Sinarlampung

Tag: Gubernur Lampung

  • Gubernur Ridho Raih Satya Lencana Tertinggi Bidang Kependudukan dari Presiden Jokowi

    Gubernur Ridho Raih Satya Lencana Tertinggi Bidang Kependudukan dari Presiden Jokowi

    Manado (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan Satyalencana Karya Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani di Graha Bumi Beringin Manado, Sulawesi Utara, Jumat (06/07/2018).

    Penghargaan ini merupakan prestasi tertinggi di bidang kependudukan yang diraih Gubernur karena mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung pada 2017. Ridho juga dinilai berhasil membangun kualitas hidup masyarakat dengan mensukeskan program kependudukan dan Keluarga Berencana melalui program Gerbang Desa Sai Bumi Ruwa Jurai.

    Selain itu, alokasi anggaran APBD bidang kependudukan meningkat setiap tahunnya, termasuk pula keberhasilan mengembangkan program kampung KB secara holistik sehingga tercapainya peningkatan TFR 2,2% dan pencapaian peserta KB baru sebesar 82,56%.

    Penyerahan penghargaan berlangsung meriah karena juga dilakukan Halal Bi Halal dalam nuansa Idul Fitri. Juga terdapat sejumlah kategori yang juga berhasil diraih oleh sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia. Menko Puan Maharani mengatakan pemberian penghargaan tersebut sudah melalui rangkaian penilaian yang dilakukan oleh Tim, sebelum dituangkan dalam Keputusan Presiden. “Penilaian terdiri dari dua aspek hubungan penduduk dan aspek capaian program, serta konsensi di program lapangan.

    Penghargaan yang diberikan, ujar Puan, pertama satyalencana pembangunan untuk 21 Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian, Satyalencana Wira Karya untuk 2 instansi, Manggala Karya Kencana untuk 74 Gubernur, Wallota dan Bupati dan PKK. Juga ada Wira Karya Kenncara untuk 4 profesi, Dharma Karya Kencana untuk 17 mitra kerja BKKBN dan Cipta Karya Kencana  untuk 2 mitra kerja BKKBN. “Atas nama pemerintah Republik Indonesia saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua atas diraihnya penghargaan ini. Hari ini hari berbahagia setelah kita baru saja menyelesaikan Pilkada Serentak yang meliputi 171 daerah. Alhamdulillah para kepala daerah sudah banyak yang hadir di sini. Artinya, Pilkada harus membuat kita tetap bersatu. Kepala Daerah tetap mensukseskan program-program nasional,” ujar Puan.

    Untuk Provinsi Lampung penghargaan juga diraih Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Gubernur Ridho termasuk salah satu yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut karena dalam pemerintahannya yang berlangsung 3,5 tahun sudah bisa memberikan banyak kemajuan terhadap persoalan kependudukan di Provinsi Lampung.

    Kepala BKKBN Lampung Uliatina Meiti mengatakan saat ini di Lampung, rata-rata ibu yang melahirkan mempunyai anak dengan indeks 2,7 menjadi 2,3 (tahun 2017). Artinya, terjadi penurunan kelahiran. “Gubernur Ridho mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ini ada progres yang cukup signifikan. Gubernur juga mampu mengkoordinasikan kerja sama dengan linats sektor termasuk BKKBN,” kata Meiti. Meiti juga menyebut, selain Gubernur, Ibu Yustin Ficardo juga memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.

    Meiti juga memuji koordinasi yang dilakukan Gubernur Ridho yang menggerakkan program pengentasan kemiskinan, termasuk pula pelayanan ke masyarakat, mulai dari pinggiran sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo.”Gubernur benar-benar concern terhadap kependudukan. Ini alasan diraihnya penghargaan ini,” tambah Meiti.

    Seperti diketahui, program Gubernur di bidang kependudukan di antaranya program KBPK, Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di Provinsi Lampung. Program ini sudah tertuang dalam RPJMD.Perhatian Gubernur terhadap masalah kependudukan telah membuat peningkatanh signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan upaya mengatasi angka pengangguran. (Humas Prov)

  • Harapan Jokowi Kepada Arinal Jangan Jadi Gubernur Rutinan

    Harapan Jokowi Kepada Arinal Jangan Jadi Gubernur Rutinan

    Bandarlampung(SL) -Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim ajak petani Lampung, dan para pendukungnya untuk Menangkan Jokowi untuk dua priode. Dan akan memastikan komitmen janji janji kampanye kepada rakyat Lampung untuk berjalan secara baik.

