Tag: DPRD Kota Metro

Kota Metro (SL)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Paripurna Khusus sekaligus Penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023. Rapat diikuti 21 anggota dewan, Wali Kota Metro dan OPD kota setempat. Rabu, 16 November 2022.

Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Muamar Gaddafi Nasution mengatakan, sebelumnya paripurna khusus tersebut telah dibahas dan disepakati oleh DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran (Banang) serta Tim Anggaran Pemenang Daerah (TAPD). “Ini merupakan hasil kesepakatan bersama. Oleh karenanya, kami mohonkan persetujuan kepada seluruh anggota dewan,” kata dia.

Dikesempatan itu juga, anggota DPRD Fraksi Nasdem, Ansori menyebut sesuai amanat UUD nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah didanai APBD.

“Kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan asumsi yang mendasar nya untuk periode satu tahun. PPAS merupakan dokumen yang memuat langkah konkret dalam mencapai target yang telah di susun melalui tahapan. Hal itu guan menentukan skala prioritas pembangunan daerah dan program masing-masing urusan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan,” jelasnya.

Dia menambahkan, proses tersebut merupakan pembahasan untuk mencapai hasil maksimal pada tahap KUA PPAS APBD Kota Metro tahun 2023, yang beberapa rangkaiannya telah dilaksanakan.

Sementara itu, Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin telah menyepakati KUA PPAS tahun 2023. “Kita telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2023. Kita juga telah menyepakati prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026,” kata dia.

Dikatakannya, bahwa alokasi dana transfer tahun 2023 membaik dibandingkan Tahun 2022. Hal itu dibuktikan didapatkannya kembali Dana Insentif Daerah sebesar Rp31 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) meningakt sebesar Rp14,9 milyar dan DAK Non Fisik sebesar Rp14 milyar.

Menurut Wahdi, selain kenaikan pos-pos dana transfer, tentu ada penurunan pada pos lainnya. Seperti halnya DAK Fisik yang mengalami penurunan sebesar Rp10,4 miliar dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp700 juta. “Namun demikian, secara keseluruhan alokasi Dana Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp48,9 milyar,” tutupnya. (Red)

Kota Metro (SL)-DPRD Metro menggelar rapat paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi atas APBD tahun 2022 berlangsung di ruang sidang dewan setempat. Rapat Paripurna itu di hadiri 17 dari 25 Anggota Dewan setempat. Rabu 07 September 2022.

Dalam rapat, Ratni Makarau mewakili 6 Fraksi dalam pandangannya mengatakan, bahwa DPRD  menekankan agar pemerintah harus perhatian terhadap tata kelola persampahan di Kota Metro.

“Terutama terkait sarana prasarana TPS Karangrejo yang harus ditingkatkan pelayanan persampahannya. Sehingga formasi bisa di optimalkan dengan meningkatkan pelanggan yang saat ini hanya 3.000 atau sekitar 52.000 Kepala Keluarga yang ada di kota Metro. Jika hal tersebut direalisasikan maka kebersihan Kota akan semakin terjaga dan pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat,” tegasnya.

Selain itu, anggaran untuk pembelian Tunjangan Pendapatan Pegawai bagi ASN Kota Metro agar benar-benar direalisasikan meskipun terdapat penurunan jumlah TPP yang diterima. Hal itu disesuaikan dengan keuangan daerah yang ada.

Menurutnya, TPP merupakan hal yang sangat penting diberikan kepada para ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya tunjangan tersebut, mereka semakin bisa meningkatkan kinerja.

Selanjutnya, sebagai akibat dari kenaikan harga beberapa jenis BBM beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat akan mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi beberapa jenis bantuan sosial atau bansos. Dalam hal ini, DPRD sangat mengharapkan Pemkot Metro dapat melakukan pembenahan data masyarakat.

“Terkait dengan pembangunan menjadi syarat semata. Akan tetapi benar-benar menjadi sentra meningkatkan pelayanan perizinan peningkatan investasi dan harus beraplikasi dengan sistem informasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan,” ucap dia.

Ratni menambahkan, pemerintah daerah perlu menginventarisasi kegiatan-kegiatan besar terutama pembangunan infrastruktur fisik yang diprediksikan memakan waktu lama. yang akan direncanakan pada tahun 2023 yang akan datang dengan demikian dalam APBD perubahan Tahun 2022 ini, sudah dapat dialokasikan anggaran perencanaannya sehingga sejak awal tahun 2023 kegiatan pembangunan infrastruktur fisik sudah dapat dimulai prosesnya.

Menyinggung Pembangunan APBD 2022 yang sampai sekarang masih banyak belum berjalan terutama untuk pekerjaan fisik, terlebih adanya program dan kegiatan tambahan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Maka DPRD perlu mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memiliki waktu efektif yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 3 bulan saja.

“Dewan mengharapkan ketika kegiatan ini akan dilaksanakan jangan sampai ada alasan cuaca atau waktu yang mepet sehingga menjadi terburu-buru, tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk itu diperlukan adanya kedisiplinan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan monitoring terhadap pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan sehingga kualitas hasil pembangunan tetap dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Kemudian terkait inflasi, DPRD meminta agar pemerintah daerah berperan aktif dalam rangka pengendalian organ inflasi.  Karena hal itu dapat berdampak luas bagi masyarakat, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, persoalan pengangguran atau bahkan kemiskinan.

“Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, kami berharap agar seluruh perangkat daerah kota Metro dapat mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam hal ini pemerintah ahrus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Terakhir, dewan juga perlu menyampaikan suksesnya program dan kegiatan pemerintah daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua OPD saja. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab semua. “Tentunya sesuai dengan peran masing-masing. Untuk itu komunikasi koordinasi harus selalu berjalan dengan baik terutama dengan Komisi terkait di DPRD kota Metro,” tutup Ratni. (Red)

Kota Metro (SL)-Sekertaris Komisi I DPRD Metro Amrulloh mengingatkan Pemerintah Kota Metro untuk tidak melulu menjadikan Pemerintah Provinsi dan Pusat alasan dalam merealisasikan visi misi 9 program unggulan yang selalu digaungkan saat kampanye Pilkada lalu. Harus diakui saat ini angka Kemiskinan di Metro berada diatas Kabupaten Mesuji.

Politisi Partai Demokrat itu menduga hal ini disebabkan minimnya kajian dan pemahaman Kepala daerah atau Tim Perencana terkait tata kelola pemerintahan. Hubungan pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi maupun pusat juga ada kaitannya, seperti pengetahuan akan kebijakan penganggaran atau menjanjikan diluar batasan yang dipahami.

“Bahkan kemungkinan lainnya adalah menjanjikan hal yang telah dipersiapkan, alasan ketika tidak dapat merealisasikannya, seperti program Metro jalan mulus, bebas banjir dan pembebasan iuran Komite sekolah. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat menyoroti hal tersebut,” katanya. Selasa, 05 Juli 2022.

Iloh menjelaskan bahwa realisasi program unggulannya seperti yang dijanjikan, tersebut dah tanpa campur tangan Pemerintah Pusat maupun Propinsi Lampung. Dengan adanya klaim pemerintahan saat ini, terkait program yang telah dilaksanakan pemerintahan sebelumnya. Seperti Metro kelurahan terang benderang, padahal belum ada satu Rupiah-pun anggaran untuk membeli satu buah lampu jalan yang baru.

“Ini merupakan buah dari political will atau kemauan politik kaitan kebijakan prioritas penganggaran berkaitan dengan bukan hanya penerangan jalan melainkan juga seluruh 9 program unggulan hutang yang dijanjikan Kepala daerah saat kampanye,” ungkapnya.

Bahkan, menurutnya progam dari pemerintah pusat yang sudah berjalan turut diklaim pula oleh menjadi program Pemerintah saat ini, seperti program nikah gratis. Sebab selama ini jika pernikahan dilakukan di balai nikah KUA ya memang tidak dipungut biaya.

“Selain itu program- program dari pusat atau yang memang sudah ada dan berjalan hanya dilakukan perubahan nama dengan menambah kata ceria saja ungkapnya.

Pria kelahiran Teluk Betung ini juga menerangkan, fraksi Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah Kota Metro, agar semaksimal peningkatan pengawasan berkaitan peraturan perundang – undangan dan produk Hukum Walikota yang tidak dijalankan oleh Pemerintah setempat.

“Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, baik secara formil maupun dalam praktek atau pelaksanaan yang tidak sesuai dilapangkan dan aturan yang ditanda tangani oleh Walikota sendiri. Bahkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya” ucapnya.

Dirinya juga menambahkan Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti Pemerintah Daerah karena selama ini tidak menyampaikan data secara subjektif yakni memberikan pembanding dengan data pemerintah provinsi. Tapi secara objektif menkomperasikan dengan data pemda kabupaten / kota lain di Provinsi Lampung dengan mengedepankan semangat nilai- nilai kompetitif atau berlomba- lomba menuju kebaikan.

“Seperti data tentang kemiskinan, dimana Metro ada di angka 8,93 persen, berada dibawah Mesuji sebesar 7,54 persen dan Tulang Bawang Barat 8.32 persen. Sedangkan angka pengangguran, Metro ranking 4 pengangguran terbesar di Provinsi Lampung,” pungkasnya (Red)

Kota Metro (SL)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mendorong pemkot setempat mempercepat perumusan dan penerapan konsep city branding atau identitas khas dalam rangka pengembangan pemasaran berbagai potensi, Seperti perekonomian, budaya, pariwisata dan sosial politik.

Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki mengatakan, konsep city branding sangat diperlukan. “OPD terkait harus lebih aktif merumuskan konsep city branding untuk kebangkitan ekonomi. Tentunya kami siap mendukung. Nah, inisiatif yang tumbuh dalam mendorong pemasaran Kota Metro harus segera ditindaklanjuti, selain inisiatif melalui politik anggaran,” kata Basuki, Jumat (13/05/2022).

Dia melanjutkan, Kota Metro saat ini terus berkembang, maka sangat membutuhkan City Branding. Terlebih, Konsep city branding dapat mencerminkan karakter, identitas dan jati diri suatu daerah melalui berbagai produk promosi. “Jadi tidak sekedar slogan, tapi bagaimana bisa mencerminkan karakter dan identitas daerah,” ucapnya.

Dia berharap, agar kepala daerah setempat terus mendorong OPD untuk segera merumuskan dan menerapkan konsep city branding dengan melibatkan dan menggandeng berbagai pihak. “Dengan penerapan kosep city branding yang tepat, tentu manarik tumbuhnya investasi-investasi baru yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah,” tuturnya. (Red)