Tag: HPN 2018

  • Polemik Tanggal HPN Momentum 9 Februari Tak Dapat Tergantikan

    Polemik Tanggal HPN Momentum 9 Februari Tak Dapat Tergantikan

    Polemik tanggal 9 Februari menjadi Hari Pers Nasional (HPN) terus muncul tiap tahunnya oleh AJI dan kemudian diikuti IJTI. Penolakan mereka dilatarbelakangi oleh ‘dendam’ masa lalu, baik terhadap orde baru maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sehingga menganggap bahwa tanggal 9 Februari 1946, merupakan hari kelahiran organisasi PWI dan penetapannya pun dilakukan pada masa orde baru.

    Padahal sebetulnya, jika melihat sejarah, seperti kutipan berita Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta yang terbit sejak 27 September 1945, dan fakta lainnya, tanggal tersebut merupakan momentum bertemunya sejumlah perhimpunan wartawan, perusahaan pers waktu itu, hingga pemerintah RI yang baru terbentuk, melalui Kongres Wartawan Indonesia di Kota Solo. Kongres berlangsung selama 2 hari, 9-10 Februari 1946.

    Kongres dilakukan dengan semangat mempersatukan para pelaku pers, untuk berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Apalagi saat itu, Belanda sedang gencar ingin merebut kembali wilayah Indonesia melalui agresi militernya. Pers pada waktu itu menjadi tonggak penting dalam memberikan informasi mengenai perjuangan, perang dan nasionalisme kepada masyarakat. Pers pula yang saat itu memberitakan kondisi terbaru mengenai kemenangan perang para pejuang melawan Belanda.

    Nuansa kejuangan pun sangat terlihat dalam kongres tersebut. Terlebih menghadirkan tokoh pergerakan nasional yang cukup keras waktu, yakni Tan Malaka. Tokoh ini kemudian oleh Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tan seperti dikutip KR, menyampaikan kondisi peperangan di Asia dan semangat untuk menghadapi peperangan khususnya melawan penjajahan kembali.

    Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan dalam kongres tersebut menyebutkan penting peran wartawan untuk menghadapi bahaya penjajahan kembali oleh Belanda. Ancaman penjajahan kembali akan mengganggu pembangunan negara yang baru saja merdeka.

    Untuk melawan penjajah tersebut, maka dibutuhkan persatuan, termasuk para wartawan yang waktu itu memang banyak terlibat dalam memberitakan perjuangan dan nasionalisme. Untuk itu kongres pun sepakat membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah untuk mempersatukan semangat kejuangan insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

    Melihat peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut, sebetulnya tidak sebatas lahirnya organisasi PWI, tetapi harus dilihat bahwa tanggal 9 Februari merupakan momentum kesadaran bersama bersatunya insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

    Peristiwa yang menunjukkan semangat kejuangan juga dilakukan sebelumnya, seperti Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tanggal 9 Oktober 1928 yang ditetapkan sebagai Hari Pemuda. Atau kemudian lahirnya organisasi Boedi Oetomo oleh dr Soetomo, Gunawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji dand digagas oleh Wahidin Soedirohoesodo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal 20 Mei tersebut ditetapkan sebagai Kebangkitan Nasional, meski sebetulnya tanggal 20 Mei merupakan kelahiran organisasi Boedi Oetomo.

    Jika kemudian ada upaya mencari tanggal HPN, termasuk gagasan tanggal yang disampaikan oleh AJI dan IJTI, tidak bisa mengalahkan momentum peristiwa Kongres Wartawan Indonesia yang begitu bermakna dan penting. Apalagi muncul ide memperingati dari meninggalnya tokoh pers, karena banyak sekali tokoh yang ada di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan pers sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga atau kelompok lain. Atau lahirnya UU Pers, yang tentu sangat berpeluang berganti atau direvisi.

    Jika kemudian mengabaikan peristiwa Kongres Wartawan Indonesia ini, sama saja mengesampingkan peran besar dari banyak pihak waktu itu, baik para tokoh pers, perusahaan pers, maupun perhimpunan wartawan yang bertujuan sangat mulia untuk bersatu melawan penjajahan.

    Melihat terus dimunculkannya wacana pergantian tanggal HPN, PWI Pusat perlu menyiapkan amunisi untuk melawannya dengan menggali sejarah peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut. Apalagi momentum peristiwa tersebut telah dimonumenkan oleh pemerintah dan menjadi museum di Solo.

