Jakarta (SL) – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi sepak terjang jajaran Polres Metro Jakarta Barat membongkar pabrik narkotika jenis baru, di Perumahan Sentra Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (21/9) lalu. Terlebih narkotika tersebut distribusinya melalui lembaga pemasyarakatan (LP).
“Saya apresiasi jajaran Polres Jakarta Barat yang berhasil mengungkap pabrik narkotika jenis baru tersebut,” ujarnya, Rabu (26/9).
Bambang pun mendorong Komisi III DPR RI meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian segera melakukan identifikasi dan menghentikan kegiatan produksi dengan menyita semua peralatan.
Selain itu para pelaku juga harus ditindak tegas, serta mengungkap jaringan peredarannya.
“Kita juga minta Kepolisian dan BNN menyelidiki jaringan peredaran narkotika. Dari yang membantu memasok narkotika itu ke dalam LP dan para pemakainya, serta mengusut pihak-pihak terkait yang memasok bahan baku narkotika jenis baru itu,” tegasnya.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kepolisian juga harus meningkatkan dan memperketat jalur masuk barang ke dalam lapas, serta mengusut dan menindak tegas oknum sipir yang terbukti terlibat mendistribusikan narkotika di lapas.
Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan BNN apabila mengetahui adanya kegiatan produksi narkotika di lingkungannya.
Lampung Tengah (SL) – Pemkab Lampung Tengah disangkakan menyogok anggota DPR RI Rp3,3 M agar memeroleh tambahan alokasi APBN/P TA 2018.
Pemkab Lampung Tengah, lewat mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman, yang dituduh jaksa menyuap anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono.
Menurut Jaksa Abdul Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/9), Amin Santono, awalnya, dikenalkan oleh anaknya,Yosa Octora, kepada Eka Kamaluddin, konsultan. Pada pertemuan tersebut, mereka membahas penambahan APBN dan APBNP beberapa kabupaten/kota, utamanya Lampung Tengah dan Sumedang.
Kemudian, untuk membantu meloloskan proposal yang diajukan untuk beberapa kota dan kabupaten, Amin Santono dan Eka Kamaluddin menemui Yaya Purnomo. pejabat Depkeu. Menurut Jaksa Abdul Basir, Yaya Purnomo yang akan membantu meloloskan proposal penambahan anggaran APBN dan APBNP untuk kabupaten/kota.
Atas upaya mengalokasikan anggaran tersebut, Rp3,3 M digelontorkan kepada kepada Amin Santono supaya Lampung Tengah dan Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran. Atas perbuatan tersebut, Amin Santono dijerat melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Riau (SL) – Rupat Utara–Forum Wartawan Pariwisata (Forwata) Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan aksi bersih-bersih pantai di kawasan destinasi wisata pantai Desa Teluk Rhu, Pulau Rupat Utara, Bengkalis, Riau, Sabtu (5/5/2018).
Aktivitas ini selain mempromosikan objek wisata bahari Rupat utara juga sebagai kegiatan sosial peduli lingkungan, meningkatkan sadar wisata dan Sapta Pesona pariwisata. Dihadiri masyarakat setempat serta tokoh masyarakat yang ada di Rupat Utara. Kegiatan digagas Forwata Riau bekerjasama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Sayed Abubakar Assegaf.
Kegiatan ini tak lain untuk meningkatkan promosi Pulau Rupat sebagai salah satu destina wisata dunia yang perlu dikembangkan di Riau. Menurut Sayed Abubakar Assegaf Pulau Rupat ini salah satu pulau yang cukup menarik untuk dikunjungi, apalagi masyarakat setempat antusias dengan kunjungan dari pihak luar.
“Saya optimis bila terus dikembangkan objek wisata di pulau ini pastinya para investor ingin berinvestasi baik itu untuk pembangunan akomodasi, transportasi maupun kegiatan wisata lainnya,” ujarnya.
Selain itu, ia mengakui memang pulau ini perlu banyak pembenahan untuk dijadikan objek wisata. Namun, tidak menutup kemungkinan investor akan melirik pulau ini, apalagi pulau ini merupakan pulau terluar yang bersebelahan dengan Malaka dan Johor Malaysia. Dari Rupat utara ini bisa dilihat negeri jiran Malaysia itu dengan mata telanjang.
Sayed juga meminta agar masyarakat sepenuhnya mendukung daerah ini dijadikan salahsatu objek wisata menarik. Tentunya hal ini memiliki manfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi.
Kegiatan yang diadakan di Pulau Rupat ini, pagi harinya dibuka dengan senam bersama warga Desa Teluk Rhu serta pembagian bingkisan secara tidak langsung membantu masyarakat. Kegiatan yang diadakan di pinggir pantai sangat antusias. Selesai kegiatan warga melakukan aksi bersih-bersih pantai memungut sampah sebagai wujud cinta lingkungan bersih secara spontan.
