Sinarlampung

Tag: DPRD Kota Metro

  • Kenaikan Tarif PBB P2 Dinilai Terlalu Membebani dan Mendadak, DPRD Minta Pemkot Beri Penjelasan

    Kenaikan Tarif PBB P2 Dinilai Terlalu Membebani dan Mendadak, DPRD Minta Pemkot Beri Penjelasan

    Kota Metro (SL)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menyatakan penolakan terhadap kenaikan tarif PBB P2 tahun 2022 dan meminta pemerintah agar memberi penjelasan mengenai urgensi kenaikan pajak kepada masyarakat.

    Hal ini sebagaimana dikonfirmasikan Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar, pihaknya tidak menerima pemberitahuan dan penjelasan dari Pemkot setempat dengan adanya kenaikan pajak tersebut.

    “Pertama kita masih pandemi. Masih pemulihan ekonomi. Selanjutnya kenaikan tidak ada penjelasan. Makanya kita pun kaget terima banyak keluhan warga. Akibatnya, banyak pamong yang enggak berani bagikan ke rumah-rumah warga karena naiknya besar,” kata Fahmi kepada media ini, Kamis (12/05/2022).

    Dia mengaku, berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya, kenaikan tarif PBB P2 yang terjadi pada masyarakat berjalan tidak merata. Terlebih, jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya Rp130.000, tarif PBB P2 yang dibayarkan tahun ini mencapai Rp1.300.0000.

    “Waktu tarif tidak naik saja capaian atau realisasi kita cuma 60 persen, gimana kalau dinaikin. Kita minta ini dijelaskan dulu cara penghitungannya kepada masyarakat. Lalu dasar naiknya apa dan urgensinya apa. Ini harus disampaikan kepada warga. Jangan main tiba-tiba aja,” ucapnya.

    Dia meminta, pemerintah harus lebih peka melihat kondisi masyarakat. Serta merubah cara-cara komunikasi yang otoriter saat membuat kebijakan baru. “Birokrasi transparan itu jangan cuma jargon. Masa naik ratusan ribu bahkan jutaan enggak ada penjelasan,” cetusnya.

    Selain itu, Fahmi juga meminta agar pemerintah bisa menjelaskan ke masyarakat terkait rumusan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena di lokasi yang sama ada harga yang berbeda, namun penentuan kenaikan tarif PBB P2 bisa serupa.

    Sementara Sekretaris Komisi I Amrulloh menambahkan, adanya kenaikan tarif PBB P2 bisa memberi dampak kepada masyarakat Kota Metro semakin tidak ceria. Karena situasi saat ini masyarakat sangat memerlukan stimulus.

    “Bukan mencabut stimulus, ini makin menambah beban masyarakat yang lagi dalam pemulihan. Bagaimana warga mau ceria,” kata dia.

    Sementara itu, Kabid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berjanji akan segera mengkonsultasikan usulan DPRD terkait penolakan kenaikan tarif PBB P2 tersebut.

    Dalam penjelasannya, kenaikan tarif pajak terjadi karena adanya stimulus yang berkurang, dimana pada tahun sebelumnya pemerintahan memberikan 90 persen stimulus pada wajib pajak di Metro.

    “Pastinya akan kita konsultasikan dulu dengan pimpinan terkait hasil hearing dengan DPRD. Karena kenaikan ini untuk tahun 2022. Jadi stimulus yang diberikan saat ini sekitar 20 sampai 60 persen dari sebelumnya 90 persen. Kalau NJOP tetap, tidak naik,” jelasnya.

    Diketahui, jumlah wajib pajak di Kota Metro juga mengalami kenaikan 1.063 atau menjadi 55.940. Sementara target PBB P2 dari tahun 2021 Rp 5,9 Miliar menjadi Rp 6,3 Miliar tahun 2022. (Red)

  • DPRD Kota Metro Setujui Rancangan KUPA Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2021

    DPRD Kota Metro Setujui Rancangan KUPA Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2021

    Metro (SL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Persetujuan itu dituangkan dalam nota kesepakatan bersama DPRD dan Pemkot Metro.

    Nota kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua DPRD Metro Tondi MG Nasution dan Wali Kota Metro dr. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG.(K) dalam rapat paripurna, Senin, 20 September 2021.

    “Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kota Metro dipaparkan perubahan asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur perubahan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun 2021 yang menjadi titik awal pelaksanaan pembangunan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026,” kata Tondi dalam rapat paripurna tersebut.