    Selanjutnya dalam setiap perayaan HPN terus digelorakan semangat kejuangan untuk lebih mengingat peristiwa 9 Februari 1945. Kalau dulu semangat kejuangan melawan penjajahan, maka saat ini tetap semangat kejuangan dalam konteks kekinian. (Primaswolo Sudjono, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI DIY)

  • PWI Sesalkan Tak Hadinya Ketua DP 

    PWI Sesalkan Tak Hadinya Ketua DP 

    Bandarlampung (SL) – PWI menyesalkan ketidakhadiran Ketua Dewan Pers Yoseph Adhi Prasetio (Stanly) atas undangannya untuk membahas usul perubahan hari HPN (Hari Pers Nasional) di Gedung Dewan Pers, Rabu (18/4/2018), pukul 16.00 WIB.

    Sebelum rapat dibuka oleh Wakil Ketua DP Ahmad Djauhar, Uni Lubis bahkan sempat mengecam ketidakhadiran Stanly karena PWI menilai pentingnya menghadiri undangan dari Dewan Pers itu sendiri.

    Akibat adanya wacana perubahan waktu Hari Pers, ebagian besar PWI daerah menyatakan sikap atas usul tersebut. Mereka menolak karena itu bagian dari sejarah dan dapat memecahbelah insan pers.

    Menurut Ahmad Djauhar, Stanly tidak dapat hadir karena sedang berada di Manado. “Kok gak ada di acara penting menyangkut konstituen? Mestinya, dia memilih hadir di rapat ini,” ujar Uni Lubis.

    Pada rapat tersebut, hampir semua konstituen Dewan Pers hadir pada rapat tersebut. Wakil P3I (Perusahaan Periklanan dan SGP (Grafika Pers) yang tampak tak hadir di rapat tersebut.

    Rapat akhirnya tetap dilaksanakan dengan diskusi soal usulan AJI dan IJTI yang menginginkan perubahan hari HPN dari tanggal 9 Februari ke 23 September, hari ditandatanganinya UU Pers 40/1999.

    Pengurus PWI Pusat yang diwakili Sekretaris Jendral Hendry CH Bangun,

    Ketua Bidang Pendidikan Marah Sakti Siregar, dan lainnya menolak usulan AJI dan IJTI. Alasannya antara lain, usulan tersebut tidak urgen.

    Uni Lubis bahkan mengusulkan HPN sepenuhnya ditangani Dewan Pers.

    “Saya dan Hendry CH Bangun menegaskan bagi PWI HPN 9 Februari merupakan tanggal bersejarah dan warisan pejuang pers Indonesia. Jadi harga mati bagi PWI,” ujar Marah Sakti Siregar.

    Ditegaskannya lagi,  PWI tidak ingin tanggal tersebut diubah atau diganti. “Kalau mau diubah, silakan saja. PWI tetap akan memperingati ulang tahunnya di seluruh Indonesia,” katanya. (Pakho)

  • PWI : Hari Pers 9 Februari Harga Mati

    PWI : Hari Pers 9 Februari Harga Mati

    Bandarlampung (SL) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sepakat mempertahankan Hari Pers Nasional (HPN) pada tanggal 9 Februari. “Harga mati,” kata Ketua Bidang Pendidikan Marah Sakti Siregar.

    “Saya dan Hendry CH Bangun menegaskan 9 Februari tanggal bersejarah dan warisan pejuang pers Indonesia. Jadi harga mati bagi PWI,” kata Marah Sakti pada di Gedung Dewan Pers, Rabu (18/4/2018), pukul 16.00 WIB.

    Dewan Pers mengundang para konstituen Dewan Pers untuk membahas usul Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengubah hari HPN jadi tanggal 23 September, hari ditandatanganinya UU Pers 40/1999.

    Hampir seluruh PWI daerah menolak perubahan tanggal tersebut. Para pengurus PWI daerah telah menyatakan sikap yan ditujukan kepada Dewan Pers atas usul perubahan hari HPN, katanya.

    Marah Sakti Siregar menegaskan dalam rapat tersebut PWI tidak ingin tanggal itu diubah atau diganti. Kalau mau diubah, silakan saja, PWI tetap akan memeringati ulang tahunnya di seluruh Indonesia, katanya.