    “Pak Jokowi memberikan nasehat dan saran, agara jangan jadi gubernur rutinitas. Ada kabar orang tak percaya, ya tidak apa apa, jika tidak percaya Presiden Jokowi mengatakan itu melalui telepon, maka silahkan tanyakan saja langsung dengan Pak Jokowi,” kata Arinal, saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal dengan para petani se Lampung, di kediamannya.

    Menurut Arinal, Golkar, PKB, PAN, dan organisasi yang dinaunginya adalab punya massa yang luar biasa. “Selama ini kita diam di zolimi, pendukung sudah tidak sabar. Tapi demi menjaga situasi kamtibmas yang baik, dan Pilkada damai di Lampung, kita gunakan cara lain yang baik, ” kata Arinal didampingi Nunik, yang disambut tepuk tangan para petani.

    Soal Kartu Petani Berjaya (KPB) adalah komitmen dan akan dipertegas untuk wajib berjalan di Lampung. “Kita akan pastikan KPB berjalan. Karena petani harus sejahtera,” katanya.

    Sementara Nunik menyatakan bahwa kemenangan pada Pilgub ini adalah kemenangam rakyat Lampung, dan untuk rakyat Lampung demi kemajuan Lampung yang lebih baik. “Bukan soal gagah gagahan, tapi soal untuk membangun Lampung kedepan yang lebih baik, ” kata Nunik. (rls)

  • Pasca Pemilihan Kepala Daerah Ridho Ficardo Tidak Ngantor

    Pasca Pemilihan Kepala Daerah Ridho Ficardo Tidak Ngantor

    Bandar Lampung (SL) -Pasca pemilihan kepala daerah Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo tidak masuk kantor, ini juga pun bersamaan dengan sejumlah pejabat eselon yang sejak pukul 08.00 WIB turut tidak masuk kerja.

    Berdasarkan pantauan yang dilakukan di Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (28/6), Bandar Lampung, Ridho Ficardo dan Bahtiar Basri seharusnya sudah mulai kerja namun sejak pagi hingga sore hari tidak hadir.

    Hal ini pun bersamaan dengan para pejabat eselon yang juga tidak turut masuk kerja. Seharusnya mulai hari ini gubernur dan wakil gubernur masih masuk kerja.

    Namun beredar informasi dilingkungan kantor pemerintah provinsi, paska hasil quick count petahana pasangan nomor urut satu calon gubernur dan wakil gubernur Ridho Ficardo-Bahtiar Basri yang tidak sesuai harapan, mengumpulkan seluruh pejabat Provinsi Lampung.

    Pasca libur pencoblosan dan pengumuman hasil Pilkada versi quick Count, kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, dan komplek Gubernuran terlihat lengang. Tidak ada satupun terlihat pejabat teras ngantor Pemda Provinsi Lampung, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda hingga asisten, tidak nampak di ruang kerjanya.

    “Nggak ada yg ngantor mas. Tidak tau kemana, kabarnya mereka rapat, ngumpul dimana ga tau mas, ” ucap seorang pegawai di depan Gedung Pemprov Lampung, Kamis (28/6).

    Kabar lain menyebutkan para pejabat Kepala Dinas, Sekda, asisten, dan pejabat eselon melakukan pertemuan di suatu tempat. “Bisa saja mereka membahas hasil pilgub, atau akan membuat gerakan, ” kata seorang LSM yang biasa berada dibGedung DPRD Lampung, kepada wartawan.

    Pengamatan wartawan hanya beberapa staf di masing masing ruangan di Lingkungan Pemprov Lampung yang ngantor, hingga pukul 14.00, perlahan para pegawai meninggalkan kantor.

    Salah satu hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survey paslon nomor urut tiga memperoleh 40,7 persen mengungguli paslon paslon lainnya, paslon nomor urut satu Ridho – Bachtiar 23,3 persen, paslon nomor urut dua Herman HN – Sutono 23,2 persen dan paslon nomor urut empat Mustafa – Ahmad Jajuli 13,0 persen

  • JKL Keritik Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok

    JKL Keritik Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok

    Ilustrasi Kawasan Tanpa Rokok (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Perda Provinsi nomor 8 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah berlaku sejak 31 Juli 2017 lalu. Namun, Penerapan Perda KTR dinilai sia-sia dan mubajir, sementara prosesnya menggunakan uang negara.

