Prov)

  • Pjs. Gubernur Didik Lantik Lukmansyah Sebagai Pejabat Fungsional BPSDM

    Pjs. Gubernur Didik Lantik Lukmansyah Sebagai Pejabat Fungsional BPSDM

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik Lukmansyah, SE, MT sebagai Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/5/2018).
    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29/M Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018. “Di Aparatur Sipil Negara (ASN) ada tiga jabatan, yakni Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Untuk Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Keahlian dan Fungsional Keterampilan, dan yang dilakukan pelantikan hari ini yakni Fungsional Keahlian,” ujar Didik.
    Didik mengatakan Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama merupakan tertinggi pada Jabatan Fungsional. “Ahli Utama adalah keahlian yang tertinggi, dan jabatan yang diemban pak Lukmansyah itu juga adalah jabatan tertinggi untuk Fungsional. Karena itu diputuskan langsung oleh Presiden dan yang melantik harus Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Apabila di Provinsi yakni Gubernur, jika Kota yakni Walikota dan bila di Kabupaten yakni Bupati. Jarang yang bisa mencapai jabatan ini, karena dia harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak,” katanya.
    Didik menyampaikan sebagai pejabat Fungsional, Widyaiswara memiliki tugas yang semakin berat untuk mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dalam menjawab semua tantangan zaman. “Terlebih saat ini, Provinsi Lampung terus melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor, yang kesemuanya itu memerlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Di samping proses belajar mengajar, diharapkan juga kepada Widyaiswara agar lebih banyak lagi membuat terobosan guna membantu terwujudnya kelancaran program Diklat yang lebih baik dimasa yang akan datang,” ujarnya.
    Didik berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk tetap bekerja dengan baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan komitmennya dalam melaksanakan tugas. “Selamat bertugas semoga dengan jabatan itu, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tandasnya. (Humas Prov)
  • Pjs. Gubernur Didik Ajak Kadin Tingkatkan Kekuatan Ekonomi

    Pjs. Gubernur Didik Ajak Kadin Tingkatkan Kekuatan Ekonomi

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengajak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dan pelaku-pelaku ekonomi guna meningkatkan kekuatan ekonomi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.
    Didik menilai jika kehadiran dunia usaha berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam membangun, kita tidak bisa hanya dapat mengandalkan pendanaan yang bersumber pada APBD, DAU maupun DAK tapi diperlukan peran aktif para pelaku usaha untuk bersama membangun Lampung, ungkap Pjs. Gubernur saat membuka Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Barat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (14/5/2018) di Novotel Bandar Lampung.
    Didik mengajak pelaku usaha tidak ragu menanamkan investasinya di Provinsi Lampung karena Lampung adalah daerah yang potensial menjadi lokomitif perekonomian Sumatera. Selain memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. “Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan berbagai kemudahan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
    Hal tersebut terlihat dari target investasi yang ditetapkan BKPM RI untuk Provinsi Lampung sebesar Rp5,3 triliun pada tahun 2017 telah terlampaui dengan tercapainya nilai investasi sebesar Rp7,9 Triliun sampai dengan bulan September 2017,” ujarnya.
    Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham meminta Kadin juga mendorong jajarannya untuk menularkan semangat berwirausaha kepada masyarakat kecil khususnya mereka yang terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH).
    Kadin, lanjut Mensos, hendaknya hadir untuk mengawal memberikan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam berwirausaha, sehingga pada akhirnya mereka dapat  terlepas dari kemiskinan dengan mendirikan usaha-usaha dalam skala kecil.
    Para pengusaha haruslah memiliki jiwa sociopreneur untuk membantu mengatasi kemiskinan, tidak cukup hanya memberikan bantuan seperti program CSR tapi harus menularkan ilmu dan membangun mental berwirausaha kepada masyarakat, ungkap Idrus.
    Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengungkapkan jika  pembangunan infrastruktur dan konektifitas menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia mendatangkan devisa bagi Negara. Yang kita butuhkan saat ini adalah investor baik lokal maupun dari luar, perbaikan infrastruktur dan konektifitas serta kemudahan dalam perizinan akan mendorong investor masuk yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi semakin baik., ujarnya.
    Senada dengan Rosan, Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung Muhammad Kadafi mengungkapkan Kadin Lampung akan terus bersinergi dengan Pemerintah Derah Lampung mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung khususnya pada bidang pariwisata dan pengembangan industri UMKM. (Humas Prov)
  • Pjs. Gubenur Didik Nilai  Implementasi PKH Turunkan Kemiskinan di Lampung

