Jakarta (SL)-Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran TNI-Polri untuk menindak tegas pertambangan dan ekspor ilegal karena dapat mengganggu hilirisasi dan industrialisasi serta dapat mengurangi perekonomian di tanah air.
“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, proses hilirisasi, proses industrialisasi jadi terganggu. Tugas TNI-Polri ada disitu, kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI-Polri,” ujar Presiden RI, saat memberikan arahan saat rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.
Dihadapan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Presiden juga memberikan peringatkan kepada Kepada Kapolda Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan, menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan.
“Agar Kapolda Riau, Kapolda Sumut dan Kapolda seluruh Kalimantan diperingati untuk berhati hati. Jika Terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutlah) yang bertanggung jawab salah satunya Kapolda yang berhati hati Kapolda Riau, Kapolda Kalimantan dan Kapolda Sumut,” kata Presiden.
“Hati-hati Ini bukan Februari, saya ulang lagi saya sampaikan 7 tahun lalu, soal kebakaran hutan, hati hati buat Kapolda Riau, Kapolda Sumut dan Kapolda Kalimantan. Hati hati perlakuan tujuh tahun lalu masih berlaku,” lanjut Presiden Jokowi. (Red)