Sinarlampung

Tag: Infrastruktur

  • Jokowi Resmikan Infrastruktur Jalan di Lampung Utara

    Jokowi Resmikan Infrastruktur Jalan di Lampung Utara

    Lampung Utara, sinarlampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) seluruh Provinsi Lampung dalam kunjungannya ke Lampung Utara, Kamis 11 Juli 2024. Proyek tersebut mencakup pembenahan 16 ruas jalan sepanjang 102 kilometer di seluruh Provinsi Lampung.

    Jokowi mengatakan, proyek infrastruktur tersebut menelan total anggaran Rp806 miliar, tersebar di 11 kabupaten di Lampung, termasuk jalan di Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar yang menjadi lokasi peresmian. Presiden meyakini, pembenahan jalan tersebut akan mempercepat mobilitas barang maupun orang.

    “Kita tahu ini adalah jalan produksi, akan mempercepat pengangkutan mobilitas barang dan orang. Jadi kalau dulu saya lihat tadi gambarnya dulu banyak lubang, benar? Sekarang sudah mulus, benar? Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya lihat di Provinsi Lampung yang perlu penanganan dan itu akan dikerjakan tahun ini,” paparnya.

    Katwanto, seorang warga Desa Jagang, mengungkapkan kegembiraannya atas perbaikan jalan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut telah mempercepat waktu tempuhnya menuju sawah yang sebelumnya memakan waktu setengah jam kini menjadi hanya 10 menit.

    “Wah dulu berlubang sekali, banyak yang jatuh. Sekarang sudah mulus kayak jalan tol,” katanya, seraya menambahkan bahwa warga kampungnya harus menunggu bertahun-tahun agar mendapatkan jalan mulus.

    Siti, warga Desa Pagar Gading, juga mengapresiasi perbaikan jalan, namun menyatakan masih ada ruas jalan yang memerlukan perhatian lebih, termasuk akses menuju desanya yang bersebelahan dengan Desa Jagang.

    “Dulu enggak sebagus ini, tapi sekarang sudah rapi, sudah bagus. Tapi masih ada beberapa jalan menuju Desa Pagar Gading yang masih jelek, kalau musim hujan susah dilewati,” ungkap Siti.

    Melalui proyek IJD ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses dan mobilitas barang serta orang di Lampung, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan efisiensi transportasi barang hasil pertanian dan produk lokal.

    Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, dan Pj. Bupati Lampung Utara Aswarodi. (BPMI/Red)

  • Resmikan Ruas Tol di Sumsel, Presiden: Bakauheni ke Palembang Kini Hanya 3,5 Jam Perjalanan

    Resmikan Ruas Tol di Sumsel, Presiden: Bakauheni ke Palembang Kini Hanya 3,5 Jam Perjalanan

    Sumatera Selatan (SL)-Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol Kayu Agung – Palembang sepanjang 42,5 kilometer pada Selasa, 26 Januari 2021. Peresmian tersebut menandakan bahwa ruas tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Kapalbetung (Kayu Agung – Palembang – Betung) sepanjang 111,69 kilometer tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat.

    “Alhamdulillah jalan tol Kayu Agung – Palembang sepanjang 42,5 kilometer sudah selesai, sudah rampung, dan siap digunakan pada hari ini,” ujarnya saat menyampaikan sambutan peresmian di Gerbang Tol Kramasan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

    Presiden mengatakan, jalan tol tersebut merupakan poros utama dari keseluruhan jalan tol trans-Sumatera. Ruas tol Kayu Agung – Palembang saat ini telah terhubung dengan jalan tol trans-Sumatera lainnya, yakni TPPK (Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung) yang telah diresmikan Presiden pada 15 November 2019 lalu. Dengan demikian Provinsi Lampung kini telah semakin terkoneksi dengan Provinsi Sumatera Selatan.

