Tag: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

  • Gubernur Arinal Djunaidi Lantik 8 Pimpinan Tinggi Pratama, Berikut Namanya

    Gubernur Arinal Djunaidi Lantik 8 Pimpinan Tinggi Pratama, Berikut Namanya

    Bandar Lampung (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan 8 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), di lantai III Balai Keratun, Jumat (16/4/2020).

    Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan nomor 821.21/226.VI.04/2021 tanggal 15 April 2021.

    Adapun 8 orang pejabat Esselon II yang dilantik yaitu

    1. Ganjar Jationo jabatan lama Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

    2. Samsurijal jabatan lama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakuyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, jabatan baru Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

    3. Yudhi Alfadri jabatan lama Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, jabatan baru Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

    4. Liza Derni jabatan lama Kepada Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

    5. Marindo Kurniawan jabatan lama Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, jabatan baru Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

    6. Yurnalis jabatan lama Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

    7. Puadi Jailani jabatan lama Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung, jabatan baru Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung.

    8. Emilia Kusumawati jabatan lama Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikulturra Provinsi Lampung, jabatan baru Kepala Biro Perekonomian Sekertariat Daerah Provinsi Lampung.

    Dalam arahannya, Gubernur Arinal berharap para pejabat yang baru dilantik mampu merealisasikan program kerja OPD masing-masing, termasuk mendorong dan meningkatkan profesionalisme staf. Sebab, pemimpin dan staf harus bisa menjadi satu kesatuan. Serta membantu mempercepat transformasi digital dengan penuh kreatifitas sesuai yang diharapkan rakyat.

    “Setiap minggu kita dikunjungi oleh KPK karena kita mampu melakukan pencegahan pengendalian di Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

    Gubernur Arinal juga mengingatkan kembali tentang arahan Presiden Joko Widodo untuk dilarang mudik lebaran tahun ini mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021.

    “Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh ASN, khususnya Pejabat Tinggi Pratama untuk mengawal kebijakan ini,” tegas Gubernur.

    Larangan ini, kata Gubernur, berlaku untuk seluruh ASN TNI/Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri serta seluruh masyarakat guna menekan kasus Pandemi di Provinsi Lampung.

    “Saya meminta Sekda untuk memberikan Sanksi seberat beratnua apabila ada ASN yang melanggar,” ujar Arinal. (Rls)

  • Gubernur Arinal Imbau Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Paling Lambat 31 Maret 2020

    Gubernur Arinal Imbau Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Paling Lambat 31 Maret 2020

    Bandar Lampung (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengimbau seluruh wajib pajak di Provinsi Lampung segera melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), secara Online dengan menggunakan E-Filling, paling lambat pada 31 Maret 2020.  Gubernur Arinal sendiri telah memberikan contoh yang baik dengan menyampaikan SPT Tahun 2019 secara online di awal waktu.

    Imbauan itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima audiensi dari Kepala Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (25/2/2020).

    Gubernur Arinal menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena membangun Indonesia salah satunya melalui pajak.

    “Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh wajib pajak di Provinsi Lampung untuk segera melaporkan SPT Tahunan, salah satunya secara online dengan menggunakan E-Filling. Dengan E-Filling, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya kapan saja, dan dimana saja,” ajak Gubernur Arinal.

    Gubernur Arinal juga mengarahkan Kakanwil DJP Bengkulu-Lampung untuk membuat surat edaran, yang dimulai dari para birokrat seluruh Kabupaten/Kota. Sehingga Bupati/Walikota mampu menggerakkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan.

    Dalam kesempatan itu, Kakanwil DJP Bengkulu-Lampung Eddi Wahyudi menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah memberikan contoh dan panutan dalam penyampaian SPT Tahunan 2019 secara online di awal waktu.

    “SPT Tahunan merupakan kewajiban warga negara, dan beliau (Gubernur Arinal, red) telah memberikan contoh dalam menyampaikan SPT tahunan di awal waktu secara online. Tentu ini menjadi panutan kita semua masyarakat Lampung,” ujar Eddi.

    Eddi berharap tahun ini lebih baik mengingat kerja sama pelaksanaannya sudah dilakukan dengan seluruh instansi dan masyarakat. “Kami juga menyediakan beberapa tempat untuk mempermudah pelayanan,” jelasnya.

