Tag: Humas Provinsi Lampung

  • Balitbangda Tangkap Peluang Riset Pengembangan Kopi Robusta Berkelanjutan di Lambar

    Balitbangda Tangkap Peluang Riset Pengembangan Kopi Robusta Berkelanjutan di Lambar

    LAMPUNG BARAT  (SL) – Tim perencana dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung menangkap peluang riset pengembangan kopi robusta berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan salah satu fungsional peneliti muda Balitbangda Lampung Henita Astuti saat menghadiri perhelatan Festival Kopi Lambar 21-23 Juli 2018. Menurut Hernita, sinergi dan kolaborasi antar stakeholders dan pemangku kepentingan berpotensi menjadikan petani kopi Lampung Barat sejahtera dan kaya.

    Hernita merupakan salah satu praktisi Master Trainer SCOPI (Sustainable Coffee Platform Indonesia) atau lembaga yang berkiprah untuk pengembangan perkebunan kopi berkelanjutan. Sejauh ini, SCOPI membina komunitas petani, di antaranya Master Trainer “Nana” dari SCOPI di Lampung Barat.

    Dengan didukung peran dan fungsi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung (dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung) dalam bentuk riset aksi implementasi diharapkan masing-masing stakeholders baik akademisi, pengusaha, pemerintah, masyarakat, asosiasi perkopian dan lembaga Independent SCOPI bersama media berperan diharapkan dapat mewujudkan petani yang sejahtera dan kaya.

    Acara Festival Kopi Lambar sendiri diawali dengan acara seremonial penanaman bibit kopi unggul oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ir. Bambang disampingi Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Wabup Madhasnurin dan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kadis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Dessy Romas. Acara pembukaan ini dilakukan Minggu, 22 Juli 2018, pukul 10.00, di Kampung Kopi Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Di sini, juga dilakukan penanaman intercropping kopi dengan tanaman semusim.

    Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan, pembukaan dan penandatangan prasasti pendirian Kampung Kopi Bupati Lambar Parosil Mabsus mengatakan masalah yang terjadi saat ini antara lain produktifitas kopi menurun dan perlu perbaikan kualitas kopi agar dapat mempertahankan keberadaan kopi Lambar yang saat ini menjadi primadona daerah. Masalah lain yang dihadapi umumnya disebabkan perubahan iklim, umur tanaman yang sudah kurang produktif dan adopsi teknologi yang belum merata. Juga pengetahuan SDM petani yang masih terbatas.

    Namun demikian, terdapat nilai plus untuk Indonesia. Menurut Dirjen Perkebunan Ir. Bambang, sektor perkebunan di Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, dibuktikan dengan meningkatnya devisa negara secara Nasional naik 9% dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat ekspor naik 26,5 %, sehingga Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten sangat serius dan fokus memberikan kucuran anggaran di Kabupaten Lampung Barat melebihi daerah lainnya.

    Dr. Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR yang sekaligus telah didaulat sebagai Bapak Kopi Indonesia mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadikan petani kopi sejahtera dan kaya. Misalnya, dengan meningkatkan peranan seluruh stakeholders khususnya pemerintah sebagai regulator, yang ikut memperhatikan nasib petani. Pemerintah secara serius memfasilitasi sarana prasarana input untuk meningkatkan produktifitas kopi dan melakukan penerapan manajemen rantai pasok sehingga nilai tawar petani (NTP) tinggi. Selain itu, Pemerintah dapat memperhatikan pendidikan bagi anak petani agar nantinya dapat memperbaiki hidup dan keluar dari garis kemiskinan.

    Sedangkan Direktur SCOPI Veronica Herlina mengatakan pihaknya sangat apresiatif terhadap besarnya dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat. Veronica menyatakan siap bergandengan tangan untuk menghasilkan petani kopi terlatih dengan menerapkan teknologi budidaya dan pascapanen kopi yang baik. Salah satunya, dengan mengoptimalkan peran Master Trainer Kopi Robusta di Provinsi Lampung. (Humas Prov)

  • Ridho Fichardo “Bawa” Lampung Terbaik Ketiga Se-Sumatera Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

    Ridho Fichardo “Bawa” Lampung Terbaik Ketiga Se-Sumatera Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

    Bandarlampung (SL) – Keberhasilan Pemerintahan Provinsi Lampung dibawah Komando Gubernur, Muhammad Ridho Ficardo dalam penyelenggaraan pemerintahan menempatkan posisi Lampung terbaik ketiga di Sumatera. Hal itu terungkap saat kunjungan Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Bandar Lampung.

    Lampung juga berada pada peringkat ke-12 secara nasional. Pemeringkatan ini dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelenggaraan urursan wajib dan urursan pilihan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Kerja keras seluruh OPD bersama 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ini merupakan sebuah prestasi yang akan terus ditingkan pada masa-masa mendatang. “Keberhasilan tersebut tidak luput dari dukungan Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang telah bersedia membuka komunikasi dan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung serta 14 Kabupaten/Kota di Lampung” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat menerima Tim EKPPD dalam rangka Klarifikasi dan Validasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Lampung 2017.

    Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian klarifikasi dan validasi data EKPPD yg telah dilaksanakan oleh Tim Daerah Provinsi terhadap LPPD kab/kota tahun 2017. Tahapan selanjutnya akan diklarifikasi dan validasi oleh Tim Nasional dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otda.

    Ketua Tim Nasional EKPPD yang juga Kasubdit Wilayah III Dit EKPKD Ditjen Otda Kemendagri RI Yosoaro Zai mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk mampu menyusun LPPD yang lebih baik guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

    “Bahan utama bagi proses EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi mandiri Pemda terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” terang Yasoaro.

    Yasoaro Zai juga menjelaskan pelaksanaan validasi dilaksanakan selama empat hari 9 hingga 12 Juli 2018. Tim Nasional EKPPD kali ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari unsur Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, BKP RI dan Irjen kementrian Dalam Negeri. (Humas Prov)