Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Hadiri Bedah Buku ‘Paradoks Indonesia’, Prabowo Bicara Tentang Indonesia

    Hadiri Bedah Buku ‘Paradoks Indonesia’, Prabowo Bicara Tentang Indonesia

    Jakarta (SL) – Bakal calon presiden (capres), Prabowo Subianto memberikan candaan di tengah pemaparannya sebagai keynote speaker dalam bedah buku “Paradoks Indonesia”, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018).

    “Orang sabar itu disayang Allah SWT. Prabowo sekarang sudah sabar. Harusnya kudeta dulu. Enggak ini joke. TV hapus,” kata Prabowo.

    Tak pelak, candaan itu kemudian direspons oleh hadirin yang datang dengan gelak tawa dan tepuk tangan. Mereka pun mengeluh-eluhkan nama Prabowo. “Hidup Prabowo,” kata hadirin.

    Candaan tersebut dilontarkan Prabowo usai dirinya memaparkan kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, saat ini angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat, padahal negeri ini memiliki kekayaan yang banyak.

    “Saudara-saudara. Utang negara kita naik terus. Utang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya 1 T [Rp1 triliun] setiap hari utang. Ada yang mengatakan utang banyak tidak masalah. Tapi kalau orang yang mengerti, utang ini mengancam negara kita,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya terus menurun dari waktu ke waktu.

    “Keadaan demokrasi juga terancam. Demokrasi menuntut kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat. Kebebasan berhimpun. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi, diusir. Diusir dari negaranya sendiri. Dia mau datang ke kota di negaranya dia diusir. Apakah republik yang seperti ini yang dicita-citakan pendahulu kita?” kata mantan Danjen Kopassus ini.

    Hadir pula dalam acara ini sejumlah cendekiawan dan tokoh Gerindra. Di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dan Anggota Dewan Pembina Gerindra, Fuad Bawazier. (glora.co)

  • Jurus OJK Mendorong Peningkatan Ekspor dan Devisa

    Jurus OJK Mendorong Peningkatan Ekspor dan Devisa

    Jakarta (SL) Ada empat indikator ekonomi makro yang cenderung memburuk belakangan ini dan harus menjadi warning buat pemerintah, OJK, dan BI untuk mewaspadainya. Lengah dan lalai sedikit akan berakibat buruk pada perekonomian nasional. Indikator tersebut terkait dengan memburuknya nilai rupiah, cadangan devisa, neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

    Menyangkut neraca perdagangan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan defisit neraca perdagangan hingga Juli telah mencapai US$3,02 miliar (Rp 44 triliun) secara tahun berjalan (year-to-date/YTD). Pada Juli saja, angka defisit mencapai US$2,03 miliar menjadi defisit perdagangan bulanan yang terbesar sejak Juli 2013. Salah satu pemicu utamanya adalah akibat lonjakan impor minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.

    Sedangkan transaksi berjalan Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2018 tercatat sebesar USD 8 miliar atau sudah mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar 1,96 persen dan juga lebih besar dibandingkan dengan kuartal I-2018 yang hanya sebesar 2,2 persen dari PDB atau USD 5,5 miliar. Bila membuka sejarah krisis moneter 1997/1998, angka defisit transaksi berjalan USD 8 miliar sama dengan angka defisit sebelum krisis moneter.

    Akan halnya rupiah memasuki pertengahan Agustus ini nilainya sudah mendekati angka psikologis Rp 15.000 per dollar. Langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia berbiaya mahal dan telah menghabiskan kurang lebih Rp 150 triliun untuk mengintervensi pasar uang.

    Produktivitas & Daya Saing

    Sejarah membuktikan akibat abai terhadap produktivitas dan daya saing sepanjang lebih dari 50 tahun atau sejak “Orde Baru” sampai “sekarang” ekonomi RI mengalami defisit terus dalam transaksi ekspor impor barang dan jasa dengan negara lain baik berupa defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Akibatnya rupiah berpotensi tidak stabil terus dan selalu rawan dari gejolak mata uang negara lain.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan delapan (8) jurus baru untuk mendongkrak ekspor, cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa hari sebelumnya pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan mewaspadai defisit transaksi berjalan. Pemerintah akan menyiapkan skenario untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara expenditure reducing (mengurangi belanja atau impor), dan meningkatkan ekspor.

