Sinarlampung

Tag: Indramayu

  • Bos Garam Gadungan Diciduk Polisi

    Bos Garam Gadungan Diciduk Polisi

    Lampung Timur, (SL) – Pengusaha Ikan Asin merugi puluhan juta rupiah lantaran ditipu oleh Bos Garam gadungan di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur (Lamtim).

    Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar didampingi Kapolsek Labuhan Maringgai Kompol Yusvin Argunan mengatakan, peristiwa kejahatan tersebut berawal saat korban AH warga Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai dihubungi  pelaku yang menawarkan garam, kata Kapolres, Minggu, (25/6).

    Pelaku diketahui mengaku sebagai Bos Garam serta memiliki usaha di kawasan Indramayu, Jawa Barat, dan berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dengan korban, rabu (21/6) lalu.

    Kemudian, pelaku memberikan foto, video, serta lokasi tempat usaha garamnya. Hal ini ternyata cukup meyakinkan  korban, ujar Kapolres.

    “Korban yang memang sedang membutuhkan garam, akhirnya sepakat untuk memesan 10 ton garam harga Rp 4.100,- perkilo dengan perjanjian pembayaran dilakukan ketika garam dimuat keatas kendaraan.” Papar Kapolres.

    Lalu, sopir kendaraan yang dipesan oleh korban memberikan informasi bahwa garam yang dipesan sedang dalam proses muat keatas truk. pada Jumat (23/06/2023), imbuh Kapolres.

    Pelaku kemudian menghubungi korban dan meminta transfer uang sebesar Rp 42,5 juta sesuai harga yang telah disepakati yaitu Rp 41juta untuk pembayaran 10 ton garam ditambah Rp 1,5 juta sebagai ongkos jasa kendaraan angkutan.

    “Beberapa jam setelah uang ditransfer, sopir truk menghubungi korban dan menegaskan bahwa mobil dan muatannya tidak bisa berangkat karena masih ditahan pihak perusahaan, ternyata muatan garamnya belum dibayar.” tutur Kapolres.

    Kemudian, korban  mencoba menghubungi pelaku tetapi  teleponnya tidak aktif. “Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ini ke polisi”, ucap Kapolres..

    Menurut Kapolres, Petugas Kepolisian Gabungan Polsek Labuhan Maringgai, dan Satuan Reskrim Polres Lampung Timur Polda Lampung yang menerima laporan terkait peristiwa ini segera bertindak.

    “Hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi sekaligus membekuk para pelaku yang berinisial WD (33) warga Kecamatan Sukadana dan AA (29) warga Kecamatan Labuhan Ratu”, tegas Kapolres.

    Selain para pelaku, Petugas Kepolisian juga turut mengamankan barang bukti berupa tas, dompet, 4 telepon genggam, dokumen kependudukan, SIM, kartu ATM, serta slip bukti penarikan uang, tandas Kapolres.(Red/Heny)

  • Dari Indramayu Masdi Berjalan Kaki ke Jakarta Mencari Keadilan

    Dari Indramayu Masdi Berjalan Kaki ke Jakarta Mencari Keadilan

    Jakarta (SL) – Demi untuk menemui Presiden Joko Widodo, seorang warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Masdi, rela berjalan kaki dari Indramayu ke Istana Presiden di Jakarta. Ia lakukan hal ini untuk mencari keadilan atas kasus suap Saipul Jamil dan kasus gratifikasi pemberian mobil mewah kepada Bupati Indramayu.
    Dengan membawa berbagai spanduk, Masdi berjalan dari desanya di Desa Tambak, Kecamatan Krangsong, Kabupaten Indramayu, menyusuri jalan pantura Indramayu hingga perbatasan Kabupaten Subang,  Sabtu (13/10/2018).

    Masdi diperkirakan sampai di Jakarta dalam waktu lima hari dan menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Dia berniat menyampaikan keluhan ketidakadilan dalam hukum di Indonesia.

    “ Saya akan mencari keadilan soal kasus suap yang melibatkan artis dangdut Saipul Jamil, kenapa hanya Rohadi yang merupakan panitera PN Jakarta Utara yang ditahan. Sementara para hakimnya masih bebas,” katanya.
    Masdi menambahkan, dirinya akan mengadu ke Presiden Jokowi, agar hakim-hakim yang terlibat dalam kasus suap artis dangdut Saepul Jamil agar diperiksa juga,” imbuhnya. (ri/net)
  • Petugas Puskes Indramayu Menolak Pasien?

    Petugas Puskes Indramayu Menolak Pasien?

    Indramayu (SL) – Tindakan tidak terpuji dilakukan tenaga medis di Puskesmas Tambi Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Dengan alasan hari Sabtu tidak layani pasien, tenaga medis di puskesmas tersebut menolak menangani salah satu pasien yang hendak berobat.

    Kejadian malang itu dialami pasien berusia 30 tahun inisial J, warga Kecamatan Sliyeg, Indramayu, Sabtu (14/7/2018). Pasien tersebut mengaku kecewa dengan pelayanan Puskesmas Tambi karena telah menolak pasien saat berobat.