    Dalam penyampaian SPT ini, lanjut Eddi, pihaknya mendorong dilakukan secara online, sehingga mempermudah penyampaian SPT.  “SPT ini wajib disampaikan bagi seorang warga Negara yang penghasilannya diatas PTKP. Dan dengan penyampaian via online maka akan semakin mempermudah masyrakat dalam menyampaikan SPT Tahunan,” jelasnya. “SPT Online ini dapat diakses masyarakat dengan mengunjungi website www.pajak.go.id,” tambahnya. (iwa/Adpim)

  • Dukung Krui Pro 2020, Gubernur Arinal Langsung Telepon Kementerian Pariwisata

    Dukung Krui Pro 2020, Gubernur Arinal Langsung Telepon Kementerian Pariwisata

    Bandar Lampung (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung penuh pelaksanaan Krui Pro 2020, 13-19 April 2020 di Kabupaten Pesisir Barat. Gubernur itu langsung menghubungi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk berkoordinasi saat menerima audiensi dari panitia World Surf League (WSL) dalam rangka persiapan event “Indonesia The Surf Capital Of The World” Krui Pro 2020 di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (25/2/2020).

    “Saya siap support Krui Pro karena ini potensi luar biasa dan sudah mendunia,” ujar Gubernur Arinal. Arinal mengatakan siap berkoordinasi dengan Kemenpar untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut karena Krui Pro telah masuk dalam kalender event nasional 2020.

    Saat audiensi tersebut, Arinal langsung menghubungi pihak Kemenpar untuk memastikan dukungan tersebut. “Nanti pihak Pemerintah Pesisir Barat bersama Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengajukan surat kepada Kemenpar, untuk kita bersama-sama menghadap apa yang perlu dikerjasamakan,” katanya.

    Arinal menuturkan bahwa pelaksanaan Krui Pro ini juga harus bisa menangkap peluang-peluang untuk membangun perekonomian masyarakat, seperti home industri di wilayah pantai untuk menyuguhkan ciri khas dari Provinsi Lampung seperti coklat dan kopi Lampung. “Jadi kita bisa bangun ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan, saya akan bantu,” ujarnya.

    Pada bagian lain, untuk memajukan pariwisata di Pesisir Barat, Arinal meminta untuk terus berkoordinasi terkait infrastruktur apa saja yang perlu dipersiapkan. Selain itu, Arinal juga meminta Pemerintah Pesisir Barat untuk menyiapkan tata ruang mengingat sebagai langkah kesiapan dalam mendatangkan investor yang ingin berinvestasi di Pesisir Barat. “Kami akan terus berkoordinasi, karena semua berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan pariwisata di Provinsi Lampung,” katanya.

    Taraf Internasional

    Sementara itu, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengatakan event Krui Pro ini merupakan kegiatan surfing internasional kelas tertinggi didunia. “Ini bertaraf internasional hanya ada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Indonesia,” ujar Agus.

    Agus mengatakan perlu adanya dukungan serta bantuan dari Gubernur Lampung dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpar untuk suksesnya kegiatan tersebut.  “Untuk persiapannya sudah sangat siap, hotel sudah kita siapkan, jalur penerbangan sudah ada, tinggal dukungan dari Bapak Gubernur dan Kemenpar agar kegiatan ini nantinya bisa berjalan sukses,” katanya.

    Selain pelaksanaan surfing, Agus menyebutkan jika memungkinkan ada tambahan kegiatan lainnya seperti lomba layang-layang dan voli pantai. Agus menargetkan wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang akan hadir pada kegiatan tersebut mencapai puluhan ribu orang.

    Menurut Agus, pariwisata yang merupakan keunggulan dari Pesisir Barat, untuk itu seluruh unsur harus terlibat untuk memajukannya. “Banyak upaya-upaya kita untuk memajukan sektor pariwisata di Lampung khususnya di Pesisir Barat,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Sekjen Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Tipi Jabrik mengapresiasi Gubernur Lampung begitu antusias memajukan sektor pariwisata dan olahraga surfing di Pesisir Barat. Ia mengatakan untuk tahun 2020 ini merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Krui Pro. “Ini sudah tahun ke empat, saya rasa tinggal memantapkan yang sudah ada. Tinggal perlu dukungan dan konsistensi promosi wisata jangan sampai putus,” ujar Tipi.

    Tipi mengatakan Krui, tepatnya di Pantai Tanjung Setia, menjadi salah satu ombak terbaik di dunia. “Kenapa kita konsisten ke Pesisir Barat? Karena sudah jelas itu adalah salah satu ombak terbaik didunia,” katanya. Untuk Krui Pro 2020 ini, Tipi menyebutkan akan datang 150 orang peserta peselancar baik dari dalam maupun luar negeri.

    Menurutnya, jumlah tersebut akan meningkat diluar jumlah peserta mengingat masyarakat dunia sangat antusias akan pelaksanaan olahraga surfing. Kedatangan ini juga yang nantinya mampu mengangkat perekonomian di Pesisir Barat.

