Sinarlampung

Tag: e-Budgeting

  • Pemprov Teken MoU E-Budgeting dengan Bank Lampung

    Pemprov Teken MoU E-Budgeting dengan Bank Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pengintegrasian aplikasi e-budgeting dengan PT Bank Lampung. Pendatanganan MoU dilakukan oleh Pj. Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dan Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni di Kantor Utama Bank Lampung, Kamis (6/12/2018).

    MoU ini mulai berlaku pada 2 Januari 2019. Artinya, seluruh transaksi pencairan dana APBD Lampung non-tunai. Selain lebih mudah, e-budgeting akan menutup celah tindak pidana korupsi dan akuntabel.
    Pj. Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan berharap proses penyusunan APBD kabupaten dan kota mengikuti APBD Provinsi Lampung 2019 yang sudah menggunakan e-budgeting dan e-planning yang terintegrasi. “Kami berharap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga dapat melakukan hal yang sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.

    Sementara Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni mengatakan Bank Lampung senantiasa mendukung pemerintah daerah dalam menyusun proses keuangan yang efektif dan efisein. “Disamping itu, e-budgeting juga implementasi pemerintahan yang transparan, akutabel dan responsif. Sehingga sistem ini dapat mencegah pemborosan anggaran,” ujarnya.

    Eria juga berjanji akan terus meningkatkan pelayanan Bank Lampung. Seperti e-samsat, pemda online, dan mendorong semakin meningkatnya laku pandai di daerah.

  • Berbasis E-Budgeting, Pemprov dan Dewan Sepakati Perda APBD 2019 Rp7,7 Triliun

    Berbasis E-Budgeting, Pemprov dan Dewan Sepakati Perda APBD 2019 Rp7,7 Triliun

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Lampung menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, APBD Provinsi Lampung 2019 senilai Rp7,7 triliun.

    Perinciannya, proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,4 triliun, dana perimbangan Rp4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp58,8 miliar. “Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung yang membahas Raperda APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Rabu (28/11/2018).

    Hal itu disampaikan Wakil Gubernur pada rapat paripurna DPRD provinsi Lampung pembicaraan Tingkat II Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, dan penandatanganan Raperda TA 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Wagub Bachtiar menjelaskan sidang paripurna pembicaraan ini pada hakikatnya adalah hasil kesepakatan akhir pembahasan APBD TA 2019 yang dilakukan Komisi, Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada pembicaraan Tingkat I.

    Secara substansial, Wagub Bachtiar menjelaskan masih ada permasalahan menyangkut peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi alokasi anggaran yang masih harus diatasi bersama. “Namun dengan keterbatasan, kita berusaha menghasilkan anggaran berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik dalam penyusunan Raperda APBD TA 2019,” jelas Wagub Bachtiar.

    Perda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan. “Harapannya, Perda ini sesuai perencanaan, karena berbasis ada e-planning dan e-budgeting. Artinya semua ini sesuai perencanaan dan pembiayaan yang ada,” kata Wagub Bachtiar.

    Pada kesempatan itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Hali Fahmi AR, menyampaikan komposisi rancangan APBD TA 2019 terdiri dari target pendapatan daerah sebesar Rp7,7 triliun dengan proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3,4 triliun. Kemudian, dana perimbangan Rp 4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp58,8 miliar.

    Pada belanja daerah dianggarkan Rp7,6 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,65 triliun dan belanja langsung Rp2,99 triliun. “Selain itu, rancangan struktur APBD Provinsi Lampung TA 2019 juga pada penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan Rp 5 Miliar yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggara (SILPA) 2018,” jelas Fahmi. (Humas Prov Lampung)