Sayed juga memberikan bank sampah dengan tujuan agar Pulau Rupat ini selalu bersih dan memilah sampah yang mana bisa dimanfaatkan dan didaur ulang.
Sementara salah seorang warga Teluk Rhu, Rizal yang juga nelayan menjelaskan saat ini wisatawan sudah rutin datang ke Rupat utara. Tujuannya antara lain untuk wisata. Dan baru saja datang rombongan dari Pekanbaru yang hobi mancing.
Mereka akan mancing mania sewa kapal pompong nelayan Rp700 ribu mulai melaut Sabtu (5/5/2018) pukul 17.00 sampai esoknya Minggu pukul 17.00 WIB ke tengah laut di Selat Melaka karena sekarang musim angin selatan ikan sedang banyak.
“Biasanya sekarang ini Mei 2018 jelang bulan puasa 1439 H banyak ikan Jenak dan ikan mirip kakap merah di karang laut sedalam 28 meter. Lokasi ini 1 km dari pantai Rupat utara. Mereka pakai mata pancing double nomor 7. Kalau di tengah laut sedalam 28 meter itu kita mancing mulai dapat 1 ekor saja maka jangan pindah ke tempat lain karena di sinilah lumbung habitat dan populasi ikan itu sembunyi. Pancinglah terus, akan bertubi-tubi dapat ikan. Dulu kami mancing begini dapat 150 kg dibawa pulang,” katanya.
Kawasan Rupat utara ini memiliki pantai yang landai. Di desa lainnya seperti di Tanjung Punak, Pantai Lapin kini jadi destinasi wisata andalan dan dikunjungi banyak wisatawan. Wisatawan mulai datang Jumat hingga Minggu.
Rombongan Forwata Riau juga mengunjungi Pulau Beting Aceh di Rupat utara sebuah pulau yang lahir dari pembentukan daratan pasir secara alamiah seluas 1 km2. (rls)
Jakarta (SL) – PT Telkom tak henti-hentinya dilanda problem. Mulai dari saham yang terus anjlok sejak Oktober tahun lalu hingga dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI pada beberapa waktu lalu terkait dugaan maladministrasi matinya satelite Telkom 1 pada Agustus 2017, Jum’at 21 04 2018.
Hal ini dipandang sebagai bobroknya kinerja manajemen Telkom. Setidaknya, hal ini yang dilontarkan oleh politisi Golkar, Dave Laksono.
“Jelas lah (kinerja manajemen Telkom buruk), orang sampai ribuan ATM mati,” kata Dave, dalam keterangan pers, Jum’at (20/4) malam.
Menurutnya, masyarakat jelas dirugikan akibat matinya satelit Telkom 1 yang rusak tahun lalu lantaran berimbas pada matinya ribuan mesin ATM milik sejumlah bank di Indonesia.
“DPR menilai kinerja PT Telkom tengah bermasalah pasca matinya satelit Telkom 1 pada Agustus 2017. Belum lagi saham yang terus anjlok sejak Oktober tahun lalu hingga dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI.”
“Untuk itu, DPR berharap agar Telkom berbenah supaya semua layanan kembali normal. Jika tidak ada perbaikan, DPR bakal memanggil Telkom melalui rapat Komisi.*
Satelit Telkom 1 sejatinya memiliki masa bakti hingga 2014 saja. Namun, PT Telkom justru memperpanjang pengunaan satelit ini hingga 2019. “Dan kalau masyarakat dirugikan, berarti harus ada pertanggungjawaban,” tegas anggota Komisi I DPR ini.
Pengganti Telkom 1, yaitu satelit Telkom 4, baru diteken kontraknya pada 2016, atau dua tahun setelah masa bakti Telkom 1 habis.
Selain masalah satelit Telkom 1, terus merosotnya harga saham PT Telkom dalam bursa saham pun menjadi sorotan yang lain. “Ini harus ditelusuri juga, ini wilayah RUPS,” ujar Dave.
Dua masalah ini, lanjutnya, tidak dianggap remeh begitu saja. Dave menilai, harus ada perbaikan yang menyeluruh di dalam internal Telkom, termasuk kemungkinan untuk mengganti Direktur Utamanya Alex Sinaga. “(Mengganti Dirut Telkom) Itu pertanggungjawaban tertinggi, tapi harus ditelusuri kesalahannya di mana saja,” jelas Dave.
“Mengganti Dirut itu satu hal, tapi harus (ada perbaikan) menyeluruh lah, jadi kesalahan dan kelemahan di mana,” sambung anak dari Agung Laksono ini.
Hal ini bukan tanpa dasar. Dave berdalih jika PT Telkom memang memiliki histori yang kelam terkait kebobrokan manajemen.