    “Tahun ini kita mencanangkan total 150 orang belum lagi jika ditambah kehadiran temannya, fotografer dan pelatih. Mereka akan tinggal di Krui minimum 5 hari, maksimum 14 hari, ini bisa memberikan impact/dampak ekonomi daerah setempat langsung,” ujarnya.(iwa/Adpim)

  • Hilirisasi Produk Kakao dan Ubi Kayu,  Lampung Siap Jadi Lokomotif Pertanian Nasional

    Hilirisasi Produk Kakao dan Ubi Kayu, Lampung Siap Jadi Lokomotif Pertanian Nasional

    Bandar Lampung (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan terobosan dengan hilirisasi produk kakao dan ubi kayu guna memperkuat Provinsi Lampung sebagai lokomotif pertanian nasional. Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal Djunaidi dalam acara Coffee Morning bertemakan Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Kakao dan Ubi Kayu, di Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung, Bandarlampung, Rabu (19/2/2020).

    “Untuk komoditas ubi kayu, Provinsi Lampung merupakan daerah dengan total produksi ubi kayu terbesar nasional. Sedangkan untuk Kakao, Provinsi Lampung merupakan penghasil Kakao terbesar ke 4 (empat) Nasional,” jelas Gubernur.

    Menurut Gubernur, Provinsi Lampung dikenal dengan beberapa komoditas unggulan karena kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan nasional dan ekspor, terutama kakao dan ubi kayu.  Acara coffee morning ini merupakan bentuk komitmen Gubernur bersama stakeholder terkait untuk memajukan pertanian dan menjadikan Provinsi Lampung sebagai lokomotif pembangunan pertanian nasional.

    Juga, menjalin sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan petani untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan Sektor Pertanian. “Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Lampung akan menjadi lokomotif di bidang pertanian secara Nasional. Bukan hanya dalam kebijakan untuk memudahkan produksi dan investasi, tetapi yang paling penting juga hilirisasi aspek pasarnya,” kata Gubernur.

    Untuk itu, melalui agenda coffee morning ini Gubernur berharap dapat dilakukan penyamaan persepsi seluruh stakeholder atas permasalahan dan alternatif solusi pengembangan komoditi kakao dan ubi kayu, serta memberikan saran masukan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan hilirisasi produk.

    “Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani kakao dan ubi kayu, serta pengembangan hilirisasi produk juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan masyarakat secara luas,” tambah Gubernur. Kegiatan coffee morning ini juga diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin, sehingga tercipta sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Petani.

    “Kita akan menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan ini karena membangun Lampung harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah, Dunia Usaha, Petani, termasuk para ilmuan didalamnya,” ujar Arinal.

    Dalam kesempatan itu, mewakili Dekan Fakultas Pertanian Unila Kuswanta menjelaskan bahwa Lampung merupakan penghasil ubi kayu dunia. Namun, produksi ubi kayu Lampung secara genetik mampu menghasilkan lebih dari 25 ton per hektare “Secara genetik ubi kayu kita mampu memproduksi lebih dari 25 ton per hektar. Untuk itu kita harus mengupayakan bagaimana tanaman ubi kayu kita dapat seperti yang diharapkan,” jelas Kuswanta.

    Menurut Kuswanta, salah satu yang menjadi permasalahan kurangnya hasil produktivitas ubi kayu petani adalah terkait pengaturan waktu tanam, dan kurangnya sinergitas dengan para pengusaha, sehingga kurang sesuainya kapasitas pabrik dengan hasil produktivitas. “Untuk mengatasi ini maka diperlukan regulasi antara petani dan pengusaha,” jelasnya.

    Sementara itu, petani ubi kayu dari Kabupaten Tulang Bawang Lauri menjelaskan bahwa dirinya bersama petani hanya mengetahui bagaimana menghasilkan ubi kayu dengan maksimal, dengan melakukan pengolahan lahan, dan penggunaan pupuk. Selama ini hanya mampu menghasilkan 25 ton per hektare.

    “Kami hanya mengupayakan itu, belum mampu memaksimalkan hasil ubi kayu dengan maksimal. Untuk itu, kami para petani berharap adanya pembinaan dari dinas terkait dan para pengusaha, sehingga kami mampu memaksimalkan produktivitas, dan mendapatkan harga jual yang tinggi,” jelas Lauri.

