Sinarlampung

Tag: Dokter

  • Bantah Malpraktik, Tindakan Medis RSIA Restu Bunda Sesuai SOP

    Bantah Malpraktik, Tindakan Medis RSIA Restu Bunda Sesuai SOP

    Bandar Lampung, (SL) – Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Restu Bunda, Kota Bandar Lampung, dr. Reza Yulisfa Susanto, MARS, memastikan semua tindakan medis yang dilakukan di Rumah Sakit yang Ia pimpin sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    Terlebih, tindakan medis yang membutuhkan perhatian dan penanganan besar seperti Operasi Caesar misalnya, sudah semestinya tidak abai terhadap faktor kecil sekalipun, sebab bisa menimbulkan risiko fatal.

    Penegasan itu diungkapkan Reza, menanggapi munculnya kabar dugaan malapraktik atau kelalaian terhadap pasien bernama Siska Adelina Astuti (35) yang menjalani operasi sesar di rumah sakit itu. Sehingga, pasien mengalami infeksi pasca operasi.

    Dijelaskan, malapraktik harus dibuktikan secara empiris berdasarkan ilmu pengetahuan hingga pendapat para ahli.
    “Jadi butuh tahapan dan proses yang tidak mudah dan cepat,” jelasnya, Senin (30/10) petang.

    Reza juga menegaskan, dokter dan Paramedis yang menangani Operasi Caesar itu telah sesuai SOP.
    “Sehingga saya tegaskan tidak terjadi technical error pada penanganan operasi itu,” kata Reza.

    Mengenai terjadinya rasa nyeri pada bekas luka operasi, terlihat kulit memerah dan mulai terjadi pembengkakan pada pasien yang selanjutnya didiagnosa mengalami infeksi pasca operasi, Reza menjelaskan pihaknya memang merujuk pasien ke rumah sakit lain.

    “Kami rujuk ke Rumah Sakit Graha Husada karena ada peralatan medis di sana lebih lengkap. Dokter kami yang menanganinya turut mengawal hingga penanganan itu selesai di RS Graha,” ujar Reza.

    Dijelaskan, pasca penanganan itu, kondisi pasien sudah baik. Sehingga, infeksi yang sempat terjadi pasca operasi sesar itu sudah tertangani.

    “Mengenai suami dan keluarganya yang datang dan tidak bertemu saya, bukannya saya menghindari tetapi memang sedang ada keperluan takziah,” ujar Reza.

    Reza menambahkan, pihaknya juga mempertimbangkan untuk dilakukannya pendekatan antara dokter dengan pasien. Sehingga bisa menjembatani terjalin komunikasi yang baik untuk menghadirkan solusi jika memang persoalan dianggap belum selesai.

    “Namun jika tetap mau menanyakan tanggung jawab rumah sakit, ya ajukan secara tertulis. Sehingga kami bisa mempelajari dan memberi jawaban,” tutup Reza. (Red)

  • APD Tak Memadai, Dokter dan Petugas Medis Ancam Mogok Tangani Covid-19

    APD Tak Memadai, Dokter dan Petugas Medis Ancam Mogok Tangani Covid-19

    Jakarta (SL)-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejumlah organisasi profesi lain menyampaikan protes kepada pemerintah karena tak memadainya alat pelindung diri (APD) bagi para dokter, perawat dan tenaga medis yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien dalam kondisi wabah Corona.

    Sejumlah organisasi profesi ini bahkan mengancam mogok melakukan perawatan penanganan terhadap pasien COVID-19, jika pemerintahan tidak memenuhi APD yang dibutuhkan.

    “Setiap tenaga kesehatan berisiko untuk tertular COVID-19. Maka, kami meminta terjaminnya Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk setiap tenaga kesehatan,” demikian bunyi surat pernyataan yang diteken Ketua IDI, Daeng M Faqih, Jumat, 27 Maret 2020.

    “Bila hal ini tidak terpenuhi maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat.”

    Dalam surat tersebut, Daeng menyebut, tak terpenuhinya APD bagi dokter, perawat, dan tenaga medis memungkinkan tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19 semakin meningkat bahkan sebagian meninggal dunia. “Sejawat yang tertular COVID-19, selain akan jatuh sakit, akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan kepada pasien serta dapat menularkan kepada pasien”.