    “Waktu itu Sabtu (14/7) sekitar pukul 11.30 WIB, kondisi saya sedang mengalami sakit batuk dan demam. Namun perawat enggan melayani dengan alasan hari Sabtu libur tidak ada perawat yang kerja,” ucapnya, Jumat (20/7).

    Menurut dia alasan pihak puskesmas tidak mau melayani pasien karena libur sangat tidak masuk akal. Pada akhirnya, ia pun pulang kerumah meski kondisi sakit.

    “Seharusnya Puskesmas kecamatan operasionalnya 24 jam. Tentu kami sangat kecewa dan terluka mengingat puskesmas itu merupakan salah satu tempat pelayanan publik di kecamatan tersebut,” ucapnya.

    Sementara Kepala Puskesmas Tambi saat temui diruang kerjanya tidak ada diruangannya selama dua hari ini, menurut pengakuan salah satu pegawainya, pimpinan sedang rapat. “Mungkin rapat pak” besok saja datang kesini lagi, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan,” ujar salah satu pegawai puskesmas yang tidak menyebutkan namanya. (net)

  • Bendahara Honorer SDN Diduga Tilep Uang Tabungan Siswa

    Bendahara Honorer SDN Diduga Tilep Uang Tabungan Siswa

    Indramayu (SL) – Diduga tilep uang tabungan siswa bendahara honorer SDN Lobener 1 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, menghilang. Namun pihak sekolah terkesan tutup mata dan enggan bertanggung jawab terkait persoalan tersebut.

    Ironisnya, yang ditilep adalah uang siswa kelas I, II, III, IV, V dan VI, yang selama dua tahun lebih dikumpulkan pada oknum bendahara honorer Nunung Nurhayati itu sebagai tabungan harian. Jumlahnya pun tidak sedikit, diperkirakan mencapai Rp92,5 juta.

    Para orangtua siswa belum melaporkan kejadian itu ke polisi, karena masih berharap pihak sekolah segera mengembalikan uang tersebut. bahkan orang tua siswa menduga oknum Kepsek juga terlibat menikmati uang siswa tersebut.

    Aam, salah satu orang tua siswa menjelaskan, awalnya seluruh wali murid dari kelas I hingga kelas VI mendapat surat resmi dari sekolah, agar mengikutsertakan anak-anak mereka dalam program menabung di sekolah.

    Para orangtua pun menyambut positif program menabung tersebut apalagi pihak sekolah tidak menentukan nominal yang akan ditabung. Sesuai aturan dalam program itu, uang tabungan bisa dicarikan setahun kemudian.

    “Benar, selama dua tahun kami menabung tidak pernah dikembalikan, padahal sudah ganti kepala sekolah Suprapto, Suma hingga ke Warda yang baru. Katanya tanggungjawab, tapi sampai sekarang tidak dikembalikan, hanya janji-janji saja tidak ada itikad baik untuk mengembalikan saya cape demo terus,” keluhnya, Kamis (19/7).

    Menurutnya, sejak dua tahun silam uang tabungan di pegang oleh bendahara Nunung Nurhayati dan kepala sekolah Suprapto. Meski kepsek telah diganti namun tabungan seluruh siswa (kelas 1 hingga IV) tetap di pegang oleh bendahara tersebut .

    “Sewaktu kepala sekolah pindah uang tabungan saat mau dibagikan tinggal separo, terus sisanya Rp92,5 juta juga tidak dikembalikan. Bahkan Nunung memindahkan uang tabungan secara diam-diam ke rekening pribadinya hingga terungkap,” bebernya.

    Hingga berita ini himpun belum ada tanggapan resmi dari pihak sekolah, meski kontributor warta9.comtelah berusaha meminta tanggapan terkait masalah tersebut, namun kepsek dan bendahara tidak berada ditempat kerja. (net)

  • Presiden Ingatkan Kembali Proses Deredikalisasi Cegah Terororis Masuk Kampus,

    Presiden Ingatkan Kembali Proses Deredikalisasi Cegah Terororis Masuk Kampus,

    Indramayu (SL) – Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus memang menjadi kekhawatiran tersendiri. Untuk menanggulangi agar paham radikalisme tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan.

    “Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang”, kata Presiden ketika dimintai pandangannya oleh para jurnalis saat kunjungan kerjanya di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis, 7 Juni 2018.

    Menurut Presiden, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI.

    Namun Presiden berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

    “Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan,” ucapnya.

    Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

    “Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

    “Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya,” tandasnya. (Bey Machmudin)

  • Presiden Ingin Para Petani Bersinergi Tingkatkan Produksi Pertanian

    Presiden Ingin Para Petani Bersinergi Tingkatkan Produksi Pertanian

    Indramayu (SL) – Dengan segala perkembangan teknologi dan berbagai sarana perekonomian, petani saat ini tidak dapat lagi bekerja sendiri-sendiri. Sudah seharusnya para petani berkumpul dan bekerja dalam satu kelompok besar untuk meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

    Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para petani di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis, 7 Juni 2018 saat meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian sebagai upaya mewujudkan korporasi petani.