    Lanjutnya, bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang semula diharapkan berada di angka 5,7%, dikoreksi kembali menjadi 3-4%. Kemudian untuk tingkat pengangguran yang semula diproyeksikan sebesar 4,5% dikoreksi menjadi 5,4%.

    “Sedangkan angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia membaik, yakni di angka 8,01% untuk angka kemiskinan dan 77,6% untuk indeks pembangunan manusia,” jelasnya.

    Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin mengatakan, bahwa proses perencanaan dan penganggaran tahun 2021 dihadapkan pada perubahan regulasi yang sangat dinamis dan sangat cepat. Sehingga pada awal tahun, perubahan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat harus diakomodir oleh daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan dalam menghadapi pandemi covid-19.

    Keseluruhan asumsi makro tersebut dikoreksi dengan melihat hasil pembangunan tahun 2020 lalu serta pelaksanaan pembangunan sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2021 di Kota Metro. Penetapan asumsi makro juga berlandaskan pada penetapan perubahan asumsi makro secara nasional maupun di tingkat Provinsi Lampung.

    “Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen KUPA perubahan PPAS tahun 2021, proyeksi pendapatan daerah disepakati sebesar Rp921,285 miliar yang sebelumnya diproyeksikan Rp910,828 miliar.

    “Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang artinya ditengah kondisi pandemi covid-19, kita masih dapat mengandalkan PAD untuk pembiayaan pembangunan,” kata Wahdi.

    Untuk alokasi belanja daerah, disepakati angka Rp991,648 miliar yang semula di angka Rp958,828 miliar.

    “Defisit Rp70,362 miliar ditutupi dari pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran,” jelasnya. (red)

  • Pasang Eskalator dan Rehab Pasar Cendrawasih, Kota Metro Siapkan APBD Rp3,7 Miliar

    Pasang Eskalator dan Rehab Pasar Cendrawasih, Kota Metro Siapkan APBD Rp3,7 Miliar

    Metro (SL) – Warga Kota Metro dan sekitarnya, dalam waktu dekat bisa menikmati fasilitas eskalator saat berkunjung ke pasar Cendrawasi Kota Metro untuk naik ke lantai dua. Pemerintah Kota Metro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakat telah menganggarkan lebih dari Rp 3,7 miliar untuk keperluan pengadaan dan pemasangan eskalator di pasar Cendrawasi tersebut.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Nasrianto Effendi membenarkan bila DPRD Kota Metro telah menyetujui anggaran yang mencapai Rp3,5 miliar lebih yang diajukan Pemerintah Kota Metro untuk keperluan pemasangan eskalator demi mempermudah para pedagang dan pembeli untuk melaksanakan aktifitas perdagangan di pasar tersebut.

    Dana sebesar itu, selain untuk pengadaan eskalator juga sebagian digunakan untuk merehap beberapa tempat dan bagian atas pasar Cendrawasih. “Iya benar, tahun 2018 ini dibangun eskalator di pasar Cendrawasih, hal ini untuk memberikan kemudahan kepada para pedagang dan pembeli dalam melaksanakan proses jual beli, kita anggarkan lebih dari Rp 3.7 miliar disamping juga untuk keperluan rehap di beberapa tempat dab bagian atas pasar Cendrawasi,” katanya, didampingi anggota dewan lain, saat meninjau pasar Cendrawasi, Selasa (13/11/2018).

    Nasrianto mengingatkan agar selalu memperhatikan kwalitas pekerjaan, sehingga tidak membahayakan para pedagang juga pembeli dan selalu sesuai dengan perencanaan, sebab masyarakat dan elemen lainya setiap saat selalu mengawasi pekerjaan tersebut.

    Irfan, warga Kota metro menyambut baik adanya program tersebut. Namun dia juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Metro juga selalu melakukan penataan para pedagang, “Sehingga tidak semrawut seperti saat ini, hal itu juga penting selain kenyamanan pembeli juga untuk keindahan Kota,” katanya. (rel/rob)

  • Kantor DPRD Kosong, Puluhan Pedagang Batal Lakukan Aksi Demo

    Kantor DPRD Kosong, Puluhan Pedagang Batal Lakukan Aksi Demo

    Metro (SL) – Puluhan pedagang taman Kota Metro, tergabung dalam P2UP kembali mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu, 17 Oktober 2018. Kali ini mereka didampingi aktivis Aliansi Forum Kota. Namun, demo mereka untuk menyampaikan aspirasi supaya bisa berdagang kembali di tempat semula gagal. Karena, seluruh anggota DPRD sedang kunjungan kerja ke luar kota.

