Sinarlampung

Tag: Ir Joko Widodo

  • Presiden Jokowi Berhenti Mendadak Cek Jalan Rusak di Lampung Selatan

    Presiden Jokowi Berhenti Mendadak Cek Jalan Rusak di Lampung Selatan

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – Dalam perjalanannya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM menuju Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kamis, 11 Juli 2024, rangkaian kendaraan Presiden Joko Widodo sempat berhenti. Presiden Jokowi yang duduk semobil dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian turun dan mengecek langsung jalan rusak yang dilewatinya.

    Presiden Jokowi tampak memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan menyampaikan sejumlah arahan. Menteri Basuki pun tampak mencatat arahan-arahan Presiden Jokowi melalui sebuah notes.

    Ditemui oleh awak media usai meninjau pompanisasi di Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Presiden Jokowi menjelaskan peristiwa tersebut. Jalan yang dilalui oleh Presiden Jokowi adalah Jalan Raya Palas Sukaraja.

    “Oh ngecek jalan tadi. Jalannya kan tadi lubang-lubang, banyak yang rusak sehingga saya tadi langsung perintah ke Pak Menteri PU,” ujarnya.

    Lepas meninjau pompanisasi, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya menuju SMA Kebangsaan. Presiden Jokowi akan meninjau fasilitas pendidikan dan meresmikan Gedung Jokowi Learning Center (JLC) SMA Kebangsaan.

    Cek Infrastruktur Kesehatan

    Sebelumnya, di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, Presiden Jokowi meninjau kesiapan infrastruktur kesehatan setempat. Hal tersebut dilakukan guna mendukung distribusi alat-alat kesehatan besar oleh Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit di daerah.

    “Ya ini dalam rangka persiapan karena kita ingin mengirimkan alkes-alkes besar yang memerlukan persiapan ruangan, yang memerlukan persiapan listrik, baik itu cath lab, mammogram, kemudian CT scan, ada MRI. Yang saya lihat nanti akan dimulai, sampai di Lampung Selatan September ini sampai tahun depan,” ungkap Presiden.

    Berdasarkan hasil tinjauannya, Kepala Negara melihat bahwa RSUD Bob Bazar telah menyiapkan ruangan untuk CT scan. Namun, masih memerlukan ruangan lain untuk alkes lainnya.

    “Jadi memang ruangannya tadi yang disiapkan untuk CT scan tadi sudah dalam proses. Nanti saya minta Pak Bupati, Pak Gubernur yang untuk cath lab, mammogram, semuanya juga disiapkan oleh daerah. Baik, saya kira baik,” tandasnya. (*)

  • Presiden Jokowi Kunjungi Lampung

    Presiden Jokowi Kunjungi Lampung

    Lampung, sinarlampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Kamis, 11 Juli 2024. Dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Lapangan Monumen Nasional, Jakarta sekitar pukul 07.30 WIB.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana menyampaikan bahwa Presiden akan mendarat di Helipad Stadion Jati Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Setelahnya, Presiden Jokowi akan langsung menuju RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan.

    “Setelah meninjau RSUD, Bapak Presiden akan meninjau pelaksanaan bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Bandan Hurip,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

    Setelah itu, Kepala Negara diagendakan untuk mengunjungi SMA Kebangsaan Lampung Selatan untuk meninjau fasilitas pendidikan dan meresmikan Gedung Jokowi Learning Center (JLC) SMA Kebangsaan.

    Dari Kabupaten Lampung Selatan, Presiden Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lampung Utara. Presiden Jokowi akan menggunakan helikopter Super Puma dan akan mendarat di Helipad Stadion Sukung Kelapa.

    “Di Kabupaten Lampung Utara, Bapak Presiden akan mengecek harga di Pasar Sentral Kotabumi dan meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Lampung,” tutur Yusuf.

    Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Lampung yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudi Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

    Tampak melepas keberangkatan Presiden di Monas yaitu Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto. (Red)

  • Prof Bagir Manan: Jokowi Melanggar Etika Ketatanegaraan

    Prof Bagir Manan: Jokowi Melanggar Etika Ketatanegaraan

    Jakarta (SL)-Presiden Joko Widodo dianggap telah melanggar etika ketatanegaraan. karena tidak menandatangani draft revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Meskipun draft revisi RUU KPK tidak ditandatangani presiden, berdasarkan Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 sah otomatis menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

    Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Bagir Manan, mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo tidak menandatangani draft revisi RUU KPK tersebut. “Sudah disetujui, tetapi tidak ditandatangani. Pertanyaan lebih jauh, presiden tidak tanda tangan berarti ada sesuatu yang tidak disetujui oleh presiden?,” kata Bagir Manan, saat menjadi ahli sidang uji formil dan materil Undang-Undang KPK di ruang sidang pleno lantai II, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, 24 Juni 2020.