    Meskipun belum sampai keputusan zero impor terhadap segala produk barang dan jasa, informasi ini cukup melegakan hati. Karena yang bikin neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan RI defisit adalah karena tindakan serba impor terhadap seluruh kebutuhan barang dan jasa.Langkah menertibkan impor dan mendorong ekspor seharusnya sudah dilakukan pemerintah ketika krisis moneter 1997/1998 yang lalu. Tapi tidak mengapa better late than never, karena kita telah mendengar bahwa pemerintah akan menghentikan impor 500 produk. Pemerintah juga akan menghentikan sebagian impor dibidang kelistrikan dan migas yang dilakukan PLN dan Pertamina dan akan menggantinya dengan barang lokal.

    Jurus OJK

    Delapan paket kebijakan OJK yang diterbitkan 15 Agustus lalu, empat diantaranya diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor dan devisa:

    1.Memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke industri yang berorientasi ekspor, industri penghasil barang substitusi impor dan industri pariwisata.

    2. Merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran LPEI untuk lebih fokus pada pembiayaan industri berorientasi ekspor, meningkatkan peran LPEI dalam penyedia instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi untuk asuransi terkait ekspor.

    3. Menfasilitasi penyediaan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional selain Bali.

    4. Memfasilitasi KUR Klaster untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian

    Nampaknya 4 kebijakan di atas harus diikuti dengan kebijakan pemerintah berupa peraturan baru untuk memulangkan devisa hasil ekspor secara maksimal ke dalam negeri. Peraturan ini sebagai tindak lanjut permintaan Presiden Jokowi agar para pengusaha menyimpan devisa hasil ekspornya di dalam negeri. Saat ini hanya 15 persen devisa hasil ekspor ditaruh ke dalam negeri.

    Dengan fokus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan dunia perbankan membiayai industri berorientasi ekspor, diharapkan dapat membantu disimpannya devisa ekspor di dalam negeri. Karena dari pengakuan para eksportir yang membuat mereka menyimpan ekspornya di luar negeri karena bank dan lembaga pembiayaan yang membiayai mereka adalah bank asing di luar negeri.

    Sedangkan 4 kebijakan lain adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketentuan prudential di industri perbankan untuk pembiayaan sektor perumahan memiliki dampak multiplier effect yang besar ke perekonomian. Sektor perumahan / properti menghidupkan banyak sektor mulai dari industri semen, bahan bangunan, genteng dll serta banyak menyerap tenaga kerja.

    Kebijakan lainya mendorong lebih berkembangnya startup financial technology termasuk equity crowdfunding untuk akses permodalan bagi UMKM, pemanfaatan pasar modal melalui pengembangan instrumen seperti sekuritisasi aset, obligasi daerah, green bonds, blended finance dan instrumen bersifat syariah serta hedging instrumen serta mewajibkan lembaga pembiayaan untuk mencapai porsi menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

    (Penulis bekerja di OJK, tulisan ini adalah pendapat pribadi)

  • Haris Pertama : Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Gerakan Makar

    Haris Pertama : Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Gerakan Makar

    Jakarta (SL)- Ketua Umum DPP Garda NKRI Haris Pertama menilai fenomena gerakan masyarakat 2019 ganti presiden bukan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar. Hastag harus dilihat sebagai keinginan dan ide demokrasi yang tumbuh.

    “Tidak elok kemudian gerakan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam undang-undang itu dilarang-larang apa lagi sampai terjadi persekusi. Hastag 2019 ganti Presiden bukanlah gerakan Makar, tak ada upaya bersenjata dan penggalangan massa untuk menyerang dan menguasai jantung kekuasaan pemerintah yang sah,” ujar Haris, Senin (3/9/2018).

    Haris yang juga pengurus DPP KNPI melihat gerakan itu menggunakan momentum 2019 saat pemilu pemilihan Presiden sebagai mekanisme yang sah dan konstitusional untuk mengeksekusi harapan mereka itu.

    “Jadi itu adalah ide dan gerakan yang tidak mesti dihalang-halangi, bebernya.

    Menurutnya, yang terpenting adalah kelompok pendukung Jokowi melahirkan cara cerdas dan santun untuk mengambil atensi publik, salah satunya dengan data dan fakta sejumlah prestasi baik dan monumental yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

    Ide dan public sphare tidak boleh dibegal karena keinginan berkuasa dengan cara-cara lama seperti menggunakan tangan aparat/ state aparatus atau bahkan sengaja membenturkan kelompok masyarakat bahkan main hakim sendiri.