    Pjs. Gubenur Didik Nilai  Implementasi PKH Turunkan Kemiskinan di Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin di Lampung tahun 2018 salah satunya disebabkan implementasi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan sejak sejak 2011  2018. Hal tersebut diungkapkan Didik saat mendampingi Menteri Sosial RI Idrus Marham melakukan penyerahan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Graha Bhakti Pramuka Kwarda Lampung, Senin (14/5/2018).
    Menurut Didik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,65% dari angka 13,69% pada tahun 2017 menjadi 13.04% pada tahun 2018. “Penurunan angka kemiskinan tersebut salah satunya merupakan dampak dari implementasi bansos PKH di Provinsi Lampung sejak 2011  2018 dan bansos pangan dengan mekanisme Rastra atau BPNT,” katanya.
    Didik mengatakan PKH Provinsi Lampung telah diimplementasikan di 15 Kabupaten/Kota, 227 Kecamatan, 2.923 Desa. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH berjumlah 2.045 orang, terdiri dari 2 Koordinator Wilayah, 1.902 Pendamping Sosial, 18 Koordinator PKH Kabupaten, 13 Supervisor, dan 114 Administrator Pangkalan Data. “Total bansos PKH yang telah disalurkan sejak tahun 2011 sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 mencapai Rp.1.600.940.000.000. Dengan jumlah penerima PKH pada tahap 1 tahun 2018 berjumlah 473.880 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.
    Ia menyampaikan bahwa selain bansos PKH, juga terdapat program BPNT. Pada tahun 2018 telah diimplementasikan di 2 lokasi yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dengan total penerima 55.797 KPM dengan rincian 49.711 KPM Kota Bandar Lampung dan 6.086 KPM Kota Metro, atau setara dengan Rp.73.652.040.000 selama satu tahun. “Sedangkan 13 Kabupaten lainnya masih disalurkan dalam bentuk bansos Beras Sejahtera (Rastra) dengan total penerima 547.606 KPM se-Provinsi Lampung atau setara dengan Rp. 722.839.920.000 selama satu tahun. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 penyaluran Rastra mencapai 89,70%,” katanya.
    Didik menyebutkan pada tahun 2018 ini telah pula diimplementasikan program Elektronik Warung Gotong-Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) PKH di 2 Kota yaitu Bandar Lampung sebanyak 55 unit dan di Kota Metro sebanyak 9 unit. “Untuk 9 unit e-Warong Kota Metro tersebut telah didukung oleh aplikasi kasir (E-Barcode) tambahan melalui dukungan APBD Kota Metro sebagai upaya inovasi dalam meningkatkan pelayanan e-Warong kepada KPM PKH dan BPNT,” ujarnya.
    Adanya implementasi PKH Provinsi Lampung itu, lanjut Didik, telah mengukir berbagai prestasi membanggakan. Di antara yang paling menonjol dan mendapat apresiasi Kemensos RI adalah program inovasi Pembinaan Siswa Bidik Misi dan Siswa PKH Berprestasi. “Di tahun 2017 terdapat 28 siswa PKH yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta mendapatkan program Bidik Misi, saat ini anak PKH tersebut sedang mengikuti proses perkuliahan dikampus masing-masing,” ujarnya.
    Lalu, pada tahun 2018 ini sebanyak 189 siswa PKH kelas XII yang telah berhasil mendaftar di Perguruan Tinggi dan sedang mengikuti seleksi bidik misi 2018. “Sampai dengan hari ini ada 35 siswa PKH telah dinyatakan lulus dan masuk di Perguruan Tinggi,” katanya.