    Sedangkan Riswanto, petani kakao dan Pendiri Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S) di desa Banjar Agung, Kecamatan. Sekampung Udik, Lampung Timur, menjelaskan bahwa peran Pemerintah sangat besar dalam pengembangan kakao. Di antaranya melalui program intensifikasi, reabilitas, dan reflanting. Namun yang menjadi kelemahan ketika Pemerintah mendorong penyaluran bibit yang kurang tepat pada saat musim tanam. “Secara umum, umur kakao di Lampung juga sudah tua yaitu di atas 20 tahun, sehingga tidak mungkin bisa mempertahankan kondisi karena produktivitas yang menurun,” kata Riswanto.

    Penurunan produktivitas ini, lanjut Riswanto, juga disebabkan tingginya hama penyakit, alih fungsi lahan, dan minat petani muda untuk bertani kakao.  Untuk itu, menurutnya, diperlukan dukungan Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kakao, termasuk pengembangan sumber daya manusianya. (ADPIM/red))

  • Temui Petani Cabai, Gubernur Arinal Beri Solusi Atasi Serangan Hama dan Kekurangan Air 

    Temui Petani Cabai, Gubernur Arinal Beri Solusi Atasi Serangan Hama dan Kekurangan Air 

    Pesawaran (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi turun langsung mendengar keluhan petani cabai di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Bekri, Lampung engah, Selasa (18/2/2020).  Dalam suasana akrab para petani mencurahkan isi hati kepada Gubernur Arinal tentang deraan serangan hama dan kekurangan air yang mereka alami.  Di Tegineneng, Gubernur mengunjungi petani yang tergabung dalam Gapoktan Gemah Ripah di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

    Gubernur Arinal tampak serius berbincang dan mendengarkan kendala yang dihadapi petani cabai itu. “Saya turun langsung karena saya ingin lebih dekat dengan masyarakat petani. Tadi juga saya sudah melihat hasil cabai para petani dan hasilnya bagus,” jelas Gubernur Arinal.

    Terkait persoalan hama, Gubernur Arinal mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan pengkajian terkait upaya pengendalian hama ini.  “Kita akan melakukan pengkajian lebih dalam terkait upaya pengendalian hama ini. Kita juga akan melaporkan dengan Kementerian Pertanian terkait hal ini,” ujarnya.

    Sedangkan untuk masalah kekurangan air, Gubernur memberikan dua alternatif solusi. Pertama dengan menggunakan pompa air tenaga surya dari Bukit Asam. “Kita bisa salurkan bantuan pompa air tenaga surya dari Bukit Asam. Tetapi jalur pipa dan embungnya dari masyarakat petani. Dan ini akan dilakukan pengkajian seperti apa jalurnya nanti,” jelas Gubernur.

    Alternatif kedua, ujar Gubernur, dengan meminjamkan alat untuk membuat sumur bor. Sehingga nanti tiap sumur yang dibuat minimal mampu memenuhi kebutuhan air untuk areal pertanian sekitar 3-4 hektare.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal juga mensosialisasikkan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) kepada petani. KPB ini akan memudahkan masyarakat petani dalam mendapatkan permodalan unntuk usaha tani. “Saya memiliki program Kartu Petani Berjaya. Kartu ini akan memudahkan petani Lampung dalam mendapatkan permodalan. Jadi petani di sini harus menentukan komoditas apa yang akan dikembangkan jika bergabung dalam program KPB ini,” ujar Gubernur.

    Dengan bergabung dalam program KPB, Arinal berharap petani akan lebih mudah mendapat permodalan dan segala kebutuhannya.

    Usai berbincang dengan petani Gapoktan Gemar Ripah Tegineneng, Gubernur Arinal tutun ke Kampung Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah guna mendengar keluhan petani yang tergabung dalam Gapoktan Sidomuncul.

    Menanggapi keluhan petani di Bekri, Gubernur Arinal juga akan meminjamkan alat untuk membuat sumur bor kepada Gapoktan Sidomuncul, serta akan melakukan pengkajian terkait upaya pengendalian hama, dan melaporkannya Kepada Kementerian Pertanian.

    Dalam kunjungan Gubernur ini, keluhan para petani Tegineneng disampaikan Ketua Gapoktan Gemah Ripah Tegineneng Slamet Riyadi. Dia menjelaskan bahwa luas pertanian cabai di Tegineneng mencapai 450 Ha, sedangkan untuk Desa Trimulyo mencapai 268 Ha. “Dalam kondisi saat ini, petani mampu mendapatkan 8-10 ton per hektare dalam kurun waktu 6 bulan dengan menggunakan varietas lokal,” jelas Slamet.

    Saat ini curah hujan juga tinggi, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penyakit dan hama. “Kalau normalnya, bisa mencapai diatas 10 ton,” tambah Slamet.