    Menurut dia, sikap presiden untuk tidak menandatangani draft revisi UU KPK itu tidak sesuai praktek etika ketatanegaraan. Meskipun, kata dia, pada umumnya presiden mengesahkan undang-undang yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR.

    Dia menilai, tidak adanya tandatangan presiden sebagai sesuatu anomali yang tidak sesuai dengan asas atau prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. “Keputusan Presiden membiarkan Rancangan Undang-Undang KPK menjadi undang-undang tanpa pengesahan, semestinya disertai alasan-alasan yang dapat diketahui publik. Karena kalau sudah disetujui DPR itu sudah kehendak rakyat, dia mempunyai kewajiban untuk mengikuti kehendak rakyat,” ujarnya. (red)

  • Prabowo: Kabinet Kerja Jokowi Ugal-Ugalan

    Prabowo: Kabinet Kerja Jokowi Ugal-Ugalan

    Bandarlampung (SL) – Kabinet kerja yang disusun oleh Jokowi dituding Prabowo ugal-ugalan dalam mengelola negara. Selama ini keputusan yang diambil oleh pemerintah terkesan asal-asalan dan tidak terkoordinasi dengan baik dan tanpa pertimbangan yang matang. Seringkali terjadi saling tuding antar kementerian dan lembaga negara.

    Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan kabinet kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Dalam sebuah tulisan di akun facebooknya, Selasa (16/10/2018), Prabowo mengkritik bagaimana mudahnya sebuah keputusan bisa direvisi. Kabinet Kerja menjadi riuh dengan adanya saling tuding antar kementerian dan lembaga negara.

    “Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementerian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara”.

    Pernyataan Prabowo ini langsung mendapat dukungan dari koalisinya. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pernyataan Prabowo benar secara fundamental atau dasar.

    “Pernyataaan Pak Prabowo benar secara fundamental. Pemimpin itu berpikir do the things right, melakukan sesuatu yang benar. Apa pun harga yang harus dibayar,” ujar Mardani saat dikonfirmasi.

    Dalam pernyataan soal pengelolaan negara ugal-ugalan, Prabowo menyinggung gampangnya sebuah kebijakan direvisi tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat. Bagi Mardani, Prabowo hanya menyampaikan apa yang disebutnya kebenaran.

    “Pertimbangannya kebenaran dan cuma kebenaran. Bukan insentif elektoral, bukan kepentingan kelompok apalagi kepentingan sesaat. Pemimpin dapat amanah mengelola negara hingga anak cucu kita. Tidak boleh ada keputusan yang diambangkan, didiamkan hingga diubah tanpa pertimbangan yang jelas,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR.

    Sementara itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menampik anggapan yang menyebut Prabowo menebarkan pesimisme. Menurut dia, negara bisa bangkrut andai Joko Widodo kembali memimpin.

    “Pak Prabowo mengingatkan kita semua bahwa pemerintah salah urus. Jadi Pak Prabowo membangkitkan kewaspadaan kita, bukan pesimistis. Bayangkan nanti kalau cara-cara yang dilakukan Pak Jokowi dilaksanakan terus, petani bisa mati karena impor beras terus, peternak bisa nggak hidup, petani tebu yang sekarang protes terus, petani garam mati,” jelasnya. (suaramerdeka)

  • Presiden : Anak Indonesia Tak Cukup Hanya Pintar Namun Harus Paham Sopan Santun

    Presiden : Anak Indonesia Tak Cukup Hanya Pintar Namun Harus Paham Sopan Santun

    Presiden RI, Joko Widodo (Foto/Dok/Net)

    Serang (SL) – Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Melalui bantuan sosial PKH tersebut, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses kepada pelayanan pendidikan dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup keluarga prasejahtera.

    Sore ini, Rabu 14 Maret 2018, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan PKH kepada 1.000 keluarga prasejahtera yang ada di sekitar Kota Serang, Provinsi Banten. Penyerahan tersebut dilakukan langsung olehnya di Gedung Remaja Ciceri, GOR Maulana Yusuf, Serang.

    Saat penyerahan dilakukan, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusahakan untuk memberikan bantuan yang lebih baik bagi para keluarga prasejahtera. Hal itu dilakukan dengan berupaya menaikkan anggaran yang diperuntukkan bagi para penerima PKH di tahun mendatang.

    “Nanti Ibu-Ibu doakan saja tahun depan semoga anggarannya bisa kita naikkan. Saya sudah minta kalau bisa dua kali lipat, kalau bisa,” kata Presiden.

    Saat ini, para penerima PKH memperoleh bantuan sebesar Rp1,89 juta setiap tahunnya. Dana yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali pengambilan.

    Menurutnya, untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi para penerima PKH tersebut membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Namun, Presiden berharap agar rencana tersebut dapat diwujudkan di tahun mendatang agar masyarakat dapat semakin merasakan manfaat dari program tersebut.

