Sinarlampung

Tag: FGD

  • Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia Dukung Ekspor Benih Lobster

    Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia Dukung Ekspor Benih Lobster

    Jakarta (SL)-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (16/12) menggelar focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik diikuti stakeholders nelayan dan pembudidaya lobster seluruh Indonesia.

    FGD diikuti hampir 100 peserta terdiri dari Asosiasi Pembudidaya, Nelayan, Pengolahan, Eksportir Lobster, Kepiting dan Rajungan; Beberapa Kepala Dinas KP, BRSDM, DJPB, BKIPM, Akademisi dan lainnya. Sebanyak 26 peserta yang memberikan saran dan pernyataan secara umum berpendapat bahwa Permen KP No. 56 Tahun 2016 berdampak negatif terhadap ekonomi, lapangan pekerjaaan, devisa dan pendapat negara.

    “Regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2O16 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) telah menyebabkan banyak nelayan dan pengepul Benih Lobster, kepiting dan Rajungan dipenjara,” urai Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI).

    Rusdianto mengklaim sebahagian besar anggotanya berpendapat agar Permen 56 Tahun 2016 dicabut, karena telah memunculkan persoalan baru dan meresahkan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dituding telah membuat regulasi tanpa ada kajian akademis.

    “Jadi, FGD dan Konsultasi publik hari ini, yang digelar atas instruksi Menteri Edhy Prabowo terhadap peraturan yang merugikan negara dan para nelayan harus dilakukan kajian sebelum pengambilan keputusan untuk merubah dan mencabut semua Peraturan Menteri produk sebelumnya.” ungkap Rusdianto

    Para peserta menyimpulkan mayoritas ingin ekspor benih lobster dan budidaya lobster dibuka kembali. Sebahagian setuju ekspor Benih Lobster dengan sistem kuota. Namun, tidak ada menggemukakan dari peserta bahwa ekspor Benih Lobster dilarang sama sekali. Bahkan harus diekspor.

    Rusdianto meminta Menteri Edhy Prabowo segera menyusun peta jalan pengelolaan benih lobster dan pengembangan budidaya. Harapannya bila budidaya di Indonesia telah berkembang baik dan sukses, maka keran ekspor harus di tutup. Jangka pendek (1-2 tahun) boleh ekspor benih dengan kuota terbatas. Namun teknologi budidaya terus dikembangkan.” tutupnya.(red)

  • SMSI dan Kemenpar Gelar FGD “Jurnalisme Ramah Pariwisata”

    SMSI dan Kemenpar Gelar FGD “Jurnalisme Ramah Pariwisata”

    Semarang (SL) – Bertempat di Aston Hotel and Convention Center Semarang, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Kementerian Pariwisata menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema, “Jurnalisme Ramah Pariwisata”, Sabtu (24/11). Sejumlah media online, pelaku pariwisata serta perwakilan organisasi kepemudaan, ikut serta dalam kegiatan ini.

    Guntur Saketi selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata, menjelasan bahwa, gerakan jurnalisme ramah pariwisata, sejak 24 Oktober lalu, telah dicanangkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta. “FGD hari ini adalah FGD gerakan jurnalisme ramah pariwisata pertama di daerah. Nantinya kami akan menggelar FGD tahap tiga di Lombok. Setelah itu diharapkan lahir buku pedoman jurnalisme ramah pariwisata,” ujarnya.

    Dikatakan Guntur, SMSI bersama Kemenpar akan terus bergandengantangan karena pariwisata membutuhkan ruang hidup yang aman dan nyaman. “Ini berkaitan dengan pemberitaan yang kerapkali berlebihan saat ada bencana, sampai-sampai negara lain merasa perlu mengeluarkan travel advice,” tandasnya.

    Ketua Umum SMSI, Auri Jaya sependapat bahwa pers berperan peting dalam publikasi pariwisata. “SMSI menaungi 300 media online, dan pada bulan ini sedang melakukan verifikasi media-media untuk menjadi konstituen dewan pers,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal SMSI, Firdaus mengatakan, FGD tahap selanjutnya, akan dilaksanakan di Lombok dan Sumatera Utara.

    Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Dadang Somantri mengatakan, Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah memicu dan memacu pariwisata. Hal tersebut, lanjut Dadang, antara lain diwujudkan dalam perbaikan infrastruktur akses pariwisata dan penambahan hotel.

    “Saya meminta agar para jurnalis membuat berita yang keren dan isinya enak dibaca, agar masyarakat tertarik untuk lebih tahu seluk beluk wisata alam dan budaya. Saya menunggu kontribusi teman-teman pers untuk kemajuan wisata Jateng dalam berbagai produk,” tandasnya.

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sambung Dadang, membutuhkan karya-karya yang mampu menarik kedatangan masyarakat ke objek wisata. “Kolaborasi media dan pemprov adalah sebuah keharusan,” tegasnya.

    FGD di Semarang kali ini, merupakan FGD kedua, setelah sebelumnya, Kemenpar dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sukses mengegelar FGD pertama di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Rabu (24/10) lalu.

    FGD di Semarang ini, diisi oleh empat narasumber berkompeten yakni Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, Kepala Disporapar Jawa Tengah Urip Sihabudin, Ketua DPD Asita Jawa Tengah Joko Suratno dan Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS.

    Di akhir sesi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkesempatan memberikan epilog. Dia mengaku sangat mengapresiasi forum yang diinisiasi SMSI dan Kementerian Pariwisata ini. “Saya pernah memaparkan di luar negeri tentang kearifan lokal di Indonesia saat bencana tiba. Mereka mengatakan, oh Indonesia mistik ya. Saya katakan, tidak, itu bisa diuji secara ilmiah,” katanya.

    Salah satu ritual yang ia pernah amati adalah saat Gunung Merapi mengeluarkan wedhus gembel. Saat hewan-hewan di gunung turun karena merasakan hawa panas, juru kunci Merapi justru berdoa dengan caranya masing-masing.

    “Jadi hal-hal inilah yang ingin kita angkat. Kita ingin agar bencana tidak selalu dilihat dari sisi yang menyeramkan, tapi ada hal-hal unik lainnya,” tandas orang nomor satu di Jawa Tengah itu, kemudian menutup dengan Resmi acara FGD yang di gelar SMSI tersebut (Rls/jun)