    Selanjutnya untuk siswa PKH berprestasi Provinsi Lampung berjumlah 549 siswa yang terdiri dari berbagai cabang prestasi. “Ini menunjukan bahwa anak-anak KPM PKH memiliki prestasi yang tak kalah membanggakan. Harapan kami dengan pendidikan yang baik maka akan dapat memotong mata-rantai kemiskinan,” ucapnya.
    Didik menuturkan dari sisi dukungan sharing APBD Kabupaten/Kota pada 15 Kabupaten/Kota untuk mendukung implementasi PKH pada tahun 2017 dengan total Rp. 8.911.378.000. Dan untuk dana sharing, Pemprov Lampung pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.705.350.000. Antara lain digunakan untuk pemberian insentif tambahan bagi SDM PKH serta operasional kendaraan roda dua kepada 15 Koordinator PKH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
    “Untuk dapat dimaklumi bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan PKH khususnya untuk aksesbilitas menuju sekolah dan layanan kesehatan bagi masyarakat, sejak tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan kolaborasi antara Tagana, Pramuka Peduli, dan Vertical Resque Indonesia (VRI) dalam program pembuatan Jembatan Gantung Darurat. Sampai dengan bulan April 2018 telah terbangun 8 jembatan gantung,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Sosial RI Idrus Marham mengatakan penyaluran bansos PKH harus tepat sasaran. Dia mengimbau bantuan tersebut terutama diperhatikan kepada pendidikan dan gizi anak.
    Menurut Mensos, jumlah dana PKH yang diterima satu KPM saat ini sebesar Rp 1.890.000, pada tahun 2019 direncanakan akan dinaikan. “Ini sudah masuk dipagu indikatif, sudah kita masukkan disitu dan tentunya nanti perubahannya adalah yang pertama sistemnya yang akan kita ubah. Tetapi setiap keluarga tidak sama, dimana yang tadinya sama rata, sekarang tidak. Ini disesuaikan pada beban keluarganya,” ujarnya.
    Dikatakan Idrus, pengusulan ini untuk nominal terkecil sebesar Rp2 juta dan yang terbesar yakni Rp3,5 Juta. “Untuk yang terkecil, misal katakanlah Rp2 Juta dan kemungkinan yang terbesar yakni Rp3 Juta sampai Rp.3,5 Juta. Kita akan melihat beban yang ditanggung oleh setiap keluarga,” katanya.
    Pada rekapitulasi bansos Provinsi Lampung tahun 2018, untuk jenis bantuan PKH, jumlah KPM yakni sebanyak 444.900 keluarga dan penerima bantuan pangan beras sejahtera sebanyak 603.403 keluarga. Total keseluruhan bantuan sebesar Rp.1,6 tirliun. Pada acara tersebut, selain penyerahan bansos non tunai PKH dan BPNT, dilakukan pula penyerahan CSR bantuan Pembangunan Ruang Poli Kebidanan RS AKA Medika Sribhawono Lampung di bawah Yayasan Mandiri Amal Insani Foundation sebesar Rp.95,33 Juta.
    Lalu, Penyerahan apresiasi bagi KPM Sejahtera Mandiri yang sudah mengalami peningkatan ekonomi berupa bingkisan dan piagam penghargaan. Selanjutnya, penyerahan apresiasi bagi anak berprestasi dari keluarga PKH berupa bingkisan. Selain bingkisan. Anak-anak berprestasi itu juga akan menerima tabungan bea siswa masing-masing sebesar Rp.350.000 persembahan dari Bank BRI. (Humas Prov)
  • Sejumlah Jabatan Tak Bertuan Pemprov Lampung Gelar Lelang Jabatan

