Sinarlampung

Tag: Diskusi Publik

  • JMSI Bersama Stakeholder Sepakat Berantas Geng Motor dan Tawuran di Lampung

    JMSI Bersama Stakeholder Sepakat Berantas Geng Motor dan Tawuran di Lampung

    Bandar Lampung (SL)-Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung bersama Polda Lampung, Pemkot Bandar Lampung, dan stakeholder lainnya sepakat berkolaborasi memberantas geng motor kriminal dan tawuran di Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung.

    Kesepakatan tersebut setelah dua pembicara utama (keynote speech) Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengupas fenomena geng motor kriminal yang telah membuat resah masyarakat.

    Lima panelis membedah lebih lanjut sehingga disimpulkan perlunya kolaborasi para pemangku kepentingan mengatasi geng motor kriminal. Kelima panelis membedahnya pada diskusi publik yang digelar JMSI di Gedung TP PKK, Enggal, Kota Bandar Lampung, Rabu 14 Juni 2023.

    Kelima panelis adalah Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Ketua AMPI Lampung Iqbal Ardiansyah, Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Ino Harianto, serta wakil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung serta wakil Kanwil Kementerian Agama.

    Para peserta yang terdiri dari ormas dan sekitar 150 pelajar sangat antusias mengikuti jalannya diskusi bertema “Aksi Geng Motor dan Tawuran Salah Siapa?”.

    Ketua Pengda JMSI Lampung, Ahmad Novriwan mengatakan gagasan diskusi ini bermula dari kegundahan masyarakat terhadap geng motor kriminal. “JMSI memiliki kewajiban berpartisipasi untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

    Dewan Pembina JMSI Lampung Alzier Dianis Thabranie dan wakil DPP JMSI Herman Batin Mangku mengapresiasi gagasan cemerlang JMSI Lampung mengajak stakeholder bersama-sama berkolaborasi mengatasi permasalah ini.

    Diskusi berhasil menemukan benang merah kesepakatan bahwa geng motor sudah meresahkan warga dan mengkhawatirkan semua pihak. Semua juga sepakat masalah sosial ini menjadi masalah bersama.

    Oleh karena itu, agar tidak sampai pada diskusi saja, tapi berlanjut pada aksi-aksi agar Kota Bandarlampung bebas tawuran geng motor, maka perlu kolaborasi seperti pemikiran Kapolda dan Wali Kota Bandarlampung.

    Ada enam poin kolaborasi yang akan ditindaklanjuti seperti yang dirumuskan Herman Bathin Mangku, Nizwar Ghajali, Fathul Muin, Juniardi, Yulizar Kundo dan Syahronie Yusuf, sebagai berikut :

    1. Patroli bersama antara Satpol PP, Kaling, dll Pemkot Bandarlampung, Kepolisian, Pokdar Kamtibmas, ormas, media, dll yang dipandang perlu untuk memastikan tak ada sela para remaja tawuran.

    2. Apel bersama kesiapan semua pihak sebagai wujud kolaborasi semua pihak dalam mengatasi ulah geng sepeda motor.

    3. Sistem koordinasi berbagai stakeholder dalam menekan pergerakan para geng sepeda motor untuk aksi.

    4. Kolaborasi upaya preventif bersama lewat penyuluhan dan lain-lain dari sekolah ke sekolah hingga kelurahan hingga RT.

    5. Kolaborasi lainnya yang mungkin penting disepakati lagi agar Lampung dan Kota Bandarlampung bebas aksi brutal geng sepeda motor. (*/Red)

  • Arinal Kesal Pembalakan Liar Tambah Marak, “Dulu Semasa Saya Sekda Tak Semarak Ini”

    Arinal Kesal Pembalakan Liar Tambah Marak, “Dulu Semasa Saya Sekda Tak Semarak Ini”

    Bandarlampung -Gubernur Arinal Djunaidi mengakui adanya peningkatatan praktik illegal logging (pembalakan liar) di Lampung dalam dua tahun terakhir. “Pelakunya mengincar kayu sonokeling, karena harga jualnya cukup tinggi,” jelasnya.
    Arinal mengaku memperoleh data bahwa pada 2019 lalu ada 47 kasus pembalakkan liar di wilayah ini. Padahal, jelasnya, saat dia menjadi sekda tahun 2016 dan 2017, kasusnya sangat minim,” kata gubernur saar Diskusi Publik di Aula M Pascasarjana Universitas Bandarlampung, Rabu (22-1-2020).  “”Dulu semasa saya Sekda tak sSemarak ini,” tegasnya.
    Gubernur menilai kasus pembalakkan liar sangat sulit diungkap, karena yang tertangkap hanya sebatas supir yang mengangkut kayu. “Saat ditangkap mobilnya dan ditanya supirnya, tidak tahu siapa yang punya. Jadi  lepas,” ujarnya.
    Karena itu, gubernur meminta aparat penegak hukum untuk turut menindaklanjuti soal pembalakkan liar tersebut. “Ini harus kita lakukan agar ke depan (hutan) bisa menjadi lebih baik lagi ,” jelasnya.
    Gubernur jua mengkritisi peran Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Sumatera yang tak tampak perannya. “Harusnya Gakkum ikut, ini pembalakkan liar sudah marak. Tapi tidak ada tindakan dari Gakkum,” tuturnya. ((*)
  • 3 Wilayah Adat Papua Lakukan Diskusi Publik Jelang Hari HAM Sedunia