    Dalam kesempatan itu, Slamet Riyadi juga menyampaikan kendala petani Gapoktan Gemah Ripah, seperti kekurangan air, upaya pengendalian hama, dan ada keseimbangan harga penjualan antara harga pprodusen dan harga konsumen. “Kami sangat mengharapkan bantuan pak Gubernur dalam mengatasi kendala yang ada,” ujarnya.

    Sedangkan di Bekri, Ketua Gapoktan Sidomuncul Kasimun menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi petani cabai di Kecamatan Bekri, yaitu berupa sumber air, pengendalian hama, dan alat pertanian. (ADPIM/red)

  • Gubernur Arinal Minta Dana Desa Diprioritaskan untuk Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan

    Bandar Lampung (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta pengelolaan Dana Desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat membuka Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Provinsi Lampung, di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (18/2/2020), yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak.

    “Prioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hldup manusia serta penanggulangan kemiskinan,” ujar Gubernur Arinal.

    Menurut Arinal, kepala desa harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan untuk pencairan dana desa dan pemenuhan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana aturan yang berlaku. “Jangan sampai keterIambatan administrasi akan menggangu kelancaran pekerjaan. Tahun 2020 ini seluruh desa di Provinsi Lampung dapat menyerap seluruh anggaran dana desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ujar Gubernur.

    Arinal menyebutkan syarat-syarat pencairan dana desa tahap pertama adalah Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pencairan Dana Desa Tiap Desa, Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Bupati ke Kepala KPPN dan Evaluasi APBDes. “Sampai saat ini yang sudah selesai Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Desa Tiap Desa dari 13 Kabupaten sudah 11 Kabupaten,” kata Arinal.

    Terhadap Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Bupati kepada Kepala KPPN, menurut Arinal, sudah dilakukan sembilan kabupaten. “Dana Desa yang sudah cair tahap pertama tahun 2020 ada 3 desa di Kabupaten Pringsewu, sisanya masih dalam proses,” ujarnya.

    Arinal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Hal itu dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Program tersebut dilakukan terencana dengan baik dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa, sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya.  “Alhamdulillah, penyelenggaraan pembangunan didesa melalui dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Gubernur menilai arahan Presiden tentang pemanfaatan dana desa dimulai pada awal tahun dan diutamakan pemanfataannya melalui pola program padat karya, yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di Desa.  Kemudian, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif di tingkat desa. “Mulai dari pengolahan pasca panen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa,” ujar Arimal.

    Pada bagian lain, Arinal menyoroti pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai. “Sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan dan akuntabel. Di samping itu pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” katanya.

    Arinal berharap Provinsi Lampung memiliki program unggulan dalam rangka peningkatan pembangunan desa seperti program desa berjaya dan smart village. “Program desa berjaya bertujuan untuk meningkatkan status desa sangat tertinggal dan tertinggal,” ujarnya.

    Lalu untuk Smart Village, Arinal mengatakan bertujuan agar desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya dengan cerdas dan mengembangkan potensi yang dimiliki. “Agar menjadi nilai tambah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa mampu melaksanakan proses penyelenggaraan Pemerintahan desa, Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa dengan lebih efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna dengan memanfaatkan teknologi informasi,” katanya.

    Arinal berpesan agar dana desa juga dapat dikelola berdasarkan kewenangan desa secara padat karya tunai. “Serta dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang semakin baik, dapat memberikan manfaat bagi Desa, dalam mewujudkan masyarakat yang Iebih sejahtera dan desa yang Berjaya,” ujarnya.

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan Bupati mempunyai peran dalam pengawasan dana desa yakni melakukan verifikasi data jumlah desa dan dokumen persyaratan penyaluran.

    Selain itu, Bupati juga memiliki peran dalam menetapkan peraturan tentang rincian dana desa per desa, dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa dan melakukan evaluasi peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa. “Peran Bupati juga melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa, sisa dana desa di rekening kas desa dan capaian keluaran dana desa,” ujar Tumpak.

    Tumpak berpendapat peran dari Inspektorat Kabupaten sendiri di antaranya melakukan verifikasi data jumlah desa dan dasar pembentukan desa, memastikan perhitungan rincian dana desa setiap desa dan memastikan penyaluran dana desa tepat syarat dan tepat waktu. “Begitu juga dengan peran Camat yakni memastikan ketepatan waktu atas penyampaian persyaratan dan memastikan ketepatan waktu penyampaian peraturan desa mengenai APBDes,” katanya.

    Kegiatan Raker ini sendiri mengusung tema Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat.

    Peserta berasal dari unsur lingkup Pemerintah Provinsi, para Bupati, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Camat, Kepala Desa dan koordinator pendamping desa. Untuk materi yang disampaikan selain dari Kementerian Dalam Negeri mengenai peran pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa juga dari Kementerian Keuangan mengenai kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2020.