    Akhirnya para pengunjukrasa hanya duduk-duduk di halaman kantor DPRD, sebagian mengobrol, dan menunggu pihak DPRD menemui mereka.

    Mereka berharap DPRD Metro mendesak wali kota merekomendasi izin sementara pedagang tetap bisa berdagang di Taman Merrdeka sambil menunggu putusan permohonan hak uji materil dengan juducial review Mahkamah Agung terkait hak amandemen DPRD tentang Perda Nomor 9 Tahun 2017.

    Tak berapa lama Sekretaris DPRD Budiono menemui mereka dan setuju berdialog di aula DPRD.

    Ketua P2UP Budi Hartono mengatakan akan terus demo sampai tujuan pedagang terpenuhi. (LampungTV)

  • Proyek Rp3,7 M Lelang Ulang, DPRD Warning Pemkot Metro Percepat Pekerjaan Fisik

    Proyek Rp3,7 M Lelang Ulang, DPRD Warning Pemkot Metro Percepat Pekerjaan Fisik

    Metro (SL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta kepada Pemkot Metro dapat segera mempercepat pembangunan di bidang pekerjaan fisik. Itu menyusul puluhan tender proyek hingga pertengahan Agustus 2018 ini masih ada yang belum dikerjakan.

    Wakil II Ketua DPRD Kota Metro Hj. Nuraida menyatakan bahwa dari sejumlah rekomendasi yang diberikan Badan Anggaran DPRD kepada Pemkot Metro (hari ini red), salah satunya agar mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik.

    “Jadi untuk menghindari keterlambatan pekerjaan fisik, agar pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai sejak awal tahun angaran. Tidak seperti selama ini dilaksanakan. Dimana banyak pekerjaan fisik yang dimulai menjelang berakhirnya tahun anggaran,  dan ini sudah tidak benar, harus saya warning agar menjadi bahan evaluasi eksekutif,”ungkapnya usai Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Rabu (8/8/2018).

    Politisi dari Partai Gerindra ini juga mendesak Pemkot agar dapat membenahi regulasi terkait pengawasan seluruh proyek yang dijalankan. Hal tersebut diperlukan guna menjaga dan mengoptimalkan proyek yang seluruh pembiayaanya bersumber dari uang rakyat.

    “Saya tegaskan juga agar proyek rehabilitasi pasar Cendrawasi segera dikerjakan. Itu proyek nilaianya cukup besar mencapai Rp 3,7 Milyar dan pasti memakan waktu cukup lama. Belum lama ini saya lihat LPSE dilakukan lelang ulang, ada apa? Jangan sampai proyek itu bermasalah. Jadi sebagai wakil rakyat tugas kita mendorong eksekutif untuk dipercepat proyek tersebut,”pintanya.

    Tak hanya itu saja. Setiap tahun, sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat skala prioritas. “Artinya setiap tahunya banyak uang rakyat yang dibelanjakan untuk kedua bidang tersebut. Apabila tidak maksimal, tentunya merugikan semua pihak,”pungkasnya. (net)

  • Ketua DPRD Metro Enggan Berkomentar Banyak Mengenai Dugaan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Dewan dalam LPH Tahun 2017

    Ketua DPRD Metro Enggan Berkomentar Banyak Mengenai Dugaan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Dewan dalam LPH Tahun 2017

    Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro pada tanggal 28 Mei 2018 lalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto. Bertepatan yang sama, diserahkan pula secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda.

    Menyinggung soal LHP TA 2017 tersebut, berdasarkan informasi yang didapat, Lampungsai.com, terdapat hal yang perlu di benahi dan harus memulangkan adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan program yang dilaksanakan Pemerintah setempat, ke kas negara.

    Termasuk didalamnya, informasi yang beredar secara menyeluruh 25 keanggotaan DPRD Kota Metro dikenakan sanksi administrasi, dan harus memulangkan kelebihan pembayaran dalam program yang disebutkan Tunjangan Komunikasi.

    Diketahui, para anggota dewan telah mendapatkan tunjangan cukup besar diluar gaji pokok. Diantaranya Tunjangan Operasional Dinas, Tunjangan Perumahan Dewan, Tunjangan Beras. Belum lagi adanya tunjangan atau insentif hampir disetiap kegiatan dewan.

    Terkait hal ini, guna memastikan informasi terkait, termasuk mengkonfirmasikan bunyi LHP yang tentunya patut di informasikan kepada publik. Ketua DPRD Anna Morinda, saat di wawancarai diruang kerjanya, Selasa 31 Juli 2018, enggan berkomentar lebih jauh.