    Ketua Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL) Joni Fadli, mengatakan Perda KTR yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tak berguna. Pasalnya Perda tersebut hanya menjadi hiasan dan seperti omong kosong, sementara Gubernur yang menandatangani perda tersebut selalu merokok di areal KTR. “Kita tahu semua, bahkan sudah viral, Gubernur Lampung sering ketauan merokok di Kawasan yang dilarang apalagi ruangan ber AC,” kata Joni.

    Joni menambahkan, Gubernur Lampung sempat viral di media sosial saat merokok dalam ruangan ber AC di sebuah hotel pada medio Januari 2018 lalu. Bahkan, menurutnya, kejadian itu terjadi dihadapan Kapolda Lampung. “Kita tahu, Januari lalu Gubernur merokok dalam ruangan AC, pas acara pisah sambut Kapolda baru dari pak Suroso ke pak Suntana. Secara etika saja ini memprihatinkan. Di Ballroom hotel ber AC kok merokok,” kata Joni.

    Joni menjelaskan, JKL meminta DPRD Lampung mengevaluasi pelaksanaan perda KTR itu. Menurutnya, perda KTR tidak akan ada manfaatnya jika Gubernurnya mencontohkan merokok di kawasan yang dilarang. “Evaluasi perda KTR itu, gak ada guna jika Gubernurnya, masih merokok dikawasan yang dilarang, bahkan di acara resmi pemerintahan”, ujar Joni. (rls)

  • Gubernur Tinjau Gedung PWI Lampung

    Gubernur Tinjau Gedung PWI Lampung

    GUBERNUR M Ridho Ficardo dan KETUA PWI Lampung

    Bandarlampung (SL)-Gubernur M Ridho Ficardo meninjau hasil pembangunan gedung baru Balai Wartawan H. Solfian Akhmad PWI Provinsi Lampung. 

    Gubernur tiba di Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, sekira pukul 16.30 WIB, Kamis (1/2), disambut Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian dan jajaran pengurus.

    Gubernur mengatakan, rehab gedung balai wartawan itu merupakan bentuk komitmen Pemprov Lampung mendukung upaya peningkatan profesionalitas wartawan.

    “Ini bangunan bersejarah dalam dunia kewartawan di Provinsi Lampung. Karena itu, Pemprov Lampung berkomitmen mendukung peningkatan profesionalitas kinerja. Salah satunya melalui pembenahan sarana infrastruktur pendukung dalam bentuk rehab gedung balai wartawan,” kata gubernur.

    Gedung PWI Provinsi Lampung yang sebelumnya hanya dua lantai,  saat ini berubah menjadi gedyng megah tiga lantai. Sebelumnya, Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian menyampaikan apresiasi dan terima kasih Gubernur M Ridho Ficardo dan jajaran Pemprov Lampung yang telah mendukung upaya peningkatan profesionalitas wartawan.

    Salah satunya dengan membantu rehab gedung Balai Wartawan H. Solfian Akhmad. “Terima kasih, kepada gubemur yang telah mendukung terealisasinya rehab gedung balai wartawan ini. Gedung ini pertama dibangun dan diresmikan pada tahun 80-an di masa Gubernur Yasir Hadibroto. Ini rehab yang kedua kali. Di zaman Gubemur Ridho ini berubah menjadi lebih baik dan megah,” kata Supriyadi. (mtn/*)

  • Gubernur Kunjungi Danau Asam Suoh

    Gubernur Kunjungi Danau Asam Suoh

    Gubernur foto didanau adam, Suoh

    Lampung Barat (SL) -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengunjungi Danau Asam dan Danau Tiga Warna, di Kecamatan Suoh, yang menjadi salah satu potensi wisata Lampung Barat (Lambar), Rabu (24/1/2018).

    Gubernur mengatakan Suoh memang memiliki berbagai potensi wisata yang indah dan nyaman, di antaranya DanauGubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengunjungi Danau Asam dan Danau Tiga Warna yang merupakan potensi wisata Kecamatan Suoh, Lampung Barat (Lambar), dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kecamatan itu, Rabu (24/1/2018).