    Selanjutnya, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, penanganan stunting, serta penetapan dan penegasan peta batas desa.(ADPIM/red)

  • Pimpin Ratas Pilkada Serentak 2020, Arinal Ingatkan Daerah Taati Aturan

    Pimpin Ratas Pilkada Serentak 2020, Arinal Ingatkan Daerah Taati Aturan

    Bandar Lampung (SL) –  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin rapat terbatas kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Jumat (07/02/2020).

    Pada kesempatan itu, Gubernur menyoroti kesiapan daerah menyampaikan laporan kepada Mendagri melalui Gubernur Lampung terkait laporan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), netralitas aparatur sipil Negara (ASN), partisipasi politik, data pemilih, dan laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang bersih dan kondusif.

    Untuk mensukseskan Pilkada Serentak itu, jelas Gubernur Arinal, maka kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada harus menyiapkan laporan tersebut. “Pemkab kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada harus harus mendukung pendanaan Pilkada sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pada bulan September dan oktober 2019,” jelas Gubernur Arinal.

    Selain itu, Daerah yang melaksanakan Pilkada harus mendukung dan memfasilitasi sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

    “Kita juga harus melakukan antisipasi dengan mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengatasi setiap potensi konflik yang mungkin terjadi,” jelasnya.

    Gubernur Arinal juga menekankan agar semua pihak menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Termasuk tidak melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dg berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan setelah dilantiknya pejabat definitive kepala daerah yg baru, terkeculai mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

    Untuk menjaga kondusifitas proses pelaksanaan Pilkada ini, lanjut Gubernur Arinal, maka diperlukan peningkatan hubungan silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda.

    Mereka berperan menjaga kelancaran dan terciptanya suasana kondusif selama proses pelaksanaan pilkada.

    Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami menjelaskan kesiapan KPU dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya, pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung akan diikuti 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Way Kanan.

    Tahapan Pokok Pilkada 2020, lanjut Erwan, terbagi atas tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penetapan. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan NPHD di 8 KPU Kabupaten/Kota, penetapan jumlah dukungan calon perseorangan; Pengumuman pendaftaran Pemantau Pemilihan, Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

    Selain itu, Peluncuran Pilkada Serentak Tahun 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota; Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-hoc Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-hoc Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

    Kemudian, Erwan juga menjelaskan kegiatan tahapan lainnya, yaitu melakukan pelaksanaan Tes CAT serta pelaksanaan tes kesehatan dan bebas narkoba Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

    KPU juga melakukan Persiapan terkait Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilkada serentak tahun 2020 di 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; Melaksanakan Sosialisasi, Tahapan Pilkada Oleh KPU 8 Kabupaten/Kota, Lounching Mobil Cerdas Demokrasi, Launching Gerbang Demokrasi, Goes to School, Goes to Campus, Sosialisasi di berbagai segmen pemilih dan bekerja sama dengan stake holder di daerah.

    Sementara itu, perwakilan Bawaslu Lampung Iskardo, menjelaskan bahwa Bawaslu Lampung saat ini fokus pengawasan terhadap netralitas ASN, pengawasan rekruitmen PKK oleh KPU Kabupaten/Kota dan Pengawasan Pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) Bakal Cakada 8 Kab/kota, serta Pengawasan terhadap pencalonan. (ADPIM)

  • Punya 5 Kamar Isolasi, RS Abdoel Moloek Siap Hadapi Kasus Virus Corona 

    Punya 5 Kamar Isolasi, RS Abdoel Moloek Siap Hadapi Kasus Virus Corona 

    Bandar Lampung (SL) –  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memastikan Rumah Sakit Abdoel Moloek (RSUDAM) siap jika menghadapi penanganan kasus virus Novel Corona (2019-nCoV). Menurut Gubernur, RSUDAM telah miliki fasilitas yang lengkap jika menghadapi penyebaran virus yang tergolong baru tersebut.

    “Berkaitan dengan penangananan dalam menangani virus, ternyata RSUDAM sudah memiliki kesiapan 5 unit kamar isolasi. Bukan karena virus corona ini saja, namun sebelumnya pada kasus flu burung pun RSUD Abdoel Moloek sudah memiliki beberapa peralatan canggih,” ujar Arinal.

    Arinal menyampaikan langkah yang akan langsung diambil oleh Pemprov yakni, segera berkoorisnasi dan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala RSUD seluruh Kabupaten/Kota dan semua RS Swasta yang ada di Bandar Lampung untuk membahas langkah langkah kongkrit antisipasi, pencegahan dan penanganan terhadap virus corona.

