Tag: Global DPI Summit

  • Dirjen Dukcapil Bagikan Strategi Indonesia Bangun Infrastruktur Digital Publik di Forum Global DPI Summit

    Dirjen Dukcapil Bagikan Strategi Indonesia Bangun Infrastruktur Digital Publik di Forum Global DPI Summit

     

    Kairo, sinarlampung.co – Selain mengelola data kependudukan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Integrasi data kependudukan dengan sektor perbankan, memungkinkan proses verifikasi identitas penduduk dilakukan secara digital melalui sistem e-KYC (electronic Know Your Customer).

    Demikian disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam beberapa diskusi dengan para penggiat Digital Public Infrastructure (DPI) di forum Global DPI Summit, Selasa (1/10/2024). Konferensi Tingkat Tinggi tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2024.

    Dirjen Teguh menjelaskan, dengan memanfaatkan sistem e-KYC, verifikasi identitas bisa dilakukan secara real-time.

    “Hal ini sangat membantu dalam mempercepat akses masyarakat ke layanan sektor keuangan dan perbankan,” jelas Dirjen Teguh.

    Ia juga menekankan pentingnya peran Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan perbankan.

    Salah satu terobosan yang dipresentasikan Dirjen Dukcapil adalah kolaborasi dengan DANA, platform dompet digital terkemuka di Indonesia. Kerja sama ini memungkinkan penggunaan data kependudukan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan system online verification dari Ditjen Dukcapil ke dalam sistem DANA, masyarakat dapat mengakses sistem keuangan digital secara mudah dan dapat melakukan berbagai transaksi finansial dengan lebih cepat dan aman.” Imbuh Teguh.

    Dirjen Dukcapil juga menyinggung kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, yaitu data kependudukan berbasis NIK telah terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan nasional.

    Saat ini lebih dari 277 juta dari 282 Juta penduduk telah terdaftar dan mendapatkan fasilitas kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Hal ini hanya memungkinkan karena BPJS Kesehatan telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil untuk proses verifikasi dan validasi data kependudukan calon peserta secara lebih cepat dan akurat.

    “Infrastruktur digital yang kami bangun tidak hanya untuk melayani administrasi kependudukan, tetapi juga memperluas akses layanan Kesehatan, bantuan pra kerja, subsidi dan sektor-sektor lainnya,” tegasnya.

    Menurut Dirjen Teguh, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Indonesia untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang modern dan berbasis digital dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.

    Dalam forum internasional yang dihadiri lebih dari 1.000 partisipan dari lebih 100 negara dan organisasi global seperti UNDP, ITU, dan Pemerintah Mesir, Dirjen Teguh juga membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperluas infrastruktur digital. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa teknologi digital dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil.

    “Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan transformasi digital dapat menjangkau setiap sudut negeri, tanpa terkecuali. Teknologi harus inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Namun, ia optimistis bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat terus maju dalam menciptakan ekosistem digital yang tangguh dan inklusif.

    Beberapa penggiat DPI dari berbagai organisasi internasional menyatakan ketertarikan yang besar untuk bisa berkolaborasi dengan Indonesia dalam memastikan hal tersebut, seperti halnya CDPI atau Centre for Digital Publik Infrastructure dan Bill & Melinda Gates Foundation, serta Modular Open Source Identity Platform (MOSIP) India.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Global DPI Summit 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perubahan digital di tingkat global. Dalam sesi-sesi diskusi dan pertemuan bilateral, Indonesia berbagi pengalaman serta membuka peluang kerja sama dengan negara-negara lain dalam mengembangkan infrastruktur digital yang lebih kuat.

    “Indonesia bangga bisa menjadi bagian dari inisiatif global ini. Melalui kerja sama internasional, kami berharap dapat mempercepat proses transformasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Dirjen Teguh di akhir paparannya.

    Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam komunitas global, serta menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur digital publik yang lebih inklusif, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dengan begitu, Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan dunia yang lebih terhubung secara digital.

    Melalui Global DPI Summit, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam membangun infrastruktur digital publik. Langkah-langkah yang diambil oleh Ditjen Dukcapil di bawah kepemimpinan Dirjen Teguh Setyabudi menjadi contoh sukses bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, mulai dari sektor kependudukan, keuangan, hingga kesehatan.

    “Kami terus berupaya untuk memastikan bahwa infrastruktur digital yang ada dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, sembari turut berkontribusi pada tujuan global dalam memperkuat transformasi digital yang inklusif,” demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. (Red)

  • Indonesia Jadi Role Model Penerapan Digital Public Infrastructure Dunia di Forum Global DPI Summit

    Indonesia Jadi Role Model Penerapan Digital Public Infrastructure Dunia di Forum Global DPI Summit

     

    Kairo, sinarlampung.co – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, bersama delegasi Indonesia (Tim Bappenas, Tim Dukcapil, serta Tim Bank Dunia) bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit, Selasa (1/10/2024).

    Konferensi Tingkat Tinggi DPI tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir, dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2024.

    Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan komitmen Indonesia membangun infrastruktur digital publik untuk memperkuat pembangunan global.

    Pada forum tersebut, Dirjen Teguh beserta delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah tokoh dan organisasi kunci penggiat DPI, seperti Dr. Pramod Varma, Professor David Eaves, dan Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), serta Bill & Melinda Gates Foundation.

    Di sana, Dirjen Teguh memaparkan pencapaian dan tantangan Indonesia dalam mengembangkan DPI untuk mendukung transformasi digital, baik pada sektor publik maupun swasta di Indonesia.

    Pada sesi diskusi bilateral bertajuk “How Indonesia is Building Its Digital Public Infrastructure“, Dirjen Teguh menjelaskan bagaimana Indonesia membangun dan mengembangkan salah satu pilar utama DPI, yakni identity, sejak 2006 dan terus memperkuat infrastrukturnya hingga saat ini.

    Pemanfaatan teknologi secara komprehensif terus dibangun oleh Ditjen Dukcapil sejak 2004, dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem dasar dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

    “SIAK terus dikembangkan dengan penerapan program KTP-el sejak tahun 2011 hingga saat ini. Penerapan KTP-el tersebut kemudian menjadi fondasi dari pengembangan Identitas Digital yang kemudian dikenal dengan nama IKD,” papar Dirjen Teguh.

    Mulai 2013, Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan proses verifikasi online dalam membantu lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan verifikasi konsumen secara elektronik.

    “Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan layanan publik maupun layanan swasta yang lebih efektif, efisien, serta inklusif,” kata Dirjen Teguh.

    Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 6.500 lembaga pemerintah maupun swasta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk verifikasi data penduduk ke Ditjen Dukcapil. Ini dapat terwujud karena tingkat perekaman KTP-el telah sangat tinggi, hingga mencapai 98 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el.

    Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini rata-rata transaksi per hari untuk proses verifikasi data ke Ditjen Dukcapil mencapai 9 juta transaksi, baik untuk onboarding pada suatu layanan maupun untuk transaksi pada layanan oleh lembaga pengguna.

    Melihat data-data yang dipaparkan oleh Dirjen Teguh, para tokoh utama DPI di forum tersebut, seperti Dr. Pramod Varma dan Professor David Eaves, sepakat bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan dan implementasi DPI, khususnya dalam hal verifikasi identitas.

    Kedua tokoh DPI tersebut juga sepakat untuk membawa contoh baik penerapan DPI di Indonesia ini ke forum-forum global, sehingga semakin banyak negara yang bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu role model terkait penerapan DPI di dunia. (Red)