    Suoh memang memiliki berbagai potensi wisata yang indah dan nyaman, di antaranya Danau Asam yang memiliki Luas 160 Ha dan merupakan lahan basah berhabitat burung air.

    Wisatawan manca negara mengenal jenis wisata lahan basah ini dengan sebutan wetland. Biasanya, bagi para wisatawan menyaksikan burung air sedang mencari makan lalu diabadikan dengan peralatan fotografi menjadi kenikmatan tersendiri. Wet Land Danau Asam memang sangat indah dan mengesankan.

    “Lampung Barat memiliki berbagai tempat pariwisata, yang tak kalah jauhnya dari tempat pariwisata lainnya. Salah satunya pariwisata Danau Asam yang ada di Suoh. Dengan memanfaatkan sektor kepariwisataan, maka akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung, khususnya masyarakat di Suoh,” ujar Gubernur Ridho.

    Selain Danau Asam, Suoh juga memilik pariwisata Danau Keramik dan Danau Tiga Warna. Wiji warga Desa Gunug Ratu mengucapkan syukur karena Gubernur Ridho mau singgah dan berkunjung ke Danau Asam.

    “Alhamdulillah Gubernur Ridho mau berkunjung ke Danau Asam. Saya senang dapat berjumpa dengan Gubernur Ridho. Semoga dengan kunjungannya, mampu meningkatkan pariwisata yang ada di Lampung barat, khususnya di Kecamatan Suoh,” harap Wiji.

    Gubernur Ridho dalam kunjungan ke danau Asam didampingi Bupati Lambar Parosil Mabsus, disambut masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata. Gubernur disambut dengan dengan ramah oleh warga dan bercengkrama dengan masyarakat dan mengajaknya ber-swafoto.

    sedang mencari makan lalu diabadikan dengan peralatan fotografi menjadi kenikmatan tersendiri. Wet Land Danau Asam memang sangat indah dan mengesankan.

    “Lampung Barat memiliki berbagai tempat pariwisata, yang tak kalah jauhnya dari tempat pariwisata lainnya. Salah satunya pariwisata Danau Asam yang ada di Suoh. Dengan memanfaatkan sektor kepariwisataan, maka akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung, khususnya masyarakat di Suoh,” ujar Gubernur, dalam agenda kunjungan kerja didampingi Bupati Lambar Parosil Mabsus. (nt/*)

  • Gubernur Terdaftar Nyoblos di TPS 7 Bandarlampung

    Gubernur Terdaftar Nyoblos di TPS 7 Bandarlampung

    KPU Lampung melakukan Coklit di rumah dinas Pertahana Gubernur Lampung.

    Bandarlampung (SL) -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Ibu Yustin Ficardo akan mencoblos di TPS 7 Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung, sesuai dengan domisilinya.

    Hal tersebut merupakan hasil dari Gerakan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data daftar pemilih, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serentak seluruh Indonesia, dari tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018.

    Gubernur menjadi sasaran pertama yang didatangi KPU Lampung untuk dilakukan coklit. “Hasil coklit sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), yang terdapat dua mata pilih telah memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan yakni Pak Ridho dan Bu Yustin, keduanya akan mencoblos di TPS 7 Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung sesuai dengan domisilinya,” kata Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih, saat melakukan coklit di Rumah Dinas Gubernur.

    Handi mengatakan, proses coklit di kediaman Gubernur berlangsung lancar. “Dengan sistem door to door, KPU Lampung mengerahkan sekitar 20 ribu petugas PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) untuk mencocokkan data pemilih yang akan memberikan hak pilih pada pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2018,” kata Handi.

    Pencatatan dilakukan oleh petugas PPDP Suhendar, ketua RT 014, awalnya ditemukan Ridho dan istri berada di TPS 8. Namun hal tersebut bukanlah persoalan karena akan dikembalikan ke TPS yang seharusnya yakni TPS 7 sesuai dengan domisili Pak Gubernur. “Semua proses coklit di rumah Pak Gubernur sudah dilaksanakan, mulai dari pengecekan data oleh PPDP hingga pemberian stiker sebagai tanda rumah yang bersangkutan telah didata oleh petugas PPDP,” ungkap Handi.