    “Saya juga akan terus memonitor perkembangan permasalahan ini di Provinsi Lampung, untuk menentukan langkah-langkah strategis lainnya jika dibutuhkan,” ujarnya.

    Gubernur Arinal menyampaikan apresiasi kepada pihak Bandara, pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan yang sudah memiliki koordinasi. “Bagaimanapun bentuknya bahwa Provinsi Lampung ini termasuk wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu kunjungan saya ke bandara sudah terpasang thermal scanner yaitu alat untuk mendeteksi suhu tubuh, jika suhu tubuh melebihi 38 derajat celcius maka akan dilakukan pengecekan lebih lanjut,” ujar Arinal

    Seperti diketahui, korban meninggal dunia akibat virus corona berjumlah lebih dari 56 orang. Virus ini mulanya berasal dari Wuhan, Hubei dan kemudian merebak ke wilayah China bahkan Asia Tenggara. Wabah virus ini pun belum diketahui secara jelas penularannya. Diduga penularannya dari hewan ke manusia.

    Adapun gejala yang timbul akibat penyebaran virus ini adalah gejala demam, lemas, batuk kering, sesak nafas/kesulitan bernapas, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau penyakit jantung.

    Arinal menegaskan bahwa Provinsi Lampung tidak akan melakukan pelarangan bagi turis mancanegara yang datang ke Provinsi Lampung selama turis tersebut tidak terdeteksi gejala gejala dari virus corona.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana menyampaikan bahwa untuk menghindari penularan Virus ini masyarakat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan mengantisipasi penyebaran virus ini, dengan cara yang sangat sederhana, yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar,” ujar Reihana.

    Dia juga meminta masyarakat membudayakan mencuci tangan saat akan dan setelah melaksanakan aktivitas. Selain itu, makan makanan yang bergizi, bersih dan sehat serta istirahatlah yang cukup istirahat. “Insya Allah akan meminimalisir potensi penyebaran berbagai penyakit,” ujarnya.

    Reihana juga menjelaskan beberapa gejala dari virus corona ini seperti flu biasa, demam, batuk disertai sesak nafas. “Kita harus mengetahui terlebih dahulu yang bersangkutan baru saja pergi dari negara tiongkok apa tidak, harus kita pantau selama 14 hari karena masa inklunasi virus ini 2-14 hari” jelas Reihana

    Reihana mengatakan Dinas Kesehatan sudah menindaklanjuti surat Kementrian Kesehatan tentang anjuran yang diharuskan agar masyarakat tidak resah terhadap virus corona.

    “Kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan, jaga kondisi tubuh, dan yang paling penting walaupun tidak ada kasusnya di Lampung ini kita sudah siap,” ujarnya. (ADPIM)

  • Cegah Corona, Pintu Kedatangan Bandara Radin Inten dan Bakauheni Diperketat

    Cegah Corona, Pintu Kedatangan Bandara Radin Inten dan Bakauheni Diperketat

    Lampung Selatan (SL) –  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi siapkan langkah  pencegahan penyebaran virus corona di Provinsi Lampung dengan cara mengawasi pintu kedatangan penumpang di Bandara Raden intan II, Pelabuhan Bakauheni, dan menyiagakan  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek.

    “Saya tidak ingin cerita dan hanya laporan, tapi saya ingin membuktikan kerja nyata. Semua Provinsi mendapat perhatian, khususnya Lampung yang sangat dekat dengan Jakarta dan memiliki masyarakat yang beragam. Sehingga mendapat perhatian khusus dari Mendagri,” tegas Gubernur Arinal.

    Terkait warga Indonesia yang berada di Wuhan, China, ujar Gubernur Arinal, pihaknya belum mendapatkan informasi yang pasti. Selain itu, pengendalian di Wuhan juga telah dilakukan secara intensif.

    Untuk di Bandara Raden Intan II sendiri, telah dipasang alat thermal scanner di pintu kedatangan. Alat tersebut nantinya akan mendeteksi mereka yang memiliki suhu tinggi diatas 38 derajat celcius.

    Bagi mereka yang terdeteksi maka akan diambil tindak lanjut, baik itu pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan rute penerbangannya. Selain alat thermal scanner, juga telah disediakan tempat karantina.

    Seperti diketahui, novel coronavirus atau 2019-nCoV merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS.

    Gejala virus corona atau 2019-nCoV akan menyerang pernapasan. Pasien yang positif terinfeksi virus corona memiliki gejala demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu.

