Sinarlampung

Tag: Gubernur Ridho Ficardo

  • Gubernur Ridho Apresiasi Sikap Fraksi DPRD Setujui 4 Raperda Prakarsa Pemprov Lampung Dibahas dalam Rapat Lanjutan

    Gubernur Ridho Apresiasi Sikap Fraksi DPRD Setujui 4 Raperda Prakarsa Pemprov Lampung Dibahas dalam Rapat Lanjutan

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengapresiasi sikap dan pandangan positif fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung yang menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dibahas dalam rapat lanjutan.

    Apresiasi Gubernur itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Hamartoni Ahadis pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat 1 pada (31 /01/2019) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Lampung. “Kami yakin hal–hal yang disampaikan Fraksi–fraksi Dewan yang terhormat, pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, yang juga akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang di hadapi Pemerintah Dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan sasarannya,” ujar Hamartoni Ahadis saat menyampaikan Sambutan Gubernur.

    Hamartoni menyampaikan dari pemandangan umum fraksi–fraksi pada prinsipnya Pemerintah daerah mendapat kesan yang positif bahwa keberadaan 4 Raperda yang diajukan tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pada pembahasan pada tingkat pembicaraan selanjutnya.

    Empat Raperda tersebut di antaranya Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Terminal Tipe B Pemerintah Provinsi Lampung, Perubahan atas Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009 – 2029, dan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam.

    Pada akhir sambutannya Hamartoni menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung masih menuggu usulan, saran ataupun pendapat Dewan yang belum terakomodir untuk dibicarakan pada tingkatan pembicaraan berikutnya. “Akhirnya kami berharap proses pembahasan 4 Raperda dapat dilanjutkan dan dapat diselesaikan sesuai jadwal” kata Hamartoni.

    Dalam sidang yang dipimpin langsung Oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal tersebut DPRD langsung menindak lanjuti pembahasan Raperda dan segera membentuk Pansus. (Humas Prov Lampung)

  • Gubernur Ridho Beri Apresiasi dan Setujui 11 Raperda yang Diajukan DPRD untuk Dibahas dalam Rapat Lanjutan

    Gubernur Ridho Beri Apresiasi dan Setujui 11 Raperda yang Diajukan DPRD untuk Dibahas dalam Rapat Lanjutan

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas pengajuan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan menyutujui agar Raperda itu ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya.

    Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Pembicaraan Tingkat I Pembahasan 11 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Pembicaraan Tingkat I mengenai Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 4 Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (30/1/19). “Atas disampaikannya 11 Raperda tersebut, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Dewan yang terhormat, karena kami yakin diajukannya kesebelas Raperda tersebut yang tentunya telah melalui kajian yang mendalam dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan aspirasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hamartoni.

    Sebelas Raperda tersebut antara lain mengenai panas bumi untuk pemanfaatan langsung, peningkatan budaya literasi daerah, penyelenggaraan perpustakaan, sharing pemberdayaan perlindungan sumber daya air antara daerah produksi dan daerah konsumsi, usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi di Provinsi Lampung, dan tata kelola BUMD Provinsi Lampung.

    Raperda lainnya tentang investasi Pemprov Lampung, zonasi energi sumber daya mineral, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Lampung, penyelenggaraan pendidikan menengah dan pengembangan desa siaga aktif.

    Melalui Rapat Paripurna tersebut, Hamartoni menyebutkan bahwa dari 11 Raperda tersebut pihak Pemerintah Daerah pada prinsipnya menerima dan menyetujui untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan selanjutnya. “Setelah sama-sama kita dengarkan laporan Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima kiranya hal tersebut dapat dilanjutkan dalam pembicaraan selanjutnya, termasuk hal-hal yang menyangkut teknis penulisannya, narasi atau bahasa yang kurang sempurna dan ssgala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan Raperda yang baik,” ujar Hamartoni.