    Handi menambahkan, jumlah pemilih Lampung diperkirakan akan bertambah dari pemilih pemula maupun pemilih yang alih status dari TNI-Polri yang pensiun. Berdasarkan data DPT terakhir jumlah pemilih Provinsi Lampung sebanyak 6,1 juta pemilih. “Kami memperkirakan ada kenaikan menjadi 6,3 juta yang berasal dari pemilih pemula,” ujarnya.

    Sementara Gubernur Muhammad Ridho Ficardo berharap kegiatan coklit ini dapat berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan data yang valid. “Kita berharap, semua proses admistrasi untuk pendataan pemilih tetap di Provinsi Lampung berjalan lancar karena data ini akan digunakan secara terus menerus mulai dari pilkada kemudia pileg dan pilpres sehingga ketika ada permasalahan data, semoga bisa diselesaikan pada tahapan ini,” ujar Gubernur.

    Di hari yang sama, Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah menyambangi kediaman pribadi Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri di Pematangwangi, Tanjungsenang untuk melakukan coklit. Petugas PPDP didampingi oleh PPS, PPK , dan anggota (nt/*)

  • LHP BPK : Pengelolaan Keuangan Pemprov Lampung 2016 Banyak Tak Tepat

    LHP BPK : Pengelolaan Keuangan Pemprov Lampung 2016 Banyak Tak Tepat

    Ketua DPRD dan Gubernur Lampung saat penyerahan hasil laporan Hasil pemerikasaan keuangan Provinsi Lampung.

    Bandarlampung (SL)-Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dengan memberikan catatan tentang tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Terdapat kewajiban pengembalian uang ke kas negara mencapai Rp2 miliar lebih, di dua satuan kerja, terutama Dinas PU PR Lampung, yang wajib mengembalikan Rp1,7 miliar lebih ke kas negara, dan Dinas Perumaban, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung, dan ditemukan Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp3.570.974.697,41. Didinas PUPR Lampung tercatat temuan kepada tujuh perusahaan yang wajib mengembalikan uang rata rata bernilai Rp150-Rp450 juta dari proyek miliar per perusahaan.

    “Pemeriksaan LHP ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” kata petugas Audit BPK RI, saat berada di Bandarlampung, waktu lalu.

    Dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20 16 terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian antara lain tentang serah terima aset P3D dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Lampung Belum Tertib; Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib; Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas Kendaraan Dinas Pemerintah Belum Optimal, termasuk, Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Tepat Sasaran; dan Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp3.570.974.697,41.

    Perintah Untuk Gubernur

    Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Gubernur Lampung agar memerintahkan Sekretaris Derah untuk menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan, segera melaksanakan koordinasi dan validasi atas aset P3D yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota dan menyusun Berita Acara Klarifikasi/Perbaikan atas nilai aset yang  ditandatangani oleh dua belah pihak;

    Lalu menginstruksikan Kepala Bidang Aset berkoordinasi dengan seluruh kepala SKPD dalam rangka inventarisasi aset dan sertifikasi tanah pada masing-masing SKPD; Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;  Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan konsultan pengawas lebib cermat melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan; Menginstruksikan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lebib cermat memeriksa basil pekerjaan;

    Terkait catatal LHP Provinsi Lampung tahun 2016 itu, tertuang dalam basil pemeriksaan Laporan Nomor 27/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, Gubernur Lampung M Ridho Fichardo, belum bisa memberikan tanggapan. Dihubungi via pesan whatshap, Gubernur belum memberikan jawaban. (Juniardi)

  • Menko Ekonomi Keynote Speech Pertama Seminar Nasional ISEI di Lampung

    Menko Ekonomi Keynote Speech Pertama Seminar Nasional ISEI di Lampung

    Gubernur Lampung dan Menko ekonomi dia acara Isei

    Bandarlampung (SL)-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia, terutama dengan melakukan pemerataan ekonomi. Fokusnya adalah pada pengembangan pertanian dengan metode clouster, peremajaan perkebunan, dan kawasan Industri.

    “Kebijakan pemerataan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Diantaranya adalah dengan melakukan Pengembangan pertanian dengan metode cluster, peremajaan perkebunan, dan pembangunan kawasan industry,” kata Darmin Nasution, saat menjadi Keynote Speech Pertama Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Bandarlampung, Rabu 18 Oktober 2017, malam.