    Sekretaris Eksekutif PB IDI Dien Kuswardani membenarkan adanya surat tersebut. Dia menyebut, pernyataan tersebut disepakati dengan beberapa organisasi profesi lainnya seperti; Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

    Senin lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah sudah mendapatkan 105 ribu APD yang siap didistribusikan ke rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia. Rinciannya, 45 ribu unit didistribusikan untuk DKI Jakarta, Bogor dan Banten.

    Sebanyak 40 ribu unit didistribusikan untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta dan Bali. Sementara 10 ribu unit akan didistribusikan di luar Jawa dan 10 ribu unit disimpan sebagai cadangan. Dan 2000 diantarannya ke Lampung. Namun, kenyataannya, sejumlah rumah sakit masih mengeluhkan kekurangan APD. (tempo)

  • Puluhan Dokter RSUD Salewangang Maros Mogok Kerja Lantaran Manajemen Rumah Sakit Tidak Transparan

    Puluhan Dokter RSUD Salewangang Maros Mogok Kerja Lantaran Manajemen Rumah Sakit Tidak Transparan

    Makassar (SL) – Puluhan dokter dan perawat RSUD Salewangang Maros, menggelar aksi mogok kerja sebagai bentuk protes kepada manajemen, yang dinilai buruk, pada Senin (17/12/2018).

    Manajemen rumah sakit dinilai tidak transparan dan akuntabel. Manajemen dinilai curang pada pembagian BPJS hingga dugaan penyelewengan anggaran kesehatan. “Kami sudah beberapa kali ingin berkominikasi dengan pihak manajemen. Tapi kami dicueki dan tidak pernah direspon baik. Sebenarnya kami tidak mau aksi, tapi karena manajemen yang tidak transparan,” ungkap koordinator aksi, Syahruni Syahrul.

    Meski aksi tersebut melibatkan sebagian besar dokter, namun pelayanan masih tetap dilakukan.

    Hanya pelayanan konsultasi di Poliklinik lumpuh total. Hal itu disebabkan semua dokter spesialis ikut dalam aksi mogok kerja tersebut. “Semua pelayanan terhadap pasien tetap berjalan seperti biasa. Kecuali Poliklinik. Dokternya ikut semua untuk aksi untuk meminta kejelasan transparansi,” kata Syahrul.

    Dokter akan melakukan aksi mogok tersebut sampai pihak manajemen RS memberikan kejelasan memaksimalkan layanan kesehatan. Menurutnya, sarana dan prasarana kesehatan juga sangat minim. Manajemen selama ini juga tidak pernah transparan saat mendata rekap pasien yang terlayani.

    Manjemen juga tidak pernah transparan terkait status pembayaran baik tunda maupun belum terbayarkan. Hal tersebut berimbas pada olah data pasien yang salah masuk kamar hingga lost record. “Akibat ulah manajemen, kami kesulitan untuk mendapat rekap data pasien yang telah dilayani, status pembayarannya tidak jelas. Lalu lintas proses coding, klaim dan verifikasi BPJS hingga aliran dana klaim, sangat kacau,” beernya. (harapanrakyat)

  • Tiga Dokter Ditahan Jaksa, Ikatan Dokter Bedah Akan Mogok Kerja

    Tiga Dokter Ditahan Jaksa, Ikatan Dokter Bedah Akan Mogok Kerja

    Pekanbaru (SL) – Terkait penahanan tiga orang oknum dokter RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru berbuntut akan ancaman mogok yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) Koordinator Wilayah Riau.

    IKABI mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada seluruh anggota IKABI Korwil Riau (dokter ahli bedah) menghentikan pelayanan operasi elektif dan poliklinik, Senin (26/11/2018).

    Aksi ini sebagai bentuk perlawanan para dokter atas status tersangka dan penahanan ketiga rekan mereka. Ketiga dokter tersebut adalah dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, dan drg Masrizal.

    Ketiganya ditahan bersama dengan Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) Yuni Efrianti SKp dan mantan stafnya, Mukhlis. Perusahaan tersebut merupakan rekanan proyek Pengadaan Alkes di RSUD Arifin Achmad dari Tahun Anggaran 2012/2013 dengan pagu anggaran mencapai Rp5 miliar. (fokuskriminal)