    Sejumlah Jabatan Tak Bertuan Pemprov Lampung Gelar Lelang Jabatan

    Bandarlampung (SL) – Pj.s Gubernur, Didik Suprayitno mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung akan segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi pejabat yang kosong.

    Diketahui, ada sejumlah jabatan di Pemprov Lampung yang masih tak bertuan. Salah satunya, adalah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang kosong usai pejabat sebelumnya, Adeham meninggal dunia.

    Masih ada juga sejumlah jabatan lain seperti, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala BKD, Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, epala Biro Administrasi Pembangunan, dan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman. Jabatan tersebut, hingga kini diisi oleh Plt.

    “Kami sudah rapat bersama dengan Sekda Provinsi Hamartoni Ahadis dan juga Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna membahas pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemprov Lampung,” katanya di Balai Keratun, Senin (16/4).

    Untuk pengisian jabatan eselon II, sebagai Pj, Didik harus memperoleh persetujuan dari Kemendagri sebelum melantik. Kendati demikan, untuk pos pejabat eselon III dan IV bila dilakukan langsung oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Lampung

    “Harus minta izin dulu kepada menteri. Nanti bersurat dulu, setelah dapat jawaban baru dilakukan. Kalau untuk eselon II dan IV itu cukup dengan baperjakat. Eselon II itu akan kami gelar lelang jabatan,” katanya.

  • Pjs. Gubernur Didik Buka LKS-SMK Tingkat Provinsi 2018 di Kota Metro

    Pjs. Gubernur Didik Buka LKS-SMK Tingkat Provinsi 2018 di Kota Metro

    Metro (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno membuka Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) tingkat Provinsi Lampung ke-XXVI yang dilaksanakan di Lapangan Kampus Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro, Senin (9/4/2018).

    Pada kesempatan itu, Didik meminta siswa berkompetensi secara positif dan menumbuhkan kebanggaan pada bidang keahlian yang mereka tekuni masing-masing. “Kompetisi LKS-SMK tingkat Provinsi ini bertujuan untuk memantau kualitas dan kemampuan SMK sesuai dengan Standar Keterampilan Kerja Nasional Indonesia bidang keahlian yang dilombakan, mempromosikan Keterampilan siswa SMK kepada dunia Usaha dan Industri sebagai calon pengguna tenaga kerja, serta memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa untuk berkompetensi secara positif dan menumbuhkan kebanggaan pada bidang keahlian yang ditekuninya,” ujar Didik Suprayitno.

    Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Didik menyambut baik terlaksananya kegiatan Lomba tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan keterampilan yang dimiliki masing-masing peserta didik pada tingkat SMK di Provinsi Lampung. “Lomba LKS-SMK dapat juga dijadikan sebagai indikator peningkatan mutu keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan, peningkatan kualitas SDM yang mempunyai jiwa wira usaha yang siap kerja, cerdas, kompetetitif dan memiliki jati diri bangsa serta pemberdayaan Dunia Usaha/Dunia Industri serta terjalinnya kerja sama yang baik antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri,” jelasnya.

    Sebagai bagian dari proses pengembangan SDM, jelas Didik, pendidikan di SMK harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu mengisi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta mampu menunjukkan keahlian dan daya saing di kancah nasional maupun Internasional.

    “Lampung kaya akan sumber daya alamnya. Semua itu membutuhkan keterampilan dan inovasi dari sumber daya manusianya. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan di SMK harus membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi teknis yang relevan sesuai perkembangan zaman. Selain itu, peserta didik harus memiliki kemampuan generik yang ditunjang dengan kemampuan softskill seperti kemampuan berkomunikasi, berfikir kritis dan aspek penunjang lainnya seperti karakter tangguh, mandiri, bertanggungjawab, dan kreatif,” ujarnya.

    Kepada para peserta, Didik berpesan agar peserta mampu berlomba dalam memotivasi dan menciptakan inovasi yang baru. “Kembangkan terus inovasi dan kreativitas untuk menciptakan hal baru, dengan harapan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” terangnya.

    Untuk menjadikan kompetisi berjalan dengan sukses dan lancar, Didik berharap kepada Dewan Juri untuk menilai kompetensi anak-anak secara obyektif dan transparan, sehingga tercipta kompetisi yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya pemenang yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni, untuk mewakili Provinsi Lampung dan menjadi pemenang pada kejuaraan di tingkat Nasional.

    Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar menjelaskan siswa yang berhasil meraih predikat pertama, akan diikutsertakan dalam lomba LKS-SMK tingkat nasional di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Tentunya Pemprov Lampung juga telah mempersiapkan reward untuk memotivasi para siswa. Dengan harapan para siswa mampu berlatih lebih giat, sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

    Ketua Pelaksana, Agus Riyanto menjelaskan lomba LKS-SMK ke-XXVI tingkat Provinsi Lampung yang diselenggarakan 9-12 April 2018, bertujuan untuk memilih juara 1 (satu) dari masing-masing 30 lomba yang akan mewakili Provinsi Lampung di ajang LKS-SMK tingkat Nasional di Nusa Tenggara Timur. “Terdapat 33 cabang Lomba kompetensi yang diikuti oleh 243 peserta. 33 cabang tersebut, terdiri dari 30 cabang dilombakan hingga tingkat Nasional dan 3 cabang dilombakan hingga tingkat Provinsi,” jelas Agus.

    Adapun 33 cabang Lomba yang dilombakan, yakni 2D Animation, Accounting, Agronomy, Automobile Technology, Beauty Therapy, Bilingual Secretary, Bricklaying, CADD Building (Online), CADD Mechanical Engineering, CNC Milling, dan CNC Turning. Kemudian, Electrical Installation, Electronic Application, Fashion Technology, Fishery, dan Graphic Design Technology, Health and Social care, Hotel Accommodation, Industrial Chemistry, Information Technology / Networking Sofware. Lalu, IT Software Solution For Bussines, Joinery, Lifestock/Animal Husbandry, Motorcycle Technology, Pharmacy, Plastic Die Engineering, Post Harvest Technology, Production Machine, Prototype Modeling, Restaurant Service, Visual Merchandising and Windowsdressing, Web Design, dan Welding.

    Pada kesempatan itu, Pjs. Gubernur dan Walikota Metro Ahmad Pairin meninjau stand pameran, di antaranya stand SMKN 2 Terbanggi Besar, SMKN 2 Metro, SMK IB Khalifah Bangsa, SMK Muhammadiyah 2 Metro, SMKN 4 Metro, SMK Gajah Mada Metro, SMK muhammadiyah 1 Metro, SMK-SMTI Bandar Lampung, SUPM Negeri Kotaagung, SMK darusy Syafa’ah Kotagajah, SMKN Unggul Terpadu, SMK karya Wiyata Punggur, Universitas Muhammadiyah Metro, dan PT. Prathita Titiannusantara. (Humas Prov)

  • Lampung Jadi Bagian Jalan Sutera Maritim

    Lampung Jadi Bagian Jalan Sutera Maritim

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung berpotensi menjadi bagian dari jalan Sutera Maritim abad 21. Hal tersebut diungkapkan Konsulat Jenderal Republik Rakyat China (RRC) di Medan Mr. Sung Ang saat bertemu dengan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Ruang Kerja Gubernur Lampung Selasa, (10/4/2018).

    Potensi itu, menurut Mr. Sung Ang, karena keunggulan Provinsi Lampung yang terletak sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera, juga sebagai jalur pelayaran internasional melalui Selat Sunda serta ketersediaan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jalan Tol.

    Mr. Sung Ang mengakui potensi Lampung ini juga didukung Keindahan dan potensi pariwisata yang melebihi Thailand dan Vietnam. Lampung juga kondusif terbukti menjadi provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial. Prestasi ini menjadikan Lampung sebagai wilayah dengan iklim investasi yang sangat kondusif bagi investor. Hal tersebut, ujar Mr. Sung sejalan dengan Pembangunan yang terintegrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Atas dasar itu, Pemerintah Tiongkok ingin mendorong lebih banyak pelaku usaha asal Tiongkok untuk berinvestasi di Lampung.

    “Saat ini Tiongkok melalui 6 perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan makanan ternak, minyak sawit, pembangkit listrik dan pengolahan besi baja telah berinvestasi di Lampung. Dengan nilai investasi lebih kurang sebesar USD 200 juta,” kata Mr. Sung Ang.