    Gejala virus corona akan muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah pasien terpapar virus corona. Kesimpulan ini didasarkan pada masa inkubasi virus MERS.

    Hingga saat ini, belum ada pengobatan atau vaksin yang direkomendasikan untuk mengatasi virus corona. Orang yang terinfeksi 2019-nCoV harus menerima perawatan intensif untuk membantu meringankan gejala virus corona. Jika gejala semakin parah, maka penderita harus segera mengunjungi layanan medis.

    Saat ini tidak ada vaksin untuk mencegah infeksi 2019-nCoV (corona virus) atau virus corona. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah menghindari terkena virus ini.

    Ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan setiap hari untuk menghindari penyakit akibat virus corona.  Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik; Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci; Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit;

    Tutupi batuk atau bersin dengan tisu, lalu buang tisu ke tempat sampah; Bersihkan dan disinfeksi benda dan permukaan yang sering disentuh. Langkah-langkah tersebut sebaiknya dilakukan setiap hari untuk membantu mencegah penyebaran beberapa virus, termasuk corona virus. (ADPIM)

  • Gubernur Arinal Ingatkan ASN Tidak Terlibat Aksi Politik Dukung Mendukung

    Gubernur Arinal Ingatkan ASN Tidak Terlibat Aksi Politik Dukung Mendukung

    Bandar Lampung (SL) –  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghindari politik praktis dukung mendukung pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Ditegaskannya, ASN harus independent, tidak memihak salah satu calon dengan tetap berpedoman pada tugas fungsi pokok (Tupoksi).
    Untuk memastikan independensi ASN benar-benar ditegakan, gubernur telah memerintahkan jajaran di bawahnya untuk mengirmkan surat edaran ke kabupaten/Kota terkait netralitas ASN. Hal ini disampaikan oleh Gubernur saat menerima kunjungan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah beserta jajarannya di Ruang Kerja Gubernur Jumat, ( 24/1/2020).
    “Saya akan mengirim surat kepada seluruh Kabupaten/ Kota untuk menjaga netralitas ASN, terutama bagi kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada tahun ini,” kata Gubernur.
    Seperti diketahui ada delapan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada tahun ini. Di antaranya terdapat juga Petahana yang akan berkompetisi. Yaitu di Lampung Selatan (Nanang Ermanto dari PDI Perjuangan), Lampung Timur Zaiful Bukhori (Demokrat), Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto (PDI Perjuangan), Way Kanan Raden Adipati Surya (Demokrat) dan Edward Antony (PAN).
    Kemudian, di Pesisir Barat Agus Istiqlal (NasDem) dan Erlina (PKB), Pesawaran Dendi Ramadhona (Demokrat) dan Eriawan (PDI Perjuangan), Metro Pairin (Golkar) dan Djohan (Demokrat) serta Bandar Lampung Yusuf Kohar (Demokrat) dan Eva Dwiana Herman HN istri dari Walikota Bandar Lampung Herman HN.
    Gubernur juga menekakan, demi sukses Pilkada serentak,  perlu dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral antara Forkopimda, Pemerintah Provinsi, KPU, Bawaslu, Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menyatukan persepsi demi menjaga kondusifitas Provinsi Lampung menjelang saat dan pasca PILKADA. “Pada prinsipnya, kita  mendukung penyelenggaraan Pilkada yang akan dilaksanakan di 8 kabupaten/kota yang jujur bersih dan damai,” jelas Gubernur Arinal.
    Sementara itu, Ketua Bawaslu menjelaskan audiensi dengan Gubernur Lampung selain perkenalan beberapa anggota Komisioner baru Bawaslu juga untuk koordinasi menyukseskan Pilkada 2020.
    “Tentunya dalam menyukseskan Pilkada nanti, Bawaslu harus melakukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Ke depan kami juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh Forkopimda Provinsi Lampung,” ucapnya.
    Disampaikannya, Delapan Kabupaten/ Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, saat ini sudah mulai melakukan tahapan persiapan dengan baik, namum Bawaslu mengingatkan kembali tentang larangan bagi Bupati /wakil Bupati yang mencalonkan kembali di daerah yang melaksanakan Pilkada yang sama untuk mengadakan mutasi atau melantik pejabat.
    “Petahana tidak boleh mutasi pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon, sampai dengan akhir masa jabatan”, ujar Fatikhatul.
    Turut serta dalam pertemuan tersebut antara lain para komisioner Bawaslu, Iskardo P pangar, Herman, M. teguh, Karno A Satarya, Ade Asy”ari, Kepala Sekretariat Bawaslu Dini Yamashita, dan seorang Kabag dari Bawaslu yaitu Raja Monang. (ADPIM)