    Anna Morinda menjelaskan hal yang dikonfirmasikan dengan analogi (mengibaratkan) hak gaji pokok. Itupun dirinya enggan menjelaskan lebih jauh dan meminta untuk tidak di dokumentasi berupa record voice (rekaman suara) oleh tim lampungsai.com.

    Redaksi Lampungsai.com mengulas, masih ingat adanya desakan melalui aksi demo yang di gelar LSM GMBI, “AKSI 777” sekitar Maret-April 2018 lalu. Dalam demo pihak GMBI menilai rezim kepemimpinan A. Pairin – Djohan di nilai semakin semrawut dan dinilai sarat kepentingan pribadi dan golongan.

    Kepada Lampungsai.com, Ketua LSM GMBI Distrik Kota Metro Slamet Riyadi menegaskan, banyak hal yang perlu di bedah atas rezim A. Pairin – Djohan. Jajaran pengurus GMBI Distrik Kota Metro sepakat akan melakukan aksi 777 Rezim Pairin-Djohan berkuasa, aksi akan dilaksanakan pada Rabu 04 April 2018, lalu.

    Diketahui 17 tuntutan demo rezim Pairin –Djohan 777 diantaranya, mendesak Pairin – Djohan sumpah Mubahalah (Sumpah Kutukan), jika benar tidak ikut serta dalam proyek yang di duga di koordinir oleh anak Walikota A.Pairin yakni ARDITO yang akrab dikenal Pangeran, lewat Kadis PUTR Irianto dan Kabid Cipta Karya Robby serta Kepala ULP Rahman.

    Mendesak pihak DPRD dan Penegak Hukum menindak lanjuti semua dugaan pelanggaran. Mendesak penegak hukum mengusut atas pengelolaan perparkiran yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan. Mendesak Kejaksaan dan Polresta Metro mengusut sistem penghapusan aset terminal diduga ada KKN antara Pemkot dan DPRD serta pengembang.

    Kemudian, mendesak DPRD membentuk Pansus terkait roling jabatan yang dilakukan Walikota diduga ada aroma suap. Mendesak DPRD membentuk Pansus soal pembangunan pasar Kopindo dan Terminal.

    Mendesak Penegak hukum memeriksa proyek penerangan lampu jalan yang di duga dikerjakan oleh oknum PNS. Mendesak DPRD membuatkan rekomendasi ke Kejaksaan atas LHP audit BPK terhadap 19 Paket Proyek TA 2017 yang telah merugikan keuangan negara, serta mendesak penegak hukum untuk mengusut anggaran belanja Rp30 Miliar di BPKAD Kota Metro.

    Tuntutan GMBI kepada Wali Kota Metro A.Pairin dan Wakil Wali Kota Djohan hingga saat ini lenyap berlalu dimakan waktu.

    Pernyataan sikap tertulis Walikota Metro A. Pairin dan Wakil Djohan serta melakukan Sumpah Mubahalah (Sumpah kutukan) jika benar tidak terlibat dalam kegiatan proyek di Kota Metro, yang di koordinir oleh ARDITO (Pangeran) tak terwujud. (red)

  • Sekawanan Maling Santroni Rumah Anggota DPRD Kota Metro Satu Pelaku Babak Belur

    Sekawanan Maling Santroni Rumah Anggota DPRD Kota Metro Satu Pelaku Babak Belur

    Metro (SL) – Kawanan pelaku pencurian menyatroni kediaman anggota DPRD Kota Metro, sekitar pukul 24.00 WIB, Kamis (6/7/2018). Korbannya yakni Wiwin Septiani anggota Komisi III DPRD Metro, warga Jalan Dewi Sartika, RT 28 RW 06, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara.

    Beruntung aksi tersebut diketahui korban. Dengan sigap korban pun langsung memberitahukan aksi tersebut kepada kedua putra kembarnya. Pelaku yang sempat mencoba kabur pun akhirnya berhasil diamankan oleh kedua putra korban yakni Aldino (15) dan Aldila (15).