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyambut baik keinginan dan niat baik Pemerintah Tingkok tersebut. Hal ini dengan mempertimbangkan kerjasama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

    “Selain garis pantai yang panjang dan indah Provinsi Lampung juga memiliki banyak komoditas unggulan yang sangat potensial. Sebagai penghasil pisang dan singkong terbesar Provinsi Lampung membuka peluang investasi dalam pengolahan dua komoditas tersebut,” kata Didik.

    Didik berharap pemerintah Tiongkok dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan perekonomian Lampung dengan memberikan bantuan untuk mewujudkan pengembangan kawasan industri yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung. “Saat ini terdapat 9 kawasan indutri yang tengah direncanakan, 6 diantaranya berada disekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS),” kata nya

    Turut hadir dalam rombongan, Konsulat Jenderal Perdagangan (Comercial Office of the Consulate General) Mr. Liu Weiguo. Dia menyampaikan sebagai wujud apresiasi Pemerintah Tiongkok Kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Tiongkok membuka Peluang bagi Pegawai Negeri Sipil Lampung untuk belajar di Tiongkok. PNS asal Lampung diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh mengikuti kursus singkat bahasa mandarin selama 1 bulan hingga 6 bulan. Bahkan diberikan Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di bidang Kesehatan, lingkungan hidup, dan binis dari pemerintah Tiongkok untuk dua orang PNS Lampung yang memenuhi syarat.

    “Untuk mendapat beasiswa tersebut bagi PNS yang berminat dipersilahkan mengikuti tes dan wawancara yang dilaksanakan oleh konjen RRC di Medan. Dan yang dinyatakan lolos tes akan disediakan Beasiswa pendidikan Penuh, biaya pengurusan Visa, Tempat tinggal hingga uang saku perbulan dari Pemerintah Tiongkok” terang Mr. Liu.

    Ia juga menyampaikan undangan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk berpartisipasi dalam Pameran Internasioanl Import terbesar di China yang akan diselenggaran di Shanghai China pada akhir tahun 2018. Pertemuan kali ini dihadiri oleh asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Taufik Hidayat, Kepala Satker terkait dan ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Lampung Christian Chandra. (Rls)

  • Pemprov Lampung Dukung Eksplorasi Pencarian Cadangan Minyak Baru

    Pemprov Lampung Dukung Eksplorasi Pencarian Cadangan Minyak Baru

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Saat Memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Kegiatan Pengeboran Migas Bersama Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan PT Harpindo Mitra Kharisma di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (4/2/2018)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kegiatan eksplorasi mencari cadangan minyak baru sebagai langkah memenuhi cadangan energi Indonesia yang kian menipis. Hal itu diungkapkan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat memimpin Rapat Koordinasi penetapan lokasi Kegiatan Pengeboran Migas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Harpindo Mitra Kharisma, Rabu (4/2/2018) di Ruang Kerja Gubernur.

    Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung akan mentingkatkan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan eksplorasi kandungan minyak dan gas yang terletak di Desa Tanjung Ilir Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah.

    Pjs. Gubernur Didik mengatakan, eksplorasi ini penting karena selain akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah juga untuk memenuhi cadangan energi di Indonesia telah menipis.

    Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik S. Setyadi mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum, salah satunya kegiatan eksplorasi migas. “Dalam pengadaan tanah tersebut, mekanismenya pembebasan tanahnya tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ganti rugi tentunya harus layak dan adil,” ujarnya.

    Lebih lanjut ia menginformasikan jika kegiatan eksplorasi on-shore ini adalah satu-satunya di Provinsi Lampung. “Kegiatan ini merupakan upaya dan program pemerintah dalam pengembangan prospek daerah untuk menemukan minyak baru, sehingga tercapai peningkatan pendapatan Negara dari sektor pertambangan minyak dan gas juga menciptakan peluang kerja dan usaha yang baru bagi penduduk,” ujar Didik Setiadi.