    3 Wilayah Adat Papua Lakukan Diskusi Publik Jelang Hari HAM Sedunia

    Manokwari (SL) – Jelang Hari HAM sedunia, Tanggal 10 Desember 2018, 3 Wilayah Adat Papua lakukan diskusi publik, dengan Thema : Melawan Lupa Pelanggaran HAM di Tanah Papua”, di Kantor Sementara DAW III doberay, Kompleks Biryosi (7/12/2018).

    Agenda diskusi ini melibatkan Pihak Akademisi dan Pemerintah Provinsi. Terdiri dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari Dr (c) Filep Wamafma, Mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Marthen Tironi,SE. Perwakilan DPR PB, Ketua Fraksi Otsus, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Papua di Papua Barat (PGGP PB), Pdt. Soleman Manufandu, dan sejumlah tokoh masyarakat.

    Ketia DAP Wilayah III Doberay, Vinsen Mayor menghimbau Pemerintah, penegak hukum dan semua pihak pelaku pembangunan didesak untuk menghormati hak-hak asasi manusia di Tanah Papua.

    Kepada Kabartimur.com, diskusi yang dilaksanakan sangat dinamis karena dihadiri perwakilan Wilayah Adat IV Bomberay, Johan Werfete, Ketua Dewan Adat Kaimana bersama 4 Pengurusnya. Turut hadir Tokoh Perempuan dari Kaimana, Ruth N. Heremba, Ketua Solidaritas Perempuan Papua Daerah Kaimana.

    Dari Wilayah Adat Saireri, dihadiri Ketua III Dewan Adat Byak. Yang hadir perwakilan dari 3 Wilayah Adat yaitu Doberay, Bomberay dan Saireri.

    Dijelaskan Vinsen, diskusi sangat menarik dan melahirkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk aksi HAM sekaligus mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-Hlhak asasi manusia di Tanah Papua. “Kami mengingatkan Pemerintah untuk Jangan melupakan Hak asasi manusia diatas tanah Papua yang harus dihormati dan dilindungi,” pungkasnya. (kbt)

  • Harianmomentum Gelar Diskusi Publik Tentang Peranan Media di Pilkada Serentak 2018

    Harianmomentum Gelar Diskusi Publik Tentang Peranan Media di Pilkada Serentak 2018

    Bandarlampung (SL) – Harianmomentum menggelar diskusi publik tentang peranan Media di Pilkada Serentak 2018, di Swiss-belhotel Bandarlampung, Rabu (9/5).

    Hadir menjadi pembicara Ketua KPU Lampung diwakili Anggota Sholihin alias Coing, yang mengapresiasi terhadap media yang masih menjaga situasi kondusif Pilkada Lampung.

    Lalu anggota Bawaslu Iskardo Banggar, Tokoh Pers Lampung H Bambang Eka Wijaya, dan akademisi di pandu, Moderator H Nizwar.

    Pemimpin Redaksi Harian Momentum Andi Panjaitan mengatakan, acara diakusi adalah rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) pertama, harianmomentum. Sesuai dengan tagline sebagai media informasi politik dan pembangunan, maka pemberitaan dalam media ini lebih dominan pada kedua aspek tersebut.

    Menurut Andi, dalam diskusi publik bertema ‘Peranan Media di Pilkada Serentak 2018’ ini akan dibahas secara lengkap oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya.

    Menurut Andi, dalam diskusi publik bertema ‘Peranan Media di Pilkada Serentak 2018’ ini akan dibahas secara lengkap oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya.

    “Dalam diskusi pagi hari ini akan dibahas secara lengkap oleh lembaga-lembaga kompeten yang kita minta untuk membagikan pengetahuannya,” ujar Andi saat memberi sambutan.

    Mewakili Plt Wali Kota Bandarlampung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandarlampung Sahril Alam secara resmi membuka acara tersebut.

    Sahril mengatakan, meskipun masih terhitung muda, namun pemimpin redaksi dan jajaran redaksi yang terlibat di dalamnya cukup potensial. “Saya berharap harian ini ke depan bisa lebih eksis lagi dan lebih berjaya lagi,” kata Sahril.

    Sahril mengungkapkan, media sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam mempublikasikan berita-berita yang sedang hangat saat ini, terutama politik.

    Dilanjutkannya, diskusi publik ini sangat penting sekali dalam rangka menyongsong pilkada yang digelar 27 Juni 2018 mendatang. “Semoga hasil pemikiran dalam diskusi ini bisa diserap dan diimplementasikan di lapangan oleh rekan pers, parpol dan mahasiswa tentunya,” ungkapnya.

    Sahril berharap media dapat lebih lebih berperan aktif dalam menjaga iklim politik yang kondusif khususnya di kota Bandarlampung dan mampu bersifat netral. (nt/jun)