Sinarlampung

Tag: Gubernur M. Ridho Ficardo

  • Ridho Tangkap Peluang Investasi dari Parkside Hotel Group, Pertama di Indonesia Revive Hotel Hadir di Bandar Jaya

    Ridho Tangkap Peluang Investasi dari Parkside Hotel Group, Pertama di Indonesia Revive Hotel Hadir di Bandar Jaya

    Lampung Tengah (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo kembali melakukan terobosan investasi dengan menggaet investor hotel internasional Parkside Hotel Group. Ridho secara langsung membuka Grand Opening hotel dengan nama Revive Hotel Lampung Bandar Jaya. Sebuah merk hotel pertama di Indonesia. Grand Opening dilakukan di Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Lampung Tengah (Lamteng), Sabtu (2/2/2019).

    Ridho optimistis kehadiran Revive Hotel Lampung Bandar Jaya mampu memberikan multiplier effect dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

    “Saya berterimakasih kepada bapak semua atas kepercayaan berinvestasi membangun usaha di Lampung yakni dengan hadirnya Revive Hotel Lampung Bandar Jaya. Dengan membuka hotel ini, secara otomatis memberikan multiplier effect yang sangat besar, seperti akan terbukanya lapangan pekerjaan dan membantu dunia usaha melakukan operasional di Lampung Tengah. Para pengusaha bisa menginap di sini,” ujar Gubernur Ridho di depan P.J. Patel, Vice President Worldwide Operations Parkside Hotels Group.

    Hotel ini sebelumnya bernama Sparks Hotel Convention, sebuah hotel dengan taraf internasional yang terletak di Pusat Bisnis Bandar Jaya atau lebih dikenal dengan Bandar Jaya Business Center (BBC).

    Ridho mengatakan bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung membangun kepercayaan investor untuk berinvestasi di Lampung.

    “Hotel yang pertama di Lampung bahkan Indonesia bermerek Revive ini suatu kebanggaan buat saya. Kehadiran hotel ini sebagai bentuk kepercayaan dari investor terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lampung Tengah. Karena banyak investor berpikir begitu banyak hambatan dan aturan sehingga terkesan menggangu daripada membantu. Paradigma ini yang kita coba ubah dengan membuat kebijakan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataaan kesajahteraan dengan menyesuaikan potensi daerah,” katanya.

    Dengan didukung berbagai pembangunan di Lampung seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan Bandara Internasional Radin Inten II, hadirnya Revive Hotel Lampung Bandar Jaya ini akan mampu menjadi tempat para investor lainnya untuk mendatangi Provinsi Lampung khususnya yang akan melakukan investasi di Lamteng.
    “Saya tadi menggunakan jalan tol, hanya 45 menit dari Bandar Lampung ke Bandar Jaya dengan kecepatan stabil,” ujarnya.

    Ridho menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lamteng akan terus memberikan dukungan serta bantuan yang dibutuhkan kepada pihak manajemen hotel.
    “Apa yang dibutuhkan oleh bapak-bapak terkait dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lamteng, segera disampaikan agar bisnis bisa berkembang, usaha lancar, semakin besar dan semakin banyak lapangan kerja yang dibuka,” ujar Ridho.

    Ridho juga siap menbantu perkembangan usaha, karena menjadi bagian dari tugas Pemerintah. “Kami dengan segenap kemampuan akan membantu, karena pemerintah sifatnya memberi dukungan dengan berkembangnya bisnis ini,” katanya.

    Ridho menyebutkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan dan partisipasi dari pihak swasta.
    “Karena pemerintah daerah tidak mungkin mensejahterakan masyarakat sendirian, butuh dukungan investasi dari pihak swasta untuk sama-sama kita memajukan Provinsi Lampung ini. Kalau puas dan berkembang bisnis di Lampung ini tolong dikasih tahu para teman-teman untuk berinvestasi disini,” ujarnya.

    Sementara itu, Managing Director PT. Bandar Jaya Land, Dhany Ariesgraha mengatakan terhitung tanggal 2 Januari 2019, PT. Bandar Jaya Land telah resmi memilih manajemen baru dari Parkside Hotel Group di London dengan menggunakan nama Revive Hotel Lampung Bandar Jaya.

    Parkside Hotels Group merupakan jaringan hotel yang propertinya tersebar di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Cina, Filipina, Polandia, Yunani, India, Maroko, Algeria, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, dan Uni Arab Emirat.

    “Saya perwakilan direksi di sini tentu merasa berbahagia dan berterimakasih atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak tertutama pimpinan pemerintah daerah baik dari Provinsi Lampung Lampung maupun Kabupaten Lamteng,” katanya.