    “Justru cara oknum pemerintah merespon gerakan 2019 ganti presiden itu menjadi kampanye negatif bagi pemerintahan Jokowi yang selama ini kita kenal sebagai pribadi yang demokratis, santun dan beradab,” bebernya.

    Di sisi lain, dia menyesalkan dan kecewa dengan ormas-ormas pendukung Jokowi yang juga ikut membully dan terkesan melakukan pembelaan pada tindakan buruk oknum aparat dan sejumlah oknum ormas yang tampil sok heroik dan melakukan pembubaran itu.

    Dia meminta untuk menikmati proses dinamika dan dialektika yang berkembang di masyarakat, yang terpenting semua dialektika tersebut bukan merupakan upaya untuk merusak tatanan berbangsa dan bernegara, karena itu jauhi agenda politik dan dinamika sosial kemasyarakatan yang didasari pada sentimen suku agama dan ras.

    “Keberagaman ini harus kita jaga dalam persatuan Indonesia,” pungkas Haris yang juga Ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) tersebut. (rls)

  • Sabet 11 Emas, Indnesia Jadi Juara Umum Pencak Silat Asian Games 2018

    Sabet 11 Emas, Indnesia Jadi Juara Umum Pencak Silat Asian Games 2018

    Jakarta (SL) – Indonesia keluar sebagai juara umum pencak silat pada test event Asian Games 2018. Pendekar Merah Putih mengoleksi 11 medali emas.

    Test event pancak silat di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (15/2/2018), telah berakhir. Final nomor pencak silat tanding menjadi penutup perhelatan ini.

    Eko Febrianto menjadi pesilat pertama asal Indonesia yang menyabet medali emas di hari ini. Turun di final putra kelas 90kg-95kg, Eko berhasil mengalahkan pesilat dari Malaysia, Mohammad Khaizul dengan skor 3-2.

    Medali emas putra selanjutnya dipersembahkan oleh Yachser Arafa. Dia mengalahkan wakil Kyrgizstan, Nuraly Karybaev, dengan skor 5-0 di kelas 55kg-60kg.

    Giliran Komang Adi Putra menjadi peraih emas ketiga untuk Indonesia di kategori pria. Dia menang 5-0 melawan wakil Malaysia, Mohammad Al Jufferi, di kelas 65kg-70kg.

    Abdul Malik merebut medali emas keempat di kategori pria. Remaja kelahiran 31 Januari 1997 ini mengalahkan wakil dari Filipina, Dines Dumaan, dengan skor 4-1 di kelas 50kg-55kg.

    Terakhir, ada Iqbal Candra yang merebut emas untuk pesilat pria Indonesia. Dia mengalahkan wakil Malaysia, Razak Ghazali, di kelas 60kg-65kg dengan skor 5-0.

    Ausri Bayusro menjadi satu-satunya pesilat pria Indonesia yang gagal meraih emas. Dia kalah 0-5 dari wakil Malaysia, Mohammad Robial, dalam pertarungan di kelas 85kg-90kg.

    Di sektor putri juga tak mau kalah. Medali emas disumbang oleh Nirmalasari Octaviani setelah mengalahkan wakil dari Filipina, Princesslyn Enopia, di kelas 50kg-55kg dengan skor 5-0.

    Pun dengan Pipiet Kamelia. Dia menyumbang medali emas usai mengalahkan Trisha Marie dari Filipina. Bertarung di kelas 60kg-65kg, Pipiet menang 5-0.

    Total ada tujuh medali emas yang disumbang tim pencak silat Indonesia dalam nomor tarung hari ini. Sehari sebelumnya, pencak silat menyumbang empat emas di nomor seni ganda putra dan putri serta nomor seni regu putra dan putri.

    Klasemen akhir pencak silat test event Asian Games 2018:

    Indonesia: 11 emas, 1 perak, 1 perunggu
    Malaysia: 3 emas, 4 perak, 2 perunggu
    Singapura: 1 emas, 2 perak, 2 perunggu
    Filipina: 5 perak, 2 perunggu
    Laos: 1 perak, 4 perunggu
    Thailand: 1 perak, 3 perunggu
    Kyrgyzstan: 3 perunggu
    India: 3 perunggu
    Brunei: 1 perunggu

    (detik)

  • Tarif Listrik Dari Beberapa Negara, Indonnesia Jadi yang Termahal

    Tarif Listrik Dari Beberapa Negara, Indonnesia Jadi yang Termahal

    Jakarta (SL) – Kalangan industri pengguna gas bumi mengeluhkan mahalnya tarif listrik di Indonesia. Bahkan, tarif listrik Indonesia dinilai paling mahal di dunia dibandingkan negara lainnya. Wow!