    Namun demikian, Hamartoni juga menegaskan untuk mencermati bersama untuk memperkuat Raperda tersebut agar dapat berlaku secara efektif, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar atau payung hukum Raperda yang akan dibahas.

    “Oleh karena itu, penyusunan sebuah Raperda harus memenuhi kriteria yakni terkait kejelasan terhadap tujuan yang ingin dicapai, disusun oleh lembaga yang sesuai dengan kewenangan atau urusan pemerintahannya, substansinya tidak menimbulkan kerancuan, multi tafsir sehingga tidak dapat dilaksanakan, konsistensi dalam teknik penulisan rumusan yang akan diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hak asasi manusia dan selaras dengan kebijakan nasional,” jelas Hamartoni.

    Sementara itu, menanggapi penyampaian 4 Prakarsa Raperda dari Pemerintah Provinsi Lampung, melalui rapat paripurna tersebut Imer Darius selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat dan juga bertindak sebagai pimpinan rapat dan mewakili seluruh fraksi yang ada mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Lampung. Dia menyatakan pihaknya menyutujui usulan Raperda tersebut untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya.

    “Pada prinsipnya kami menyetujui hal tersebut untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya dengan mencermati dan memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Imer. (Humas Prov Lampung)

  • Gubernur Ridho Apresiasi Sinergitas dan Sinkronisasi Bappeda Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Perencanaan Pembangunan

    Gubernur Ridho Apresiasi Sinergitas dan Sinkronisasi Bappeda Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Perencanaan Pembangunan

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengapresiasi sinergitas serta sinkronisasi Bappeda Provinsi Lampung dan seluruh Bappeda Kabupaten/Kota yang telah berjalan baik selama ini. Gubernur minta hal itu lebih ditingkatkan terutama terkait dokumen perencanaan daerah sehingga dapat berdampak pada keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Lampung.

    Penegasan Gubernur tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2019 yang diselenggarakan di Bukit Randu Hotel, Senin (28/1/19). “Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan forum ini dengan harapan sinergi dan koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perencanaan pembangunan semakin baik sehingga pada akhirnya akan berdampak pada keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di bumi Lampung tercinta ini,” ujar Taufik Hidayat.

    Taufik mengimbau seluruh Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung benar benar memahami dan mengetahui koordinasi dan sinergi sehingga dapat mensinkronkan dokumen perencanaan. “Kuncinya di Bappeda ini adalah mensinergikan dan mensinkronkan dokumen-dokumen perencanaan demi percepatan pembangunan menuju masyarakat Lampung yang sejahtera agar dapat segera terwujud,” ujarnya.

    Sebagai satu kesatuan aparatur pemerintah dalam bingkai Provinsi Lampung, lanjut Taufik, tidak mungkin dapat mencapai suatu tujuan pembangunan secara parsial atau sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergitas antar berbagai pihak. “Banyak program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang sangat bagus dan perlu ditunjang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), demikian juga program-program Pemprov yang perlu ditunjang oleh Pemkab. Contohnya seperti di Kabupaten Way Kanan bagaimana bandara dapat segera terwujud sebagaimana yang sudah lama kita harapkan, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya koordinasi yang baik antara Pemprov dan Pemkab terkait dan masih banyak lagi program-program kita ke depan dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi, baik dalam proses oenyusunan RPJMD maupun penyusunan program-program prioritas, ” jelas Taufik.

    Taufik menjelaskan dalam inikator ekonomi, Lampung cukup berbangga dengan terbangunnya infrastruktur-infrastruktur strategis, seperti jalan tol, pelabuhan penyeberangan dan bandara-bandara yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. “Saya juga berharap dengan terbangunnya semua fasilitas dan infrastruktur tersebut, kita juga perlu tingkatkan kerjasama antar pemprov dan pemkab terkait agar infrastruktur-infrastruktur yang sudah terbangun itu dapat benar-benar meningkatkan kualitas ekonomi kita,” jelas Taufik.

    Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Elvira selaku Ketua Pelaksana acara tersebut melaporkan bahwa substansi yang akan dibahas dalam rakor tersebut yakni terkait sinergi penanggulangan kemiskinan berdasarkan data makro dan mikro serta penyebab kemiskinan di Provinsi Lampung.  Selain itu, sinkronisasi agenda perencanaan Provinsi, Kabupaten/Kota pada tahun 2020, dan tahaoan penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

    Elvira berharap rakor tersebut akan menjaga kerjasama yang baik yang telah terjalin antara Bappeda Provinsi Lampung dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. “Sehingga semua kerjasama akan dapat terus terjaga dan sinergi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung dapat secara optimal kita upayakan bersama untuk percepatan pembangunan bersama demi mencapai masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera,” harapnya. (Humas Prov Lampung)

  • Gubernur Ridho Serahkan DIPA Tahun 2019 Senilai Rp9,972 Triliun kepada Kepala Daerah dan Instansi Vertikal Se-Provinsi Lampung

    Gubernur Ridho Serahkan DIPA Tahun 2019 Senilai Rp9,972 Triliun kepada Kepala Daerah dan Instansi Vertikal Se-Provinsi Lampung

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 9,972 triliun kepada instansi vertikal dan pimpinan daerah di seluruh Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (17/12/2018).

    DIPA tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi Rp 197,959 miliar, dana tugas pembantuan Rp 362,398 miliar, serta dana kantor pusat dan kantor daerah Rp 9,412 triliun. “Provinsi Lampung pada DIPA APBN 2019 mengalami peningkatan 3,08% atau sebesar Rp 298 miliar dari alokasi dana APBN 2018,” ujarnya.

    Gubernur Ridho juga menyerahkan alokasi transfer untuk daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dengan total Rp 22,711 triliun. Dalam penyerahan DIPA tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Lampug Bachtiar Basri, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo.

    Secara keseluruhan dari APBN dan APBD, Gubernur Ridho menuturkan total kekuatan fiskal Provinsi Lampung pada TA 2019 kurang lebih Rp 41,523 triliun, meningkat 1,79% dari tahun sebelumnya Rp 40,791 triliun,” kata dia.

    Gubernur berharap keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan dan bermanfaat serta terserap 100 persen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan terutama pemerintah daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Bapak Presiden berpesan terkait efektifitas penggunaan anggaran utama yang menyentuh pada pembangunan dan kegiatan utama di masyarakat. Jangan sampai isinya justru hanya perjalanan dinas, biaya atk, maupun kegiatan yang tidak jelas lainnya,” jelasnya.

    Gubernur Ridho menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar anggaran ini dapat segera dipersiapkan dibulan Desember ini, sehingga pada Bulan Januari 2019 dapat segera dijalankan sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat. “Anggaran ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan kebutuhan daerahnya,” ungkap Gubernur Ridho.

    Lebih lanjut, Gubernur Ridho juga menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung harus paralel dengan peningkatan IPM sumber daya manusianya. “Pembangunan infrastruktur Lampung harus paralel dengan peningkatan SDM Lampung. sehingga ketika infrastruktur Lampung bagus, maka SDM Lampung telah siap. Jangan sampai infrastrukturnya bagus, namun SDM-nya tidak siap. Hal inilah yang menjadi dasar Pemprov Lampung dalam mempersiapkan infrastruktur yang sejalan dan paralel dengan peningkatan SDM Lampung, seperti pembangunan kota Baru dibarengi dengan pembangunan Pendidikan guna meningkatkan SDM Lampung” terangnya.