    “Saya akan berusaha agar anggaran yang ada ini bisa dinaikkan sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

    Dalam acara tersebut, Kepala Negara juga menyerahkan jenis bantuan sosial lainnya yang berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada para pelajar dari tingkat SD hingga SMA/SMK yang hadir. Sebanyak 1.319 pelajar memperoleh bantuan tersebut dalam kunjungan kerja Presiden kali ini.

    “Yang SD mendapatkan Rp450 ribu, yang SMP Rp750 ribu, yang SMA/SMK Rp1 juta. Anggaran yang ada ini tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau ketahuan beli pulsa kartunya akan kita cabut,” Presiden menjelaskan.

    Acara penyerahan bantuan sosial tersebut juga dihadiri oleh 500 guru yang memperoleh sertifikasi profesi. Kepada para pendidik anak bangsa tersebut Presiden menitipkan pesan dan harapannya bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Saya titip anak-anak semuanya agar dididik yang baik. Berikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, budi pekerti, dan akhlak. Berilah anak-anak ini pendidikan ke arah itu,” tuturnya.

    Ia berpandangan bahwa saat ini tidaklah cukup bagi anak-anak Indonesia untuk pintar saja. Anak-anak kita juga harus memiliki perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, dan paham soal sopan santun.

    “Itulah ciri dan karakter bangsa Indonesia,” ucapnya.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

  • Lampung Ibu Kota RI Hanya “Pepesan Kosong”

    Lampung Ibu Kota RI Hanya “Pepesan Kosong”

    Presiden RI Ir. Joko Widodo. (foto/dok/net)

    Bandarlampung (SL)-Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Provinsi Lampung hanya pepesan kosong. Lampung tidak masuk pilihan dari tiga Provinsi yang di kaji Pemerintah. Presiden  Joko Widodo mengatakan, pemindahan ibu kota negara Indonesia masih tahap kajian.  Terdapat beberapa daerah yang sedang dikaji mendalam terkait wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia.

    “Ada 3 tempat memang, tiga provinsi yang masuk dalam kajian itu,” ucap Jokowi yang hadir di acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kamis (13/7/2017), dilangsir kompas.com.

    Namun, Presiden belum bersedia memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisasi harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan. “Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur, misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung,” kata dia.

    Presiden mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik,” kata Presiden.

    Menurut dia, perlu perhitungan yang mendalam untuk urusan memindahkan ibu kota ini. “Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian,” kata Jokowi .

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons usulan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, mengajukan Balikpapan dan PPU sebagai calon ibu kota negara.

    Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak menawarkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi bagi ibu kota Indonesia di masa depan. “Menindaklanjuti rencana pemerintahan pusat memindahkan ibukota negara ke pulau Kalimantan. Atas nama Kalimantan  Timur, saya mengusulkan pusat ibukota negara pindah ke Kaltim,” kata Awang dalam sambutannya di hadapan Presiden Jokowi.

    “Kami punya lahan luas. Balikpapan dan Penajam Paser Utara sedang berkembang sebagai kawasan strategis pembangunan industri. Keduanya tidak ada masalah. Kita sedang membangun jembatan Pulau Balang (menghubungkan) Balikpapan dan PPU No Problem. Berapapun besar lahan yang diperlukan Bapenas, kami siap memfasilitasi,” tambah dia.

    Awang membeberkan kelebihan Kaltim untuk menjadi ibu kota negara Indonesia, seperti,  berada di jalur kepadatan lalu lintas laut antar negara yang menuju Asia Timur, masyarakatnya adem meski berbeda suku, bangsa, dan agamanya, hingga infrastruktur yang dinilai memadai. “Bandara yang mampu menampung pesawat badan lebar, pelabuhan internasional, hingga tol,” kata Awang.

    Sementara Pemerintah masih terus mengkaji rencana  pemindahan ibu kota. Pemerintah kini tengah melakukan kajian di empat lokasi alternatif yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota. “Pokoknya kita sedang melakukan studi tempat yang cocok dulu. Ada tiga atau empat ya dalam pertimbangan sekarang,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Juli 2017 lalu.

    Menurut Sofyan, ada berbagai aspek yang dipelajari oleh pemerintah, mulai dari topografi, hidrologi, hingga ketahanan terhadap bencana,. Aspek lain yang juga tidak kalah penting adalah ketersediaan lahan. “Ketersediaan lahan kita lihat apakah ada lahan hutan di sana yang bisa dikonversi, bagaimana pemilikan lahan. Apakah lahan-lahan itu telah diberikan hak, misalnya, apa Hak Guna Usaha atau tanah industri, kita harus lihat,” kata dia.

    Sofyan tak menampik bahwa empat lokasi tersebut berada di Pulau Kalimantan, namun dia enggan menyebut secara spesifik. Ia meminta publik bersabar menunggu hasil kajian dari pemerintah. “Sekarang kan belum ada keputusan dimana,” kata dia. (nt/jun)