Hal ini, jelasnya, memang berangsur pulih sejak perusahaan ini go public. Namun, mencuatnya dua masalah di atas menjadi indikasi bahwa pembenahan yang dilakukan Telkom selama ini belumlah sempurna. Jika tak ada perbaikan, ia akan membawa masalah satelit ini ke rapat Komisi.
Dengan demikian, ia pun mendesak pemerintah agar menaruh perhatian dalam hal ini guna mencarikan jalan untuk memperbaiki PT Telkom. “Saya bukan berharap, saya justru meminta ke pemerintah,” tutup Dave. (net)
Jakarta (SL)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto, kini tengah menanti nasibnya yang ditahan KPK setelah kali kedua ditetapkan terrsangka kasus Korupsi E-KTP. Dan untuk kali kedua juga menggugat prapradilan.
Setya Novanto juga diduga pernah mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta jatah saham ke PT Freeport Indonesia yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada MKD.
Setya Novanto memang selalu jadi kontroversi. Namanya dikenal publik ketika tersandung kasus Bank Bali. PT Era Giat Prima, perkongsiannya dengan Djoko S. Tjandra—pemilik Mulia Group—menjadi juru tagih cessie Bank Bali di empat bank yang dilikuidasi pemerintah.
Dari piutang Rp 904 miliar, Setya mendapat fee Rp 546 miliar, yang diduga mengalir ke kas Partai Golkar. Kendati jelas merugikan negara, kasus ini dihentikan Kejaksaan Agung. “Itu bukti saya tak bersalah,” kata Setya, September tahun lalu.
Dari kasus itulah dia menjadi politikus andalan di Golkar. Jabatannya selalu bendahara. Namanya disebut dalam banyak kasus korupsi yang berhubungan dengan keputusan anggaran di parlemen. Dari suap anggaran Pekan Olahraga Nasional di Riau, pengaturan tender kartu tanda penduduk elektronik, hingga dugaan penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. “Saya sering dituduh macam-macam,” ujarnya.
Ketua DPR RI Setya Novanto Digelandang ke Tahanan. (Foto/dok/net/Herman)
Setya Novanto mengaku tidak mudah dalam mengawali kariernya untuk menjadi sekarang. Dia mengaku harus berjualan madu dan beras untuk menutupi hidup saat kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Berbagai pekerjaan dia lakoni, dari menjadi anggota staf penjualan PT Sinar Mas Galaxy, diler mobil Suzuki, hingga menjadi model dan terpilih jadi pria tampan Surabaya pada 1975.
Lulus kuliah, dia pindah ke PT Aninda Cipta Perdana, penyalur pupuk PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Surabaya dan Nusa Tenggara Timur, milik Hayono Isman, Menteri Pemuda dan Olahraga kabinet Presiden Soeharto, yang tak lain teman sekelas Setya di SMA Negeri 9 Jakarta. Menjadi penyalur pupuk itulah awal mula persinggungan Setya dengan Nusa Tenggara Timur.
Selama tiga periode menjadi anggota DPR dari Golkar, ia mewakili provinsi itu. Di Kupang, ia memiliki rumah 700 meter persegi, dua lantai, yang dilengkapi kolam renang. Rumah itu belakangan menjadi Novanto Center. Tiap kali berkunjung ke sana, ia rajin menyumbang banyak gereja, petani, dan peternak.
Pada 1982, ia balik ke Jakarta untuk meneruskan kuliah sarjana akuntansi di Universitas Trisakti. Pekerjaannya di perusahaan pupuk tetap diteruskan dan ia menumpang tinggal di rumah Hayono di Menteng. Menurut Leo Nababan, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, selain menjadi anggota staf, Setya menjadi sopir pribadi keluarga Hayono.
Setya menikah dengan Luciana Lily Herliyanti, putri Brigadir Jenderal Sudharsono, mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Menjadi menantu pejabat kepolisian membuat Setya punya akses ke dunia bisnis. Ia dipercaya mengelola pompa bensin milik mertuanya di Cikokol, Tangerang.
Dari pompa bensin, usahanya merembet ke peternakan, kontraktor, jual-beli bahan baku kertas, tekstil, hotel, hingga lapangan golf. Perusahaannya tersebar di Jakarta, Batam, dan Kupang. Meski usahanya berhasil, perkawinannya kandas. Ia bercerai dengan Lily dan menikahi Deisti Astriani Tagor. Dari pernikahan itu, Setya memiliki empat anak.
Kini Setya Novanto mendekam di sel tahanan KPK, dua posisi jabatan strategis sebagai Ketua DPR RI, dan Ketua Umum Partai Golkar, tentu saja berpengaruh terhadap situasi politik nasional, dan konstelasi Politik daerah jelang Pilkada 2018, dan Pilpres, Pileg 2019.
Akankah kali kedua Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan?. (Tmp/nt/Jun)