    “Kondisi 2014 lalu tarif listrik hampir semua golongan naik. Sekarang tarif listrik di Indonesia USD11 cent per Kwh. Bahkan di beberapa daerah sudah 12 cent. Ini harga paling mahal di dunia,” keluh Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Achmad Safiun, dalam diskusi tata kelola gas, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

    Padahal menurutnya, listrik adalah komponen penting dan roda penggerak industri. “Tarif listrik mempengaruhi harga. Kami ini bergerak di industri hilir sehingga kalau terjadi perubahan pada kami akan berpengaruh langsung dengan masyarakat,” terang Achmad.

    Ia meminta pemerintah untuk memperbaiki kebijakan minyak dan gas (migas) dan energi karena akan berpengaruh langsung pada tarif listrik.

    “Kebijakan migas seharusnya diperlakukan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Bukan sebagai komoditi revenue. Sekarang momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola migas karena harga minyak yang turun drastis,” tegasnya.

    Berikut tarif listrik di beberapa negara:
    1. Amerika Serikat (AS) USD3 cent per kwh.
    2. Bangladesh USD3 cent per kwh.
    3. Vietnam USD7 cent per kwh.
    4. Malaysia USD6 cent per kwh.
    5. Pakistan USD6,6 cent per kwh.
    6. Korea Selatan USD6 cent per kwh.
    7. Indonesia USD11 cent per kwh.

    (Metrotvnews.com)

  • Oknum Polair Polda Banten Terjaring Satgas Saber Pungli

    Oknum Polair Polda Banten Terjaring Satgas Saber Pungli

    Jakarta (SL) — Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melakukan penangkapan terhadap oknum kepolisian yang bertugas di Direktorat Polair Polda Banten. Oknum bernama AKP A tersebut disebut meminta uang sebesar Rp 100 juta dengan cara bertahap kepada PT Karya Sumber Daya, perusahaan kapal pengangkut besi bersandar di jeti PT. Indah Kiat, Merak Banten.

    Kepala Operasi Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam Kolonel Czi Kun Wardana melalui keterangannya menyampaikan, Saber Pungli mendapatkan keterangan bahwa pungli terjadi pada Juli 2018 saat terjadi pemeriksaan terhadap pemilik kapal pengangkut besi tua PT KSD. Kapal tersebut disangkakan melakukan pelanggaran bersandar dan melakukan bongkar muat bukan pada tempatnya.

    Kun menjelaskan, penyerahan uang dilakukan secara bertahap melalui nomor rekening yang diberikan oknum tersebut kepada pemilik barang. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Brigadir Jenderal Polisi Listyo Sigit menegaskan, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh AKP A, Bid Propam Polda Banten pun, kata dia, sudah melakukan pemeriksaan.

    “Saya minta untuk dilakukan pendalaman oleh Propam Polda Banten, dan bila ada pelanggaran segera diusut tuntas dan berikan sanksi kepada oknum tersebut,” kata Listyo melalui pesan singkat.

    Adapun kronologi peristiwanya, setelah pemeriksaan pada bulan Juli, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018, PT KSD kembali mengangkut besi tua untuk dibongkar di Pelabuhan Merak. Namun, KSOP Merak tidak berani memberikan izin berlabuh dengan alasan PT KSD harus meminta izin kepada Dir Polair terlebih dahulu, dalam hal ini hanya untuk kapal pengangkut besi tua.

    Kemudian,  perwakilan PT. KSD yang menemui oknum Dit Polair Polda Banten telah dimintai uang dengan hitungan Rp 50/kg besi tua yang diangkut, dan Rp 15/kgnya khusus untuk AKP A tersebut. Namun, pihak PT. KSD merasa keberatan atas permintaan tersebut sehingga melakukan pelaporan.

    Selanjutnya, hasil pendalaman laporan disampaikan dan dikoordinasikan dengan UPP Banten. Maka dilakukanlah pemeriksaan saksi-saksi dan AKP A yang diduga melakukan pungli oleh Bid Propam Polda Banten.