    Menurut Marah Sakti Siregar, PWI selama ini toleran dan bersabar pada organisasi pers lain. Tapi, katanya, adanya usulan pergantian hari HPN,  PWI merasa amat terganggu meski masih menghargai dengan datang untuk berdialog.

    Menurut Marah Sakti Siregar, semua PWI provinsi telah menyatakan ketidaksuka terhadap Dewan Pers yang memenuhi aspirasi organisasi pers minoritas, kata Marah Sakti Siregar pada rapat yang dihadiri tokoh pers : Harymurti, Lukas Luwarso, Tommy Suryopratomo, dan Retno Shanti. (Pakho).

  • PWI : HPN 2018 Terlaksana Dengan Sukses

    PWI : HPN 2018 Terlaksana Dengan Sukses

    Pertemuan Pemprov Sumbar, Pariwisata, dan PWI

    Padang (SL) – HPN 2018 dinilai sangat sukses pelaksanaannya oleh PWI Pusat dan berbagai komentar lainnya dari seantero tanah air. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakat Sumbar dimanapun berada.

    Sukses HPN 2018 bukan hanya terbatas pada saat penyelenggaraan saja, namun berbagai komitmen dari Kementerian Pasca HPN 2018 telah menjadi berkah yang luar biasa untuk pembangunan Sumatera Barat.

    “Lebih dari 42 program dari kementerian yang akan segera dilaksanakan. Antara lain revitalisasi Seribu Rumah Gadang, penataan kawasan desa terindah di dunia di Pariangan Tanah Datar, jalan tol, pengembangan wisata di Mentawai, kereta api bandara dan lain-lain adalah berkah nyata yang dapat kita rasakan sekarang. Sekarang, tinggal lagi kita memfollow up janji pemerintah pusat kepada kita untuk segera direalisasikan.

    Pertemuan Pemprov Sumbar, Pariwisata, dan PWI

    Kalau dihitung-hitung, program dari kementerian dan BUMN itu berjumlah Triliunan. Bersyukur kita, karena HPN 2018 membawa berkah yang tak terhingga untuk Sumatera Barat” ungkap Irwan Prayitno Gubernur Sumbar saat bertemu dengan Muhammad Ihsan, Nurjaman dari PWI Pusat dan beberapa pengurus PWI Sumbar di salah satu restoran terkenal kota Padang, Rabu 14 Maret 2018.

    PWI Pusat mengutus Ihsan dan Nurjaman ke Padang dalam rangka mengirimkan hasil FGD selama HPN 2018 berlangsung di Sumbar. Hasil FGD ini merupakan komitmen beberapa kementerian untuk mempercepat pengembangan kepariwisataan di Sumbar. Hasil FGD ini juga merupakan komitmen PWI Pusat mengawal berbagai kepentingan Sumbar selama HPN 2018 berlangsung.

    Hasil FGD Selama HPN 2018 Berlangsung di Sumbar

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut pengurus PWI Sumbar, Kadis Pariwisata Oni Yulfian, Kepala Badan Litbang Reti Wafda, Ka Biro Humas Jasman.

    Diujung acara, PWI Pusat menyerahkan secara langsung hasil FGD tersebut kepada Gubernur dan Gubernur langsung memerintahkan kepada SKPD yang hadir untuk segera memfollow up nya.

  • HPN Di Sumbar 2018 Terpadat Kegiatan

    HPN Di Sumbar 2018 Terpadat Kegiatan

    Padang (SL) -Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dimulai pada Kamis (1/2), melalui pameran kebudayaan di Kompleks Taman Budaya, Padang, Sumatra Barat.

    HPN 2018 di Sumatra Barat digadang-gadang sebagai peringatan HPN dengan acara terbanyak sepanjang sejarah. Belum sepekan menjelang puncak peringatan, penyelenggara sudah memulai dengan berbagai acara pendahuluan.

    Ketua PWI Sumatra Barat Heranof Firdaus menyebutkan  sudah ada 35 rombongan yang menyatakan kehadirannya di puncak peringatan HPN 2018 nanti. “Nah acara ini kick off, sejak hari ini sengaja kami tendang untuk meramaikan HPN 2018,” katanya.

    Heranof menyebutkan, peringatan HPN 2018 di Sumatra Barat memiliki arti tersendiri. Konsep awal Hari Pers Nasional, lanjutnya, dicetuskan di Sumatra Barat pada tahun 1978 silam. Setelah melalui pengupayaan yang panjang, akhirnya Presiden Soeharto menginisasi HPN pertama tahun 1985. Sumatra Barat sendiri pernah menjadi tuan rumah peringatan HPN pada tahun 1988. “Nah ini 30 tahun kemudian baru jadi tuan rumah lagi,” katanya.