    Warga yang mendengar kejadian tersebut juga langsung mendatangi kediaman korban. Warga yang emosi langsung menghajar pelaku secara bertubi-tubi. Beruntung anggota kepolisian segera datang dan mengamankan pelaku ke Polres Kota Metro. Belakangan diketahui pelaku bernama Nasir (23) warga Pujokerto (PC) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

    Tidak hanya 1 kali pelaku diduga telah mencoba melakukan aksi percobaan pencurian lebih dari satu kali. Pasalnya aksi percobaan pencurian sebelumnya juga sempat dipergoki putra korban. Namun pelaku berhasil kabur.
    Dikonfirmasi Wiwin menceritakan kronologis kejadian tersebut. Menurutnya peristiwa tersebut berawal ketika ia hendak beranjak tidur. Tiba-tiba ia mendengar suara lompatan dari dinding luar kamar tidurnya. Seketika ia langsung terbangun dan memanggil kedua putra kembarnya.

    Kemudian kedua putra kembarnya pun langsung keluar dan memergoki pelaku sedang bersembunyi di belakang tembok kamar tidur korban. “Waktu masih sembunyi, terus ketahuan dia mau kabur, tapi langsung ditangkap sama 2 anak kembarku. Terus warga langsung datang, untung polisi cepat datang dan langsung dibawa ke polres,” terangnya.

    Dalam aksi tersebut ia menduga pelaku berjumlah 2 orang dengan melompat dinding pagar SMAN 3 yang bersebelahan dengan rumahnya. Pelaku juga diduga memanjat dinding tembok secara bergantian dengan naik pundak rekannya. “Pagar tembok itu tinggi, mungkin pelaku berjumlah 2 orang. Naik ke pundak teman lainnya, untuk bisa melompot dinding pagar. Nah saat lompat itu saya dengar,” terangnya.

    Menurutnya, dari pemeriksaan ditemukan sejumlah STNK yang dibawa pelaku. Diantaranya STNK motor dan mobil. “Kalau gak salah ada 3 STNK itu. Ada motor sama mobil,” lanjutnya.

    Menurut Wiwin, dari keterangan putranya pelaku mirip dengan pelaku yang sebelumnya melakukan percobaan pencurian di rumahnya. “Waktu itu memang pernah, tapi pelaku ini mungkin mau mengeluarkan motornya. Karena pintu itu, saya buatkan pintu besi, jadi dia tidak bisa bawa kabur motornya,” ungkapnya (rdr/nt)

  • Peringatan HUT Provinsi Lampung Sebagai Sarana Intropeksi

    Peringatan HUT Provinsi Lampung Sebagai Sarana Intropeksi

    DPRD Kota Metro Menggelar Rapat Paripurna Istimewa Persiapan HUT Provinsi Lampung ke-54, di Gedung Dewan Setempat, Senin (19/03/18) (Foto/Dok/Holik)

    Metro (SL) – Peringati HUT Provinsi Lampung ke-54, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Gedung Dewan setempat, Senin (19/03/2018).

    Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda, diikuti sebanyak 19 Anggota DPRD Kota Metro dan dihadiri Walikota Achmad Pairin, Wakil Walikota Djohan, Sekda A. Nasir, Anggota Forkopimda Kota Metro, Kepala OPD, Camat, Lurah, tokoh Masyarakat dan tamu undangan.

    Walikota Metro Achmad Pairin membacakan sambutan Gubernur Lampung mengatakan, peringatan ini sebagai sarana intropeksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

    “Pada usia ke 54, telah banyak pencapaian kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peringkat daya saing yang diterbitkan oleh Asia Compertitiveness Institute, bahwa Provinsi Lampung dari peringkat ke 25 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke 11 dari seluruh Indonesia,” ujar Pairin.

    Lanjutnya, berhubungan dengan peningkatan daya saing tersebut ditunjukkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun pada tahun 2017, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh sebesar 5,17 persen, dan tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 4,33 persen.

    “Dari persentase tersebut, membuat tingkat Provinsi Lampung terus menurun dari 14,35 persen pada tahun 2014 menjadi 13,04 persen pada tahun 2017. Namun hal ini masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen,” kata Pairin.

    Lebih lanjut Pairin menegaskan untuk pengentasan kemiskinan, maka diperlukan komitmen bersama dalam mengupayaan percepatan penurunan tingkat kemiskinan, salah satunya dengan Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa Saburai) yang ditetapkan kepada 380 desa dari 13 kabupaten, dengan alokasi masing-masing desa sebesar 300 juta rupiah.

    Dengan Visi “Lampung Maju dan Sejahtera”, maka kita buat program prioritas yang dapat memberikan dampak signifikan, yaitu di Bidang Infrastuktur, Bidang Pembangunan Manusia dan di Bidang Perekonomian. Untuk mewujudkannya kita perlu adanya dukungan kita semua dan seluruh masyarakat, Dirgahayiu Prvinsi Lampung ke 54,” ujar Pairin diakhir sambutan.(Holik)