    “Memang sebelumnya ada GAPOKTAN dan POKTAN, penting organisasi seperti ini. Tetapi untuk bisa kita menang dalam bersaing, kelompoknya tidak bisa kecil-kecil seperti GAPOKTAN dan POKTAN. Kelompoknya harus besar seperti yang kita lihat di cara-cara kerja perusahaan besar atau korporasi. Harus dalam jumlah besar,” kata Presiden dalam sambutannya.

    Ia yakin sebenarnya para petani kita mampu bekerja selayaknya perusahaan-perusahaan besar beroperasi. Namun, ia menyebut satu syarat yang harus dipenuhi, yakni para petani harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar dan bersama-sama meningkatkan produktivitas.

    Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang telah menjadi proyek percontohan di daerah tersebut misalnya, merupakan upaya pemerintah dalam membentuk wadah besar bagi para petani sekitar. Para petani diharapkan untuk dapat bergabung dan mengambil manfaat dari adanya wadah binaan BUMN itu.

    “Ini adalah sebuah contoh pertama yang akan saya ikuti, saya lihat, selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air dalam mengorganisasi petani. Karena setelah kita pelajari, keuntungan terbesar dari pertanian itu didapat bukan dari pratanam, atau saat menanam, tetapi yang paling banyak adalah di pascapanennya,” ujar Presiden.

    MBB dalam praktiknya memfasilitasi para petani untuk menjual berasnya dan mengemasnya ke dalam kemasan yang menarik. Setelahnya produk-produk pertanian itu akan didistribusikan dan dipasarkan melalui pasar daring. Menurut Presiden, dengan cara itu para petani akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar.

    “Nantinya beras-beras yang ada bisa berada pada posisi beras premium, harganya beda. Kemudian menjualnya juga tidak lewat tengkulak. Petani tidak dapat apa-apa kalau caranya seperti ini. Kalau petani bisa berjualan beras baru di situlah petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendorong para petani untuk bersama-sama pemerintah membenahi sektor pertanian nasional. Sebab di masa mendatang, pangan merupakan salah satu komoditas yang akan menjadi rebutan negara manapun.

    “Negara-negara yang tidak memiliki ketahanan pangan akan bingung. Artinya peran petani akan menjadi semakin penting ke depan, menjadi semakin strategis di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia,” tandasnya.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar.

    Indramayu, 7 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Digitalisasi Sistem Pertanian, Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani

    Digitalisasi Sistem Pertanian, Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani

    Indramayu (SL) – Presiden Joko Widodo telah meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 7 Juni 2018.

    Program tersebut secara garis besar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para petani untuk berproduksi.

    Direktur Digital and Strategic Portfolio PT. Telkom David Bangun mengatakan, program tersebut merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo untuk mengumpulkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga memiliki daya saing dan keekonomian yang lebih kuat.

    Telkom sendiri berperan dalam melakukan pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

    “Program ini merupakan suatu implementasi dari arahan Bapak Presiden untuk korporatisasi pertanian. Ini adalah inisiatif dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, beserta Pemda di mana kami membentuk yang namanya Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang didukung dengan digitalisasi sistem pertanian,” ucapnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di lokasi peresmian, Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.

    Mitra BUMDes Bersama (MBB), sebagaimana yang disebut Bangun, dalam praktiknya akan menjadi saluran program kewirausahaan dengan menjadi mitra dalam berbagai kegiatan produksi tani seperti proses penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha rakyat, hingga penjualan hasil tani.

    “Hari ini merupakan peresmian dimulainya proyek percontohan yang sudah berjalan di 9 kabupaten (Jawa Barat). Ada 11 MBB yang merupakan implementasi dari kewirausahaan pertanian tersebut,” ucapnya.

    Ia melanjutkan, program ini merupakan sebuah upaya untuk membuat semua program dari pemerintah baik BUMN maupun kementerian dan departemen bisa tersalurkan ke petani secara terintegrasi sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi lebih efektif. Upaya tersebut telah mencakup keseluruhan proses pertanian mulai dari tahap pratanam, tanam, panen, maupun pascapanen.

    “Seluruh proses tersebut menggunakan digitalisasi sistem pertanian (Logtan) yang akan berisi antara lain data tunggal petani, data lahan, dan data transaksi, sehingga penyaluran-penyaluran program pertanian dari pemerintah tersalurkan dengan efektif ke para petani,” imbuhnya.

    Dengan kata lain, MBB ini berperan sebagai integrator dari semua BUMN dalam menunjang bidang pertanian. Nantinya para petani cukup berhubungan dengan MBB bila memerlukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), kebutuhan benih, sarana produksi pertanian, serta asuransi bila gagal panen.

    Untuk diketahui, MBB yang berlokasi di tempat yang dikunjungi Presiden Jokowi, yakni di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, juga memiliki fasilitas pascapanen berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT). Fasilitas itu akan menyerap beras dari petani-petani lokal dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani. Beras tersebut kemudian dikemas dalam kemasan terbaik sehingga melepas ketergantungan mereka terhadap praktik tengkulak yang merugikan. Penjualan produk-produk pertanian itu nantinya juga akan dilakukan melalui layanan e-commerce.

    Indramayu, 7 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin