Banten (SL) – Kemarahan Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy pada apel hari kesadaran Senin (17/2/2020) mendapat tanggapan positif pengamat kebijakan publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta) Serang, Ikhsan Ahmad. Ikhsan menganggap Wagub sudah sepantasnya bersikap tegas seperti itu.
Mantan Tenaga Ahli Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) itu mengatakan, selama ini yang masyarakat melihat belum ada relasi dan koordinasi yang adil dan bermartabat dalam pembagian tugas antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Ikhsan menduga, relasi yang terbangun saat ini hanya sebatas relasi politik dan saling mengintip untuk kepentingan politik Pilgub mendatang.
“Saya menduga, gubernur hanya menjadikan wagub sebagai ban serep. Padahal kapasitas, integritas dan kompetensi Wagub juga bisa sangat diandalkan untuk tugas-tugas yang lebih strategis,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2020).
Bahkan, lanjut Ikhsan, bisa jadi Wagublah yang lebih paham tentang kondisi masyarakat Banten dan upaya peningkatan kesejahterannya. Sehingga tidak perlu terjadi adanya kebijakan yg diambil, kemungkinan hal itu perintah Gubernur tetapi Wagub tidak mengetahui itu karena tidak dilibatkan.
“Untuk itu para pihak yang bertanggung jawab atas ada kegiatan penempatan para staf di sekolah yang tanpa koordinasi dengan pimpinan, maka sudah dapat dikatagorikan atau diduga menyalahgunakan wewenang, sehingga sudah seharusnya mundur,” tegasnya.
Salah satu yang membuat wagub marah pada saat apel itu terkait kurangnya komunikasi dan koordinasi dari yang tidak sampai ke tingkat pimpinan saat pelatihan manajemen keuangan sekolah yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Para pimpinan OPD tidak mengetahui kalau stafnya diikutsertakan dalam pelatihan itu, bahkan pimpinan OPD juga tidak mengetahui kalau stafnya itu akan dipindahkan menjadi staf sekolah oleh BKD.
“Pak Gubernur tahunya staf yang dilibatkan hanya di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), ternyata dari beberapa OPD dilibatkan tanpa sepengetahuan pimpinan,” kata Andika dengan nada tinggi.
Tidak sampai di situ, kemarahan Wagub semakin bertambah ketika kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait kehadiran peserta aparatur sipil negara (ASN). “Tadi komandan upacara melaporkan peserta apel 300 orang. Tapi, saya cek absensinya hanya 179 orang. Ini salah satu bukti penyampaian laporan tidak valid terhadap pimpinan. Ke depan ini harus diperbaiki. BKD harus memberikan informasi yang akurat,” kata Andika saat mengawali sambutan.
Ia melanjutkan, pimpinan di Pemprov Banten itu ada tiga. Pertama dan yang paling utama adalah gubernur, kedua wakil gubernur, dan yang ketiga sekda Banten. “Apel Hari Kesadaran ini merupakan momentum untuk memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan konsultasi baik komunikasi terhadap pimpinan maupun komunikasi antar OPD,” tegasnya.
Kemarahan Andika semakin bertambah saat mengetahui program dan kegiatan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Lebak belum masuk laporannya ke pemerintah pusat. “Pak Wakil Presiden menanyakan kepada Gubernur dan kepada saya sebagai wakil gubernur terkait laporan keseluruhan program penanganan pascabencana. Ternyata laporan Pemprov belum diterima pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ditambahkan Andika, seluruh OPD yang terkait dengan penanganan pascabencana harus memberikan laporan ke pimpinan dengan data yang valid. Apa yang akan dikerjakan setiap OPD. “Padahal sebelumnya sudah dibahas di rapat pimpinan yang dipimpin Pak Gubernur, kemudian yang dipimpin oleh saya. Namun, ternyata hingga kini pelaporan menyeluruh terhadap usulan program dan penanggulangan dampak bencana banjir belum terwujud,” tuturnya.
Selain menegur kepala BKD dan kepala Disnakertrans, Andika juga menegur Plt Kepala BPBD Banten E Kusmayadi. Andika mengaku kecewa dengan layanan BPBD yang dikeluhkan masyarakat lantaran tidak memiliki call center untuk memudahkan masyarakat menghubungi jika terjadi bencana di wilayahnya.
“Coba saya mau tanya ini, Pak Plt Kepala BPBD Banten, kalau BPBD sudah punya call center belum? Kemarin saya dapat telepon dari masyarakat kalau mereka minta dibantu disediakan pompa air untuk menyedot banjir karena di wilayahnya terjadi banjir. Mereka kesulitan meminta bantuan ke BPBD,” tegasnya.
Andika menegaskan, bila BPBD belum punya call center, mestinya koordinasi dan konsultasi. “Kalau memang enggak ada, segera buat. Kalau memang ada, sini coba saya telepon sekarang,” sindir Andika.(suryadi)
