Sinarlampung

Tag: inflasi

  • Buka Puasa Bareng Pengusaha, Mirza Jihan Optimis Pertumbuhan Ekonomi Lampung Meningkat

    Buka Puasa Bareng Pengusaha, Mirza Jihan Optimis Pertumbuhan Ekonomi Lampung Meningkat

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela (Mirza Jihan), menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Relawan Sedulur Mirzani Nusantara di Kampus Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Bandarlampung, Sabtu (15 Maret 2025).

    Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza mengajak sukseskan program 100 hari pertama Mirza Jihan dan mendukung program berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

    Sebagai perpanjangan tangan, Gubernur Mirza berharap Sedulur Mirzani dapat menjadi instrumen pendengar harapan-harapan masyarakat serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung.

    Dia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengusaha dan relawan Sedulur Mirzani Nusantara yang telah mendukung Mirza Jihan dengan sepenuh hati dan jiwa sehingga dapat terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

    Menurutnya, dedikasi serta kebersamaan yang telah dibangun menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi nilai-nilai yang sangat kuat di dalam diri.

    “Saya paham sekali Sedulur Mirzani mengajarkan kepada relawan-relawannya agar kompak, agar bekerjasama, agar rela berkorban dan tentunya ini semua dilandaskan karena satu keinginan yaitu kita ingin Provinsi Lampung lebih baik, lebih maju 5 tahun ke depan,” ujarnya.

    Dibawah kepemimpinan Mirza Jihan, berkomitmen untuk memfokuskan programnya pada infrastruktur dan dalam 2-3 tahun ke depan jalan di Provinsi Lampung akan dalam keadaan bagus.

    “Keinginan saya kepada Sedulur Mirza untuk ke depan, bagaimana dapat diformulasikan agar Sedulur Mirza ini menjadi pleton yang kuat, solid dan dapat membantu perkonomian Provinsi Lampung 5 tahun ke depan,” ujarnya.

    Kepada Apindo, Gubernur Mirza juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.

    Ia menuturkan bahwa pemerintah tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung oleh salah satu unsur penting yaitu dunia usaha.

    Gubernur Mirza menyampaikan bahwa selain sektor infrastruktur, dirinya juga akan berfokus pada sektor pendidikan dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Ia berharap bantuan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh Apindo dapat difokuskan dalam membantu sekolah-sekolah di Provinsi Lampung.

    Lebih dari itu, ia berharap Apindo dapat membantu memberikan bekal dalam mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang unggul dan siap kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

    “Fokuskan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak sekolah kami, fokuskan bantu agar anak-anak SMA dan SMK kami pinter-pinter bisa kerja dengan kualifikasi yang sesuai dengan kriteria-kriteria perusahaan Apindo,” ujarnya. (Red)

     

    Media Siber Lampung

     

     

  • Kinerja TPID Lamtim Buruk Sekali, Inflasi di Lampung Diprediksi Masih Di Atas 3% sampai Juli 2024

    Kinerja TPID Lamtim Buruk Sekali, Inflasi di Lampung Diprediksi Masih Di Atas 3% sampai Juli 2024

    Provinsi Lampung masih kesulitan mengatasi laju inflasi hingga Juli 2024 nanti. Tingkat inflasi di provinsi ini tercatat masih tinggi, selalu di atas 3 persen sejak awal Januari s.d Mei 2024. Inflasi tinggi masih terjadi sampai Juli nanti.

    Hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), menyaytakan  bahwa Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2024 tercatat sebesar 165,9, melonjak drastis dari 137,2 pada periode sebelumnya.

    Bank Indonesia dalam laporan tersebut menyebutkan lonjakan drastis IEH tersebut berimplikasi inflasi meningkat pada April 2024, dan bahkan berlanjut hingga Juli 2024.

    BI memperkirakan IEH pada Juli 2024 sebesar 146,7, meningkat dari 125,8 pada Juni 2024. Peningkatan IEH pada Juli 2024 merupakan dampak dari  liburan sekolah dan mulainya tahun ajaran baru.

    Data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan inflasi di provinsi ini masih tinggi di atas angka inflasi nasional.

    Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sepertinya harus bekerja lebih keras lagi agar angka inflasi Lampung dapat keluar dari ‘kutukan’ spesialis inflasi 3 persen lebih.

    Inflasi yang tinggi di Lampung Timur yang mencapai 4 sampai 5 persen lebih sejak awal tahun menjadi biang keladi tingginya inflasi di  Provinsi Lampung.