    “Kemudian, UPP Banten berkoordinasi dengan KSOP Merak untuk melanjutkan proses sandar dan bongkar muat kapal yang sempat tidak diijinkan oleh oknum Dit Polair Banten,” kata Ketua UPP Banten yang juga Irwasda Polda Banten Kombes Pol Tomex  Kurniawan dalam keterangannya.

  • Dewan Pers Mulai Verifikasi SMSI Provinsi

    Dewan Pers Mulai Verifikasi SMSI Provinsi

    Jakarta (SL) – Rencana Dewan Pers (DP) memverifikasi keberadaan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Provinsi-provinsi mulai diwujudkan. Jumat (23/8) untuk pertama SMSI Provinsi Jawa Timur (Jatim) diverifikasi faktual oleh Dewan Pers (DP). dipastikan, dilanjutkan verifikasi kepengurusan SMSI di provinsi-provinsi yang di tetapkan oleh DP.

    Verifikasi SMSI Jatim ini dilakukan oleh Imam Wahyudi, Anggota DP beserta Reza staf khusus dari Sekretariat DP, di sekretariat SMSI Jatim Jalan Taman Apsari 15-17, Surabaya Jatim.

    Hadir hampir seluruh pengurus SMSI Jatim, diantaranya Lutfil Hakim, pembina, Eko Pamuji, Ketua, Makin Rahmat, Sekretaris, Andi Setiawan, Bendahara, Kedua Bidang Heri Wahyudi, Rossi Rahardjo, Sokip, Raditya Khaddafi, dan Syaiful Anam Wakil Sekretaris.

    Didampingi Makin Rahmat, Eko Pamuji Ketua SMSI Provinsi Jatim, mengatakan, bahwa verifikasi kepengurusan SMSI provinsi merupakan yang pertama dilakukan DP.
    “Saya bangga, karena SMSI Jawa Timur menjadi tempat yang pertama di-Verifikasi oleh Dewan Pers. Kebanggaan itu dikarenakan kami dapat menunjukkan bahwa SMSI sungguh-sungguh menyiapkan apa yang dipersyaratankan Dewan Pers,” katanya.

    Makin Rahmat, menambahkan “Tahap pertama yang SMSI Jatim laporkan ke DP dan SMSI Pusat ada, 21 perusahaan yg secara administrasi ikut diverifikasi. Saat dilakukan verifikasi faktual oleh Dewan Pers, semua syarat telah terpenuhi,” ujarnya.

    Menurut Imam Wahyudi Verifikasi faktual organisasi ini merupakan salah satu syarat dari organisasi Pers untuk di proses menjadi konstituen Dewan Pers.

    “Sebagaimana yang diketahui, bahwa yang duduk di Dewan Pers itu selain tokoh masyarakat, merupakan representasi para konstituen DP. Yang disebut organisasi Pers, secara umum terdiri dari dua unsur, yaitu Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers. Dewan Pers bersama Masyarakat Pers, sudah menetapkan Standar Organisasi Wartawan pada Selasa 14 Maret 2006.Kemudian Standar Organisasi Perusahaan Pers ditetapkan pada 6 Desember 2007” urai Imam.

    “Syarat organisasi wartawan untuk jadi konstituen Dewan Pers minimal punya 500 anggota, dan ada pengurusan disetiap provinsi, Kabupaten dan Kota. Sementara persyaratan untuk perusahaan pers minimal ada 200 perusahaan pers yang tersebar di minimal 15 Provinsi. Pengurus, sarana dan prasarananya yang ada di Provinsi-provinsi ini wajib di Verifikasi,” lanjut Imam.

    Sebagaimana diketahui organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut organisasi Pers mengacu pada UU Pers dan ketentuan Dewan Pers. Ormas dan LSM diatur dalam UURI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

    Jika fakta dilapangan masih banyak oknum yang mengaku dari organisasi pers, Menurut Firdaus Sekretaris Jenderal SMSI “Jika beberapa orang terdiri dari beberapa orang teman, kerabat, dan bahkan anak dan istri, kemudian membuat stempel, dan kemudian mendirikan organisasi kemudian mengatasnamakan Masyarakat Pers. Cilaka ini!, hal seperti ini dapat merusak kepercayaan publik kepada organisasi pers dan media” tandas Firdaus. (rls)

  • Jadi Tersangka KPK Idrus Marham Mundur Dari Menteri Sosial

    Jadi Tersangka KPK Idrus Marham Mundur Dari Menteri Sosial

    Jakarta (SL) – Menteri sosial Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial. Jumat, 24 Agustus 2018, 13:10 WIB. Idrus sudah mengajukan surat permohonan diri sebagai Mensos tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (24/8/2018) siang.