    Hal tersebut menjadikan waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Palembang dengan jarak 373 kilometer menjadi lebih singkat secara signifikan. Biasanya jarak tersebut harus ditempuh melalui perjalanan darat dalam waktu 12 jam, kini masyarakat yang hendak menempuh jalur tersebut hanya memerlukan waktu selama 3 hingga 3,5 jam saja.

    “Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75 persen. Efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan daya saing yang besar bagi Palembang dan Lampung,” kata Presiden.

    Selain itu, peresmian ruas tersebut juga semakin menambah daftar panjang ruas tol bagian dari trans-Sumatera dengan panjang keseluruhan mencapai 2.992 kilometer yang telah beroperasi.

    Hingga saat ini, 657 kilometer ruas jalan tol di sepanjang trans-Sumatera telah dapat digunakan, 608 kilometer dalam tahap konstruksi, 430 kilometer memasuki persiapan konstruksi, dan direncanakan pembangunan untuk 1.297 kilometer lainnya akan segera menyusul.

    “Jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antarwilayah antardaerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, juga menumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif,” Presiden menjelaskan.

    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan kehadiran jalan tol itu dalam rangka memajukan wilayahnya masing-masing. Setidaknya, Presiden melihat adanya potensi besar pengembangan wilayah di lokasi-lokasi yang dilintasi jalan tol itu seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga sentra ekonomi lainnya.

    Dalam kunjungan kerja hari ini, Kepala Negara berkesempatan untuk meninjau ruas tol tersebut yang dimulai dari gerbang tol Kramasan hingga Jakabaring sepanjang sembilan kilometer dan Jembatan Ogan yang menjadi ciri khas dari ruas tol tersebut.

    Hadir dalam acara peresmian di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

  • BPJS Ketenagakerjaan Investasikan Dana Sebesar Rp 73 Triliun ke Infrastruktur

    BPJS Ketenagakerjaan Investasikan Dana Sebesar Rp 73 Triliun ke Infrastruktur

    Jakarta (SL) – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyebutkan dana BPJS Ketenagakerjaan  sejumlah 73 triliun dialokasikan untuk mendukung program infrastruktur. Agus mengatakan invetasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu berbentuk surat hutang.

    “Ada sebesar 73 T yang kita (BPJS Ketenagakerjaan) investasikan untuk mendukung infrastuktur namun demikian tidak dalam bentuk investasi langsung, tapi investasi melalu instrumen utamanya instrumen surat hutang,” ujar Agus di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

    Sementara, kata Agus, hingga Januari 2018, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 320 triliun. Ia mengatakan 81 persen dari jumlah total itu digunakan untuk mendukung roda-roda pemerintah. Untuk diketahui, per Desember 2017, BPJS Ketenagakerjaan telah mengumpulkan dana kelolaan sebesar Rp 317 triliun. Adapun untuk tahun ini ditargetkan bisa bertambah Rp 70 triliun. “Target dana kelolaan Rp 387 triliun. Per Desember kemarin, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan di angka Rp 317 triliun,” kata Agus, pada 7 Februari 2018.

    Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan tahun ini, dana yang dikelola diperkirakan mencapai Rp 367,88 triliun. “Proyeksi dana kelolaan itu diperkirakan meningkat 15,96% dari tahun 2017 yang mencapai Rp 317,26 triliun,” kata Agus pada (31/1/2018) lalu. (tribun)

  • Kepala Kampung Tri Rejo Mulyo Fokuskan Pembangunan di Bidang Infrastruktur

    Kepala Kampung Tri Rejo Mulyo Fokuskan Pembangunan di Bidang Infrastruktur

    Tulang Bawang (SL) – Pujiono (53)Selaku Kepala Kampung Tri Rejo mulyo Fokus kan Pembangunan Di Bidang Infrastruktur Di Tahun 2018 Kepada Team SinarLampung.com Berkunjung Di Kediaman nya Minggu (04 /11 /2018) .

    Hal ini tentunya tidak disia-siakan oleh Nya Selaku Kepala Kampung Tri Rejo mulyo Termasuk dalam menyusun program kegiatan yang bisa bermanfaat bagi Seluruh masyarakat Kampung Tri Rejo Mulyo.