    Dari sederet data inflasi lima bulan terakhir,  menunjukkan kinerja TPID Kabupaten Lampung Timur buruk sekali. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto perlu mengingatkan Pemkab Lampung Timur untuk lebih serius melakukan upaya-upaya menekan inflasi.

    Diketahui, inflasi (yoy) Provinsi Lampung naik turun tipis-tipis di atas 3 persen lebih sejak Januari s.d Mei 2024.

    Inflasi pada Januari 2024 tercatat 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,55.

    Lalu, pada  Februari 2024 sebesar 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,97.

    Sementara pada  Maret 2024 mencapai 3,45%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 3,05%. Dan pada April 2024 sebesar 3,29 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,34.

    Sedangkan  pada April sebesar 3,29 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,34.

    ‘Kutukan’ di atas 3 persen tersebut berlanjut hingga Mei 2024 yakni sebesar 3,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,43. Inflasi Lampung pada Mei itu juga melampaui persentase inflasi nasional sebesar 2,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,37. (***)

    Penulis adalah pratisi Pers, Wapimred Sinarlampung.co

  • Plus Minus Ekonomi Makro Lampung Di Akhir Kepemimpinan Gubernur Arinal

    Plus Minus Ekonomi Makro Lampung Di Akhir Kepemimpinan Gubernur Arinal

    Plus Minus Ekonomi Makro Lampung Di Akhir Kepemimpinan Gubernur Arinal

    Oleh: Iwa Perkasa

    TIDAK lama lagi, persisnya 12 Juni 2024 nanti, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi harus berhenti. Ia mewariskan tingkat inflasi yang masih tinggi terutama selama lima bulan terakhir tahun ini.

    Data statistik menunjukkan inflasi di provinsi ini masih tinggi di atas angka inflasi nasional. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sepertinya harus bekerja lebih keras lagi agar angka inflasi Lampung dapat keluar dari ‘kutukan’ spesialis inflasi 3 persen lebih.

    Diketahui, inflasi (yoy) Provinsi Lampung naik turun tipis-tipis di atas 3 persen lebih sejak Januari s.d Mei 2024.

    Pada Januari 2024 tercatat 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,55. Pada Februari 2024.

    Pada Februari 2024 sebesar 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,97.

    Pada Maret 2024 mencapai 3,45%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 3,05%. Pada April 2024 sebesar 3,29 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,34.

    Lalu, pada April sebesar 3,29 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,34.

    ‘Kutukan’ di atas 3 persen tersebut berlanjut hingga Mei 2024 yakni sebesar 3,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,43. Inflasi Lampung pada Mei itu juga melampaui persentase inflasi nasional sebesar 2,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,37.

    Kinerja TPID Lampung Timur Paling Buruk

    Terhadap ‘kutukan’ ini, TPID Kabupaten Lampung Timur patut dimintakan pertanggungjawaban. Sebab, inflasi yang tinggi di Provinsi Lampung melulu dipicu oleh tingginya inflasi di kabupaten Lampung Timur hingga mencapai 4 sampai 5 persen lebih.

    Dari sederet data inflasi lima bulan terakhir, dapat dinyatakan bahwa kinerja TPID Kabupaten Lampung Timur buruk sekali. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto perlu mengingatkan Pemkab Lampung Timur untuk lebih serius melakukan upaya-upaya menekan inflasi.

    Ekonomi Tumbuh Terjaga Tapi Di Bawah Target

    Warisan lain di akhir masa jabatan Gubernur Arinal adalah soal pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan ‘selow’ atau dalam bahasa ‘santuy’ disebut masih tumbuh terjaga, tapi masih di bawah target.

    Dikutip dari laporan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, ekonomi Lampung Q1 2024 tumbuh 3,30 persen alias tidak segagah capaian pada periode yang sama tahun 2023 yang tercatat tumbuh sebesar 4,94 persen (y-on-y).

    Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung mentargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 dapat mencapai 4,5 sampai 5,5 persen.

    Nilai Tukar Petani Melambung Tinggi

    Catatan lain yakni soal Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang naik membumbung tinggi, persis di hari-hari akhir kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

    Ini adalah warisan Gubernur Arinal yang patut dipujikan lantaran fakta membuktikan bahwa NTP Lampung terus mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2023 lalu.

    Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menyebutkan NTP Provinsi Lampung pada Mei 2024 sebesar 121,79 atau naik 2,08 persen dibanding NTP bulan sebelumnya.

    Sementara NTP nasional Mei 2024 sebesar 116,71 atau turun 0,06 persen dibanding NTP bulan sebelumnya.

    Peningkatan NTP Lampung dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami peningkatan sebesar 1,82 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang turun sebesar 0,25 persen.

    BPS merinci kenaikan NTP Provinsi Lampung Mei 2024 ditopang Subsektor Padi & Palawija (NTP-P) sebesar 100,54, Hortikultura (NTP-H) sebesar 125,99, Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) 153,09, Peternakan (NTP-Pt) 99,63, Perikanan Tangkap 107,79, dan Perikanan Budidaya sebesar 97,21.

    Diketahui, secara agregat nilai NTP Lampung di sepanjang tahun 2023 mantap pada angka 109,316 ditandai oleh terus menanjaknya angka NTP Lampung tahun lalu secara simultan dari bulan ke bulan dan selalu di atas titik impas (100).

    Diawali angka NTP pada Januari 2023 sebesar 103,29. Lalu naik pada Mei sebesar 105,99 hingga meroket tajam pada September sebesar 113,45, Oktober 114,45, November 115,4 dan puncaknya pada Desember sebesar 117,13.

    Sebagai perbandingan, NTP Lampung pada awal kepemimpinan Arinal tahun 2019 masih fluktuatif dan berada pada persentase rata-rata 102,51 atau turun 3,15 persen dibanding tahun 2018 sebesar 105,84.

    Kemudian, NTP pada 2020-2022 secara berturut-turut mengalami kenaikan masing-masing 97,73 (2020) 101,23 (2021) dan 104,30 (2022).

    Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

    Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian.

    Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kemampuan tukar petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya.

    Bila ditarik ke belakang, rata-rata NTP Provinsi Lampung periode 2014 sampai 2016 tercatat turun naik meski tetap di atas titik impas. Pada 2014 NTP Lampung tercatat sebesar 104,17, lalu turun menjadi 103,17 pada tahun berikutnya. Pada 2016 naik menjadi 103,90 dan kembali naik pada 2017 menjadi 105,16.

    Subsektor Perkebunan Tembus Persentase NTP Tertinggi

    Di era Gubernur Arinal Djunaidi, persentase NTP Lampung mampu menembus persentase tertinggi di atas persentase sebelumnya dan mencatat sejarah baru sejak konsep NTP mulai diperkenalkan sebagai indikator kesejahteraan petani pada tahun 1080-an.

    Hal ini makin menegaskan bahwa Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang digagas Gubernur Lampung Arinal berhasil mensejahterakan petani sejak dirinya menjadi orang nomor satu di provinsi ini

    Fakta tersebut membuktikan bahwa NTP Lampung periode 2022-2024 nyatanya  mambu menembus persentase di atas 110 s.d 153,09 persen pada sejumlah subsektor unggulan.

    Puncaknya terjadi pada 2024 yakki pada suksektor pangan pada Februari 2024 tercatat sebesar 115,82 persen, subsektor hortikultura 134,36 persen dan subsektor perkebunan rakyat sebesar 153,09 pada Mei 2024.

    Raihan ini belum pernah dicapai gubernur sebelumnya.*)

     

     

     

  • Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan

    Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan

    Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan. Judul tulisan soal inflasi ini sengaja ditulis unik dengan maksud agar pembaca tertarik, lalu mulai menggemari berita-berita ekonomi yang saya coba sajikan dengan bahasa tidak rumit, tapi asyik.

    Tulisan ini saya mulai dari laporan yang saya terima dari Biro Perekonomian Lampung pada Senin, April, kemarin. Kantor biro yang bermarkas di Lantai III Kantor Gubernur Lampung itu mengirimkan gambar melalui pesan WhatsApp berupa grafik yang disertai pesan pendek.

    “IPH Lampung sebagai Proxy Inflasi pada Minggu ke IV Maret 2024 No 9 terendah sebesar 0.91.” Pesan itu dikirimkan oleh seorang pejabat biro ekonomi yang sejujurnya baru saya kenal.

    Dengan gesit saya mendownload gambarnya, lalu berusaha memahami arti kata terendah tersebut.

    Ups! Jangan salah menilai. Kata terendah itu bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sebuah kemajuan ke arah yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya.