    Selain pameran kebudayaan yang sudah dimulai, rangkaian acara Hari Pers Nasional 2018 di Sumatra Barat akan diikuti kegiatan lainnya. Tanggal 5 Februari 2018 misalnya, Pemprov Sumbar mengadakan kegiatan ‘Fam Trip’ ke lima kabupaten/kota di Sumatra Barat yakni Padang, Bukittinggi, Tanah Datar, Limapuluh Kota, dan Agam. Kegiatan ‘Fam Trip’ akan diikuti tamu undangan termasuk insan pers hingga tanggal 9 Februari 2018.

    Selain itu, bakal diadakan loma foto, video, dan pameran pers bertema ‘Destinasi dan Infrastruktur di Sumatra Barat’. Acara yang digelar di Museum Adityawarman Padang ini bakal berlangsung dari tanggal 6 hingga 9 Februari 2018. Hari Pers Nasional 2018 juga bakal dimeriahkan oleh pementasan seni kolosal yang mengangkat kisah Malin Kundang, berjudul Pinyangek Siso Api. Pertunjukan ini bakal digelar pada 6 Februari 2018 di Kawasan Danau Cimpago, Kota Padang.

    Masyarakat umum juga bakal disuguhi pentas musik Minang yang menampilkan penyanyi kondang Elli Kasim dan Upiak Isil pada 6 Februari 2018 di Kawasan Pantai Muaro Lasak, Kota Padang.

    Tak hanya itu, artis skala nasional lainnya yakni Kotak, akan tampil menghibur tamu undangan di HPN 2018 dan masyarakat umum bersama grup musik bentukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, IP Band. Kotak dan IP Band bakal unjuk kemampuan musik pada 7 Februari 2018 di Pantai Muaro Lasak, Kota Padang.

    Menuju acara puncak HPN 2018, bakal digelar acara makan bajamba atau tradisi makan bersama khas masyarakat Minang pada 8 Februari 2018. Acara yang digelar di Kompleks Museum Adityawarma ini bakal dihadiri oleh Presiden Jokowi dan jajaran Menteri Kabinet Kerja.

    Selanjutnya, acara puncak Hari Pers Nasional 2018 bakal digelar pada 9 Februari 2018 di kawasan Pantai Muaro Lasak hingga Danau Cimpago, Kota Padang, Sumatra Barat. Njun

  • Gubernur Lepas Peserta HPN PWI Lampung

    Gubernur Lepas Peserta HPN PWI Lampung

    Cendera mata seragam HPN kepada Gubernur

    Bandarlampung (SL)-Gubenur M Ridho Ficardo melepas kontingan PWI Lampung yang akan berangkat ke Padang, Sumatera Barat pada agenda Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018. 

    Penglepasan kontingen HPN secara simbolis itu digelar di Gedung Balai Wartawan H. Solfian Akhmad Sekretariat PWI Provinsi Lampung, Kamis sore (1/2).

    Gubernur berharap, seluruh kontingen HPN dapat menjadi Duta Pers Lampung yang baik. “Jaga nama baik Provinsi Lampung. Jangan terlalu lama di sana (Padang), cepat kembali ke Lampung. Banyak tugas berat menanti untuk bersama membangun Lampung menjadi lebih maju dan sejahtera,” kata gubenur.

    Kontingen HPN PWI Lampung berjumlah 153 orang, merupakan yang terbesar dari seluruh kontingen se-Indonesia.

    Gubernur Lampung yang juga dalam rangka silahturahim dengan pimpinan media itu juga memaparkan konsep peningkatan kesejateraan masyarakat mulai dari pembangun infrastruktur, pertanian, dan parwisata kepada awak media.

    Gubernur Mengatakan  meminta media ikut bersinegeri dengan pemrov lampung dalam hal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan lampung.

    Disamping itu Gubernur juga mencurahkan hati nya kepada Ketua PWI Lampung atas kerinduan nya dengan ketua pwi Lampung Supriyadi karena sekian lama tak berjumpa.

    Gubernur juga menyampaikan bahwa diri nya mohon izin tidak bisa ikut mendampingi PWI Lampung ke acara HPN di Sumatra Barat. (via/*)