    Dhany menyebutkan Revive Hotel Lampung Bandar Jaya berkomitmen mengembangkan bisnis ini agar berperan dalam proses pembangunan di Lamteng.”Kami berharap dengan hadirnya hotel ini akan memberikan banyak manfaat bagi penduduk di sekitarnya, sehingga setidaknya mampu berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Bandar Jaya ini khususnya dan di Provinsi Lampung pada umumnya,” tandasnya.

    Pada acara itu, Gubernur Ridho melakukan pengguntingam pita dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadir dalam grand opening tersebut, selain P.J. Patel, Vice President Worldwide Operations Parkside Hotels Group, juga Anggota DPR RI Henry Yosodiningrat, dan juga Politisi Senior PDIP Lampung yang juga Mantan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri. (Humas Prov Lampung)

  • Lelang Sekdaprov Lampung, Kherlani dan Fahrizal tak Direstui Ridho

    Lelang Sekdaprov Lampung, Kherlani dan Fahrizal tak Direstui Ridho

    Bandarlampung (SL) – Dua pejabat senior Pemprov Lampung tidak bisa mengikuti seleksi lelang jabatan Sekda Provinsi Lampung. Penyebabnya, karena keduanya tidak mendapat restu atau rekomendasi dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

    Informasi yang beredar di lingkungan Pemprov Lampung, Selasa (2/10/2018), dua pejabat yang tidak direstui oleh Gubernur mengikuti seleksi lelang jabatan Sekda Provinsi yaitu, Sekwan DPRD Lampung H. Kherlani, SE, MM. Lalu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Ir. H. Fahrizal Darminto. Sedangkan tujuh pejabat lainnya dikabarkan mendapat izin dari Gubernur Lampung untuk mengikuti seleksi lelang calon sekda.

    Sebelumnya, Senin (1/10/2018), sembilan pejabat eselon II yang mendaftar calon Sekda ada 9 orang. Dari 9 orang 7 pejabat laki-laki dan dua pejabat perempuan. Tujuh pejabat laki-laki yaitu, Asisten III Bidang Administrasi Umum yang juga merangkap sebagai Pj Sekprov Lampung, Ir. Hamartoni Ahadis. Sekretaris DPRD Lampung, H. Kherlani, SE, MM. Lalu, Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Yuda Stiawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Ir. H. Fahrizal Darminto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Intizam dan Inspektur Lampung, Syaiful Derwawan.

    Sementara untuk dua pejabat wanita yakni, Kepala Biro Humas dan Protokol, Bayana dan Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Dewi Budi Utami.

    Salah seorang dari dua pejabat saat dimintai keterangan membenarkan dua pejabat tidak mendapat restu atau rekomendasi dari Gubernur.

    Dalam lelang jabatan Sekdaprov, dinilai ada unsur diskriminatif dan nepotisme. Lelang jabatan tidak terbuka atau dibatasi. Sikap Gubernur Lampung itu dinilai bertentangan dengan prinsip open bidding. Jika ini dilaporkan ke Komisi ASN, seleksi Sekdaprov bisa bermasalah.

    Diketahui, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rusli Syofuan mengatakan, semua berpeluang untuk menduduki jabatan Sekda Provinsi Lampung. Sebab dari sisi kepangkatan tidak ada yang diragukan dalam arti sudah memenuhi persyaratan dan sudah lengkap. “Yang jelas, berkas akan kita verifikasi terlebih dahulu, kemudian tanggal 3 kita umumkan,” kata dia. (net)

  • Cegah Radikalisme dan Terorisme, Gubernur Ridho Berharap Masyakarat Dapat Menonton Film “22 Menit”

    Cegah Radikalisme dan Terorisme, Gubernur Ridho Berharap Masyakarat Dapat Menonton Film “22 Menit”

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menilai Film berjudul “22 Menit” memiliki poin yang sangat baik untuk direnungkan bersama bahwasannya ancaman terorisme itu nyata dan selalu ada di sekitar kita. Gubernur berharap film ini dapat ditonton masyarakat luas. “Film ini merupakan karya yang sangat baik dan bagus serta digarap secara modern mendekati film luar negeri lainnya.
    Film ini juga menjelaskan bahwa ancaman terorisme itu nyata, dan tingkat keamanan aparatur kita mencapai titik yang cukup baik,  namun kewaspadaan harus tetap dijaga,” ujar Gubernur Ridho Ficardo usai menonton film berjudul “22 Menit” bersama Kapolda Lampung Suntana dan Forkopimda Provinsi Lampung, di Theater 1 Bioskop XXI the Premiere Mall Kartini, Bandar Lampung, Kamis (19/7/2018).
    Dari film tersebut, Gubernur Ridho menilai polisi telah mengambil langkah cepat dalam mengatasi ancaman terorisme dan telah terdokumentasikan dengan baik pada film tersebut.
    “Dari sisi penindakan sudah cukup baik, namun tentunya pencegahan deteksi dini tetap harus diperkuat,” jelas Gubernur Ridho. Ia menuturkan pencegahan juga dilengkapi dengan peralatan terbaru sebagai upaya menangani radikalisme dan terorisme.
    Lebih lanjut, Gubernur Ridho berharap film ini dapat ditonton banyak masyarakat, karena film ini mengingatkan bahwa ditengah kebhinekaan kita terdapat kelompok kecil yang dapat mengoyak kebhinekaan kita.
    “Hal ini harus menjadi upaya kita bersama untuk mengentaskannya, seperti memunculkan dan meningkatkan kewaspadaan dini, mengantisipasi, dan menyampaikan kepada aparat berwenang apabila terdapat radikalisme dan terorisme,” harap Gubernur Ridho.
    Disisi lain, Gubernur Ridho mengungkapkan perlunya meningkatkan keimanan untuk mengantisipasi hal tersebut. “Semua tokoh masyarakat, terutama tokoh agama harus meluruskan adanya radikalisme, karena paham radikalisme adalah hal yang membahayakan bagi bangsa kita sebagai bangsa muslim yang menghargai kebhinekaan,” ujar Gubernur Ridho.
    Lebih dari itu, Gubernur Ridho mengungkapkan terdapat adegan paling menyentuh dalam film tersebut. Ada beberapa sisi humanisme, dimana Kota Jakarta tergambar seperti Kota New York dengan seluruh warga dan kesibukannya masing-masing.
    “Ketika menghadapi serangan, mereka menyikapinya dengan cara yang berbeda. Namun pada akhirnya, dengan apapun strata kehidupan, ketika menghadapi masalah bangsa, kita berada pada posisi yang sama sebagai warga negara Indonesia. Maka itulah muncul hastag “kami tidak takut”,” ungkapnya.
    Sementara itu, Kapolda Lampung Suntana mengungkapkan bahwa film tersebut menceritakan keadaan yang sebenarnya. “Kejadiannya memang hampir seperti itu. Dan saya berada di TKP ketika selesai ledakan bersama polisi yang lainnya,” ujar Kapolda Suntana. (Humas Prov)
  • Gubernur Ridho Ficardo Kuatkan Koordinasi dan Sinergi Pusat dan Daerah

    Gubernur Ridho Ficardo Kuatkan Koordinasi dan Sinergi Pusat dan Daerah

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan terutama dalam penanganan dan pengelolaan aset.
    Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat menghadiri Pembukaan Rakernas DJKN 2018 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (18/7/2018).
    Menurut Gubernur, acara tersebut juga sebagai wahana meningkatkan koordinasi dan sinergi sekaligus forum untuk melakukan evaluasi serta kajian terhadap berbagai keberhasilan, kegagalan, kelemahan, tantangan serta peluang dalam melaksanakan program kerja DJKN  khususnya Kantor Wilayah Lampung dan Bengkulu.
    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini terus bersinergi dengan DJKN, baik melalui kegiatan Sosialisasi, Pelatihan maupun hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Ini dilakukan agar penyelenggaraan aset yang ada di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    Di samping itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengelola seluruh aset yang berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi baik aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ataupun aset yang berada di wilayah Provinsi Lampung ataupun diluar wilayah Provinsi Lampung dengan menggunakan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
    Sistem ini aplikatif dan terintegrasi, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaporan dan penyusunan neraca aset, yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen  Barang Daerah yang terkoneksi dengan aplikasi aset berbasis web. “Alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini Pemerintah Provinsi Lampung meraih 5 (lima) kali berturut–turut Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2014” kata Taufik.
    Senada dengan Taufik  Direktur Jendral Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun sinergitas dengan DJKN dalam hal penanganan dan pengelolaan aset. “Kerjasama dalam bidang pengelolaan aset daerah maupun aset negara diharapkan awal dari sinergi antara pusat dan daerah, sesuai dengan konsep DJKN yang dijalankan selama ini”, ujar Isa.
    Pembukaan  Acara Rakernas yang juga mengangkat kearifan lokal. Ini ditandai dengan pemukulan cetik dan seluruh peserta yang terlihat menggunakan penutup kepala dan selendang Tapis Khas Lampung. (Humas Prov)