    Hadir Ketua Umum PP-ISEI Muliaman D Hadad, Sri Hartiningsih Ketua Tim Pertimbangan Presiden RI, Ketua dan Pengurus ISEI se- Indonesia, Rektor dan Dosen Fakultas Ekonomi se-Lampung, para pejabat, dan pengusaha se Lampung,.

    Sementara dalam sambutanya, saat membuka acara, Gubernur Lampung berharap Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) harus dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan perekonomian di Indonesia, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Dan kebijakan mengenai masalah pertanian harus menjadi salah satu pemikiran Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX.

    “Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi dari sektor pertanian. Lampung adalah provinsi agraris. Pertanian Lampung surplus tetapi masyarakat masih belum sejahtera. Ini tentu ada yang salah. Untuk itu dengan adanya kegiatan ini saya berharap ISEI dapat memberikan kontribusi pemikirannya yang bisa direalisasikan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi.” Kata Ridho Fichardo, yang juga sempat memberikan penghargaan Lampung CSR Award 2017 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dan UKM yang melakukan sinergi antara ekonomi dari segi profit, planet dan people.

    Menurut Ridho, bahwa sampai saat ini pemerintah Provinsi Lampung terus melaksanakan program-program dalam rangka mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Masyarakat Lampung sebagian besar mata pencahariannya adalah pertanian, maka cara paling sederhana dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah dengan memastikan ketersediaan air yang cukup untuk pertanian, maka dari yang tadinya panen satu tahun sekali, sekarang bisa 2 sampai 3 kali.” Katanya. (nt/Jun)

  • Pramuka Lampung Punya Lahan Perkemahan 55 Hektar

    PESAWARAN (SL)-Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan lahan seluas 55 hektare di kawasan Kota Baru Jatiagung, Lampung Selatan, untuk dibangun menjadi Bumi Perkemahan Pramuka Lampung.

    Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, mengatakan pemberian lahan tersebut merupakan dukungan perkembangan Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung. “Setiap daerah harus mendukung Gerakan Pramuka sehingga semakin banyak peran anggota Pramuka,” kata Gubernur saat menjadi pembina Apel Besar Hari Pramuka ke-56 Tingkat Kwartir Daerah Lampung, di Lapangan Krida Yuana Desa Hanura, Kecamatan Telukpandan, Pesawaran, Sabtu (16/9/2017).

    Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Lampung itu mengatakan di atas lahan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas pendukung Gerakan Pramuka. “Tahun ini sudah disiapkan. Insya Allah tahun depan pekerjaan dimulai secara besar-besaran. Mudah-mudahan di akhir tahun depan Bumi Perkemahan milik Pramuka Lampung tersebut dapat dijadikan fungsional untuk kegiatan tingkat provinsi dan nasional,” kata Gubernur.

    Ketua Kwarda Lampung Idrus Effendi, menambahkan selain lahan Bumi Perkemahan, Gubernur juga memfasilitasi sertifikasi aset Kwarda Lampung dan penambahan sarana dan prasarana berupa perkantoran. “Bumi Perkemahan Pramuka Lampung itu akan kita jadikan contoh untuk seluruh Indonesia. Di komplek Kwarda sekarang ada Graha Bhakti Pramuka yang memuat 1000 undangan dan dalam waktu dekat kita akan menyertakan peserta pada Jambore tingkat Asia di Filipina,” katanya

    Menurut Idrus Gubernur terus melakukan gebrakan membantu mengembangkan Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung. “Pak Ridho bisa dikatakan pramuka tulen, karena beliau dari SMA sudah aktif di Pramuka dan banyak membantu program Gerakan Pramuka Lampung,” kata Idrus.

    Pada acara tersebut, Gubernur juga menyematkan penghargaan Lencana Melati, Lencana Darma Bakti, Pancawarsa, Lencana Teladan, dan Pramuka Garuda kepada 60 anggota Pramuka yang menunjukkan kesetiaan dan keaktifan dalam Gerakan Pramuka.

    Penerima lencana tersebut antara lain Asisten Bidang Administrasi Umum, Hamartoni Ahadist, Anggota Mabida Kwarda Lampung mendapat penghargaan Pancawarsa II dan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung, Bayana, Anggota Mabida Kwarda Lampung mendapat penghargaan Pancawarsa II. (Jun/nt)