    “Pada hari ini, tadi saya menghadap Bapak Presiden pukul 10.30 WIB. Saya lakukan ini setelah kemarin saya mendapatkan surat pemberitahuan tentang penyidikan saya terkait kasus yang dilakukan oleh Enny dan Koco.” kata Idrus dalam surat pernnyataannya.

    Idrus membenarkan bahwa pengunduran dirinya ini terkait statusnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) KPK pada Kamis (23/8/2018) kemarin. “Kemarin sudah pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya penyidikan sudah pasti tersangka,” kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018) siang.

    Setelah mengetahui dirinya tersangka, Idrus pun langsung menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Ia mengaku tidak mau menjadi beban bagi Jokowi dan pemerintahannya. Idrus sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, Rabu (15/8/2018).

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Mobil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terlihat terparkir di halaman Wisma Negara. Namun, ia membantah Airlangga ikut dalam pertemuan tertutupnya bersama Presiden Jokowi tadi. (nt/jun)

     

     

     

     

    (cnnindonesia)

  • Presiden Tanda Tangani Inpres Penanganan Bencana Gempa Lombok

    Presiden Tanda Tangani Inpres Penanganan Bencana Gempa Lombok

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Hal tersebut ia kemukakan seusai bersilaturahmi dan menyerahkan hewan kurban di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.

    “Inpres sudah, sudah (ditandstangani). Yang paling penting adalah penanganannya secara nasional, telah kita kerjakan bersama provinsi dan kabupaten,” ujar Presiden.

    Dengan adanya Inpres ini, Presiden mengatakan, kementerian dan lembaga memiliki payung untuk pelaksanaan di lapangan.

    Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan maksimal bagi para korban gempa yang terjadi di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini, pemerintah pusat memfokuskan upayanya pada penyampaian bantuan bagi para korban yang mengalami kerusakan tempat tinggal setelah gempa terjadi.

    “Kita masih pada tahapan-tahapan terutama yang berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan yang rusak berat, sedang, dan ringan. Masih pada proses administrasi secara besar-besaran, ini menyangkut prosedur,” katanya. (rls)

  • Kabareskrim Polri : Anggota Reserse Polri Minta Duit, Silahkan Lapor Kesini!

    Kabareskrim Polri : Anggota Reserse Polri Minta Duit, Silahkan Lapor Kesini!

    Jakarta (SL) – Kabareskrim Polri Irjen Arief Sulistyanto bertekad ingin merubah citra buruk reserse di mata masyarakat. Bareskrim kini membuka layanan laporan langsung ke dirinya melalui media sosial apabila ada oknum reskrim yang nakal.

    Dengan adanya jalur komunikasi secara langsung yang diakses Irjen Arief, diharapkan, hal ini dapat mempermudah komunikasi dan kontrol terhadap penyidik-penyidik Polri serta sebagai sarana sosialisasi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. “Supaya citra negatif reskrim dapat berubah menjadi positif,” kata Arief di Mabes Polri, Kamis (23/8).

    Setidaknya, ada empat jalur komunikasi yang dibuka, pertama melalui email kabareskrim2018@gmail.com, kedua halaman Facebook Bareskrim 2018, ketiga Instagram @Bareskrim2018, dan keempat Twitter @Bareskrim2018.
    Akun-akun tersebut, kata Arief, dikelola langsung oleh dirinya dibantu oleh staf pribadinya. “Sehingga, memungkinkan semua pengaduan yang masuk dapat langsung diketahui dan ditindaklanjuti oleh saya,” imbuh Arief, dilangsir koranbogor.com.

    Menurut Arief, dirinya ingin memastikan semua penyidik Polri melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar yang dilandasi sikap kejujuran, obyetif, dan tidak memihak. Tak hanya masyarakat, anggota Polri dapat melaporkan jika menemukan adanya penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. “Seperti penyimpangan, rekayasa, pemerasan, dan berbagai tindakan lainnya sehingga merugikan masyarakat,” tandas dia (krb/nt/jun)