Sinarlampung

Tag: Implementasi Integritas Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting

  • Provinsi Lampung Jadi Pelopor Nasional Implementasi Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting

    Provinsi Lampung Jadi Pelopor Nasional Implementasi Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung  menjadi pelopor nasional implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terkait kerjasama implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting ditandatangi  beberapa bulan lalu.

    “Lampung menjadi Provinsi pertama yang melakukan MoU bersama Pemerintah Kabupaten/kota tentang kerjasama implementasi integritas aplikasi E-Planning dan E-Budgetin. Bahkan Lampung menjadi rujukan bagi daerah lain,”  kata Pj. Sekretaris Daerah Hamartoni Ahadis saat menghadiri review implementasi dan TOT Aplikasi E-Palnning dan E- Budgeting Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Rabu, (07/11/2018).

    Hamartoni juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung mengImplementasikan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi dalam perencanan dan pengelolaan keuangan daerah. Pogram yang mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2019  ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan  E-Goverment secara kongkrit.

    “Dalam hal ini sebagai perwakilan Pemerintah  Pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga berperan membina Kabupaten/ Kota, dan memastikan program ini dapat di aplikasikan dan dijalan kan di setiap Kabupaten / Kota,” kata Hamartoni.

    Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin menjelaskan tujuan review implementasi dan TOT Aplikasi E-Palnning dan E- Budgeting ini untuk menogordinasikan secara langsung perkempangan implementasi dari aplikasi yang dimaksud. Dengan pembinaan yang dilakukan pada hari ini diharapkan aplikasi ini dapat segera diimplementasikan di seluruh Kabupaten/Kota.

    “Saat ini tercatat ada enam daerah yang menerima aplikasi ini yaitu Kabupaten Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sedangkan7 kabupaten lain direncanakan segera menyusul,” kata Minhairin

    Kegiatan ini dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Terutama terkait sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Kegiatan ini dihadiri seluruh perwakilan Kabupaten/Kota se–Provinsi Lampung yang berkompeten dalam bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran. (Humas Prov Lampung)

  • Lampung Pelopor Nasional Implementasi Integritas Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting Untuk Daerah

    Lampung Pelopor Nasional Implementasi Integritas Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting Untuk Daerah

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung menjadi pelopor secara nasional implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut terbukti dengan adanya MoU (memorandum of understanding) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung terkait kerjasama implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur, Selasa (17/7/2018). Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis berharap dengan MoU ini Lampung akan menjadi “smart province,” MoU ini disaksikan langsung oleh Koordinator Wilayah 2 Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK RI Adlinsyah M Nasution.

    Dalam sambutannya, Hamartoni Ahadis menjelaskan ada enam titik rawan korupsi yang harus diawasi, salah satunya terkait perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran dengan mengimplementasikan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting.

    “Provinsi Lampung menjadi Provinsi pertama yang melakukan MoU bersama Pemerintah Kabupaten/kota tentang kerjasama implementasi integritas aplikasi E-Planning dan E-Budgeting,” jelas Hamartoni.

    Ia berharap MoU ini dapat benar-benar diwujudkan dalam suatu aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran. “Ke depannya diharapkan seluruh perencanaan dan penganggaran sudah dalam suatu aplikasi. Terlebih, MoU ini dapat ditindaklanjuti dalam menyusun APBD 2019-2020,” jelas Hamartoni.

    Hamartoni mengatakan MoU ini mampu membuat sistem perencanaan dan penganggaran lebih efisien dan efektif. “Kami berharap seluruhnya dapat mentaati segala hal yang diterapkan dalam aplikasi tersebut. Dan suatu saat nanti, saya yakin hal ini juga akan membawa Provinsi Lampung menjadi Lampung Smart Province,” ujarnya.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Pemerintah Kabupaten/kota untuk menerapkan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, sehingga dapat mendorong terwujudnya Lampung Smart Province, sekaligus meminimalisir adanya tindak korupsi.

    Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah 2 Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M Nasution, menyampaikan ucapan selamat kepada Provinsi Lampung yang menjadi Provinsi pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Kabupaten/Kota. “Sampai saat ini belum ada Provinsi di Indonesia yang mengintegrasikan e-Planning dan e-Budgeting dengan Kabupaten/Kota. Mereka berjalan sendiri-sendiri dengan teknisnya masing-masing,” jelas

    Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif untuk mengkoneksikan langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Ini merupakan inisiatif yang bagus. Dan baru Lampung yang menerapkannya,” jelasnya.

    Lebih dari itu, KPK akan membawa konsep yang dibuat di Lampung untuk diterapkan di daerah lainnya. “Lampung ingin mencoba mengintegrasikan hal ini dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, tentu kedepannya hal ini akan lebih mudah diintegrasikan dan dikomunikasikan sehingga lebih efisien dan efektif. Lebih dari itu, format kelola yang dibuat di Lampung ini, nantinya akan diterapkan di daerah lainnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin menjelaskan tujuan kegiatan ini dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, terutama terkait sistem perencanaan dan sistem penganggaran. (Humas Prov)