    Semakin rendah angka IPH sebagai proxy inflasi maka dapat disimpulkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berhasil menjaga keseimbangan neraca pangan berupa supply dan demand melalui kegiatan pengendalian setiap hari, lalu dilaporkan dalam setiap pekan.

    IPH bukan inflasi yang umum kita kenal. IPH hanya sebagai proxy inflasi. Sebagai tambahan penjelasan: inflasi di Lampung dihitung melalui pendataan BPS di 4 kabupaten/kota yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, dan Mesuji. BPS akan mengumumkan angka inflasi setiap tanggal 1 setiap bulan.

    Menurut teman saya di BPS, pendataan di 4 kabupaten/kota itu secara statistik sudah cukup mewakili untuk menghitung angka inflasi di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk kabupaten lainnya, dilakukan oleh tim pemantauan harga menggunakan Indeks Perkembangan Harga yang datanya dikumpulkan oleh masing-masing TPID di disperindag kabupaten/kota.

    Jadi, setelah membaca tulisan ini, berhentilah menulis berita soal inflasi di Waykanan, Lampung Utara atau kabupaten lain yang tidak masuk dalam cakupan pendataan oleh Badan Pusat Statistik.

    Para bupati di luar cakupan pendataan oleh BPS ini, sebaiknya menahan diri. Tidak usah mengklaim atau mempolitisasi berhasil mengendalikan inflasi. Sebab laporan yang disampaikan TPID kabko, lalu diolah dan dirumuskan hasilnya oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Kemendagri) hanya sebatas proxy, meski hasilnya dapat menjadi rujukan inflasi m-to-m.

    Sebagai contoh, mengutip laporan BPS Lampung pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 3,45 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,35.

    Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 4,83 persen, dengan IHK sebesar 109,98 dan terendah terjadi Kota Bandar Lampung sebesar 2,72 persen dengan IHK sebesar 106,00.

    Sedangkan tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2024 tercatat sebesar 0,36 persen dan tingkat inflasi years to date (y-to-d) Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 0,56 persen.

    Mari kita hubungkan angka inflasi m-to m tersebut dengan IPH Lampung sebagai proxy inflasi pada Maret 2024.

    Diketahui IPH Lampung pada Minggu I Maret 2024 sebesar 1,78. Lalu, secara berturut-turut membaik pada Minggu ke II sebesar 1,77, Minggu ke III sebesar 1,44 dan Minggu ke IV sebesar O,91.

    Bila dirata-rata, maka IPH Lampung pada Maret 2024 sebesar 0,39 atau beda tipis dengan inflasi Lampung m-to m sebesar 0,36.

    Lalu, apa pula maksudnya dengan inflasi di rumah tangga wartawan.

    Nah…justru ini adalah bagian paling menariknya. Sebab inflasi yang masih tinggi saat ini tentu saja berdampak pada ekonomi, utamanya daya beli para pewarta.

    Wartawan tidak punya tim pengendalian inflasi di rumah tangga mereka. Apalagi lebaran sudah di depan mata pula, kawan-kawan saya ini kebanyakan dibuat ‘sakit kepala’.

    “Semoga dapat THR dari ‘bos-bos’ itulah. Tawaf dulu kita,” ajak seorang wartawan, sohib saya.

    Sementara bagi pemilik media yang biasanya merangkap jadi wartawan, mulai rajin menghitung sisa hari hari H.

    “Waduh, tinggal beberapa hari lagi nih lebaran. Kapan sih hari pencairan tiba,” kata teman yang lainnya.

    “Kamu nanyak,” jawab saya seenaknya.

    Plak! Kepala saya diketoknya sambil tertawa. Saya mulai menduga, teman saya itu ikut terdampak inflasi atau IPH. Saya mendengar kabar, kerja sama medianya tidak masuk dalam skema kerja sama dengan pemerintah daerah. (iwa)

  • Selain Inflasi Tinggi, Ekonomi Lampung 2024 Masih Hadapi Tantangan Ini

    Selain Inflasi Tinggi, Ekonomi Lampung 2024 Masih Hadapi Tantangan Ini

    Bandar Lampung – Ekonomi Lampung pada tahun ini masih menghadapi risiko ketidakpastian global serta tantangan di dalam negeri, yakni masih adanya dampak El Nino dan risiko instabilitas politik (Pemilu dan Pilkada Serentak) pada tahun 2024.

    Meski demikian, ekonomi daerah ini masih akan tetap tumbuh dalam kisaran 4,5% sampai 5%.

    Persentase pertumbuhan ekonomi 4,5%-5% tersebut diproyeksikan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan aspek makro ekonomi daerah dan tiga tantangan yang akan dihadapi Indonesia di tahun ini.

    Dengan adanya tiga tantangan utama tersebut, Bank Indonesia sepertinya tidak yakin ekonomi Lampung dapat bergerak tumbuh minimal sama dengan tahun 2023 yang semula diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,7%-5,2%.

    Secara kumulatif, persentase ekonomi Lampung Triwulan I, II dan III tahun 2023 rata-rata baru mencapai 4,29% atau masih di bawah proyeksi Bank Indonesia.

    BPS Lampung dalam laporan berkalanya menyebutkan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan ke-I-2023 tumbuh sebesar 4,96 persen.

    Pada Triwulan ke-II 2023 terkoreksi menurun menjadi 4,00 persen dan 3,93 persen pada Triwulan ke-III.

    Sementara ekonomi Lampung pada triwulan tersisa (Triwulan IV 2023), sepertinya akan sulit menyentuh angka 4,7% lantaran tingginya laju inflasi yang terus menekan ekonomi daerah ini.

    Inflasi Lampung pada Oktober 2023 tercatat sebesar 3,06% (yoy), lalu memuncak pada November sebesar 4,10% (yoy) dan pada Desember sebesar 3,47% (yoy).

    Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang didorong oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau dan sejumlah kelompok pengeluaran lainnya.

    Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Triwulan IV 2023 antara lain beras, rokok kretek filter, bawang putih, rokok putih, tarif air minum pam, dan cabai rawit.

    Pertumbuhan Ekonomi Lampung Periode 2019-2023

    Secara umum, ekonomi Lampung pada era Gubernur Lampung Arinal masih terjaga tumbuh dari tahun ke tahun, meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada 2019 saat tahun pertama Arinal menjabat Gubernur Lampung.

    Pada tahun itu, ekonomi Lampung tumbuh perkasa 5,26 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

    Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Lampung terjun hingga -1,66 persen pada tahun 2020, namun masih di atas persentase nasonal yang terjun -2,07%.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung kembali tumbuh positif menjadi 2,77 persen pada 2021, sementara persentase ekonomi nasional tumbuh positif 3,77%.

    Pada 2022 ekonomi Lampung naik signifikan 4,28 persen, namun masih tetap di bawah persentase ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. (IWA)

  • Ekonomi Lampung 2023: Bergeliat Plus Pengangguran Turun

    Ekonomi Lampung 2023: Bergeliat Plus Pengangguran Turun

    Geliat perekonomian Lampung pada 2023 cukup terasa. Hal tersebut dibuktikan dengan terbukanya kesempatan kerja yang berefek pada penurunan angka pengangguran di Lampung. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung pada Agustus 2023 turun 0,30 persen secara yoy atau sebesar 4,23 persen. 

    Angka TPT tersebut berhasil mencapai target RPJMD 2023 yang dipatok pada kisaran 4,00 – 4,30 persen. Selanjutnya, pemerintah daerah Lampung perlu extra effort untuk mencapai target TPT pada tahun 2024 kedepan yang diharapkan terjaga pada kisaran 3,80 ─ 4,00 persen.  

    APBN dan APBD sebagai fiscal tools pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pengurangan pengangguran melalui berbagai sinergi program-program pemerintah baik melalui belanja Kementerian/Lembaga, belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan, maupun APBD program penanggulangan pengangguran.

    Belanja K/L terkait pengurangan pengangguran per jenis rincian output antara lain terdapat fasilitasi dan pembinaan masyarakat, padat karya, pelatihan, pendidikan, dan pendidikan vokasi. Dari jenis rincian output tersebut alokasi terbesar pada sektor pendidikan dengan realisasi November 2023 sebesar Rp256,35 miliar yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan membantu meningkatkan kompetensi siswa/siswi sehingga siap diserap oleh dunia kerja.

    Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki program penanggulangan pengangguran daerah yang didukung melalui APBD. Beberapa program unggulan penanggulangan pengangguran daerah Provinsi Lampung diantaranya program pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Alokasi dana APBD didominasi oleh program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berupa latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan pagu sebesar Rp1,2 miliar dengan realisasi mencapai Rp1,17 miliar atau 97,74 persen dan menghasilkan output sebanyak 320 orang terlatih.

    Kondisi Inflasi Regional Lampung 

    Ekonomi Lampung masih menghadapi tekanan inflasi sebesar 3,47 persen (years on years) pada Desember 2023.

    Meski menurun dibanding November lalu sebesar 4,10 persen, laju inflasi gabungan dua kota di Lampung tersebut masih di atas inflasi nasional sebesar 2,61 persen.

    Sebaran inflasi Desember 2023 (yty) di Pulau Sumatera paling tinggi terjadi di Tanjung Pandang sebesar 3,80 persen.

    Sementara inflasi di Kota Bandar Lampung berada pada urutan kesepuluh tertinggi sebesar 3,52 persen, di mana bersama-sama dengan inflasi Kota Metro sebesar 3,05 persen menggenapi laju inflasi di Provinsi Lampung sebesar 3,47 persen.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan inflasi tertinggi di Lampung terjadi masih pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

    Tiga kelompok ini mengalami kenaikan harga yang ditandai oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

    Inflasi di Lampung juga didorong oleh kenaikan kelompok lain, seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga hingga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang berkisar antara 0,70 persen hingga kelompok pendidikan sebesar 3,68 persen.

    Komoditas penyumbang inflasi yoy pada Desember 2023 di Lampung masih ditingkahi oleh kenaikan harga beras, cabai merah, bawang putih, cabai rawit dan rokok kretek filter, tarif air minum PAM dan gula pasir.

    Pada November 2023, inflasi Lampung berada di atas level sasaran 3,1 persen yaitu sebesar 4,10 persen (yoy). Capaian tersebut juga berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86 persen (yoy) yang disumbang inflasi sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni tercatat sebesar 11,49 persen (yoy) dengan andil kontribusi pembentukan inflasi yoy sebesar 3,36 persen.

    Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2023 yaitu beras dan cabai merah. Secara month-to-month, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,02 persen (mtm). Cabai merah juga merupakan komoditas utama penyumbang inflasi mtm pada November 2023. Kenaikan harga komoditas cabai disebabkan penurunan pasokan di daerah produksi cabai yaitu di Lampung Selatan dan penurunan kualitas cabai akibat El Nino.  Kenaikan harga aneka cabai juga dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit dari Sukabumi Jawa Barat sebagai salah satu pemasok utama cabai di Lampung.

    Dalam rangka pengendalian inflasi komoditas cabai di daerah Lampung, pemerintah agar dapat melakukan langkah-langkah yaitu optimalisasi dalam pendistribusian cabai khususnya dari wilayah sentra produksi (surplus) ke daerah tinggi konsumsi (defisit); fasilitasi sarana penanganan dampak perubahan iklim (sarana irigasi, pompa air, handsprayer, tandon, embung mini, dll); serta mendorong Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah.

    Kinerja APBN Regional Lampung Terjaga Positif

    Sampai dengan 30 November 2023, pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp9,3 triliun atau 93,89 persen dari target. Dari sisi penerimaan pajak Tahun Anggaran 2023, penerimaan pajak tumbuh positif. Penerimaan pajak lingkup Lampung telah terealisasi sebesar Rp7,72 triliun atau 92,93 persen. Kinerja kumulatif s.d. bulan November 2023 mencapai 5,43 persen. Kontribusi terbesar dari sektor industri Pengolahan tumbuh sebesar 33,11 persen (yoy) dengan porsi sebesar 29,08 persen dari total penerimaan. Salah satunya dikontribusi oleh kegiatan ekonomi pada industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil).

    Dari sisi penerimaan Kepabeanan dan Cukai, sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp883 miliar atau telah mencapai 77,79 persen dari target. Realisasi Bea Masuk sebesar Rp385,11 miliar atau tumbuh 25,26 persen (yoy).  Sedangkan untuk realisasi Cukai sebesar Rp2,68 miliar atau tumbuh 51,97 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh penyesuaian denda administrasi cukai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

    Kinerja penerimaan negara terkontraksi pada sektor Bea Keluar yang sampai 30 November 2023 terealisasi sebesar Rp495,72 miliar atau terkontraksi 76,34 persen (yoy). Adapun sebabnya adalah harga Crude Palm Oil (CPO) yang termoderasi di pasar global. Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode yang sama tumbuh signifikan sebesar 24,17 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,24 triliun atau 128,41 persen dari target.

    Belanja APBN sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp27,93 triliun atau 87,80 persen dari pagu. Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami akselerasi sebesar 15,64 persen atau terealisasi sebesar Rp8,15 triliun atau 77,63 persen dari pagu. Dari total realisasi BPP tersebut, terbagi atas kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp3,4 triliun, Belanja Barang sebesar Rp3,71 triliun, Belanja Modal Rp1,01 triliun; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32,51 miliar.

    Sedangkan dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), telah terealisasi sebesar Rp19,78 triliun atau 92,82 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp540 miliar atau 72,67 persen, Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp12,13 triliun atau 96,14 persen, DAK Fisik sebesar Rp984,27 miliar, DAK Nonfisik Rp3,73 triliun, Hibah Rp0,92 miliar, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp185,19 miliar atau 72,35 persen, dan Dana Desa terealisasi Rp2,2 triliun atau 95,54 persen. (red)

     

     

  • Naik Terus Sepanjang Tahun, NTP Lampung Desember 2023 Naik 1 Poin 5

    Naik Terus Sepanjang Tahun, NTP Lampung Desember 2023 Naik 1 Poin 5

    Bandar Lampung – Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di Lampung pada akhir tahun 2023 memuncak hingga 117,13 atau naik 1,50 persen dibanding NTP November sebesar 115,40.

    Ini adalah kenaikan yang simultan terus terjadi di sepanjang tahun 2023. Diawali angka NTP pada Januari 2023 sebesar 103,29, lalu naik naik 2 poin 7 pada Mei sebesar 105,99 hingga meroket tajam pada September sebesar 113,45, Oktober 114,45, dan November 115,4.

    Kenaikan NTP sepanjang tahun 2023 bisa disebut sebagai capaian terbaik Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, meski akibat dari ‘keperkasaan’ NTP ini, Lampung didera inflasi tinggi sebagai dampak naiknya harga gabah dan beras yang tak kunjung henti hingga akhir tahun 2023.

    Laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menyebutkan harga gabah kering panen di tingkat petani pada Desember 2023 naik 0,97 persen dan harga beras premium di penggilingan naik 1,31 persen.

    Peningkatan NTP Lampung pada Desember 2023 didorong kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,63 persen dan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,14 persen.

    BPS Lampung menyebutkan peningkatan Ib disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi serta penambahan barang modal masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,12 persen.

    Peningkatan NTP Desember 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,68 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 4,64 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,22 persen, dan subsektor perikanan budidaya yang naik 0,83 persen.
    Sementara itu, NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor peternakan sebesar 0,09 persen dan subsektor perikanan tangkap sebesar 0,31 persen. (iwa)

     

  • Kenaikan Harga Beras Picu Inflasi di Lampung 3,27 Persen, Pemprov Disarankan Cepat Lakukan Ini

    Kenaikan Harga Beras Picu Inflasi di Lampung 3,27 Persen, Pemprov Disarankan Cepat Lakukan Ini

    BANDARLAMPUNG – Kenaikan Harga Beras Picu Inflasi di Lampung 3,27 Persen. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melaporkan telah terjadi kenaikan harga berbagai komoditas pada Agustus 2023 hingga  menyebabkan kenaikan Indeks Harga Komsumen IHK) dari 133,000 pada Agustus 2022 menjadi 116,70 pada Agustus 2023. Dengan kenaikan itu  provinsi ini mengalami inflasi sebesar 3,27 persen (yoy).

    Inflasi Agustus (yoy) 3,27 persen ini lebih tinggi dibanding inflasi Juli 2023 (yoy) sebesar 2,55 persen, sekaligus inflasi kedua tertinggi setelah pada Februari mengalami inflasi sebesar 6,52 persen.

    Diketahui, setelah melambung pada Februari, inflasi di Provinsi Lampung pada Maret 2023 (yoy) berhasil ditekan menjadi 5,59 persen hingga 2,55 persen pada Juli 2023.

    BPS Lampung melaporkan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu:
    1. kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,46 persen;
    2. kelompok pakaian dan alas kaki 5,03 persen;
    3. kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga 1,59 persen;
    4. kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,79 persen;
    5. kelompok kesehatan 1,55 persen;
    6. kelompok transportasi 6,99 persen;
    7. kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 3,11 persen;
    8. kelompok pendidikan 2,96 persen;
    9. kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,43 persen;
    10. kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,47 persen.

    Sementara, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, yang memberikan andil deflasi sebesar 0,72 persen.

    Komoditas utama penyumbang inflasi  pada Agustus 2023, antara lain bensin, beras, rokok kretek filter, bawang putih, angkutan dalam kota, solar dan rokok putih.