    Pada bagian lain, Gubernur menuturkan bahwa Pemprov Lampung juga terus berupaya dalam melakukan revolusi industri 4.0 sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi. Bahkan Lampung telah mempersiapkan diri karena bassic Provinsi Lampung adalah pertanian. “Pemprov Lampung terus berupaya dalam melakukan revolusi industri 4.0, salah satu upaya kita adalah terkait pengembangan politekniik industri di Lampung guna meningkatkan nilai tambah masyarakat, dan mempersiapkan SDM dalam menghadapi persaingan bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan DIPA merupakan dokumen anggaran bagi penggunaan anggaran untuk mulai pelaksanaan kegiatan dan pembangunan yang diamanatkan dalam APBN 2019. “DIPA ini memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai program pembangunan dalam meningkatkan ekonomi pemerintah,” ujar Alfiker.

    Dalam pelaksanaan anggaran 2018, Alfiker menjelaskan pertumbuhan ekonomi mengalami hal positif yaitu pertumbuhan dengan baik. Tak hanya itu, IPM Lampung juga mengalami perbaikan, bahkan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dan pengangguran terus ditekan. “Melalui DIPA 2019 diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, diharapkan mampu mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global dengan revolusi Industri 4.0. dan Pemda diharapkan mampu mengantisipasi dan mengambil lompatan terkait Industri 4.0,”ungkapnya.

    Untuk itu, dalam mendukung pelaksanaan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Alfiker berharap Anggaran ini dapat segera direalisasikan dan berjalan dengan baik guna kemanfaatan dan kepentingan masyarakat. (Humas Prov Lampung)

  • Lomba Masak Para Kepala Dinas Meriahkan Hari Ibu Ke-90, Gubernur Minta Para Ibu Dukung Penuh Kegiatan Suami

    Lomba Masak Para Kepala Dinas Meriahkan Hari Ibu Ke-90, Gubernur Minta Para Ibu Dukung Penuh Kegiatan Suami

    Bandarlampung (SL)-Acara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 yang dihadiri Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung Apriliani Yustin Ficardo serta seluruh Fokorpimda dan Ketua Organisasi Wanita se-Provinsi Lampung, berlangsung meriah.

    Berbagai lomba yang digelar membuat suasana PHI semarak. Salah satunya, lomba memasak yang diikuti oleh para Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro beserta Fokorpimda se-Provinsi Lampung. Acara ini dilaksanakan di Gedung Mahligai Pasca Sarjana Universitas Bandarlampung, Senin (17/12/18), dengan tema “Bersama meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan keluarga untuk kesejahteraan bangsa”.

    Dalam sambutannya, Gubernur meminta para ibu mendukung penuh kegiatan suami. Ridho berpesan kepada seluruh perempuan terutama ibu-ibu baik yang hadir dalam acara tersebut maupun ibu-ibu yang ada untuk selalu berperan aktif dan mendukung penuh segala kegiatan yang dilakukan oleh para suami selaku kepala rumah tangga dalam pekerjaannya.

    “Kepada ibu-ibu sebagai istri harus mendukung suami dan kita laki-laki sebagai suami juga harus turut menghormati dan menghargai sang istri, intinya sederhana sebagaimana ibu-ibu mendukung tugas pokok dari bapak-bapaknya untuk bekerja membangun keluarga, bangsa dan negara,” ujarnya.

    Ridho juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh ibu-ibu yang telah berjuang dan bersikeras untuk mencetak generasi muda penerus bangsa yang berkarakter dan berkepribadian yang membanggakan. “Wanita adalah tiang negara, karena kalau kita bicara kesuksesan bangsa hari ini sampai kedepannya itu sangat dipengaruhi oleh karakter wanita yang ada di suatu negara, bagaimana cara para ibu untuk mempengaruhi bapak-bapaknya dan bagaimana cara ibu mendidik, membentuk dan membangun karakter anak-anaknya. Oleh karena itu, saya sangat berterimakasih kepada ibu-ibu yang sampai pada saat ini terus berjuang dalam hal tersebut,” paparnya.

    Atas nama Pemprov Lampung, Ridho turut mengucapkan selamat memperingati hari ibu yang ke-90. “Semoga peringatan hari ibu tahun 2018 ini, dapat dijadikan sebagai momentum bagi kaum perempuan untuk bersama-sama meningkatkan semangat juang dalam membangun bangsa khususnya daerah Lampung sesuai keahlian dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam mengisi pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” tandasnya.

    Sementara itu, Ibu Kin Kin Sutoto selaku Ketua BKOW Provinsi Lampung yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana acara tersebut juga melaporkan bahwa tujuan diselenggarakan acara tersebut yakni untuk mengenang dan kembali menyegarkan ingatan akan pentingnya pemahaman dan penghayatan serta arti perjuangan kaum perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

    “Selain itu juga untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujarnya.

    Acara peringatan tersebut diawali dengan kegiatan lomba memasak yang diikuti oleh tiap-tiap Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro beserta Fokorpimda se-Provinsi Lampung. Terlihat meriah dan antusiasme daripada tiap peserta yang mengikuti lomba tersebut, dikarenakan yang mengikuti lomba tersebut yakni dari kaum laki-laki dari yang muda hingga dewasa.

    Dalam penyelenggaraan acara tersebut juga di rangkaikan dengan berbagai macam penampilan seni tari dan budaya serta fashion show yang diperagakan oleh masing-masing organisasi wanita yang ada. Acara ditutup dengan penyerahan berbagai hadiah oleh Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Lampung Apriliani Yustin Ficardo dan Hasiah Bachtiar Basri bagi pemenang lomba memasak serta penyerahan piagam dan penghargaan kepada masing-masing Ketua Organisasi Wanita.(Humas Prov Lampung)

  • Pemprov Lampung Raih Penghargaan Peduli HAM

    Pemprov Lampung Raih Penghargaan Peduli HAM

    Bandralampung (SL) -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Pusat karena dinilai berhasil dalam penegakan HAM di daerah.

    Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla dalam upacara peringatan hari HAM sedunia ke-70 di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Selasa (11/12/2018).

    Pemprov Lampung dinilai berhasil melakukan pembangunan dan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota peduli HAM tahun 2017. Hal itu dibuktikan dengan berhasilnya 12 kabupaten/kota di Lampung sebagai penerima penghargaan peduli HAM pada 2017.

    Ke 12 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan peduli HAM 2017 tersebut ialah Pringsewu, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamus, Tulangbawang, Mesuji, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Metro. (Kiprah.com)

  • Silaknas dan Milad ICMI ke-28, Gubernur Lampung Sambut Hangat Kedatangan Presiden Jokowi

    Silaknas dan Milad ICMI ke-28, Gubernur Lampung Sambut Hangat Kedatangan Presiden Jokowi

    Lampung Selatan (SL) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-28 Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Bandar Lampung. Kehadiran Jokowi disambut hangat Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di Bandara Raden Inten II Lampung Selatan, Kamis (6/12/18).

    Dengan Pesawat Kepresidenan RI-1, Jokowi diberangkatkan langsung dari Jakarta dan mendarat di VIP Bandara Raden Inten II Lampung pada pukul 16.22 WIB. Sampai di Bandara, Presiden didampingi Gubernur Ridho meluncur ke Novotel Hotel Bandar Lampung untuk beristirahat sejenak. Silaknas dan Milad ke-28 ICMI sendiri dilaksanakan di Mahligai Agung Convention Hall Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung (UBL) Pukul 19.00 WIB.

    ICMI termasuk salah satu organisasi besar yang punya sejarah kuat di Indonesia. ICMI yang bertujuan untuk meningkatkan umat islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terbentuk pada 7 Desember 1990 dalam suatu pertemuan kaum cendikiawan muslim di Kota Malang 6-8 Desember 1990 silam serta terpilihnya juga pada hari itu Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Ketua ICMI yang pertama.

    Setelah menghadiri acara tersebut, Jokowi dijadwalkan langsung lepas landas dari Bandara Raden Inten II Lampung Selatan untuk bertolak kembali ke Jakarta pada dini hari nanti.