    Pemerintah Kampung Tri Rejo Mulyo bersama dengan Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Masyarakat dan juga masyarakat merumuskan program pembangunan tahun 2018 melalui kegiatan Musrenbang di tahun 2017 salah satunya adalah kegiatan di bidang infrastruktur.

    Di dalam mengawali kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, dari hasil Musrenbang yaitu pembangunan Jalan Onderlah, Drainase,gorong-gorong Selain Itu ,Juga untuk mendukung Hobi Pemuda Dan Pemudi Khusus Nya Di Kampung Tri Rejo Mulyo Kami Sisihkan Anggaran Untuk Membangun Lapangan Volly Adapun hasil kegiatan tersebut dapat dilihat pada dokumentasi berikut.

    Pujiono Selaku Kepala Kampung Tri Rejo Mulyo Sangat Senang Atas Antusias Warga Yang selalu Mendukung Program Pembangunan Kampung Dan Mereka Selalu Menjaga Kerukunan Wilayah Mereka Tuturnya Kepada Crew SinarLampung .com

    Alhamdulillah Dalam pembangunan Infrastruktur Sudah Berjalan 80% insyaallah dalam Pencairan Termin Akhir kita Hanya Menyelesaikan kan Finishing nya saja,”Pungkas ya (Mardi)

  • KPK Perlu Periksa Seluruh Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Karena Ada Indikasi Korupsi Raksasa

    KPK Perlu Periksa Seluruh Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Karena Ada Indikasi Korupsi Raksasa

    Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti.
    Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia.

    Jokowi sangat bangga dengan pembangunan proyek infrastrukturnya. Bahkan para relawannya selalu menjadikan proyek infrastruktur Jokowi untuk bahan kampanye nya dimana-mana. Namun, jika kita selidiki secara seksama, ternyata ada indikasi penyimpangan dana super besar. Dan ini jika memang terbukti, maka Jokowi bisa dianggap melakukan korupsi yang mengerikan.

    Memang masalah ini perlu diselidiki mendalam. Karena kita tidak ingin anggaran negara dihabiskan untuk korupsi, apalagi anggarannya dari hutang. Ada kejanggalan di proyek infrastruktur Jokowi. Indikasinya terletak harga yang ada indikasi Mark up di proyek infrastruktur Jokowi.

    Ada biaya standart internasional harga per km untuk biaya produksi jalan tol, LRT dan lain-lain yang jauh lebih murah dari biaya yang dikeluarkan pemerintah. Semisal, ada salah satu proyek yang harga produksinya per kilometer hanya USD 8 Juta (sekitar 120an Milyar), tetapi anggaran yang dikeluarkan pemerintah, 300 Milyar per kilometer.

    Kami bersama teman-teman sedang mengamati dan memonitor tentang angka-angka di proyek infrastruktur Jokowi. KPK perlu periksa, ada atau tidak ada korupsi di proyek pembangunan infrastruktur Jokowi. Ini sangat penting, karena anggaran yang digunakan Jokowi ini anggaran dari Rakyat. Apalagi jika anggarannya hutang. Yang terbebani tentu Rakyat Banyak. (detikperistiwa)

  • Membangun Infrastruktur (Harus) Berkeadilan

    Membangun Infrastruktur (Harus) Berkeadilan

    Oleh : Suhendra Ratu Prawiranegara

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasar rilis dan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI awal Februari 2018 lalu, adalah tumbuh pada kisaran 5,07 persen. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan angka berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp51,89 juta.

    Berdasarkan data dimaksud, perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2017 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.Kontribusi Jawa terhadap perekonomian Indonesia mencapai angka 58,49 persen. Sedang kontribusi Sumatera sebesar 21,66 persen terhadap perekonomian Indonesia.Berturut-turut kontribusi Kalimantan 8,20 persen, Sulawesi 6,11 persen, Bali-Nusra sebesar 3,11 persen, adapun Pulau Papua berkontribusi sebesar 2,43 persen.Jika merujuk pada data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi perekonomian regional Jawa dan Sumatera, kontribusinya hampir mencapai 80 persen terhadap perekonomian nasional.