    Khusus beras, tim ekonomi Sinarlampung.co memprediksi komoditas yang menjadi kebutuhan utama rakyat itu akan terus menjadi penyumbang inflasi terbesar di sepanjang tahun ini bila pemerintah tidak melakukan upaya-upaya segera untuk menahan kenaikan beras melalui operasi pasar langsung ke masyarakat menyusul terjadinya musim kering (El Nino) yang disertai kenaikan harga gabah dan beras eceran.

    BPS Lampung melaporkan harga rata-rata gabah kering panen (GKP) petani pada Agustus 2023 sebesar Rp5.844/kg atau naik 7,37 persen dibanding Juli  seharga Rp5.443/kg.

    Sementara harga beras premium di penggilingan telah mengalami kenaikan 3,08 persen dari Rp11.289/kg pada Juli 2023 menjadi Rp11.636/kg pada Agustus 2023.(IWA)

     

     

  • Pengendalian Inflasi Juli 2023 Naik 3,08 Persen, Jokowi: Ini Angka yang Sangat Baik

    Pengendalian Inflasi Juli 2023 Naik 3,08 Persen, Jokowi: Ini Angka yang Sangat Baik

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia yang telah berhasil mengendalikan inflasi nasional di angka 3,08 persen pada bulan Juli tahun 2023.

    “Ini sebuah angka yang sangat baik, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8/2023).

    Jokowi menyebut, angka tersebut dapat dicapai berkat bauran kebijakan yang diambil pemerintah. Menurutnya, Pemerintah Indonesia tidak melakukan pengendalian inflasi hanya melalui bank sentral seperti yang dilakukan oleh negara lain.

    “Tanya di negara manapun, pasti memakai itu (bank sentral). Kita tidak, kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,” ungkap Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Jokowi turut menyerahkan penghargaan kepada 15 penerima Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, sebagai berikut:

    1. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Sumatera: Kabupaten Tanah Datar;

    2. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Jawa-Bali: Kabupaten Tasikmalaya;

    3. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Kalimantan: Kabupaten Landak;

    4. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Sulawesi: Kabupaten Minahasa;

    5. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kabupaten Sabu Raijua;

    6. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Sumatera: Kota Palembang;

    7. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali: Kabupaten Banyuwangi;

    8. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Kalimantan: Kota Tarakan;

    9. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Sulawesi: Kabupaten Bone;

    10. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kota Kupang;

    11. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Sumatera: Provinsi Bengkulu;

    12. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali: Provinsi DKI Jakarta;

    13. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Kalimantan: Provinsi Kalimantan Selatan;

    14. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Sulawesi: Provinsi Sulawesi Selatan;

    15. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*/Red)

  • Harga Beras Indonesia Termahal se-ASEAN

    Harga Beras Indonesia Termahal se-ASEAN

    Bandar Lampung (SL)-Harga Beras Eceran RI disebut paling tinggi di ASEAN selama dekade terakhir. Harga itu dikatakan jauh di atas harga beras negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand dan Filipina. Sehingga hal itu mejadi pendorong naiknya inflasi harga pangan domestik.

    “Harga eceran beras Indonesia secara konsisten adalah yang tertinggi di ASEAN selama (satu) dekade terakhir,” bunyi laporan Bank Dunia ‘Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022’, dikutip Detikfinance, Senin, 19 Desember 2022.

    Bank Dunia mengatakan harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari harga di Filipina, serta lebih mahal dunia kali lipat dari harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand. Tingginya harga beras di Indonesia disebabkan pembatasan dukungan harga pasar bagi produsen pertanian, seperti pembatasan perdagangan melalui tarif impor, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama, dan tindakan non-tarif lainnya.

    Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras kualitas bawah hari ini Rp 10.600/kg, beras jenis medium Rp 11.700 per kg, dan beras kualitas super Rp 13.550/kg.

    Tak hanya persoalan beras, Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi keterjangkauan bahan pangan dan kecukupan gizi. Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan pentingnya meningkatkan produktivitas serta mengurangi hambatan impor pertanian.

    “Kebijakan untuk mendorong diversifikasi pangan yang lebih bergizi (ternak, buah dan sayuran) dan mengurangi distorsi kebijakan yang saat ini berpihak pada produksi beras dapat meningkatkan kecukupan gizi,” kata Bank Dunia. (Red/Aid/zlf/Detik)