  • Kejurnas Pahanan, Gubernur Ridho Minta Lahirkan Prestasi Dunia

    Kejurnas Pahanan, Gubernur Ridho Minta Lahirkan Prestasi Dunia

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta agar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panahan antar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dapat melahirkan atlet peraih medali di ajang nasional, regional, dan internasional. Prestasi panahan Indonesia yang mendunia baik di tingkat Asia Tenggara, Asia dan Olimpiade, harus dijaga lewat kejuaraan berjenjang dan rutin.

    “Tdak ada yang instan di dunia olah raga. Mulai mencari bibit unggul hingga kejuaraan. Semua dimulai dari orang-orang terpilih, pelatih yang baik, dan kompetisi yang rutin. Itu adalah beberapa kunci keberhasilan pembinaan dan keberhasilan prestasi olah raga secara umum,” kata Gubernur Ridho saat menjamu peserta Kejurnas PPLP se-Indonesia 2018, di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (20/11/2018) malam.

    Ridho menambahkan panahan merupakan salah satu cabang olah raga unggulan dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Gubernur meminta agar para atlet yang berlomba dapat meneruskan prestasi pemanah Indonesia yang terukir lewat lewat berbagai kejuaraan. Ridho mengatakan Kejurnas PPLP dapat langkah meraih prestasi iru.

    Ridho juga menyampaikan dalam setiap pertandingan olah raga, tidak terlepas dari latihan dan kerja keras yang terarah. “Kejuaraan itu merupakan ajang berlatih dalam kompetisi pada kompetisi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi,” kata Gubernur.

    Saat memberi kata sambutan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Hannibal, mengatakan Kejurnas PPLP untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembinaan PPLP, PPLPD, Sekolah Khusus Olahraga Cabang Panahan. “Kejurnas ini juga guna memotivasi atlet panahan agar lebih semangat berlatih untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan bakat menuju prestasi nasional dan internasional,” kata Hannibal. (Humas Prov Lampung)

  • Gubernur Ridho Ficardo Jalani Operasi Minor di RSUDAM Lampung

    Gubernur Ridho Ficardo Jalani Operasi Minor di RSUDAM Lampung

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menjalani operasi minor untuk mengangkat benjolan di ketiak, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeleok, Bandar Lampung, Kamis (25/10/2018). Operasi berjalan sukses dan lancar.

    Menurut Humas RSUDAM Ahmad Sapri, operasi dipimpin dokter Bintang Abadi Siregar, SpBOnk. Operasi berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dengan melibatkan enam tenaga medis dan paramedis. Menurut Ahmad Sapri, awalnya Gubernur Ridho datang ke RSUDAM untuk cek kesehatan rutin.

    “Dalam pemeriksaan ditemukan eksisi kista Ateroma Axilla, berupa benjolan di ketiak. Atas saran dokter langsung diangkat agar tak membesar. Beliau hanya dibius lokal,” kata Ahmad Sapri. Kista ateroma biasanya muncul pada kantong kecil di balik permukaan kulit berisi materi berisikan minyak.

    Pascaoperasi, Gubernur Ridho kembali beraktivitas seperti biasa. Dari RSUDAM, Ridho langsung menuju Pantai Sari Ringgung, Pesawaran, untuk menghadiri pertemuan Tim Cyber Army Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Lampung.

    Menurut Ahmad Sapri, meski hanya operasi minor, Gubernur tetap harus memeriksakan kembali hasil operasi. “Paling tidak seminggu setelah operasi diperiksa kembali. Tapi ini tidak mengganggu aktivitas Beliau dan dapat bekerja seperti biasa,” kata Sapri. (Humas Prov Lampung)

  • Permudah Pelayanan Pajak, Gubernur Ridho Launching e-Samsat

    Permudah Pelayanan Pajak, Gubernur Ridho Launching e-Samsat

    Bandarlampung (SL) – Demi nempermudah pelayanan pajak ke masyarakat, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melaunching layanan e-Samsat Lampung (e-Salam). Bukan hanya itu, Gubernur juga melakukan terobosan dalam

    Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan meresmikan Samsat Desa Bukit Kemuning, Samsat Induk Mesuji, Samsat Link, dan Aplikasi i-samsat, e-PAP dan e-PBBKB.

    Launching layanan e-Samsat tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan penandatanganan prasasti Samsat Desa Bukit Kemuning.

    “Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Lampung berasal dari Samsat, artinya Samsat merupakan darahnya pembangunan daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Launching layanan program e-Samsat merupakan hal yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lampung. Dan diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam wajib pajak,” ujar Gubernur Ridho, pada acara launching, di Halaman Kantor Bank Lampung Pusat, Bandarlampung, Jum’at (26/10/2018).

    Gubernur menjelaskan telah begitu banyak Program terobosan yang dilakukan Pemprov Lampung. Dia pun berterimakasih kepada jajaran Polda Lampung yang telah bersinergi baik dengan Pemprov Lampung. “Di awal kepemimpinan saya, PAD Lampung perhari sekitar Rp1 Miliar. Kemudian Pemprov Lampung terus merapikan sistem satu atap ini, sehingga seiring perkembangan daerah, pendapatan daerah hari ini mencapai sekitar Rp 6-7 Miliar,” jelas Gubernur.

    Ia menjelaskan Pemprov Lampung terus berupaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama keluhan terkait pembayaran pajak. Untuk itu, launching e-Samsat menjadi upaya peningkatan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga akan mempermudah pembayaran bagi wajib pajak.

    Lebih lanjut, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa sikap (attitude) dan karakter pimpinan akan mempengaruhi pola prilaku masyarakat dalam membayar pajak. “Kalau pimpinan daerah dirasa trust/dipercaya masyarakat, maka masyarakat akan selalu melakukan pembayaran wajib pajak, begitupun sebaliknya,” ujarnya.

    Dengan sistem terintegrasi, Gubernur Ridho berharap akan semakin efisien dan mampu menutupi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyimpangan. “Poin utamanya adalah untuk mempermudah pelayanan dan efisiensi. Untuk itu, sistem ini harus dijaga, dan jangan sampai terjadi suatu penyimpangan,” ujarnya.

    Sebaik apapun sistem, ujar Gubernur, modal dasarnya adalah integritas dari orang yang mengawakinya. Kalau sistemnya canggih, tapi orangnya tidak integritas maka akan terjadi penyimpangan, dan begitupun sebaliknya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Lampung, Eria Desomsoni, menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga launching e-Samsat dapat terselenggarakan. Launching e-Samsat merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan aman. “Peningkatan pelayanan e-Samsat akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.

    Eria menjelaskan melalui e-Samsat, Wajib Pajak akan dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung. “Dengan e-Samsat, wajib pajak akan dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung. Hanya butuh waktu beberapa detik untuk pembayaran, dan tak perlu mengantri lagi di Samsat,” jelas Eria.

    Ia menerangkan bahwa syarat utama dari e-Samsat ini adalah nasabah Bank Lampung, memiliki ATM, kendaraan pribadi yang terdaftar sesuai ATM Bank Lampung, dan hanya bisa dilakukan pembayaran secara pribadi.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Ridho Ficardo menandatangani prasasti Samsat Desa Bukit Kemuning. Serta menandatangani MoU e-Salam, Samsat Desa Bukit Kemuning, dan peningkatan status Samsat Mesuji.

    Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Dir. Lantas Polda Lampung Kombes Pol. Kemas Ahmad Yamin, Kepala Bapenda Provinsi Lampung E. Piterdono, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Lampung Suratno, Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni, dan Perwakilan Lampung Utara. (Humas Prov Lampung)