    Keadilan Bidang Infrastruktur

    Geliat pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat terasa afmosfir pembangunannya. Diantaranya yang terlihat adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan infrastruktur perbatasan, pembangunan waduk, bendungan berskala besar pun tak luput dari perhatian pemerintah khususnya Kementerian PUPR.

    Seperti diketahui dan sudah menjadi konsumsi pemberitaan di media massa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Lampung sepanjang lebih-kurang 400 km, telah dimulai sejak Maret 2015 lalu, sejatinya telah disanggupi oleh Menteri PUPR sebagai komitmen mendukung suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018. Namun sepertinya target dan komitmen tersebut agak meleset jika melihat kondisi eksisting yang belum mencapai 70 persen konstruksi.

    Jika merujuk pada angka kontribusi Sumatera terhadap perekonomian nasional, memang sudah selayaknya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menjadi concern dan prioritas pemerintah untuk penyelesaiannya.

    Berdasar data statistik Kementerian PUPR 2017 lalu, pemerintah melalui Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan ribuan embung. Embung –bangunan konservasi air yang berbentuk kolam, berfungsi utama sebagai penampungan air hujan atau air limpahan. Tentu juga berfungsi sebagai habitat hidup tumbuhan dan hewan lain.

    Ribuan embung yang dibangun Kementerian PUPR kurun waktu tiga tahun terakhir ini ternyata menyisakan persoalan jika ditinjau dari perspektif keadilan sebaran wilayah. Bagaimana tidak, berdasar statistik yang dikeluarkan Kementerian PUPR tahun 2017, Provinsi NTT mendapatkan porsi terbanyak pembangunan embung (486 buah).

    Jumlah ini sangat tidak imbang jika dibanding dengan jumlah embung yang terdapat di Sumatera berjumlah total 262 buah (tersebar di sepuluh provinsi di Sumatera). Bahkan ironisnya adalah berdasar statistik jumlah embung di Indonesia pada tahun 2016 untuk Provinsi Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung “nihil” atau “nol” buah embung (sumber: Statistik Kementerian PUPR 2017).

    Pertanyaannya, bagaimana mungkin Sumatera yang memberikan kontribusi perekonomian terbesar kedua setelah Jawa, jumlah infrastruktur embungnya hanya separoh dari jumlah embung yang dimiliki Provinsi NTT?

    Seperti kita ketahui pula, Sumatera merupakan wilayah produksi padi terbesar kedua setelah Jawa. Produksi padi Sumatera sebesar 18.358.385 ton.

    Pertanyaan berikutnya, bagaimana keberpihakan pemerintah atas program pembangunan infrastruktur di daerah-daerah atau wilayah yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, selain Jawa? Mengapa begitu istimewanya Provinsi NTT atau Papua sehingga anggaran APBN untuk bidang infrastruktur begitu besar?

    Sementara kita lihat kondisi lapangan, masih banyak terdapat kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumatera yang rusak berat dan rusak sedang. Seperti terdapat di Riau dan Sumatera Utara.

    Prioritas pembangunan infrastruktur tentunya tidak hanya didasari atas “permintaan politik” tertentu atau atas dasar suka atau tidak suka pemangku kepentingan.

    Namun prioritas pembangunan infrastruktur harus didasari oleh “keadilan” dan kebutuhan prioritas untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi wilayah dan juga peningkatan ekonomi masyarakat.

    *penulis adalah pemerhati infrastruktur publik

  • Pemerintah Desa Bagelen Kebut Bangun Infrakstruktur

    Pemerintah Desa Bagelen Kebut Bangun Infrakstruktur

    Pesawaran (SL) – Untuk meningkatkan pembangunan desa demi kenyamanan masyarakat, pemerintah Desa Bagelen kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran mempercepat pembangunan infrakstuktur  di desa setempat. Meski anggaran dana desa batu cair 20 persen, pemerintah desa setempat  membangun infrakstuktur di beberapa dusun, dengan membangun dua saluran air (Drainase) dan satu jembatan.

    Seperti yang dikatakan kepala desa Bagelen Totok Pujiono bahwa, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat peningkatan infrakstuktur di desa setempat, untuk kenyamanan masyarakat desa Bagelen. “Walaupun dana desa baru cair 20 persen, kita sengaja melakukan gerak cepat dengan melakukan pembangunan drainase dan jembatan ini, untuk kenyamanan masyarakat Desa Bagelen,” terangnya, Minggu (13/5)

    Dia mengungkapkan, pembangunan drainase dan jembatan ini sesuai dengan usulan dari masyarakat, dalam musyawarah dusun yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Untuk pembangunan dreinase, lanjut dia, untuk dusun Bagelen I dibangun sepanjang 65 meter, dengan anggaran sebesar Rp38 juta, dan di dusun Bagelen 5 dibangun drainase sepanjang 58 meter dengan anggaran Rp25 juta.

    Sedangkan untuk pembangunan jembatan yang berada di dusun Bagelen 4, di bangun dengan anggaran sebesar Rp91 juta. “Pembangunan infrakstuktur tahun 2018 ini di prioritas kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pembangunan drainase di dusun Bagelen I dan Bagelen 5 ini, karena lokasinya sering terkena banjir saat hujan datang. Dan juga pembangunan jembatan yang berada di dusun 4, yang digunakan masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari,” jelasnya.

    Dia juga mengungkapkan, tahun 2018 anggaran dana desa Bagelen turun menjadi Rp700 juta, dari tahun sebelumnya sebesar Rp800 juta. Untuk itu dia berharap, masyarakat Desa Bagelen dapat bersabar, karena pembangunan infrakstuktur dimasing-masing dusun, akan didahulukan yang menjadi prioritas untuk pembangunannya. “Dengan dipercepatnya pembangunan ini, kami berharap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan juga, masyarakat dapat menjaga dengan baik pembangunan yang sudah direalisasikan ini,” ungkapnya. (Destu)

  • Perbaikan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Herman HN – Sutono

    Perbaikan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Herman HN – Sutono

    Lampung Timur (SL) – Herman HN – Sutono memprioritaskan program perbaikan seluruh jalan rusak di Lampung. Perbaikan jalan ini ditargetkan selesai dalam 2 tahun.

    Hal ini disampaikan calon Geburnur (cagub) Lampung nomor urut 2, Herman HN, pada kampanye di lapangan Sumber Hadi, Melinting, Lampung Timur (Lamtim) pagi tadi (9/5).

    Cagub Lampung yang berpasangan dengan Sutono ini mengatakan, selama masa kampanyenya, masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Lampung mengeluh buruknya kondisi jalan. Ia menambahkan, masyarakat juga sering mengeluhkan di jalan-jalan yang rusak rawan kecelakaan dan kriminalitas.

    “Ekonomi masyarakat juga terpengaruh karena jalan rusak. Hasil panen sulit diangkut dan pedagang sulit untuk belanja ke pasar”, jelas Herman HN.

    Cagub Lampung ini mengatakan, perbaikan seluruh jalan rusak di Lampung dapat diselesaikan dalam 2 tahun.

    “Tahun depan, jika Saya menang Pilgub Lampung 2018 dan dilantik jadi Gubernur, pekerjaan perbaikan jalan rusak langsung dimulai. Nanti akan dikoordinasi juga dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota”, tegas Herman HN.

    Mendengar hal tersebut, Taufik Hidayat (41), warga Melinting, mengatakan, dirinya sependapat dengan Herman HN. Menurutnya, perbaikan jalan rusak di Lamtim sangat dibutuhkan masyarakat untuk aktivitas ekonomi dan pertanian.

    “Kalau bisa, nanti setelah diperbaiki, jalannya juga dilengkapi lampu penerangan untuk mencegah kriminalitas”, harap Taufik. (rls)