Sinarlampung

Tag: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

  • JPKP Desak Dinas PSDA Lampung Cek Proyek Tebing Sungai Way Sindi Hanuan

    JPKP Desak Dinas PSDA Lampung Cek Proyek Tebing Sungai Way Sindi Hanuan

     

    Pesisir Barat, sinarlampung.co – Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Kabupaten Pesisir Barat, MH.Bangsawan, mendesak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung untuk segera turun dan mengambil sikap tegas terkait Pembangunan Tebing Sungai Way Sindi Hanuan yang disinyalir tidak sesuai Spesifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB).

    Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 yang terletak di Dusun Bumi Ayu, Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat itu dinilai sarat penyimpangan karena diduga tidak memenuhi standar yang telah di tetapkan.

    “Dinas terkait dalam ha! ini PSDA Provinsi Lampung, harus turun dan bersikap tegas terhadap rekanan nya, jangan sampai pekerjaan yang tidak berkualitas seperti itu diterima saat Provisional Hend Over (PHO)”, tegas Bangsawan saat dimintai tanggapan nya, Kamis 03 Oktober 2024.

    Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga meminta kepada Pj.Gubernur Lampung untuk mengevaluasi kinerja Dinas PSDA Provinsi Lampung.

    “Dalam hal ini juga, kami minta kepada bapak Pj.Gubernur Provinsi Lampung untuk mengevaluasi kinerja Dinas PSDA.
    Yang menurut kami tidak maksimal dalam mengawasi proyek yang sudah menelan anggaran hampir milyaran dari APBD Provinsi Lampung itu. Sehingga hasilnya tidak sesuai aturan dan harapan dari masyarakat, karena disinyalir sengaja dijadikan ajang Korupsi oleh pihak kontraktor”, tandasnya. (Andi)

  • Diduga ada ‘Sindikat Proyek’ di Pemprov Libatkan Ormas, DPW KAKI Lampung Geruduk Kejati

    Diduga ada ‘Sindikat Proyek’ di Pemprov Libatkan Ormas, DPW KAKI Lampung Geruduk Kejati

    Bandar Lampung (SL) – Lembaga Sosial Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) Lampung siap melangkahkan persoalan terkait dugaan “Sindikat Proyek” di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung hingga Kabupaten.

    Ketua DPW KAKI Lampung Lucky Nurhidayah juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut dugaan “Sindikat Proyek” oleh oknum Pegawai Pemerintah dan Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu pada Pemerintah setempat.

    Puluhan anggota DPW KAKI Lampung menyampaikan aspirasinya di depan gedung Kejaksaan Tinggi Lampung yang bersampingan dengan komplek Pemda Provinsi Lampung, Senin (11/9/2023).

    Lucky juga mengungkapkan dugaan kuat “Sindikat Proyek” pada Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung telah dikondisikan oleh beberapa oknum pegawai atau pejabat yang melibatkan ketua Ormas tertentu.

    “Aneh aja, kenapa yang menang proyek di Dinas tersebut itu-itu aja dan perusahaan yang sama. Kami juga menduga pemenangan telah diatur lantaran terdapat kedekatan antara pemenang proyek dengan oknum pejabat di dinas tersebut,” ungkapnya pada awak media.

    DPW KAKI Lampung juga menyoal terkait proyek pembangunan ruas jalan Bawang – Sukamaju di Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 lalu.

    Ketua Lucky menerangkan aksinya berdasarkan hasil investigasinya yang didapati beberapa kejanggalan, dari pelaksanaan lelang hingga pada hasil pekerjaan oleh Perusahaan pemenang.

    Lucky juga menyampaikan aspirasi yang disampaikan sebelumnya telah diimbau ke APH yang ada di Provinsi Lampung dalam bentuk Laporan Aduan. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan sama sekali.

    Maka dari aksi unjuk rasa kali ini, LSM Komite Anti Korupsi Indonesia Lampung menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengadukan permasalahan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (Red)