    Luas tanah yang dibutuhkan untuk kegiatan proyek pengeboran sumur eksplorasi ini lebih kurang seluas 1,7 – 2 hektare, terdiri dari Tapak Sumur Sugih 1 dan akses jalan berserta daerah penyangga. Didi Setiadi mengatakan saat ini produksi minyak nasional sekitar 800 ribu barel/hari sementara kebutuhan sebesar 1,6 juta barel/hari. Untuk kekurangannya Indonesika harus impor lebih dari 1 juta barel/hari untuk memenuhi kebutuhan energi. “Jika kita tidak menemukan cadagangan minyak baru, kemungkinan cadangan minyak kita akan habis dalam waktu dekat,” ungkapnya. (Humas Prov)

  • Forum Rapat Kerja Gubernur ke XVIII Tahun 2018 Resmi Dibuka

    Forum Rapat Kerja Gubernur ke XVIII Tahun 2018 Resmi Dibuka

    Sekjen Kementerian Dalam Negeri Mewakili Mendag Secara Resmi Membuka Raker FKD, MPU ke XVIII Tahun 2018 di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung, Rabu (28/3/2018)

    Bandarlampung (SL) – Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah (FKD) Mitra Praja Utama (MPU) ke XVIII Tahun 2018, Rabu (28/3/2018) di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung.

    Turut hadir dalam acara pembukaan ini, selain perwakilan dari 10 Provinsi yang menjadi peserta, juga Staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutono, Karo Perencanaan Kominfo Arifin Saleh Lubis, dan Wakil Gubernur Provinsi DIY Sri Paduka Paku Alam X,

    Dalam kesempatan tersebut, Hadi Prabowo menenkankan agar kegiatan rapat kerja Gubernur yang telah terlaksana selama 18 tahun ini, tidak hanya kegiatan seremonial namun dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh anggota MPU .

    “Saat ini, kita sedang memasuki tahapan pembahasan dan persiapan penyelesaian Musrenbang Provinsi untuk menyusun agenda pembangunan di tahun 2019, sehingga demikian apa yang menjadi kesepakatan antar anggota MPU baik dalam tataran kebijakan maupun tataran teknis hendaknya bisa ditindaklajuti rumusannya dalam RKPD 2019, “ ungkap Hadi.

    Melalui kegiatan rapat kerja ini, Hadi berharap kerjasama antar masing-masing anggota MPU lebih ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam agar mendatangkan manfaat yang lebih besar. “Harapan kami agar kerjasama ini selalu dimanfaatkan, ditingkatkan, terukur dan dipertajam, khususnya dalam menggarap potensi daerah, sehingga provinsi bisa saling melengkapi yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghentikan impor,” ujarnya.

    Tahun 2019 merupakan tahapan akhir RPJMN 2015-2019. Oleh karena, Hadi meminta di samping kegiatan ini untuk mempererat kerjasama juga sebagai wadah untuk mewujudkan target pembangunan nasional, juga sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan target pembangunan nasional yang telah diagendakan oleh pemerintah pusat.

    Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat kerja. Ia meyampaikan jika penetapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah berdasarkan Keputusan Bersama Gubernur FKD MPU nomor 59/SK/MPU/2013.

    Lebih lanjut ia menjelaskan jika rapat kerja Gubernur dengan tema “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi MPU,” tersebut dilaksanakan awal tahun agar hasil dari rapat kerja dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

    Secara umum Didik mengatakan, rapat kerja Gubernur ini akan membahas 3 prioritas program kerjasama yaitu : penyelesaian masalah PMKS (ODMK/ODGI), penyediaan informasi pangan dan pengedaluan inflasi daerah dan pembentukan MOU Tourism Trade Investment Center Jakarta serta menyusun jadwal pelaksanaan program pada masing-masing daerah, ungkap Didik.

    Diharapkan Rapat Kerja Gubernur FKD MPU dapat berimplikasi teruwujudnya komitemen bersama satuan kerja dimaisng-masing provinsi dan program kerjasama yang diusulkan adalah program unggulan daerahnya masing-masing. “Kerjasama yang dilakukan pun hendaknya yang fokus pada sektor utamanya untuk meningkatkan indeks peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan kesehatan dan daya beli sehingga manfaatnya akan terukur,” ujar Didik. (Humas Prov)